Uncategorized

Kebebasan, Conditio Sine Quanon Moralitas

Oleh: Sukasah Syahdan
Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. II, Edisi 31, Tanggal 26 Mei 2008

alt textKebebasan; (Sumber: unknown)

Mana yang moral mana yang tidak di masyarakat dapat menjadi sesuatu yang bergerak, dapat menjadi dinamis, tidak selalu statis. Stephen Pinker saat menulis tentang hal ini menyinggung tentang tombol moralitas dalam diri manusia. Katanya kalau tombol ini sedang aktif, maka seluruh sistem penilaian rasional kita diambilalih secara drastis. Pertanyaan yang tidak ia jawab adalah: can we reason with morality?

Tulisan ini menjawab: ya. Tidak terlalu sulit membayangkan bahwa apa yang moral tidak jarang berlandas pada sesuatu yang rasional, ilmiah bahkan. Dalam contoh Pinker, isu merokok yang kini dianggap terbuktikan berbahaya juga bagi orang lain, kini cenderung berubah dari isu kesehatan menjadi moral. Atau pelacur cenderung mendapat “pemaafan” kolektif ketika eufimisme “pekerja seksual” diperkenalkan. Tombol moralitas yang disebutnya tidak lain seperangkat alat, kalau boleh disebut demikian, atau semacam shortcut yang telah kita ketahui, lewat pembelajaran/pengalaman, sebagai means dalam menentukan tujuan tertentu, untuk digunakan pada suatu titik waktu tertentu dan dalam konteks dan latar yang tertentu.

Pertanyaan yang amat penting adalah who should reason for our morality? Ini tidak ditanyakannya, sebab memang di luar pembahasan sang psikolog di atas. Dan hal ini saya jadikan pokok pembahasan yang akan saya coba lalukan dalam tulisan singkat ini.

Siapakah yang harus menentukan moralitas kita? Siapa yang harus menentukan yang baik dan buruk? Apakah diperlukan faktor eksternal untuk itu, sebagai juri paling tidak?

Salah satu keberatan orang terhadap perekonomian pasar erat terkait dengan isu baik-buruk ini. Orang yang cukup cermat akan menyimpulkan bahwa perekonomian pasar semata merupakan himpunan aneka hasil valuasi/penilaian individu. Yang lebih cermat lagi akan menyimpulkan: kalau sebagian dari himpunan ini ternyata tidak menyenangkan, maka kesalahannya terletak pada proses penilaian individu-individu tersebut, bukan pada sistem perekonomian.

Kalau argumennya stop di sini, tidak ada masalah konseptual. Namun, kalau si cermat dan si lebih cermat tadi lalu menarik implikasinya terlalu jauh dengan mengatakan bahwa justru di sinilah diperlukannya intervensi pemerintah, maka kegegabahannya dalam menalar harus dikatakan telah menindih segala cikal kecermatannya barusan.

Bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk memperbaiki ekses pilihan individu sering pula dianggap sebagai bukti kegagalan pasar. Dan kegagalan pasar dipercaya harus dikoreksi pemerintah. Dasarnya, dalam konteks kita sekarang, adalah immoralitas yang muncul akibat unbridled market mechanism, atau mekanisme pasar yang tidak dikekang, yang ditentang oleh sejumlah besar penulis dan pemikir besar, termasuk bahkan filsuf liberal semacam Isaiah Berlin.

Satu pertanyaan riil yang belum lama diajukan kepada saya memang demikian adanya: bagaimana mungkin kita bisa menyerahkan perekonomian kita pada para pebisnis yang rakus, serakah dan egois?

(Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengulas serba sedikit tentang “kegagalan pasar” sebagai sebuah istilah. Kegagalan pasar adalah istilah salah kaprah hasil analogi dari fenomena-fenomena mekanis. Kalau kegagalan jantung, maka sang jantung tidak bekerja sesuai tugasnya. Kegagalan mesin tidak akan mengantarkan kita pada tujuan. Kegagalan pasar secara ketat harus berarti bahwa kita tidak dapat melakukan transaksi.)

Jawaban saya: ini menyangkut problem moralitas manusia yang tidak perlu dikacaukan dengan sistem pengelolaan perekonomian. Pada dasarnya tiap manusia mampu menjadi jahat dan buruk. Sebut saja ini kodrat; yang tidak dapat dinafikan; yang mustahil dihilangkan. Malah kalau ada doktrin yg mau mencoba kemusykilan penyeragamannya, dia harus dicurigai, sebab hal tersebut tidak logis dan akan merupakan penyiaan sumber daya.

Ya, kita semua cenderung enggan disebut tamak, baik itu yang betul-betul tamak atau hanya sekadar β€˜tamak’. Tapi setiap individu berhak β€˜tamak’ dalam memilih cara terbaik untuk kepentingannya. Namun, dia tentu perlu ingat bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya dan bahwa individu lain sama berhaknya. Masyarakat yang percaya kepada pasar bebas memiliki cara yang terbukti ampuh untuk meresolusi konflik yang mungkin timbul, yang paling andal adalah sistem penegakan hak milik pribadi, meskipun selama ini hanya ditegakkan sepotong-sepotong saja (atas dasar kekuatiran pada ketamakan tadi).

Sebagian dari hasil pilihan individual tidak bisa dipungkiri, memang kadang merupakan pilihan yang immoral, terutama dalam pengertian “normal” masyarakat kita saat ini. Masyarakat dikatakan cukup tak bermoral jika senang bermain judi ketimbang domino, atau minum minuman beralkohol ketimbang susu. Pemerintah dalam keyakinan sebagian pihak harus memperbaiki hal ini, atas asumsi bahwa masyarakart tidak dapat dipercaya mampu membuat pilihan yang baik bagi kepentingannya sendiri.

Tapi argumen ini adalah kontradiksi yang secara logis membunuh dirinya sendiri. Mengapa masyarakat dianggap tidak layak dipercaya mampu membuat pilihan-pilihan yang menyangkut penyelenggaraan hidupnya sehari-hari, sementara masyarakat yang sama layak dipercaya mampu memberikan pilihannya di saat pemilu terhadap para pemimpin yang mereka anggap secara moral lebih superior?

Sebaliknya, masyarakat yang menganjur-anjurkan pemerintahnya untuk mendikte perkara seperti ini adalah masyarakat yang menganjur-anjurkan pemerintah agar menjadi totaliter terhadap segala jenis pilihan dalam hidup mereka.

Kepada masyarakat dan pemerintah yang demikian hanya perlu diperlihatkan apakah anjuran tersebut secara logis dapat membawa kepada hasil akhir yang ingin dicapainya bersama. Dan di sini saya akan memanfaatkan tilikan praksiologis yang amat penting dari Murray Rothbard, seorang pemikir sosial yang pemikirannya belum banyak dikenal luas di negeri kita.

Kita misalkan saja suatu pemerintah ingin memajukan moralitas dan menghapuskan immoralitas di masyarakatnya. Asumsinya di sini adalah adanya moralitas obyektif, yang dapat diperdebatkan; namun, untuk tujuan pembahasan kali ini, kita terima saja. Yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah: Apakah moralitas masyarakat dapat dipromosikan lewat kekerasan?

Misalkan A, B dan C adalah tindakan-tindakan immoral, sedangkan X, Y, dan Z tindakan yang moral. Dan misalkan Ari Lossa seorang mahasiswa adalah pemabuk-pengonsumsi minuman beralkohol yang akut. Kita di sini ingin mengubah Ari menjadi orang yang bermoral. Bagaimana caranya? Menurut pada penganjur peran pemerintah, jawabannya adalah: melalui paksaan. Kalau perlu kita todong dia di bawah ancaman pistol agar tidak melakukan A. Maka, konon, ia akan menjadi bermoral.

Apakah perkaranya hanya sesederhana itu? Akankah Ari menjadi bermoral? Apakah ia berubah menjadi bermoral lantaran memilih X ketika peluangnya secara paksa dilucuti untuk memilih A? Kalau Ari Lossa berakhir di penjara semacam Roy Marten, apakah ia menjadi bermoral karena ia tidak sedang mabuk-mabukan?

Kalau begini pengertian kita tentang moralitas, maka sebagai konsep dan pegangan hidup dia menjadi tidak bermakna. Sebab moralitas hanya bermakna sejati ketika orang berhak memilih mana yang moral dan tidak. Kebebasan adalah kondisi yang harus ada bagi segala moralitas, dan cuma ada satu cara terbaik untuk mempromosikannya: persuasi.

Jika orang tidak bebas memilih, apabila ia dipaksa oleh unsur eksternal untuk melakukan hal yang moral, maka yang sebenarnya terjadi adalah ia kehilangan peluang untuk menjadi moral. Ia tidak diijinkan untuk mempertimbangkan sendiri alternatif-alternatif yang ada. Saat kebebasan seseorang dalam memilih ditiadakan, ia bertindak atas kehendak diktator ketimbang kehendaknya sendiri.

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

12 comments for “Kebebasan, Conditio Sine Quanon Moralitas”

  1. an interesting argument, nad! πŸ™‚

    saya nggak kenal ari lossa, tapi saya tau roy marten (apalagi beliau dulu salah satu aktor indonesia yg saya kagumi bermain disamping miriam belina) πŸ˜€ tambah ‘muda’ aja saya kelihatannya…

    seperti yg kita sudah diskusikan bersama, manusia, kita semua, pada dasarnya mempunyai kebutuhan2 dasar yg mencakup: survival (kebutuhan utk melanjutkan hidup), cinta-mencintai & belonging (kebersamaan?), kekuasaan (kemampuan diri-self worth), kebebasan dan kesenangan bermain & belajar (fun). nad…lihat aja gimana saya mencoba utk menjelaskan konsep ini dalam bahasa indonesia πŸ˜€ (total disaster kalau tdk benar2 dipikirin dulu dan didiskusikan dgn anda-penterjemah).

    kita semua, termasuk ari dan roy marten, butuh utk selalu mencoba mendapatkan semua kebutuhan2 dasar tsb dgn jalan yg efektif-realistis ‘moral’ ataupun yg tdk effektif-irrealistis ‘immoral.’ mencoba utk memaksa siapa saja utk mengikuti peraturan2 tanpa kebebasan utk berpikir dan memilih mana perbuatan yg lebih effektif dan realistis buat sesama manusia tdk akan berjalan lancar dan bertahan lama. kita semua membutuhkan sesama manusia utk meneruskan kehidupan yg langgeng dan sejahtera. kita harus belajar utk bisa hidup berdampingan dan saling menghormati sesama yg mempunyai kebutuhan2 pokok yg serupa. konsep ‘internal’ psikologi yg berdasarkan atas kebebasan utk memilih “choice theory” ini yg butuh di ajarkan dan di sebarkan buat kita semua, berlaku buat semua pihak, untuk mencapai kedewasaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan tanggung jawab masing2 dalam mencari jalan keluar bagi komunitas2 atau antar bangsa2.

    (ini percobaan utk menterjemahkan secara singkat konsep “choice theory” dalam bahasa indonesia yg tdk otomatis lagi buat saya) harap maklum.

    kita lanjutkan lagi nanti…what do you think, nad? πŸ˜‰
    thanks for the invitation.

    Posted by Maya | 5 June 2008, 12:12 am
  2. terima kasih atas komentarnya! (ari lossa bisa siapa saja, di sini dia nama tokoh fiktif.)

    saya setuju dgn ini: "… mencoba utk memaksa siapa saja utk mengikuti peraturan2 tanpa kebebasan utk berpikir dan memilih mana perbuatan yg lebih effektif dan realistis buat sesama manusia tdk akan berjalan lancar dan bertahan lama."

    dari sisi bahasanya, saya hampir setuju dgn ini: "…total disaster…" yah, a bit disastrous, tapi tidak total sih.

    Posted by Nad | 6 June 2008, 5:49 am
  3. πŸ™‚ nice compliment, nad…i'll email you for a question.

    Posted by Maya | 9 June 2008, 11:02 pm
  4. NAD,

    Ini adalah pernyataan paradoks di akhir artikel anda:

    “Jika orang tidak bebas memilih, apabila ia dipaksa oleh unsur eksternal untuk melakukan hal yang moral, maka yang sebenarnya terjadi adalah ia kehilangan peluang untuk menjadi moral. Ia tidak diijinkan untuk mempertimbangkan sendiri alternatif-alternatif yang ada. Saat kebebasan seseorang dalam memilih ditiadakan, ia bertindak atas kehendak diktator ketimbang kehendaknya sendiri.”

    Bagaimana kalau “ia” memilih alternatif (dan melaksanakannya) untuk menghancurkan system yang telah memberikan kesempatan untuk memilih?

    Prinsip Kebebasan memilih dan bertindak adalah prinsip yang bersifat paradoks, karena prinsip itu bisa dimusnahkan dengan prinsip itu sendiri.

    Kalau boleh saya melakukan rebuttal terhadap artikel ini, saya akan kirimkan sebuah artikel dengan judul “Pluralisme, Kebebasan dan Prinsip-Prinsip Paradoks” yang sedang saya susun. Artikel ini akan saya posting di blog EOWI, kalau sudah jadi.

    Kalau anda setuju, tolong anda kirim email anda ke Imam_Semar@Yahoo.com.

    Thanks & Regards

    Posted by imam semar | 12 June 2008, 8:25 am
  5. Bung Imam, tanggapan Anda amat menarik! Saya tunggu artikelnya.

    Untuk sementara, saya cukupkan dengan mengatakan bahwa saya tidak melihat adanya paradoks dlm proposisi di atas; yang ada cuma konsistensi.

    Orang tidak dapat dipaksa untuk menjadi bebas. Tapi orang bebas menentukan apakah ia ingin bebas atau tidak bebas. Ada perbedaan mendasar yang besar sekali antara orang yang demikian dengan orang yang, katakanlah, menjadi budak against his/her own will.

    Orang bebas yang ingin menghancurkan sistem yang memungkinkan terjadinya kebebasan adalah orang yang tidak percaya kepada kebebasan itu sendiri dan hal tersebut tentu dapat memusnahkan kebebasan.

    Tindakan ini dapat saja ia tempuh, tetapi ia akan harus melepaskan keinginannya untuk dapat hidup bebas tanpa koersi. Jika ia menginginkan kebebasan atau masih menginginkan kebebasan (ex post), tindakannya tersebut berkontradiksi dengan end yang ingin ia capai.

    Posted by Nad | 12 June 2008, 9:41 am
  6. saya pikir artikel steven pinker justru sedikit mengantisipasi pertanyan anda “who should reason for our morality”.

    dengan adanya insting moral yang universal, seperti ditulis pinker, peran akal yang selama ini sentral dalam moralitas menjadi terpinggirkan. singkat kata, akal seringkali hanya menjustifikasi keputusan moral yang sudah diputuskan bawah-sadar oleh emosi atau intuisi. ini tesis umum psikologi moral hari ini.

    saya setuju dengan anda, bahwa pada akhirnya, given freedom, we must reason for our own morality. yang menjadi masalah: sejauh apa akal kita dapat dipercaya?

    lebih jauh lagi, bagaimana kita tahu proporsi sumbangsih emosi dan intuisi dalam setiap keputusan moral kita?

    contoh yang terdekat dengan blog ini mungkin soal kapitalisme di indonesia. meminjam pinker, saya pikir banyak kepala yang tombol moralitasnya otomatis menyala ketika mendengar kata ‘kapitalisme’.

    Posted by tirta | 17 June 2008, 7:33 pm
  7. Bung Tirta,

    Yang jadi masalah mendasar dalam upaya menjawab kedua hal tersebut adalah: dengan satuan apa kita harus mengukurnya. Catallactics tidak memiliki satuan apapun untuk itu. Jadi, teori ekonomi yang menyediakan jawaban solid untuk ini, sejauh pemahaman saya, tidak ada.

    Saya ingin menambahkan beberapa hal:

    Pertama, dalam pemahaman praksiologis (untuk membedakannya dari pemahaman teori ekonomi mainstream), yang berbasis pada satu aksioma dasar yang logically incontestible bahwa man acts, tindakan didefinisikan secara ketat sebagai sesuatu yang disengaja untuk suatu tujuan melalui pemilihan means, dan oleh karenanya selalu rasional. Gerak motorik refleksif tidak termasuk dalam kategori tindakan. Unsur-unsur emosional/intuisi diakomodasi dalam konsep tindakan tersebut.

    Kedua, tilikan praksiologis tidak membedakan mana tindakan yang ekonomis dari yang non-ekonomis. (Tapi ini tidak ada kaitannya dengan diskusi kita.)

    Ketiga, orang dapat memanfaatkan kandungan teori subyektif valuation terhadap upaya personal yang konkret untuk situasi yang konkret untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan subyektif semacam itu bagi dirinya pada suatu titik waktu yang kongkret. Orang yang sama terhadap isu yang sama dapat menghasilkan valuasi berbeda di titik waktu lain.

    Keempat, ekonom yang ingin membuat simpulan ekonomis apapun terhadap hasil valuasi subyektif tersebut mungkin dapat meraihnya hanya melalui data berupa demonstrated atau revealed action. Tentang motivasi atau hal-hal internal dalam diri sang agen, menurut praksiologi, adalah tugas ilmu lain semacam psikologi.

    Kelima–dan ini kiranya jembatan antara praksiologi dengan teori etika positif, tilikan praksiologis dengan segala keterbatasannya terhadap hal-hal subyektif yang tidak dapat diagregasi semacam isu kita ini, masih tetap bermanfaat untuk menilai kelogisan suatu hasil valuasi moral/etis, sebagai means yang dipilih, dengan meng-impute ends tersebut kepada means yang diinginkan. Misalnya, penggunaan cara koersif untuk tujuan penegakan moralitas (dalam contoh di tulisan di atas), atau pemilihan sistem penyelenggaraan sistem ekonomi (contoh anda) terhadap tujuan bersama.

    Apa ini sedikit menjawab pertanyaan penting Anda?

    Posted by Nad | 18 June 2008, 1:49 am
  8. nad: terima kasih atas uraian panjangnya. saya awam praksiologis, jadi harus banyak membaca dulu.

    berikut respon singkat terhadap poin kelima anda.

    salah satu wawasan baru yang ditawarkan psikologi moral hari ini adalah agregasi intuisi moral secara empiris.

    dengan mengumpulkan data lintas demografis tentang bagaimana individu sampai kepada sebuah keputusan moral, psikolog dapat memetakan tipe-tipe kasus moral dan proporsi intuisi, emosi, serta akal yang terlibat di dalamnya. misalnya, ternyata intuisi moral mahasiswa harvard dan anggota suku di pedalaman afrika tidak jauh berbeda untuk kasus-kasus tertentu.

    silakan lihat salah satu contohnya disini, jika belum pernah:
    http://moral.wjh.harvard.edu/index2.html

    tentu yang diagregasi disini adalah fakta empiris mengenai intuisi moral individu, yang tentu pada prinsipnya ortogonal dengan teori etika positif.

    tapi harus saya akui, saya sering tergoda untuk mencoba menjembatani ‘is’ dan ‘ought’, melalui ‘can’.

    Posted by tirta | 18 June 2008, 6:30 am
  9. tirta, terima kasih atas input dan link-nya.

    satu hal mendasar yang justru lupa saya eksplisitkan adalah menyangkut metodologi. praksiologi itu sendiri memandang empirisme dan positivisme tidak memadai untuk mengkaji ilmu sosial menyangkut tindakan manusia. alasannya, singkatnya, kurang lebih terkait dengan butir ketiga di atas. tidak ada konstanta yang time-invariant yang bisa diisolasi, sementara uji laboratorium tidak memungkinkan. di bagian pdf saya pernah terjemahkan tulisan mises ttg problem epistemologis.

    saya belum sempat baca link dari anda, namun dalam pemahaman praksiologis, besar kemungkinan kajian agregasi moral tersebut tergolong sebagai kajian applied economics yang mendekati sejarah. demikian tambahan saya.

    Posted by nad | 18 June 2008, 8:25 am
  10. Bung Tirta mempertanyakan: "sejauh apa akal kita dapat dipercaya?"

    Di dalam ilmu logika ada yang disebut prove by exhaustion. Kali ini saya ajukan dengan sebuat pertanyaan: "Adakah cara yang lain yang lebih baik untuk menentukan baik-buruk; benar-salah?"

    Posted by imam semar | 18 June 2008, 2:43 pm
  11. imam: saya setuju bahwa pada akhirnya akal harus bicara tentang moral, bagaimanapun terbatasnya ia.

    poin saya adalah bahwa dengan mempelajari keterbatasan-keterbatasan akal pada domain-domain berpikir tertentu (moral, sosial, probabilistik, dsb), kita dapat memilah kapan akal kita bisa dipercaya total, sebagian, maupun harus diragukan.

    fakta empiris yang belakangan terkumpul menunjukkan bahwa untuk domain moral, ternyata pengaruh emosi dan intuisi bawah-sadar lebih besar dari yang disangka — kontra domain-domain berpikir lainnya.

    Posted by tirta | 18 June 2008, 4:51 pm
  12. Akal dapat dipercaya sejauh pemikiran itu tidak merugikan Bonum commune karena seharusnya pikiran harus selaras dengan kepentingan umum dan merupakan satu aset untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

    Posted by vital Nascimento Bar | 12 January 2009, 4:25 pm

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory
%d bloggers like this: