Epistemologi

Pertanian dan Paradoks Beras Miskin Dalam Perspektif Praksiologi

Oleh: Giyanto
Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. II, Edisi 23, Tanggal 31 Maret 2008

alt textBeras Bulog

Setiap pulang kampung, saya terkadang disuruh ibunda tercinta untuk mengambil jatah beras miskin di Balai Desa. Barangkali karena administratur desa mengkategorikan kami sebagai keluarga miskin, jadi kami mendapat jatah beras miskin. Saat mengambil jatah beberapa waktu lalu, di jalanan sambil naik sepeda, saya bertanya-tanya. “Bukankah bapak saya petani dan punya beras sendiri? Mengapa kami dikasih beras miskin? Memangnya pemerintah lagi panen padi, kok ngasih beras murah?”

Itulah paradoks. Situasi dikatakan paradoks ketika sesuatu itu dianggap benar dia mengandung kesalahan, juga ketika dianggap salah, dia mengandung kebenaran. Artinya, pengertian tersebut saling bertentangan. Kenyataan bahwa kami dikasih beras miskin dengan alasan kami miskin bisa jadi merupakan alasan yang benar, tapi bisa juga keliru karena kami petani yang notabene punya beras sendiri.

Antonim dari istilah kemiskinan ialah kesejahteraan. Di seantero jagad, pemaknaan terhadap kesejahteraan berbeda-beda dalam setiap wilayah. Di Afrika, khususnya Nigeria, orang dikatakan makmur ketika memiliki banyak hewan ternak. Sedangkan di Swedia, orang dikatakan sejahtera ketika memiliki banyak waktu senggang untuk keluarga—dengan syarat sudah memiliki pendapatan yang cukup bagi kehidupan sehari-hari. Di Amerika, orang dikatakan kaya jika memiliki banyak duit. Sedangkan di India, orang cukup memiliki perasaan bahagia itu sudah dianggap sejahtera. Berbeda lagi dengan masyarakat Iban di Malaysia, orang dikatakan sejahtera bila hasil panen padi melimpah ruah. [1] Dengan demikian, dalam ukuran kesejahteraan di berbagai belahan dunia itu berbeda-beda. Tergantung pada persepsi budaya masing-masing.

Lalu apa yang menjadi acuan bagi pengertian kesejahteraan yang didefinisikan pemerintah kita? Barangkali ini yang menjadi alasan mengapa kita dikasih beras miskin, karena sehari-hari kita makan nasi. Saya menyebutnya sebagai pandangan populer.

Petani sebagai Komoditas Politik

Semenjak negara ini mengenal politik, semua permasalahan dilihat dari sudut pandang politik. Termasuk agen-agen politik, dari aparatur desa, pemerintahan kabupaten, pemerintah pusat serta lembaga-lembaga yang mengatasnamakan persatuan organisasi petani—walaupun petani tidak pernah mengenal mereka. Semuanya “menjual” nama petani untuk mendapatkan isu yang bisa jadi alat ampuh untuk meraih popularitas, yang ujung-ujungnya bagi usaha meraih kekuasaan.

Mari mencoba merefleksi, sebenarnya apa solusi permasalahan pangan kita? Bukankah sumber daya alam kita sangat subur, karena berada di daerah vulkan yang sangat sesuai untuk lahan pertanian? Bukankah jumlah masyarakat petani kita cukup banyak? Bukankah, tidak seperti di wilayah lain di dunia, sawah kita bisa menghasilkan panen per tiga bulan atau satu tahun bisa tiga kali panen?

Yang menjadi awal mula isu pangan menjadi heboh, ialah terkait proses alamiah dari kenaikan harga-harga beras. Harga beras naik itu, biasanya, berhubungan penurunan stok, seperti terkondisi oleh belum datangnya musim panen, dan lain hal. Penurunan stok beras di pasar menyebabkan harga beras sedikit naik. Apabila hal tersebut diserahkan secara alamiah kepada mekanisme pasar, dalam waktu dekat toh harga beras akan kembali normal seiring dengan kenaikan stok, misalnya dengan datangnya musim panen yang di berbagai tempat dan waktu di seluruh pulau Jawa sangat bervariasi. Apalagi bila hal itu dibandingkan dengan seluruh kawasan di Indonesia. [Bagaimana dengan kenaikan permintaan?]

Kalaupun ada kenaikan permintaan terhadap beras yang menyebabkan harga naik, setidaknya ada dua kemungkinan. Pertama, karena adanya pertambahan penduduk secara pesat, sehingga menyebabkan permintaan beras menjadi lebih banyak. Yang kedua, disebabkan oleh permintaan oleh tengkulak yang berharap menimbun beras.

Bagi kemungkinan pertama, untuk jaman sekarang, saya kira pengaruhnya tidak terlalu signifikan dikarenakan sudah banyak keluarga yang ikut program KB, dan apabila ada pertumbuhan penduduk yang rata-rata 1-2% per tahun. Bukanlah lahan di luar jawa masih banyak yang belum tergarap? Atau, bukankah hasil penelitian terbaru mengenai benih unggul yang dapat memperpendek masa tanam?, atau apakah benar jumlah penduduk semakin bertambah, kalau demikian, lihat saja piramida penduduk Amerika ataupun Rusia yang menunjukkan penurunan?, toh kalau mentok, masih banyak kemungkinan adanya diversifikasi bahan makanan, karena kita mempunyai ikan dilaut yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk alternatif pengganti makanan pokok selain beras.

Bagi kemungkinan kedua, hanya pengusaha atau spekulan beras yang kurang pengalaman saja yang menyimpan beras atau gabah berlama-lama. Karena fluktuasi harga beras yang tidak pasti, kemungkinan spekulan tidak mau mengambil resiko menyimpan beras terlalu lama. Saya sering mendapat pengalaman memiliki tetangga spekulan yang sering mengeluh karena sebelumnya saat membeli beras harganya tinggi tapi setelah beberapa saat harganya turun. Sehingga beliau mengalami kerugian. Jadi seandainya ada anggapan bahwa penimbun selalu untung, itu hanya orang yang tidak pernah menjadi spekulan. Karena spekulan juga tidak tahu pasti mengenai masa depan akan fluktuasi harga beras.

Dengan demikian, sangat tidak beralasan bahwa reaksi-reaksi yang disebabkan oleh fluktuasi harga beras membuat kita khawatir serta takut akan kekurangan pangan. Seandainya ini terlalu dibesar-besarkan, bukan tidak mungkin akan menjadi isu yang seksi bagi politisi maupun pemerintah untuk mengambil kebijakan yang bisa jadi merugikan petani. Walaupun hal tersebut didasarkan dengan niat baik ataupun untuk mencari popularitas. Dengan demikian akan mempermudah politisi untuk bersilat lidah demi keuntungan dirinya sendiri.

Berawal dari Persoalan Epistemologis

Alasan lain pemicu pengambilan kebijakan pangan serta pertanian yang paradoksial ialah, tentu, adanya dukungan berupa hasil-hasil penelitian akademis. Namun, sejauh penulusuran yang saya lakukan, terlepas dari segala keterbatasannya, belum ada yang menggunakan praksiologi (praxeology). Kalaupun ada penelitian yang metodenya menyerupai metode tersebut, proporsinya masih amat minim. Salah satunya adalah hasil penelitian Yunita T. Winarto, seorang antropolog UI. Dalam penelitiannya di daerah persawahan pantai utara Jawa Barat, beliau menyimpulkan, bahwa petani ternyata memiliki kemampuan sendiri untuk meningkatkan produktivitas pertanian.[2]

Saya bisa memahami kecermatan hasil penelitian tersebut, karena hanya para antropolog yang mengawali penggunaan metode grounded research. Metode yang digunakan adalah “terjun” langsung ke lapangan, serta melibatkan diri secara langsung dengan para petani desa untuk beberapa tahun dan bahkan bertahun-tahun. [3] Jadi, sebagaimana dalam gugatan saya terhadap epistemologi ilmu sosial dalam artikel Menggugat Epistemologi Ilmu Sosial [1 dan 2], salah satu kesalahan terbesar kita ialah penggunaan angka-angka serta menggeneralisasi manusia yang sebenarnya memiliki sifat masing-masing dan “keunikan” tersendiri.

Landasan bagi penggunaan individualisme metodis sangat sederhana. Bahwa individu, dalam hal ini petani, sebenarnya dapat membuat pilihannya sendiri.[4] Dengan mengamati pilihan-pilihan individu yang tercermin dari cara-cara mereka dalam meraih tujuan, sebenarnya cukup mudah untuk mendapatkan gambaran realitas secara keseluruhan. Apabila obyek kita pertanian dan para petani, kita tidak dapat menanggalkan pengamatan terhadap apa-apa dan bagaimana perilaku petani sehari-hari. Bagi saya, hal yang demikian sudah sangat mendarah daging, karena sebelum masuk Taman Kanak-Kanak, saya sudah bergumul dengan petani baik masa-masa bahagia maupun masa-masa sulit (walaupun sebenarnya lebih banyak masa sulitnya).

Perbedaan grounded research dengan praksiologi adalah pada penekanannya. Grounded research masih memandang individu dalam kerangka kolektif, sedangkan praksiologi melihat individu sebagai makhluk yang otonom. Dalam pandangan sejumlah pemikir-termasuk Rothbard, praksiologi bersifat individualisme metodis. Metode ini dilandasi prinsip bahwa hanya individulah yang mempunyai pikiran, memiliki kemampuan meraba, melihat, serta indera dan perasa. Dengan demikian, hanya individu tersebutlah yang dapat melakukan penilaian-penilaian atau membuat pilihan-pilihan, yang pada akhirnya mengambil tindakan. Dalam pemahaman ini, hanya individu-individulah yang sebenarnya bertindak, bukan kesatuan kolektif. [5]

Konsekuensi logis dari penggunaan metodologi ini ialah bahwa kita sebelumnya perlu menerima dan meyakini subyektivitas ilmu pengetahuan sosial, yang legalitasnya mendapat dukungan dari beberapa filsuf kontemporer seperti Fritjof Capra ataupun Thomas S Khun. Dengan demikian, penggunaan angka-angka hanya diperlukan jika hal demikian tidak terkait secara langsung dengan manusia. Misalnya: dalam perhitungan luas lahan pertanian, perhitungan anggaran biaya pertanian dan lain sebagainya yang terkait dengan benda-benda mati.

Pamanfaatan Pengetahuan Masyarakat

Asumsi yang mendasari kebijakan beras miskin adalah bahwa pengetahuan atau informasi hanya dimiliki oleh pemerintah (pusat). Oleh karena itu informasi dan pengetahuan mengenai pasokan beras dianggap hanya dimiliki oleh Bulog, BPS serta Kementerian Ekonomi. Dengan demikian hal-hal tersebut memberikan alasan dan pembenaran bagi kebijakan impor beras ataupun operasi pasar, kendati sebenarnya asumsi yang demikian mudah dibantah.

Saya memiliki argumen lain. Ada pengetahuan yang tidak dapat dimiliki oleh satu otoritas, baik oleh pakar ekonomi maupun pemerintah, yaitu pengetahuan seputar waktu dan tempat. [6]

Pengetahuan mengenai tempat misalnya. Saya kira, Ibu pemilik warung di sebelah tempat kos, atau rata-rata penduduk dewasa di Semarang, lebih mengetahui bahwa beras dari Dlangu Klaten dan Tegal itu lebih cocok dengan lidah orang Semarang. Atau, tengkulak dari Pati barangkali lebih peka terhadap informasi berkurangnya stok beras di Yogyakarta, sehingga menarik dia untuk melempar beras ke Jogja. Bisa jadi penebas dari Kudus lebih gesit mencari informasi bahwa di Bandung sedang musim panen, sehingga menggoda dia untuk men-spekulasi-kan modalnya untuk menebas padi di sana.

Pengetahuan-pengetahuan seperti itu hanya dimiliki oleh para tengkulak, penebas, serta penjual nasi. Jadi tidak beralasan jika data-data yang sering disiarkan di televisi serta media cetak tersebut bisa sesuai dengan realitas. Jika semua data ini dijadikan landasan bagi kebijakan-kebijakan pertanian serta pengendalian harga beras, validitasnya perlu ditanyakan lagi.

Dalam hal pengetahuan mengenai waktu, misalnya, petani-petani di daerah memahami hal ini lebih dari siapapun. Dalam menghadapi ketidakpastian akan masa depan, mereka biasanya menyimpan beras di rumah masing-masing. Setelah musim panen, tidak semua hasil panen itu langsung dijual. Karena masa depan tidak pasti, bapak saya biasanya akan menyimpan sebagian gabahnya untuk persiapan modal musim tanam selanjutnya; sedangkan sisanya dicadangkan sebagai sarana antisipasi bagi kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak.

Dengan demikian, apa yang dikhawatirkan Bulog bahwa stok beras kurang sebenarnya jauh dari realita. Coba cek dan geledah rumah-rumah petani di pedesaan. Biasanya, mereka memiliki stok pasokan gabah sebagai tabungan. Dengan demikian mereka toh suatu saat pasti menjualnya entah untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal musim tanam maupun penyemaian, dan biaya-biaya rutin dari proses pengolahan pertanian selanjutnya.

Akan tetapi persoalan menjadi lain ketika terjadi intervensi terhadap harga beras oleh pemerintah. Tabungan dalam bentuk beras, nilainya semakin turun karena harga beras, secara riil tetap dan bahkan turun, karena adanya intervensi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyebabkan inflasi. Termasuk di sini program kredit palsu, percetakan uang fiat, serta program beras miskin dan lain sebagainya, yang pada akhirnya menyebabkan harga-harga komoditas yang lain terus naik, termasuk faktor-faktor produksi dan sarana-sarana produksi pertanian; sementara, harga beras mengalami penurunan akibat program beras miskin dan segala bentuk operasi pasar.

Alasan klise diterapkannya kebijakan beras miskin, lebih banyak, terkait laporan media mengenai busung lapar atau malnutrisi. Tanpa mengecek lebih dahulu, laporan-laporan tersebut langsung menjadi justifikasi bagi para “spekulator legal” untuk mendatangkan beras dari negeri tetangga. Alih-alih untuk mengatasi kelaparan, momen tersebut bisa langsung dijadikan pembenaran bagi perjuangan imoral yang hanya dimotifkan demi keuntungan dirinya sendiri, tanpa mempertimbangkan efeknya pada tingkat mikro.

Kesimpulan

Penjelasan di atas menyiratkan bahwa menganggap pemerintah sebagai satu-satunya otoritas yang wajib menentukan semua pengendalian terhadap kebutuhan masyarakat sebenarnya sangat berbahaya. Juga menganggap institusi akademik sebagai menara gading ataupun menara air bagi kiblat ilmu pengetahuan dapat merupakan mimpi yang jauh dari kenyataan. Satu faktanya ialah bahwa pengetahuan, khususnya seputar waktu dan tempat, sebenarnya bukan sepenuhnya menjadi otoritas pengetahuan ilmiah. Telah lama masyarakat memiliki pengetahuan yang didapat dari proses trial and error. Pengetahuan tersebut hanya bisa bermanfaat jika keputusan-keputusan tersebut dikembalikan dan diserahkan kembali kepada pribadi-pribadi masing-masing sebagai agen ekonomi. Jadi apabila pemerintah sekarang melakukan berbagai bentuk intervensi, hal tersebut bukan semakin menyelesaikan permasalahan, melainkan malah membunuh dan menusuk langsung ke jantung agen yang paling produktif di negeri kita: yaitu para petani. [ ]

(* Kontributor adalah penggiat Komunitas Embun Pagi. Hak cipta ada pada penulis.)

Referensi:

[1] Geography of Wealth. www.nationalgeographic.com.

[2] Winarto, YT. “Pengendalian Hama Terpadu Setelah Lima Belas Tahun Berlalu: Adakah Perubahan dan Kemandirian?Dalam Jurnal Analisis Sosial Vol 11: Tantangan Masa Depan Pertanian Indonesia. Yayasan AKATIGA: Bandung.

[3] Mustain. Petani vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara. (Pendapat Disertasi ini tidak saya cantumkan dalam artikel diatas karena kajiannya terfokus pada Sejarah Reklaiming petani terhadap lahan di Jawa Timur. Karena Ilmu Sejarah berbeda dengan Praksiologi).

[4] Gene Callahan. Economics for Real People: An Introduction to the Austrian School, 2nd Edition. Ludwig von Mises Institute: Auburn, Alabama.

[5] Murray N. Rothbard. Praxeology as the method of social sciences. (dalam mendefinisikan Praksiologi antara Rothbard dengan Mises ada perbedaan. Jika Mises lebih memandang Praksiologi sebagai satu cabang ilmu tindakan manusia, Rothbard lebih mengartikannya sebagai metode. Hal ini bisa dimengerti karena masa hidup dari kedua tokoh ini berbeda. Mises hidup ketika ilmu-ilmu sosial belum berkembang pesat seperti di jaman Rothbard). Bisa sebagai tambahan, lihat Amir Azad. Economic Development: An Individualist Methodology (artikel singkat menyinggung sejarah perdebatan metodologi dari jaman Socrates hingga Rothbard, dari Pemikiran Yunani hingga Aliran Skolastik di Spanyol serta Hegel dan Marx dari Jerman).

[6] F.A. Hayek. “Pemanfaatan Pengetahuan Masyarakat”. Jurnal Kebebasan Akal dan Kehendak, Sanctuary Publishing: Ciputat.

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

9 comments for “Pertanian dan Paradoks Beras Miskin Dalam Perspektif Praksiologi”

  1. Tulisan artikel di blog Anda bagus-bagus. Agar lebih bermanfaat lagi, Anda bisa lebih mempromosikan dan mempopulerkan artikel Anda di infoGue.com ke semua pembaca di seluruh Indonesia. Salam Blogger! http://www.infogue.com/ http://www.infogue.com/bisnis_keuangan/pertanian_

    Posted by kaitokid724 | 31 March 2008, 5:14 pm
  2. Pertama-tama saya ucapkan salam kenal. Tulisan-tulisan di blog Anda sangat bagus.
    Saya juga mengalami hal yang sama dengan Anda. Saya adalah anak petani dan, itu tadi, orang tua saya mendapat jatah raskin. Memang kalau dipikir-pikir aneh juga ya. Petani kok mendapat raskin padahal petani kan yang menghasilkan beras.
    Petani menjadi komoditas politik? Saya rasa juga demikian. Perhatian pemerintah kepada petani saya rasa sangat kurang (dalam hal yang terkait dengan pertanian, misalnya pembinaan petani). Saya kadang berpikir bahwa suatu saat Indonesia kehabisan petani (kasarnya mungkin begitu) karena pola pikir masyarakat petani (terutama di Jawa) terhadap anaknya adalah anaknya harus bisa lebih baik dari orang tuanya dan itu diartikan dengan tidak menjadi petani karena petani itu rekoso (susah hidupnya). Di sisi lain ketersediaan lahan, khususnya di Pulau Jawa, yang nyaris tidak ada penambahan untuk menampung petani-petani muda. Lahan subur yang ada di Jawa malah dijadikan pusat-pusat perbelanjaan, perumahan, dsb, yang menurut saya hal ini sangat disayangkan. Pulau Jawa ini terkenal subur tapi lahan pertaniannya malah berkurang.
    Semoga ke depannya pemerintah lebih memperhatikan kehidupan para petani, tidak hanya menjadikan mereka sebagai komoditas politik, kesejahteraan mereka bisa meningkat, dan generasi muda tidak malu lagi menjadi petani.
    Mohon maaf jika ada kesalahan.

    Posted by rahmat | 29 April 2008, 11:45 am
  3. tabungan beras, dan program beras miskin, wah menarik nih buat kontemplasi. terima kasih bung!

    Posted by rajawalimuda | 10 May 2008, 11:47 pm
  4. Sama-sama, Rajawalimuda; tanggapan dan kritik Anda ditunggu!

    Posted by Nad | 12 May 2008, 9:57 am
  5. Bagi kemungkinan kedua, hanya pengusaha atau spekulan beras yang kurang pengalaman saja yang menyimpan beras atau gabah berlama-lama. Karena fluktuasi harga beras yang tidak pasti, kemungkinan spekulan tidak mau mengambil resiko menyimpan beras terlalu lama. Saya sering mendapat pengalaman memiliki tetangga spekulan yang sering mengeluh karena sebelumnya saat membeli beras harganya tinggi tapi setelah beberapa saat harganya turun. Sehingga beliau mengalami kerugian. Jadi seandainya ada anggapan bahwa penimbun selalu untung, itu hanya orang yang tidak pernah menjadi spekulan. Karena spekulan juga tidak tahu pasti mengenai masa depan akan fluktuasi harga beras…..
    hehehe justru ulah spekulanlah yg menjadi biang selama ini,coba klo anda beli gabah di bulan mei, biasanya ini saat-saat panen raya, dan di bulan ini harga gabah hanya 125ribu/kwt dan tunggulah sampai july atau agustus, saya jamin harga gabah akan tembus 250ribu/kwt,jd tentang tetangga anda itu saya kira informasinya kurang akurat..  tp untuk hal intervensi pemerintah saya setuju dengan anda ingat fatwa Milton Friedman bahwa ”penyelesaian oleh Pemerintah terhadap satu soal biasanya sama buruk dengan soal itu sendiri”. dan Marx menunjukkan bahwa ”Negara” selamanya adalah sebuah kekuasaan yang memihak kelas yang berkuasa dan emang bener adanya …

    Posted by wong ndeso | 30 November 2008, 2:31 pm
  6. Terima kasih atas kunjungan anda wong ndeso. Saya memang belum fasih memaca Friedman dan Marx seperti anda. Saya yakin anda orang hebat…

    Menarik sekali membaca komentar anda tentang ‘spekulan’. Dan mengingatkan saya pada ‘hutang seorang spekulan’ yang rugi yang akhirnya tidak bisa membayar gabah bapak saya. Padahal saat itu saya pas lagi butuh uang registrasi untuk  kuliah (kira2 pas saya semester 2-3). Setidaknya hal itu pernah saya komentarkan di sini

    Menarik sekali menanggapai komentar anda tentang sifat2 spekulan.  Dan kelihatannya anda yakin sekali dengan ‘prediksi’ anda. Kalau anda jadi spekulan, saya juga ‘yakin’ anda pasti akan super kaya raya, karena mengetahui dengan pasti kondisi  ‘masa depan’. Untuk kedua kalinya, saya menganggap anda pasti orang hebat….apalagi kalau seandainya anda menjadi spekulan beras, pasti dengan pengetahuan anda, anda akan menjadi super kaya…saya juga senang kalau semua spekulan bisa kaya….

    Dengan keyakinan anda, saya akan sedikit mempertanyakan. Bagaimana jika seandainya musim penghujan datangnya terlambat? atau ternyata pupuk langka, seperti sekarang, hingga petani menundan panennya? Atau kalau mendadak terjadi banjir di seluruh DAS jawa tengah. Apakah perkiraan anda tersebut bisa dipertanggungjawabkan?

    Yang saya tahu, terjadi perbendaan pandangan antara  Mises dan Kirzner—yang diulas dengan apik oleh Rothbard. Kalau anda penganut Kirzner, ataupun memiliki pandangan berbeda dengan mereka berdua, saya yakin jurnal ini pasti akan sangat antusias menerima kiriman artikel anda. Dalam artikel tersebut saya sepakat dengan Mises mengenai konsep ketidakpastian yang melekat dalam interpreneurship. Untuk lebih lengkapnya klik di sini.

    Saya tunggu komentar anda ataupun artikel anda kalau memang anda memiliki pandangan berbeda. Terima kasih.

    Salam cemas dari saya
    Giyanto

    Posted by Giyanto yang juga orang ndeso | 30 November 2008, 7:04 pm
  7. ok boss, jd di desa yg sudah punya irigasi kita gak perlu pusing masalah datangnya musim hujan seperti desa saya di cepu,yg setiap tahunya punya 3 kali panen padi…  justru yg bikin kita pusing selama ini di waktu panen, harga padi selalu jatuh hampir separuh, memang saya sadar di saat panen banyak orang yg menjual gabahnya. tp apakah bener mekanisme pasar yg seperti ini,bukankah ini membunuh petani. trus siapa yg bersalah klo bukan spekulan dan pemerintah(yg suka ngimpor beras itu) ??
    saya setuju dengan wood & robinson bukan apakah intervensi negara itu harus atau tidak,baik atau buruk. yang mesti kita persoalkan adalah bagaimana watak intervensi itu. jd klo antara petani dan pemerintah sama-sama untung saya kira gak masalah..
    oya salam knal ya… kalo gak keberatan kapan2 boleh kita chat?

    Posted by wong ndeso | 1 December 2008, 1:06 pm
  8. @ WD
    “tp apakah bener mekanisme pasar yg seperti ini, bukankah ini membunuh petani. trus siapa yg bersalah klo bukan spekulan dan pemerintah (yg suka ngimpor beras itu) ??”

    Giyanto:
    Maaf sebelumnya/kemarin sebenarnya saya sudah memberi komentar  ‘agak’ panjang, tapi kelihatannya karena link yang saya tulis terlalu banyak maka komen yang panjang tersebut tidak terposting.

    Saya akan coba mengulang, singkatnya begini:
    setidaknya ada tiga konsep yang perlu dipahami. Pertama terkait supply and demand, pengertian harga dan peran spekulan dan sistem ekonomi. Mengenai pembahasan peran ‘spekulan’ dalam jurnal ini memang belum banyak dibahas/ditulis. Tapi akan saya coba  rangkum dalam paragraf pendek.
    Spekulan tak ubahnya seorang enterpreneurship, dia bertugas dalam meningkatkan nilai suatu barang. Tapi, spekulan mengubah nilai barang tidak dengan cara mengubah sifat barang tersebut melainkan ‘mendistribusikannya secara ruang maupun waktu’. Secara ruang, tengkulak beras, memindahkan beras dari tempat yang menilai harga beras dengan nilai rendah ke suatu tempat yang menilai beras dengan harga tinggi. Spekulan membawa beras dari Pati, Solo, Tegal, Cepu, Lamongan menuju ke Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dsb. Atau membawa dari daerah ‘pelosok’ menuju ‘kota’. Dengan kata lain, spekulan adalah pelumas dalam sistem ekonomi. Sedangkan secara waktu, spekulan berfungsi sebagai ‘agen penyelamat ketidakpastian masa depan’ dengan cara menimbun.  Atau anda boleh baca artikel ini.

    Sedangkan mengenai impor, itu tergantung siapa yang mengimpor. Kalau yang mengimpor negara yang jelas petani pasti terbunuh, tapi kalau pengusaha, dipastikan dia akan menghitung-hitung dulu untung ruginya. Perbedaan antara BULOG/negara/pemerintah (karena mereka sama saja) dengan pengusaha eks-imp ialah pada kemampuan kalkulasi bisnisnya. Sekarang, apabila menggunakan akal sehat, pengusaha kemungkinan hanya dapat mengimpor beras dengan kualitas high untuk kelas konsumen yang juga high, karena tidak mungkin dia mengimpor kualitas low karena akan sangat merugikan dirinya karena harus bersaing dengan beras produk lokal. Tapi yang tidak dipunyai BULOG adalah kemampuan kalkulasi bisnisnya. Jika BULOG mengimpor beras, dipastikan dia akan mengimpor beras kencing  bau pesing, yang akhirnnya dapat merusak harga lokal karena bulog menjualnya dengan harga Rp. 1500/kg atau malah gratis…

    Sekali lagi, tesis saya mengatakan bahwa “BULOG adalah agen pembunuh petani” dengan kata lain, ini bertentangan dengan anggapan anda bahwa: “jd klo antara petani dan pemerintah sama-sama untung saya kira gak masalah..” saya kira tidak ada istilah pemerintah dan petani sama-sama untung.

    Salam

    Posted by Giyanto | 2 December 2008, 11:25 pm
  9. Oh ya, mengenai usul chating kelihatannya menarik. Tapi dengan terpaksa saya kelihatannya belum bisa melakukannya karena alasan rutinitas pekerjaan. Saya, biasanya, dengan pengelola jurnal ini (Bung Nad) lebih banyak berhubungan lewat email, karena dialognya tidak mengharuskan kedua-duanya online. Untuk alamat email saya bisa dilihat di sini.

    Oh ya, kalau boleh memberi saran. Kelihatannya jurnal ini perlu diteliti lebih dalam, karena saya dulu juga melakukan itu, he2…

    Salam Boz, semoga anda sukses selalu…

    Posted by Giyanto | 3 December 2008, 6:41 am

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory
%d bloggers like this: