Uncategorized

Nasionalisme Sebagai Liabilitas Kemanusiaan (2)

Oleh: Sukasah Syahdan
Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. II, Edisi 30, Tanggal 19 Mei 2008

alt text

Ludwig von Mises

Ludwig von Mises dalam satu kuliahnya pernah mengatakan bahwa di jaman modern ini perang-perang besar telah terjadi sebagai hasil mentalitas atau cara pandang tertentu kita terhadap ekonomi.[1] Perang dunia kedua tentunya bukan perang antara kaum kulit putih dengan kulit berwarna, sebab tidak ada perbedaan ras yang membedakan bangsa-bangsa Ingris, Belanda dan Norwegia dari orang-orang Jerman, Prancis, Italia atau Jepang. PD II bukan pula perang antaragama, bukan pula antara demokrasi dan kediktatoran, melainkan perang yang pecah akibat bertubrukannya berbagai kepentingan ekonomi nasional.

Argumen tersebut bukan justifikasi terhadap kebijakan perang negara-negara agresor; Mises memakainya untuk menjelaskan bahwa sebagai cara ekonomi untuk pencapaian manfaat ekonomi tertentu, agresi dan penaklukan wilayah merupakan kebijakan yang self-defeating. Pun seandainya cara ini dapat berhasil dalam jangka pendek, kebijakan tersebut dalam jangka panjang tidak akan pernah membawa kepada hasil yang diharapkan oleh para agresor. (Dalam artikel yang ia tulis kurang dari setahun sebelum kemerdekaan Indonesia tersebut ia mengadvokasikan cara ekonomi terbaik dalam menghindari perang; silakan baca betapa semakin relevannya analisisnya bagi kondisi jaman sekarang!)

Cara pandang ekonomis tertentu sebagai satu faktor terpenting pemicu perang antarbangsa ini adalah nasionalisme ekonomi.

Nasionalisme ekonomi, atau keyakinan bahwa negara atau bangsa dapat berekonomi, bersumber pada dua kekeliruan konseptual: pertama, keyakinan tentang adanya perekonomian nasional; kedua, doktrin yang mengajarkan secara keliru bahwa sebuah bangsa dapat menjadi makmur secara ekonomi hanya di atas kerugian bangsa-bangsa lain.

Sebagai personifikasi yang sudah tidak asing lagi bagi kita, “perekonomian nasional” mula-mula menganalogikan sebuah bangsa atau negara dengan perusahaan, lalu melompat jauh bahkan hingga mengibaratkan negara layaknya individu, yang mampu melakukan tindakan ekonomi.

Pada kenyataannya, sebagaimana dikatakan oleh Faustino Ballve[2], konsep perekonomian nasional serta doktrin tersebut ilusi terbesar dalam konteks penyelenggaraan kehidupan bersama. Konsep perekonomian nasional atau kemakmuran nasional tidak memiliki eksistensinya di bumi ini!

Sebuah bangsa tidak pernah benar-benar memiliki properti apapun (sumber daya yang dipakai pemerintah terdiri atas apa saja yang diperlukannya untuk menjalankan fungsi pemerintahan) dan tidak ada bangsa yang kaya atau miskin, sebab atribut-atribut ini hanya berlaku bagi individu-individu.

Di lain pihak, doktrin yang keliru tentang penciptaan kemakmuran di atas berawal dari cara pandang terhadap transaksi ekonomi sebagai sebuah zero sum game, semacam pertandingan olahraga atau semacam permainan dengan keniscayaan keharusan adanya pemenang dan pecundang.  Pandangan ini bergabung dengan politik identitas hingga mencuatkan semangat intervensif (seperti disinggung dalam salah satu artikel yang dirujuk di bagian 1 tulisan ini).

Demikian pula halnya dengan satu ilusi lain yang bernama solidaritas ekonomi.  Istilah ini tidak lain varian perekonomian nasional yang mengadvokasikan autarki, di mana bangsa-bangsa harus menutup diri agar tidak bertransaksi dengan bangsa-bangsa lain.

Realitas sesungguhnya adalah bahwa hanya individu-individu sajalah yang berekonomi. Bangsa-bangsa tidak dapat melakukan perdagangan. Seperti dikatakan Ballve, perdagangan tidak berlangsung antarnegara; dia hanya terjadi antarmanusia melintasi batas-batas nasional.

Semua fallacies yang tersirat di atas sebenarnya telah dicoba digugurkan oleh para ekonom klasik. David Ricardo, misalnya, melalui teori comparative advantage-nya, berhasil mematahkan mitos tentang modus perekonomian antarbangsa. Ia membuktikan bahwa kerjasama perekonomian antarnegara, bahkan ketika salah satu pihak pelaku transaksi ekonomi tersebut lebih unggul dalam semua hal dibandingkan pihak lainnya, suatu relasi ekonomi yang timbul akan tetap sama-sama menguntungkan, win-win. (Teori Ricardo tidak perlu lagi dijabarkan di sini, sebab telah disarikan dalam artikel ini.)

Patut disayangkan, memang, bahwa ekonom klasik tidak sepenuhnya berhasil membebaskan pandangan dari mitos perekonomian nasional. Indikasi ini terlihat pada buku karangan Adam Smith, The Wealth of Nations. Padahal, seperti diakui Ballve, Smith justru menggarisbawahi sistem ekonomi yang sifatnya antinasionalistik.

Tapi yang lebih disayangkan, perkembangan teori ilmu ekonomi modern[3], alih-alih berupaya meneruskan tilikan klasik yang fundamental ini terhadap perekonomian, justru cenderung semakin menjauh dari tugas tersebut; ilmu ekonomi modern bahkan semakin membawa kemanusiaan, terutama melalui advokasi ke pemerintahan yang kini menjadi aktor utama terpenting pengendali perekonomian, kembali ke jaman merkantilisme. [Simak juga artikel-artikel tentang Stiglitz atau Keynes di jurnal ini–penulis.]

Mengingat semakin signifikannya kontribusi tilikan ekonomi modern di jaman kita, maka nasionalisme mau tidak mau lebih tepat dilihat sebagai liabilitas, ketimbang modal sosial. Dia bahkan ancaman bagi kemanusiaan.

(*Dimutakhirkan 29 Mei, 2008)


[1]The Economic Causes of War“, The Freeman, April 2004.

[2] The Essentials of Economics, Bab 8.

[3] Dengan berkembangnya ekonomi sebagai sains social engineering, terutama setelah dikembangkannya sistem akuntansi nasional, upaya yang dirintis ekonom klasik di atas semakin terbenam dan terlupakan. Kini, para ekonom semakin fasih menghidangkan analisis-analisis tentang anggaran nasional, tentang perekonomian nasional, dan tentang cara-cara terbaik menambal utang nasional; demikian pula, penduduk awam sudah terlalu pasrah dengan hidangan berbagai berita tentang apa yang diperkirakan telah terjadi tahun lalu atau akan terjadi di tahun ini maupun di tahun mendatang, melalui statistik-statistik nasional. Pada analisis terakhir, sistem pencatatan akuntasi negara tidak dapat benar-benar menghitung jumlah kekayaan dan pendapatan para warganya. Sekalipun dengan dukungan undang-undang atau tenaga kepolisian, mayoritas penduduk setiap negara pasti akan menolak membeberkan nilai kekayaan sebenarnya. Alasan utamanya jelas: laporan semacam ini cepat atau lambat akan menjadi dasar penentu besar pajak yang akan dilucuti dari warga. Jadi, PDB yang dicatat secara akurat niscaya merupakan understatement atas nilai kekayaan sesungguhnya yang dimiliki warga. Lihat juga artikel penulis mengenai mekanisme PDB.

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

2 comments for “Nasionalisme Sebagai Liabilitas Kemanusiaan (2)”

  1. […] (Bersambung) SHARETHIS.addEntry({ title: “Nasionalisme Sebagai Liabilitas Kemanusiaan”, url: “http://akaldankehendak.com/?p=258” }); Tags: nasionalisme, perang […]

    Posted by Nasionalisme Sebagai Liabilitas Kemanusiaan | Akal & Kehendak | 20 May 2008, 1:49 am
  2. setuju dng kesimpulan artikel ini.mengingatkan saya kembali kpd samuel johnson yg pernah bilang, "patriotism [nationalism] is the last refuge of the scoundrel"..:-)

    Posted by lubeck | 25 October 2009, 7:53 am

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory
%d bloggers like this: