Uncategorized

Apakah Kapitalisme Satu-Satunya Jalan Menuju Kemakmuran?

Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. II, Edisi 25, Tanggal 14 April 2008
Oleh: Sukasah Syahdan

Apakah kapitalisme satu-satunya jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan? Apakah negara-negara welfare states (mis. negara-negara Skandinavia) berlandaskan kapitalisme sehingga mereka makmur dan sejahtera?

Pertanyaaan-pertanyaan tersebut minggu lalu diajukan oleh seorang pembaca. Hemat saya, siapa saja yang ingin menjawabnya secara tuntas dengan metode empiris-historis kiranya perlu menengok ke negara-negara bangsa Viking yang dulu gemar berkelana dan berniaga tersebut, a.l. bagaimana mereka menyelenggarakan perekonomiannya, bagaimana sejarah masing-masing, seperti apa sumber daya alam yang tersedia, dan lain-lain. Untuk ini, perlu waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sumber daya sebesar itu sulit saya berikan.

Tapi ada cara lain yang memungkinkan kita “menerawang” jawaban-jawabannya. Yaitu melalui rambu-rambu praksiologis. Dengan cara ini, saya harus kembali kepada konsep-konsep ekonomi-politik terpenting dalam penyelenggaraan hidup kita, dan merunut konsekuensi-konsekuensi logisnya.

Konsep-konsep tersebut tidak lain berpusat pada tiga isme: kapitalisme, sosialisme, dan intervensionisme.

Untungnya, tulisan tentang kapitalisme dan sosialisme serta berbagai konsekuensinya relatif sudah cukup banyak diturunkan. Jadi, di sini saya perlu mengulangi inti-intinya saja. Pertama, kapitalisme kita sebut sebagai sistem produksi di mana faktor-faktor produksi dimiliki sepenuhnya oleh individu-individu, baik itu oleh seorang pemilik modal ataupun seorang penguasa. Sosialisme adalah ketika faktor-faktor tersebut dikuasai sepenuhnya oleh negara. Di bawah sosialisme, semua persoalan ekonomi menjadi tanggungjawab pemeritnah. Tidak ada wilayah untuk aktivitas swasta, kecuali sesuai arahan pemerintah.

Yang ketiga adalah Intervensionisme. Ideologi ini sebenarnya sudah terlalu akrab bagi kita, tetapi jarang diteliti hingga tuntas karena sepertinya dia adalah sesuatu yang harus kita terima. (Intervensionisme di sini dipakai dalam pengertian ekonomi, yaitu sistem produksi di mana kebijakan-kebijakan domestik suatu pemerintah mengiinterferensi dunia bisnis melalui berbagai peraturan; bukan sebagaimana dipakai dalam kebijakan politik di mana sebuah negara mengintervensi negara lain.)

Intervensionisme adalah Jalan Ketiga yang oleh mayoritas otoritas negara-negara di dunia saat ini dipercaya sebagai bentuk pengelolaan ekonomi yang feasible dan langgeng. Semua pemerintah yang tidak mengakui secara eksplisit sebagai penganut sosialisme cenderung menjadi negara yang intervensionis.

Klaim yang dipercaya adalah bahwa sistem intervensionisme jauh dari sosialisme; dia berbeda jauh dari kapitalisme; dia dianggap mampu menjumput apa yang baik dan menepis apa yang buruk, dari kapitalisme dan sosialisme. Oleh karena itu, intervensionisme dianggap sebagai solusi ketiga atas segala persoalan sosial kita.

Di bawah intervensionisme, faktor-faktor produksi tetap berada di tangan individu dan perekonomian tetap berjalan sesuai sistem pasar. Bahkan jika pemerintah suatu negara ikut bermain di sejumlah sektor ekonomi dan lalu melepaskannya untuk berinteraksi dengan pasar secara alamiah (mis. tanpa bail-out atau berbagai tindakan penyelamatan), perekonomian negara tersebut masih mungkin disebut perekonomian pasar atau kapitalis.

Amerika misalnya, adalah negara kapitalis yang sejak jaman Depresi Besar tahun 1930-an semakin menuju menjadi negara intervensionis (dalam arti ekonomi), atau welfare state. Negara-negara monarkis Skandinavia yang merupakan prototipe welfare states dalam penyelenggaraan perekonomiannya dalam banyak hal tetap mengandungi elemen-elemen kapitalis.

Dampak intervensionisme selama ini jarang diteliti secara menyeluruh. Sebenarnya cukup banyak, tetapi biasanya yang diteliti hanyalah efek seketika tanpa memperhatikan efek jangka panjang, atau efeknya bagi pihak tertentu, tanpa mempertimbangkan kerugian yang diderita pihak lain dalam perekonomian.

Bahwa segelintir individu atau kelompok tertentu dapat diuntungkan secara sementara oleh tindakan interventif tertentu memang tidak dapat dipungkiri. Namun, pertanyaannya adalah, apa efek-efek lanjutan dan jangka panjang dari kebijakan intervensionisme bagi segenap pelaku perekonomian?

Intervensionisme dilakukan pemerintah lewat berbagai cara restriktif, seperti proteksionisme tarif/kuota, pelarangan produksi tertentu, penentuan suku bunga atau tingkat upah, pemberian subsidi, perencanaan perekonomian yang mengalihkan utilitas faktor-faktor produksi, dan cara-cara lain.

Pertanyaan-pertanyaan di paragraf pertama di atas kiranya dapat direformulasikan sebagai berikut: apakah sistem-sistem selain kapitalisme dapat membawa kita menuju produktivitas yang lebih tinggi secara berkesinambungan?

Kita tidak perlu mengatakan apakah intervensionisme itu baik atau buruk, moral atau imoral, tapi semata menegaskan apakah aplikasinya akan membawa kita kepada tujuan yang ingin dicapai atau sebaliknya.

Dalam tulisan tentang proteksionisme, saya telah menunjukkan dari sudut pandang ekonomi betapa tidak feasible-nya kebijakan intervensionisme. Demikian pula intervensionisme yang dilakukan melalui cara-cara lain, seperti subsidi, penetapan tingkat upah secara artifisial, pelarangan produksi komoditas/jasa tertentu, dan lain-lain, yang sebagian telah dibahas di penerbitan ini.

Kembali saya teringat pada perkataan seorang filsuf Jerman, Oppenheimer. Katanya, hanya ada ada dua cara mencapai kekayaan.

Cara pertama adalah merampas harta atau kepemilikan orang lain secara paksa melalui agresi atau koersi. Ia menyebut cara ini cara politik.

Cara kedua, mengakumulasi modal dan tabungan untuk yang kemudian diinvestasikan dengan sebaik-baiknya dan memetik hasilnya. Cara ini, katanya, cara ekonomi.

Sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu ekonomi, kekayaan hanya bisa kita peroleh atau kita tingkatkan dalam tiga cara saja, dan tidak ada cara lain. Pertama, dengan mengenali kelangkaan sumber daya alam dan memilikinya sebelum orang lain mendahului. Kedua, dengan menghasilkan barang atas bantuan tenaga dan sumber daya yang ada. Ketiga, dengan melakukan pertukaran atau transfer kontraktual dengan pihak lain yang memiliki atau menghasilkan barang yang kita inginkan.

Jika tindakan pertama mengubah sumber daya alamiah menjadi aset yang memberi pemasukan pendapatan, maka tindakan kedua adalah proses produksi itu sendiri yang bertujuan mengubah meningkatkan nilai suatu aset atau barang. Tindakan ketiga adalah pertukaran aset dari satu tangan ke tangan lain; di mana satu pihak akan menukar barang miliknya jika nilainya dianggap lebih rendah dengan aset pihak lain yang dalam anggapan subyektifnya bernilai lebih tinggi. Hukum ekonomi ini, yang tak lekang oleh jaman, inheren dalam efisiensi perekonomian pasar.

Sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kunci di atas, kapitalisme memang satu-satunya cara produktif yang paling efisien dan kompatible sebagai cara ekonomi. Intervensionisme tidak lain cara politik; dan cara politik bukan cara menuju peningkatan produktivitas yang membawa kita kepada kemakmuran.

Mengingat intervensionisme akan cenderung berujung pada penerapan berbagai macam intervensi, maka sedikit demi sedikit, mau tidak mau, dia akan semakin tertarik kepada dan akan membawa kita ke kutub sosialisme.

Kirim artikel ini:
Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisShare on RedditPin on PinterestShare on StumbleUponShare on Tumblr

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

20 comments for “Apakah Kapitalisme Satu-Satunya Jalan Menuju Kemakmuran?”

  1. […] Ada 2 hal penting yang saya rasa perlu diulas tentang pasar bebas. Keduanya terkait erat dengan beberapa keping artikel yang pernah diterbitkan di Jurnal ini (misalnya ini dan ini). […]

    Posted by Pasar Bebas dan Darwinisme Sosial | Akal & Kehendak | 12 May 2008, 8:06 am
  2. Faktanya US tidak terangkat menuju sosialis, meskipun pemerintah tetap melakukan intervensi lewat suku bunga dan kebijakan fiskal yang konsisten.

    Menurut saya intervensi tetap perlu, cuma bentuknya berbeda satu negara dengan negara lain. Tergantung budaya dan kondisi sosial saat itu. Rusia saat pertama kali jatuh, dan pemerintah melepaskan semuanya ke pasar, hasilnya adalah chaos dan oligarki, pasar gelap tetap tumbuh dan barang tidak tersedia di pasar. Fondasi utama (individu yang berdaya dan dilindungi) tidak ada.

    Lalu intervensionisme dalam definisi di atas, menurut saya kabur karena bentuk-bentuk intervensi itu merupakan modifikasi dalam tataran strategis, dari kapitalisme. Jadi itu derivat, bisa derivat sosialisme atau kapitalisme.

    Kesimpulan saya, tinggal dicari bentuk intervensi yang sesuai dengan mempertimbangkan keberdayaan individu dan kemampuan pemerintah menjamin hak individu.

    Posted by fade2blac | 1 August 2008, 11:20 am
  3. Ah c’mon fade, nyaris seluruh dunia sudah sosialis–ini cuma masalah degree saja. Di AS titik awalnya terjadi sejak PD, di masa Great Depression tahun 30-an, di bawah Pres. Hoover. Ini semakin parah dg peristiwa Bretton Woods yang menyempurnakan kekuasan pemerintah terhadap moneter. (Tambahan pula, sosialisme di Inggris terjadi sejak di bawah Churchill; di Indonesia, sejak awal berdirinya Republik.)

    Selain itu, yang ingin tahu lebih dalam tentang USSR atau Rusia–mis. ttg Gorbachev & kondisi-kondisi pra dan pasca perestroika/glasnost dari Gorbi hingga Yeltsin, saya akan sarankan baca Requiem for Marx. (Tinggal Google saja pasti dapat PDF-nya; lih. Bagian Pengantarnya menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di sana.)

    Posted by Nad | 1 August 2008, 1:25 pm
  4. RM, trims! Sangat bisa jadi begitu, mengingat stigma yang sudah mengakar thd kapitalisme. Lewat jurnal ini saya coba ingatkan/perkenalkan makna sejati perekonomian pasar dan pemikiran fundamental yang mendasarinya, a.l. lewat buku yang sedang dlm proses terjemahan. Sistem kapitalisme di sini = dalam pengertian laissez faire/liberalisme klasik. Cirinya dapat disederhanakan sbb: tidak ada lembaga semacam bappenas/bappeda, tidak ada bank sentral (karena uang juga pada hakekatnya berasal dari pasar). Definisi dan peran pemerintah juga berbeda, yg pada intinya membatasi tugasnya pada penjaminan dan penegakkan hukum tok. Tanggapan Anda saya pandang amat penting karena sebagian besar masyarakat di dunia (apalagi di RI) cenderung menyamakan liberalisme klasik dengan neo-liberalisme. Saya harap simplifikasi sederhana ini bisa sedikit menggarisbawahi perbedaan mendasar tersebut (sekaligus menambah kejelasan terhadap konsep “intervensi” bagi fadetoblac, dan melikuidasi klaim semacam yang Anda hipotetiskan).

    Posted by Nad | 2 August 2008, 11:10 pm
  5. bung nad, mungkin kalo dilihat dari perspektif orang yang berlawanan kutub dengan anda, mereka akan bilang hal yang sama, nyaris seluruh dunia sudah kapitalis–ini cuma masalah degree saja " :D

    Posted by rajawalimuda | 3 August 2008, 2:58 am
  6. @nad

    "Definisi dan peran pemerintah juga berbeda, yg pada intinya membatasi tugasnya pada penjaminan dan penegakkan hukum tok"

    mungkin bisa dijelaskan hukum yang seperti apa? Apakah aturan hak-hak pekerja termasuk hukum? Apakah undang-undang anti monopoli termasuk hukum?

    Dalam definisi, apa pilar kapitalisme menurut Anda?

    ps. requiem for marx tidak ada pdf-nya saya sudah search lewat google. Yang ada versi bukunya. Kalau ada link download, sangat dihargai.

    Posted by fade2blac | 4 August 2008, 4:38 pm
  7. Trims; jawaban2 bagi pertanyaan2 kali ini (dan banyak hal terkait lainnya) saya pastikan dapat ditemukan di link bagus yang pernah Anda berikan waktu menanggapi Giy. Silakan tengok lagi; itu cukup akurat. Isu penting monopoli akan saya garap kapan-kapan, eg. berupa evolusi konsep monopoli dalam teori ekonomi; isu tenaga kerja sudah pernah dibahas, a.l. bisa di baca di terjemahan artikel Hoppe ttg buku Keynes). Buku Requiem bisa diunduh dari sini.

    Posted by Nad | 5 August 2008, 5:55 am
  8. kapitalisme: “1. pertukaran bebas, 2. perlindungan hak properti individu. Misal mengenai monopoli, jika pemerintah campur tangan, maka jatuh pada intervensionisme/sosialisme (hanya masalah degree). Jika pemerintah campur tangan, maka salah satu pilar kapitalisme (yang saya pahami) dilanggar”.

    Tidak ada yg kacau dari argumen tsb. Tapi kalau kembali ke pendapat anda mengenai Anarcho-capitalisme sebagai bagian dari strategi kapitilisme. Ini rawan pengacauan!

    ketika sistem ekonomi politik saat ini menganut “kapitalisme”, maka akan saya definisikan, meluruskan pendapat anda:1. pertukaran seolah-olah bebas, 2. perlindungan hak properti individu.

    Disini akan menciptakan jurang kesenjangan yg cukup tajam. Seperti kondisi saat ini. (Barangkali ini yg tidak dibedakan oleh para eksponen anti globalisasi)

    apa yg diperjuangkan eksponen anarcho-capitalisme saat ini adalah bentuk2 statisme(negaraisme).

    Lembaga2 seperti The Fed, Bulog, Bappenas, Bank Dunia, ADB, IMF,. Selama masih dibawa otoritas/berbau statisme. Maka akan menciptakan pertukaran tidak benar2 bebas.

    Tilikan yg paling meyakinkan, bisa jadi dibaca di buku Rothbard, “Apa yg dilakukan pemerintah dengan uang kita?” atau mengenai “Sejarah Lahirnya The Fed”

    merupakan buku2 yg sangat jelas membedakan dengan tegas antara anarcho-kapitalisme dgn definisi “kapitalisme” yg ada saat ini.

    Jadi, pemahaman sistem moneter yg sering diopinikan oleh tokoh2 di media massa saat ini tidak hanya salah kaprah. Tetapi kacau!

    Posted by Giy | 5 August 2008, 12:46 pm
  9. @Giy,

    Yang anda maksud mungkin bukan anarcho-capitalism tetapi monarchy. Sebab a = tidak (ada) archy = penguasa.
    anarchy= tanpa penguasa
    monarchy= satu penguasa?
    Jangan menghina anarchy dengan menyamakan dengan monarchy dong.

    Negara yang anarchy adalah negara yang secara teoritis sangat efisien. Karena baik pemerintah atau pelaku ekonominya sama derajadnya. Masing-masing memberikan/menghasilkan service dan barang tanpa ada paksaan

    Kalau saya tidak pakai jasa Dept. Agama, maka saya tidak perlu bayar pajak yang sedianya tersalur kesana.
    Kalau dept. sosial tidak ada pengguna jasa nya maka bisa dibangkrutkan. Juga Bank Indonesia. Termasuk BULOG. Kalau perlu mereka ada competitors nya sehingga service dan barang yang dihasilkannya meningkat mutunya atau bangkrut, punah, hilang.

    Posted by imam semar | 5 August 2008, 1:49 pm
  10. Ups!
    Pak IS, saya tidak memaknainya secara etimologis, dan tidak menyamakan anarcho-capitalisme dgn monarkhi. Ini definisi menurut wikipedia:

    “Anarcho-capitalism [1] is an individualist anarchist[2] political philosophy that advocates the elimination of the state and the provision of security from aggression against person and property by the private sector in a free market. In an anarcho-capitalist society, law enforcement, courts, national defense, and all other security services would be provided by voluntarily-funded competitors rather than through compulsory taxation. Nonintrusive personal and economic activities would not be regulated, because the natural laws of the market – rather than politics – would order society”.

    tulisan saya di atas saya kurang lengkap:
    “apa yg diperjuangkan eksponen anarcho-capitalisme saat ini adalah [menentang] bentuk2 statisme(negaraisme) atau “state capitalism”.”
    ——————————————————–
    jadi anarcho-capitalism berbeda dengan state monopoly capitalism, crony capitalism, corporatism, or contemporary mixed economies atau juga monarchy.

    Trims.

    Posted by Giy | 5 August 2008, 2:22 pm
  11. Jika demikian, Anda menganggap bahwa anarcho-capitalism sebagai capitalism itu sendiri. Padahal, IMHO, itu adalah turunan/derivat/modifikasi dalam tataran strategi dari kapitalisme. Ok karena Anda tidak menjawab, case closed :-)

    Posted by fade2blac | 5 August 2008, 4:37 pm
  12. ok, kalo hal yg demikian sudah masuk pada pengklasifikasi edeologis. Tanpa memperhatikan landasan ilmiah. Maka pandangan tersebut rawan akan munculnya persepsi politis. Dengan demikian akan mengacaukan argumen2 rasional.

    dalam tataran filsat praktis. Saya menerima klasifikasi perjuangan strategi kapitalisme. Menurut saya,ini bukan masalah strategi kapitalisme atau bukan. ini adalah mengenai perjuangan keadilan. Kalau pun toh dibelakang ada pengekor—strategi kapitalisme. Itu bukan masalah saya.

    Bukankah hidup ialah pilihan?

    (ctt: ini pendapat saya pribadi)

    Posted by Giy | 5 August 2008, 5:26 pm
  13. @giy, mungkin bisa ditunjukkan argumen rasional saya yang kacau? Salah dua pilar kapitalisme yang saya pahami dalam konteks diskusi ini: 1. pertukaran bebas, 2. perlindungan hak properti individu. Contoh monopoli, jika pemerintah tidak campur tangan, maka jatuh pada intervensionisme/sosialisme (hanya masalah degree). Jika tidak campur tangan, maka salah satu pilar kapitalisme (yang saya pahami) dilanggar. Tolong luruskan jika saya salah.

    Posted by fade2blac | 5 August 2008, 7:15 pm
  14. Ralat: Contoh monopoli, jika pemerintah campur tangan, maka jatuh pada intervensionisme/sosialisme (hanya masalah degree). Jika tidak campur tangan, maka salah satu pilar kapitalisme (yang saya pahami) dilanggar. Tolong luruskan jika saya salah.

    Posted by fade2blac | 5 August 2008, 7:17 pm
  15. Omong-omong……., saya tidak bisa membayangkan bagaimana akhir dari krisis moneter di US saat ini. Fanny Mae & Ferddie Mac punya liability $ 5.1 milyar. Apakah bisa pemerintah membail-out keduanya? Dari $800 billion adalah hutang negara Asia (China). Beberapa waktu lalu congress telah membuat jalan yang memungkinkan bail-out sebesar itu…..yang harus ditanggung setiap warga negara nya $2500 per kepala.

    Kesalahan jajaran executive Freddie dan Fannie akan ditanggung seluruh warga negara……, what a socialist country….

    Posted by imam semar | 5 August 2008, 8:57 pm
  16. == yunior urun rembuk neh ===

    Quotes ;
    ..”penyedia jasa dan dibayar jika jasanya digunakan..”

    wah banyak dong yang tidak efisien neh dan harus kolaps ..a.k.a departemen, yayasan, lembaga de el el..

    BTW fenomena ato semacam gerakan riil yang mengacu pada wacana pelurusan kapitalisme disini .. udah ada belum di sini ? (E-ndones-A)

    MAKSUT SAIA jika ada mari kita galakan ajah..
    paling ga saya mo ngikut dikit dikit..

    OOT — IMHO —
    negara kita ini berarti kacau yah ?
    pindah kewarganegaraan ajah gituh ?

    salam ketemu,

    Umar C’yaham

    umar C’yahams last blog post..Relax

    Posted by umar C'yaham | 5 August 2008, 11:38 pm
  17. @Giy,

    Saya setuju definisi ini:

    In an anarcho-capitalist society, law enforcement, courts, national defense, and all other security services would be provided by voluntarily-funded competitors rather than through compulsory taxation.

    Pemerintahan, departemen2, dll adalah penyedia jasa dan dibayar jika jasanya digunakan. Bukan dibayar melalui pajak yang sangat membabi buta dan melalui pemaksaan (pakai atau tidak pakai harus bayar).

    Posted by imam semar | 6 August 2008, 2:26 am
  18. Umar:negara kita ini berarti kacau yah ?
    pindah kewarganegaraan ajah gituh ?

    Saya jadi ingat pada John Templeton yang baru saja meninggal (anda bisa cari di google atau wikipedia).

    Dia melepas kewarganegaraan US karena pajak dan pindah ke Bahama. Sejak itu US menerapkan peraturan bahwa seseorang bisa menanggalkan kewarganegaraan USnya jika bisa membuktikan alasannya bukan karena pajak. Dan…. tetap membayar pajak US selama 10 tahun.

    Saya bukan penggemar bacaan filosofis seperti Mises, Rothbard bahkan belum pernah membaca. Saya lebih banyak membaca sejarah ekonomi dan ilmu logika. Kata anarcho-capitalist society baru saya dapatkan di blog ini (kuper yah). Dalam sejarah yang pernah saya baca, masyarakat yang mendekati anarcho-capitalist society, adalah Mesir di jaman Amr bin As yang merupakan bagian ke kalifahan Umar. Ekspansi Umar (lebih tepatnya Amr) ke Afrika Utara relatif tidak berdarah karena pengusiran emperium Romawi didukung oleh penduduk lokal. Perubahaan sistem demokrasi emperium Romawi ke sistem “pay only the services you get” membuat “pajak” turun drastis sampai 80%. Pajak keamanan (jaziah) tidak berlaku bagi daerah yang tidak aman atau yang tidak terjamin keamanannya. Pajak irigasi hanya bagi pertanian yang memperoleh irigasi. Penghapusan bea eksport gandum, dan tata niaga gandum.

    Yang menarik pada diri Amr ialah, ketika Hijaz (pemerintah pusat di Madinah), meminta untuk menaikkan pajak untuk mensubsidi Hijaz yang sedang dilanda kelaparan dan wabah, jawaban Amr adalah “anda menyuruh saya memegangi tanduk sapi sementara anda memeras susunya”.

    Bantuan ke Hijaz lebih banyak karena suka rela. Tidak ada departemen sosial, departemen agama, departemen dalam negri, departemen penerangan (badan sensor). Birokrasi yang ramping….

    Posted by imam semar | 6 August 2008, 9:42 am
  19. Guys, terima kasih banyak atas semua masukan/tanggapannya. (Keep ‘em coming!)

    @Giy:

    Trims atas input dan swa-koreksi atas inputnya. Tentang kekacauan, saya sepemahaman. Selain itu, yang tidak kacau, cenderung tidak sampai ke masyarakat. Saya setuju juga dgn uraian singkat Anda ttg praktik/strategi sebagian orang/aktivis. Tambahan saya, para pemikir liberalisme klasik dan pasar bebas tidak bicara mastermind. Tidak ada mastermind; yang ada adalah harmoni dari spontaneous order yang sering disalahpahami orang. O ya, maaf, artikel Ilmu Sosial saya ternyata mulur.

    @Fade:
    Ini tanggapan singkat saya ttg isu monopoli yang dalam pemahaman mainstreams kacau tetapi terlanjur dijadikan paradigma (terutama oleh para lawyers).

    “Jika tidak campur tangan, maka salah satu pilar kapitalisme (yang saya pahami) dilanggar.”

    Tanggapan saya: Tidak terlanggar jika kita pakai konsep monopoli dalam ekonomi Austrian, terutama Rothbardian, yang kesimpulannya sbb: istilah monopoli cuma bisa dipertahankan buat setiap bisnis yang menerima hak eksklusif dari pemerintah–terutama BUMN; di pasar bebas tidak ada monopoli. Salah satu kontribusi paling canggih dan terpenting dalam ilmu ekonomi ttg teori monopoli saat ini justru berasal dari para ekonom Austrian modern.

    @Umar: Welcome aboard! Silakan masuk ojo sungkan-sungkan. Anggap rumah sendiri; bebas datang bebas pergi, kapan saja… Semua di sini adalah lifetime learners; selamanya belajar. Jurnal ini lebih bermanfaat jika dilihat sebagai proses ketimbang hasil.

    @IS: Trims banget atas info Bung IS ttg Templeton dan Umar–penting dan tambah membuka mata hati. Ttg Mises dan Rothbard, saya tantang Anda untuk ambil satu buku mereka–yang mana saja: ttg pemikiran ekonomi, sejarah atau etika. Mises dulunya belajar sejarah sebelum jadi ekonom setelah baca buku Menger. Rothbard, sarjana matematika sebelum masuk ke ekonomi, politik dan logika etika. Praksiologi sendiri, ilmu logika ttg tindakan manusia. Kalau Anda tidak menjadi kepincut, boleh potong anu saya–pajak. Salam;-)

    Posted by Nad | 6 August 2008, 10:41 am
  20. wah kalo gitu negara kita mirip bangsa Romawi ya.

    Kapan ni runtunya?

    Bapak saya kemarin bayar pajak sawah 1 juta, tapi irigasi-nya masih memompa sendiri di sungai…

    Bukankah ini namanya perampokan?

    walah2…

    Posted by Giy | 6 August 2008, 5:07 pm

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory