lingkungan hidup

Pak Kamto dan Pohon Bakau

Oleh: Giyanto
Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. II, Edisi 25, Tanggal 14 April 2008

Kemarin (12/04) saya sempat mewawancarai salah seorang petani tambak. Namanya Pak Kamto. Saya mendapatkan namanya dari keterangan ketua panitia penanaman bakau (Sdr. Malik, yang juga salah seorang pegiat di Komunitas Embun Pagi). Dari wawancara ini saya mendapatkan catatan menarik.

Pak Kamto dikenal sebagai sosok petambak yang gencar menggerakkan warga desa untuk menanam bakau (mangrove) di desanya, tepatnya di Desa Kartikajaya, kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di desa ini, ia kebetulan juga ketua kelompok tani.

Apakah Pak Kamto sebagai penduduk desa juga ikut meresahkan global warming yang sedang ramai diisukan para politisi maupun pendukung lingkunganhidupisme? Dugaan saya ternyata melenceng jauh.

Dari penuturannya, ternyata, gerakan membudidayakan dan menanam bakau yang dipeloporinya diawali oleh keresahannya karena kebetulan lahan tambaknya terletak paling dekat dengan garis pantai. Dibandingkan dengan tambak-tambak miliki para petani lain, tambak Pak Kamto paling rawan diterjang air pasang. Jika tidak ditanami pohon bakau, tambak Pak Kamto tidak lama bakal lenyap ditelan abrasi air laut.

Pengalaman tersebut menyadarkannya akan pentingnya pohon bakau sebagai pengendali abrasi. Kemudian ia beliau meneliti sendiri dan bekerjasama dengan ahli lingkungan dan ikatan pemuda setempat untuk bersama-sama membudidayakan pohon bakau.

Dari hasil budidaya bakau tersebut, kemudian melalui kelompok tani dengan kesepakatan bersama, setiap petani tambak di Desa Kartikajaya diminta menanam bakau di area tambaknya masing-masing.

Peran Kepemilikan

Apabila dicermati, kasus Pak Kamto di atas sebenarnya merupakan salah satu jawaban dari permasalahan lingkungan hidup yang sering kita hadapi. Dalam berbagai buku teks dan wacana publik, bisa dikatakan, hampir semuanya selalu mempertentangkan serta mengambinghitamkan kegiatan ekonomi sebagai biang keladi kerusakan lingkungan. Dengan demikian, apakah dalam hal ini kasus Pak Kamto yang saya ceritakan di atas relevan dengan anggapan umum? Jelas tidak. Justru fakta yang ada adalah sebaliknya.

Di sini bisa kita cermati, bagaimana peran hak milik menjadi alat ampuh bagi pelestarian lingkungan. Dikarenakan adanya rasa memiliki dari pelaku ekonomi tersebut yang juga sekaligus memicu adanya usaha mempertahankan kelangsungan dan eksistensi kepemilikannya. Baik itu ancaman dari bencana alam maupun ancaman dari manusia yang lain.

Seperti yang telah dijelaskan Pak Kamto kepada saya, di tiga desa di sekitar Desa Kartikajaya, kurang lebih ada 380 hektar tambak yang telah hilang selama sepuluh tahun terakhir. Apabila lahan-lahan pertambakan tidak secepatnya ditanami bakau, bisa jadi abrasi akan juga menjalar ke perumahan penduduk.

Selain itu, bakau juga berfungsi lain. Karena para petani tambak setelah masa panen sering menggunakan racun untuk “membesihkan” ikan-ikan yang masih ada di tambak. Sebelum ditanami benih ikan yang baru, mereka memanfaatkan pohon bakau sebagi penyerap racun. Bakau berfungsi sebagai penetralisir racun di air tambak.

Jawaban Sejati Terhadap Problem Lingkungan

Dalam kajian praksiologis, titik awal seorang melakukan tindakan karena individu tersebut memiliki tujuan (goal) dengan menggunakan cara-cara tertentu (means) untuk mencapai tujuannya. Dalalam konteks Pak Kamto, tujuan beliau adalah mempertahankan lahan tambaknya demi tujuan ekonomi, melalu cara-cara yang bersifat ekologis. Ini pandangan ekonomi, bukan pandangan politik.

Berbagai permasalahan lingkungan yang sering muncul, baik pembalakan liar, pencemaran, permasalahan sampah dan lain sebagainya, ialah dikarenakan ketidakjelasan akan pengakuan hak miliki pribadi. Akibatnya, orang atau perusahaan tidak merasa bertanggungjawab terhadap kelangsungan pelestarian sumber daya yang dimanfaatkannya. Dengan bahasa sederhana: ah untuk apa repot, itu kan bukan milik saya. Saya kan cuma menyewa atau mengontrak, buat apa susah-susah melestarikannya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang sangat sederhana, tetapi sering kita abaikan karena kita selalu berputar-putar dari asumsi dan definisi yang sebenarnya masih belum jelas. Seperti definisi hak milik, ekonomi serta lingkungan hidup, semua berdiri sendiri-sendiri dan seolah-olah saling bertentangan. Dan yang sering dijadikan pembenaran bagi kebijakan-kebijakan yang paradoks serta dilematis, ialah argumen dari teori Robert Malthus-bahwa pertumbuhan pangan tumbuh seperti deret hitung, sedangkan pertumbuhan penduduk tumbuh seperti deret ukur.

Tanpa melihat kemungkinan-kemungkinan lain, pandangan Malthus sering dijadikan pembenaran kebijakan-kebijakan intervensif melalui strategi politik dengan kendaraan negaraisme. Akibatnya, sering terjadi paradoks-paradoks di dalam realitas. Semisal, makin banyak hutan menjadi milik negara, makin banyak pula pembalakan liar. Dan kalau dirunut, polanya hampir sama. Yaitu kongkalikong antara pembalak dan pejabat.

Anehnya, kita tidak pernah belajar dari hal itu.

(* Kontributor penggiat Komunitas Embun Pagi. Hak cipta artikel ini pada penulisnya.)

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

18 comments for “Pak Kamto dan Pohon Bakau”

  1. Artikel di blog ini sangat menarik & bagus. Untuk lebih mempopulerkan artikel (berita/video/ foto) ini, Anda bisa mempromosikan di infoGue.com yang akan berguna bagi semua pembaca di tanah air. Telah tersedia plugin / widget kirim artikel & vote yang ter-integrasi dengan instalasi mudah & singkat. Salam Blogger! http://infogue.com/ http://infogue.com/lingkungan/pak_kamto_dan_pohon

    Posted by nik | 15 April 2008, 7:00 pm
  2. Kata Giyanto : kepemilikan tanah sebagai solusi problem lingkungan. Dasar argumentasinya : kepemilikan menimbulkan sense of belonging dan rasa tanggung jawab.

    Mari kita kupas. Untuk meringkas, aku sodorkan “hipotesa” dan kenyataan-kenyataan empiris berikut ini :

    1. Dalam segala aspek kehidupan, orang Indonesia cenderung semena-mena terhadap miliknya. Rasa memiliki justru menjadi pembenaran bahwa dia boleh memperlakukan semanya apa saja yang dia yakini sebagai miliknya, termasuk menganiaya isteri dan anaknya.

    2. Kepemilikan adalah sumber utama sikap egois, sehingga fungsi sosial yang melekat pada miliknya tidak dapat dinikmati oleh orang lain. Misalnya tanah pekarangan tidak diizinkan untuk tetangga atau orang lain sekadar melintas. Dan, sejumlah pantai di Jawa Bali dan Bali ditutup untuk askses umum oleh para pemilik hotel.

    Di Jakarta, setiap perumahan dibangun tanpa memperdulikan efek negatifnya terhadap pemukiman di sekitarnya; misalnya saluran pembuangan air.

    3. Taman Nasional Leuser dibiayai oleh Uni Eropa atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan, bukan bantuan atau hibah. Apa kepentingan Eropa ?Leuser berada pada koordinat yang menjadikannya berfungsi sebagai pengaman kestabilan iklim di Eropa. Jika hutan alam di perbatasan Aceh-Sumut itu dibabat habis, iklim di Eropa akan menjadi panas.

    Kesimpulan : dari cerita Giyanto+ poin-poin di atas menjadi jelas sekarang bahwa yang mendorong Pak Kamto (paralel dengan Uni Eropa dalam kasus Leuser) bukanlah status kepemilikan tanah, tetapi adanya kesadaran dan kemauan untuk menyelamatkan kepentingannya. Bisa dipastikan dia akan tetap melakukan itu sepanjang tambaknya masih berguna, dan dia punya kesadaran untuk merawatnya; sekali pun misalnya tambak itu hanya “tanah garapan” yang setiap saat bisa dikuasai oleh negara.

    Kebalikannya, di Cirebon dan Indramayu hak milik ternyata tidak mendorong penduduk untuk menyelamatkan miliknya. Satu per satu kampung penduduk “menjadi” laut karena pencegahan dan penyelamatan yang mereka lakukan sekadar saja, yaitu menumpuk batu-batu untuk jadi pemecah ombak. Tidak ada yang menanam bakau seperti di lakukan Pak Kamto cs.

    Salam Merdeka.

    Posted by Robert Manurung | 20 April 2008, 4:01 pm
  3. Pengakuan atas hak milik adalah sumber pemecahan banyak persoalan yang dapat diterapkan secara konsisten, tanpa memihak ke satu kelompok manusia manapun. Bahkan semua hak pada hakikatnya, tidak lain, adalah hak milik (property right).

    Orang, tidak dapat diingkari, berhak semena-mena dengan miliknya sendiri, sejauh tidak mengganggu hak orang lain. Saya menyebutnya tindakan yang merugikan diri/hak milik sendiri sebagai kecelaan, tapi bukan kejahatan. Kasus penganiaan istri dan anak adalah kasus kejahatan; tidak ada kaitannya dengan kepemilikan; dan bukan eksklusif terjadi di negeri kita.

    Apakah tidak boleh orang menjadi egois? Apakah kita menginginkan semua orang tidak egois? Apakah mungkin membuat semua orang tidak egois? Ketika egoisme muncul ke permukaan dan berkonflik dengan orang lain dan merugikan hak/diri orang lain, barulah muncul masalah etis-hukum di sini.

    Silakan saja jika ada pihak ingin mengajari orang lain untuk tidak egois. Yang ingin dicoba disampaikan di sini adalah bahwa atas dasar penghargaan terhadap hak miliklah setiap manusia baru bisa bebas untuk–dan benar-benar dapat—menjadi sosial, egoistis ataupun moral. Tergantung apa maunya seseorang, orang lain tidak perlu tersinggung/iri terhadap apa yang orang lain punya dan ia tidak memilikinya.

    Jika saya punya mobil, sayalah yang menentukan membolehkan atau melarang orang lain yang mau menumpang. Dalam masyarakat yang sadar hak milik dan segala kewajiban yang melekat dengan hak tersebut, pengembang yang mengabaikan sistem pembuangan air tidak akan bisa bertahan. Pencemaran yang merugikan hak orang lain di suatu titik kepemilikan lain akan jelas sumber permasalahannya dan, asalkan ada hukum yang menegakkan hak kepemilikan, akan jelas pula solusinya.

    Soal Taman Nasional Leuser dan taman-taman lainnya adalah soal kepemilikan yang tidak jelas. Kita dibuat percaya bahwa negara pemilik sumber daya alam. Pada kenyataan yang sebenar-benarnya, tidak ada negara yang benar-benar memiliki sesuatu. Yang bisa memiliki itu cuma individu, cuma manusia. Ketidakjelasan kepemilikan dan sistem rente “kepemilikan” zonder pemilik sebenarnyalah yang telah menyebabkan kehancuran berbagai hutan (tragedy of the commons), termasuk di perbatasan Aceh-Sumut.

    Upaya penyelamatan yang gagal adalah perkara kegagalan dalam pemilihan means, bukan isu kepemilikan, dan tidak mencederai “keperkasaan” prinsip kepemilikan.

    Posted by Nad | 21 April 2008, 5:17 pm
  4. Bang Robert Mengatakan:
    Bahwa yang mendorong Pak Kamto bukanlah status kepemilikan tanah, tetapi adanya kesadaran dan kemauan untuk menyelamatkan kepentingannya.

    Giyanto:
    Terima kasih atas usulan kesimpulan dari Bang Robert.

    Pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah ada alternatif cara terbaik yang lain untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk menyelamatkan kepentingan seseorang selain menggunakan cara pengakuan hak milik?
    Kalau Bang Robert punya usul terbaik saya bisa menerimanya. Yang disimpulkan Bang Robert diatas sebenarnya masih menyiratkan pertanyaan lanjutan tentang bagaimana-nya untuk mewujudkan kesadaran lingkungan terhadap individu ataupun masyarakat.
    1. Apakah dengan menggunakan doktrin semu melalui pengajaran di sekolah seperti yang sekarang dilakukan. (menurut saya, cara ini sudah gagal). Apakah pejabat dan pembalak yang sekarang tekait kasus pembalakan liar itu tidak sekolah?
    2. Apakah melalui kampanye media seperti yang dilakukan oleh aktivis lingkungan maupun politisi saat ini. (apalagi cara ini: bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah, seperti yang telah ditulis Bung Nad).
    3. Atau, seperti yang rencana dilakukan sekarang, menunggu bantuan dari Negara maju untuk mendapat pinjaman atau bantuan atau program pertolongan (seperti program perdagangan karbon) untuk menyelamatkan lingkungan Indonesia. Apalagi usul ini, sangat konyol, rentan terhadap penyalahgunaan. Bukankah seharusnya sebuah “utang”/pinjaman selayaknya untuk kegiatan produktif, bukannya malah untuk menyelamatkan lingkungan.

    Jadi cara-cara yang sekarang dilakukan itu sebenarnya bisa dikatakan telah gagal.
    Terus masalah di Jakarta, daya dukung lingkungan Jakarta sebenar-benarnya sudah rusak. Karena penduduk dan bangunan infrastrukturnya telah overload sehingga daya dukung lingkungannya sudah tidak mampu menahan beban tersebut. Bagi pihak swasta atau perusahaan yang sering mengalami kerugian akibat bencana banjir di Jakarta, lama kelamaan mereka akan pindah, karena mereka tidak akan mau terus menerus mengalami kerugian akibat bencana.

    Tapi berbeda dengan kantor pemerintahan, mereka tidak akan rugi. Toh, Kan masih ada dana dari rakyat untuk “membangun” kembali gedung2 yang terkena bencana banjir?

    Ini sebenarnya usul saya. Ibu Kota negara seharusnya dipindah, kan tidak harus di Jakarta.

    Salam kebebasan.
    Giy

    Posted by Giyanto | 22 April 2008, 11:13 pm
  5. kunyukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx asuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu persetan dengan dunia

    Posted by orang stressss | 11 November 2008, 6:34 am
  6. saya lebih setuju dengan pendapat bung robert manurung
    masalah kepentingan dan bukan kepemilikan kuncinya
    masalahnya adalah, banyak manusia yang super egois tidak mau peduli dengan kepentingan umum dan hanya peduli dengan kepentingan pribadi
    pada contoh di atas, kepentingan pribadi kebetulan sejalan dengan kepentingan umum
    tapi banyak kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan umum, dan hasilnya adalah kepentingan umum dikorbankan

    sebagai misal adalah freeport
    apakah mereka akan melakukan penambangan yang menjaga lingkungan??  bullshit
    ini karena mereka tidak peduli lingkungan di sana rusak
    penyebabnya? karena mereka tidak tinggal dan menetap disana, mereka hanya menjadi benalu dan lintah disana
    jadi lingkungan di irian hancur atau tidak, mereka tidak rugi sama sekali

    masalah hutan dan pembalakan atau korupsi dsb
    itu cuma masalah konflik kepentingan pribadi dengan umum
    dan karena manusianya keparat dan egois, mereka memilih kepentingan pribadi dan bukan umum

    untuk mengatasi itu, saya rasa solusinya sederhana tapi rumit
    buatlah faktor2 yang akan meningkatkan keuntungan untuk pribadi sehingga pada akhirnya kepentingan pribadi yang sejalan dengan kepentingan umum akan menjadi lebih menguntungkan daripada kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan umum
    jangan lupakan juga perbandingan risiko dari kedua tindakan itu
    misalnya dengan penegakan hukum yang sangat ketat, hukuman yang lebih keras dsb

    Posted by holmes | 16 December 2008, 8:13 am
  7. Maaf  ralat, agar tidak terkesan rancu:
    setidaknya ada dua metode untuk menanggulangi masalah: pertama ialah cara yang menggunakan rasa tanggungjawab dan kedua ialah dengan menggunakan ketakutan melalui ancaman…sedangkan tanggungjawab tanpa kebebasan ialah nonsen, begitu juga ancaman, tanpa kekerasan juga nonsene…kalau saya lebih memilih cara pertama dari pada yang kedua….cara pertama dilakukan oleh manusia yang menganggap yang lain sebagai manusia…dan cara kedua dilakukan oleh manusia yang menganggap manusia lain sebagai obyek…
    apakah anda memiliki pendapat lain?

    Posted by Giyanto | 17 December 2008, 3:33 am
  8. setidaknya ada dua metode untuk menanggulangi masalah: pertama dengan ancaman, kedua yaitu dengan tanggungjawab

    sedangkan tanggungjawab tanpa kebebasan ialah nonsen, begitu juga ancaman, tanpa kekerasan juga nonsene…kalau saya lebih memilih cara pertama dari pada yang kedua….cara pertama dilakukan oleh manusia yang menganggap yang lain sebagai manusia…dan cara kedua dilakukan oleh manusia yang menganggap manusia lain sebagai obyek…

    apakah anda memiliki pendapat lain?

    Posted by Giyanto | 17 December 2008, 10:28 am
  9. pertanyaannya adalah bagaimana kita akan membangun tanggung jawab freeeport untuk menjaga alam papua? tanpa memaksa mereka menjadi penduduk papua untuk selamanya? saya rasa ini mustahil

    kita yang sama2 menjadi penduduk bumi saja, masih gemar melakukan pembalakan liar, atau membuat co2 yang amat banyak dsb
    dalam hal ini, ancaman dan hukuman kadangkala dibutuhkan
    sebagai misal adalah adanya aturan lalu lintas, itu untuk menciptakan keteraturan di jalan

    manusia harus bertanggung jawab, tapi masalahnya adalah banyak manusia yang memang tidak mau bertanggung jawab
    kita bisa lihat laki2 yang menghamili wanita lalu kabur, pasangan berzina yang lalu mengaborsi bayinya, atau kasus tabrak lari dsb
    apapun upaya kita mengajari mereka, mereka memang manusia degil yang harus ditakut2i dengan ancaman dan hukuman

    dan masalah manusia sebagai manusia dan obyek, saya sepenuhnya setuju dengan anda
    cuma yah itu masalahnya, ada banyak manusia yang memang sudah tidak memenuhi syarat untuk dianggap manusia karena memperturutkan hawa nafsunya, tidak bertanggung jawab dsb
    dan oleh karena itulah kita harus memperlakukan mereka sebagai obyek yang tidak memiliki tanggung jawab, bukan sebagai manusia utuh yang akan bertanggung jawab

    Posted by holmes | 17 December 2008, 10:19 pm
  10. @holmes:
    “dan masalah manusia sebagai manusia dan obyek, saya sepenuhnya setuju dengan anda, cuma….

    Giy:
    inilah kontradiksi yang sering mengintari pemikiran kita, kita mempercayai kebenaran logika dalam akal kita, tapi kita sering menggunakan keberatan-keberatan untuk menyangkal kebenaran-kebenaran itu sendiri…masalahnya, seringkali kita tidak pernah secara mendalam mempertanyakan lagi tentang keberatan-keberatan yang sering kita ajukan. Misalnya begini, dalam pengakuan hak milik, ketika terjadi kerugian terhadap pihak lain apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan apa tidak? intinya sebenarnya bukan pada bagaimana cara mengontrol manusia agar bagaimana tidak melakukan pengkrusakan, tapi tentang bagaimana penegakan hukum secara konsisten terhadap pembelaan hak milik.
    Dalam kasus freeport, saya tidak tahu apakah status mereka terhadap tanah papua itu berstatus hak milik atau sekedar kontrak…dugaan saya itu adalah kontrak terhadap pemerintah (sebagai otoritas penguasa barang-barang publik—yang sebenarnya sering merusak keberadaan sistem hak milik)….
    Tapi bayangkan, kalau hak milik—dalam bentuk legal tentunya— sudah diterapkan di tanah papua? saya yakin, bahwa orang-orang papua akan mati-matian membela hak milik mereka pribadi apabila kepemilikan mereka terancam oleh orang lain yang bukan pemilik (termasuk pemerintah Indonesia ataupun freport—ada kemungkinan dimata mereka kedua2nya mereka anggap penjajah)….masalahnya ialah, saya dan anda, yang sebenarnya tidak memiliki hak terhadap daerah tersebut, tapi atas nama primodial nasionalisme, kita sering menganggap bahwa kita berhak mengontrol mereka. Disini, siapakah yang egois? anda, freeport, atau orang papua?

    Apakah anda masih keberatan?

    Posted by Giyanto | 18 December 2008, 1:36 am
  11. lho, saya jadi bingung dimana kontradiksinya
    saya setuju dengan pendapat anda, selesai, titik
    saya katakan juga, ini tidak pakai tapi, banyak manusia yang tidak akan pernah mau bertanggung jawab, anda menolak pendapat ini??
    karena manusia2 itu tidak pernah mau bertanggung jawab, kita tidak bisa menganggap mereka sebagai manusia utuh atau sebagai subyek
    terpaksa kita tempatkan mereka sebagai obyek, yang harus dipaksa dan ditakut2i supaya mengikuti peraturan

    masalah hak milik
    anda menyamakan hak menurut asas legal konstitusional dengan hak menurut kemanusiaan, keduanya itu sangat berbeda jauh
    dalam masalah tanah papua, menurut hak legal, itu milik pemerintah RI
    tapi menurut kemanusiaan (hati nurani dan logika anda), itu hak orang papua, sebab mereka yang tinggal di sana dan mereka yang menjaga sampai saat ini
    saya sangat menghormati hak kemanusiaan, pemerintah RI tidak berhak mengambil tanah atau emas di sana (ini termasuk berbagai jenis batubara, minyak dsb di seluruh indonesia) kecuali diberi hak oleh pemilik aslinya (pemilik hak kemanusiaan)

    masalah hak konstitusional, saya biasanya hormati, tapi dalam masalah tanah papua, saya tidak akan menghormatinya
    sebab pemerintah RI tidak memiliki itikad untuk menjaga tanah papua, jadi hak konstitusional ini bagi saya adalah bentuk lain penjajahan

    bagi saya pribadi, yang berhak menambang emas di freeport cuma orang papua yang tinggal disana
    orang lain (misalnya transmigran jawa) boleh2 saja dan berhak untuk ikut menambang
    syaratnya mereka tidak merusak alam di sana dan juga memang tinggal dan hidup di sana, itu saja

    bagi saya, hak milik harus bersama ada dengan kewajiban untuk menjaga dan menggunakan secara benar
    hak menimbulkan kewajiban

    Posted by holmes | 18 December 2008, 10:42 pm
  12. Terima kasih atas tanggapannya. Sampai di sini kelihatannya saya sedikit melihat benang merah dari diskusi ini. Tapi kelihatannya ada beberapa hal yang memang perlu untuk dibahas: kelihatannya saya dan anda sama-sama mendukung hak milik dalam—pengertian kemanusiaan. Namun ada permasalahan dalam penerapan hukum hak konstitusional kita. Disinilah saya melihat solusi dari problem artikel kecil saya di atas. Dalam pandangan pribadi saya, dalam upaya apupun, seseorang secara konstitusional harus mendapat perlindungan bagi keberadaan hak miliknya—termasuk tanah2 papua bagi orang2 papua. Tapi bukankah UUD dasar kita tidak memiliki landasan tersebut? dalam konstitusi kita mengenal hak publik/kolektif. Di sinilah kerancuannya, bahwa “sumber daya yang mempengaruhi kepentingan orang banyak” harus dipelihara dan dimiliki negara. Barangkali, pemerintah kita menganggab bahwa pertambangan di Papua melihatnya dalam perspektif hak publik, sehingga pemerintah seenaknya sendiri mengkontrakkan wilayah etrsebut tanpa memperdulikan hak-hak orang papua. Jadi kembali ke diskusi awal kita, masihkah anda percaya pada konstitusi negara ini—bahwa mereka dapat menjaga kelestarian lingkungan?

    Mohon tanggapannya….

    Posted by Giyanto | 20 December 2008, 1:10 pm
  13. sebenarnya saya percaya konstitusi kita melindunginya

    “bumi, air dsb dikuasai negara dan digunakan untuk seluasnya kemakmuran rakyat”

    maksud utama pasal ini kelihatannya adalah untuk mencegah terjadinya penguasaan benda publik kepada segelintir orang
    dan asumsinya adalah pemerintah/ negara adalah pihak yang paling tidak egois dalam masalah ini
    ini tentu saja karena pada saat itu, para pendiri bangsa melihat pasal ini akan dilaksanakan oleh mereka2 sendiri yang akan menghormati hak-hak orang lokal, kepentingan umum dsb
    lagipula, konstitusi negara ini kan memang dibuat dalam suasana buru-buru
    jadi wajar saja ada kelemahan2 seperti itu

    ini adalah kesalahan yang mereka buat, mereka tidak menyadari kalau ternyata negara bisa menjadi sedemikian korup
    hasilnya seperti sekarang ini, kekayaan negara ini digadaikan hanya untuk kepentingan segelintir elite, semuanya berlindung dari pasal demi kepentingan umum
    hak2 orang lokal diabaikan, dipaksa berpindah tempat dsb
    jadi menurut saya, masalah terbesar adalah manusianya, bukan pada konstitusi
    apabila pemimpin kita adalah orang yang humanis, manusiawi dsb, saya yakin masalah ini tidak akan muncul

    tapi mungkin kita memang membutuhkan suatu bentuk amandemen baru
    mungkin harus ada tambahan kalimat “dengan menjaga hak-hak lokal dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang”

    Posted by holmes | 20 December 2008, 2:57 pm
  14. @holmes

    kalimat :“bumi, air dsb dikuasai negara dan digunakan untuk seluasnya kemakmuran rakyat”

    saya meragukan keberhasilannya. Saya baru saja posting tentang BBM yang dimonopoli pemerintah, tetapi justru menyengsarakan rakyat.

    http://ekonomiorangwarasdaninvestasi.blogspot.com

    Posted by imam semar | 22 December 2008, 3:48 am
  15. Trims sekali atas diskusi terakhir Sdr. Holmes dan Giy, yang melibatkan persoalan kompleks seputar hak kepemilikan. Salut; di mana lagi bisa terjadi diskusi seperti ini?   Ini cukup memberi inspirasi buat saya untuk membuat satu artikel terpisah tapi relevan dengan diskusi Anda-Anda.  Mudah2an dalam waktu dekat bisa saya turunkan  (harap maklum, sekarang lagi ngejar "setoran"). ;-]

    Posted by Nad | 22 December 2008, 8:31 pm
  16. kepada bpk kamto.saya adalah pencita lingkungan khususnya kawasan pantai.melihat makin berkurangnya hutan bakau di daerah saya(malang JATIM).maka sejak 2 tahun terkhir saya mulai menanam pohon bakau di wilayah saya.namun saya merasa usaha saya kurang maksimal dan minimnya pengalaman dalam hal pohon bakau.
    kendalah yg sering saya hadapi adalah besarnya jumlah kematian pohon bakau,sejak pemindahan dari tempat semai(poly bag) ke media tanah/lumpur,potensi tumbuh tidak lebih dari 50 o/o saja.
    Oleh karena itu saya mohon bimbingan dari bapak2,agar usaha saya dalam hal reboisasi hutan bakau mendapatkan hasil maximal.sekian terima kasih atas bantuan dan bimbingannya.
    sekedar info,apa yg saya lakukan hanyalah bertujuan utk pelestarian hutan bakau,jadi saya tdk bermaksud sama sekali mengambil keuntungan dari kegiatan ini ,baik secara materi ataupun bisnis

    Posted by a'an | 5 May 2010, 11:08 pm
  17. @ seniorku diatas
    maaf nih anak kecil ikut urun rembug…
    kl ak persetan dg teori2 yg dikemukakan oleh pr ahli… teori2 tsb dr manusia dan sifatnya pun dinamis bl ada teori baru yg lebih relevan psti akan dgganti…
    men.ku lingkungan hidup dan manusia adalah suatu sistem dan semuanya tak dpt dipisahkan nah apabila ada 1 komponen dlm sistem yg tdk sesuai, mk sudah hukum alam(hukum yg berlaku mutlak tdk men. pr ahli)akan menganggu komponen yg lain…
    nh terkait kasus diatas: kamto dan bakau
    ada 3 gris besar men. saya :
    1. perasaan memiliki thu timbul akibat suatu kecemasan akan kehilangan sesuatu.. nh karn kamto cemas thdp kondisi tambaknya mk dia berusaha tuk menyelmtkan tambaknya…
    ada kontradiksi berrti kl tambak kamto gk teramcam mk dia gk mencoba menanami bakau kl bgtu…
    2. lingkungan hidup dpt lestari dan bermanfaat bg mahluk hidup jk semua punya kesadaran dan kearifan lokal tuk menjaganya…
    3. kodrat manusia thu tempat salah dan lupa…
    dlm jawa dikatakan ” wong ngendong milik lali”…
    jd org yg mersa memiliki sesuatu, mk sudah jd hkum alam dia akan salah dan lupa,…
    misalnya :
    seorang ahli teori akan lupa terhadap tugas utama mereka yaitu berbagi ilmu dan mencoba mempublikasikannya dan mengamalkan untuk org lain, akan tetapi yg trjdi sekarg bnyk para ahli yg repot2 berdebat ttg teori2 mereka, mn yg dianggap paling benar?????… toh bener buat pr ahli belum tentu buat masyarakat benar… jd marilah kt bgun semua thu dgn realita dan kontribusi yang jelas, jo kakean kemprussssssssssssss tok ng web / blog…
    kl merasa ahli tunjukkin dung dg tindakan real yg nyata… jgn bisanya cm adu argumen saja…
    sekian dr saya
    ngapuntene ingkang katah menawi wonten lepatipun…

    ” superman is dead”

    Posted by su ucox bukan orang medan | 20 September 2010, 3:32 pm
  18. Pak,kalau boleh tahu alamat lengkap dari pak kamto ? saya mohon, kalau bisa dikirim ke no. hp saya 081548023214. Terima kasih banyak

    Posted by ahmad dimyati | 29 April 2011, 10:21 am

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory