Asides

UU 13 Tahun 2003 vs. B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005

By Admin ⋅ December 16, 2008 ⋅  Print This Post ⋅ Kirim komentar

Kelihatannya sebentar lagi saya akan jadi korban implementasi Surat Edaran Fahmi Idris Nomor B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005, yang pada efeknya menganulir Undang-Undang Tenaga Kerja no. 13 Tahun 2003, terutama pasal 156. Surat edaran tersebut berperihal: uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, tetapi menganulir hak pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela dan baik-baik dari tempatnya bekerja.

Surat menteri ini bukan Kepmen atau Permen.  Dia cuma selembar edaran buat para Gubernur, tapi mengandung keajaiban 2 (dua) x (kali) lipat: pertama produk yang secara hukum jauhu lebih rendah ini telah dipakai untuk meniadakan atau mengalahkan substansi tentang hak dan kewajiban di dalam pasal 156 dalam Undang-Undang tersebut; kedua, dengan kata lain surat tersebut menganjurkan karyawan agar sebaiknya berperilaku sedemikian rupa agar dipecat majikannya, alih-alih mengundurkan diri, dan barulah pasal 156 tentang (perhitungan pesangon) berlaku. Fantastikus!

Tags: Asides, B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005, Fahmi Idris, UU 13 Tahun 2003

Tulisan lain yang mungkin terkait:

• Ketika selembar surat edaran menganulir ketentuan UU
• Berlindung dari Juru Pelindung
• Bom Waktu SUN
• Hukum Praksiologi Dalam Menjawab Permasalahan Keadilan Bagi Petani
• Nasionalisme Sebagai Liabilitas Kemanusiaan (2)
• Ilusi dan Kemakmuran (Bag. 3 – Tamat)
• Keluarga Besar Bond