Uncategorized

Tinjauan Singkat Terhadap Kontribusi Ilmu Ekonomi dalam Kebijakan-Kebijakan Kontemporer

Oleh: Sukasah Syahdan
Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. II, Edisi 32, Tanggal 02 Juni 2008

alt textAntri BLT; Pontianakpost.com

Dalam dua-tiga minggu terakhir telah terjadi sejumlah peristiwa penting yang sangat memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan kita. Untuk menyebut sebagian saja, contoh-contohnya adalah keputusan Pemerintah yang telah: menurunkan subsidi BBM dengan penaikan harga tiga jenis BBM, melanjutkan pemberian Bantuan Langsung uang Tunai dan Bantuan Kredit Mahasiswa, menaikkan tarif listrik di satu sisi sambil meng-oglang atau memadamkan secara bergilir berdasarkan waktu dan lokalitas di sisi lain untuk mengatasi krisis pasokan, menyelenggarakan forum-forum regional dan internasional untuk menarik investasi, dan lain-lainnya yang pasti luput dari sebutan sekalipun seandainya saya dedikasikan satu hari penuh untuk mendaftarkannya di sini.

Peristiwa-peristiwa ini hasil sejumlah keputusan regulasional sebagai wujud konkret perencanaan sentral yang dilakukan badan eksekutif dan legislatif pemerintah. Tidak dipersoalkan di sini apakah kebijakan-kebijakan tersebut lebih merupakan aksi tanggapan terhadap berbagai faktor eksternal luar negeri atau dinamika pergolakan internal di dalam negeri, daripada misalnya langkah-langkah korektif atas kegagalan-kegagalan kebijakan yang ditempuh melalui proses perencanaan di masa lalu, oleh rejim pemerintahan lalu.

Pengambilan keputusan-keputusan tersebut telah menyebabkan merebaknya pro dan kontra di seluruh elemen masyarakat, bukan hanya di tingkat masyarakat awam, melainkan juga melibatkan para intelektual dan bahkan di tingkat pengambil keputusan dan pelaku perencanaan itu sendiri. Sebagian masyarakat awam berpendapat bahwa keputusan-keputusan tersebut salah; sebagian lagi menyatakan dapat menerimanya oleh karena mereka adalah langkah logis yang tepat. Dalam kasus BLT dan penurunan subsidi, sejumlah ekonom menyatakan persetujuannya dengan langkah pemerintah; di sisi lain, tidak sedikit dari mereka menolak atas berbagai alasan, dari persoalan asumsi yang terlalu tinggi/rendah, hingga ke tanggung-jawab negara. Presiden SBY pun hingga minggu terakhir sebelum pengumuman kenaikan BBM, dilaporkan sejumlah media memastikan tidak akan menaikknya pada tahun ini, antara lain karena di bulan Maret 2005 di masa awal kepemimpinannya ia telah menyetujui kenaikan BBM melebihi 124% dari harga sebelumnya. Pejabat tertinggi di kantor-kantor koordinasi perekonomian dan sosial menjanjikan akan menyusulkan paket kebijakan baru secara terpadu menyusul kenyataan bahwa pemimpin tertinggi di negeri ini ternyata harus menjilat ludah (dan tidak terbukti hingga saat ini, kecuali pengumuman berbagai kebijakan sampingan a.l. berupa BOS, BLT, BKM dan langkah-langkah fiskal lainnya seperti penurunan bea masuk untuk komoditas tertentu dan larangan ekspor barang tertentu).

Dalam hal-hal tersebut orang mudah menjadi emosional, merasa tidak puas, marah, bahkan sinis atau frustrasi. Demo-demo yang marak di berbagai kota hingga saat tulisan ini dibuat adalah wujud ekspresi perasaan-perasaan tersebut.

Sejumlah tokoh intelektual baik secara pribadi maupun institusional melalui berbagai forum intelektual menyarankan agar BLT halal diterima atas dasar bahwa hal tersebut sudah inheren termaktub sebagai hak rakyat atas konstitusi 1945, yang dijadikan induk bagi seluruh hirarki legislasi yang boleh dilakukan di negeri ini; sementara BKM harus dianggap sebagai barang “haram” yang tidak lain adalah sogokan.

Anda dan saya pun dapat berbeda sikap dalam hal ini. Meski demikian, kemungkinan besar kita setidaknya masih bisa sependapat bahwa semua hasil *kebijakan* pemerintah yang mempengaruhi jalannya peristiwa-peristiwa ke depan tersebut tidak pantas disebut sebagai hal-hal yang menarik, sebab mereka terlalu penting. Kita sama tahu, meski mustahil mengetahuinya secara persis atau empiris, bahwa seluruh semesta kehidupan kita telah berubah sejak saat itu, dan perubahan-perubahan tersebut sangat tidak menarik. Hari-hari ke depan adalah keniscayaan konsekuensi-konsekuensi logis yang harus dijalani. Dalam hampir semua hal bagi sebagian besar kita, perkembangan di atas bahkan dapat sama-sama kita akui berarti suatu kemunduran, keburukan. Suka atau tidak suka. Dan tidak bisa tidak.

Satu fakta utama sebagai dasar telaah kita di sini, semua kemunduran ini terjadi di sektor-sektor di mana pemerintah telah berperan amat dominan di dalamnya. Pernyataan ini harus diterima terlepas dari apakah, atau sejauh manakah, kita menyetujui sepak terjang atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian, dan terlepas dari apakah kita percaya bahwa tugas sejati negara adalah sebagaimana termaktub dalam Konstitusi, kita sama-sama menjadi saksi hidup atas telah terjadinya fenomena anomali berikut ini.

Di satu sisi, sesuai dengan hukum ekonomi yang berlaku universal di mana pun kita berada, jika A adalah seorang penjual jasa atau barang apapun, maka semakin banyak permintaan terhadap pelayanannya, maka A akan semakin berjaya melebihi para pesaingnya, dan kemungkinan besar akan menangguk keuntungan. Dan A akan semakin meningkatkan kuantitas atau kualitas layanan/barang, setidaknya mempertahankan di tingkat sekarang, demi keberlangsungan usaha dan eksistensinya sebagai makhluk hidup. Jika ia gagal melakukan ini, maka B seorang pesaingnya mungkin akan memanfaatkan kondisi tersebut agar dapat memuaskan keinginan pelanggan A. Kondisi normal dalam perekonomian sejati, di manapun, adalah kecenderungan terjadinya kelebihan produksi daripada kekurangan. Ketika permintaan akan barang/jasa diinginkan, maka pasar secara otomatis akan melakukan penyesuaian, tanpa mengingkari perlunya waktu dalam proses produksi, tentu saja.

Di sisi lain, di bidang pengadaan listrik dan BBM pola-pola kebijakan memiliki banyak kemiripan dalam hal karakteristik dan “hasil akhirnya”. Meski sama-sama dikelola oleh badan-badan yang monopolistis, tanpa kehadiran satupun pesaing, di kedua bidang tersebut telah terjadi sejumlah anomali.

Anomali pertama adalah terjadinya kekurangan barang pasokan secara berkelanjutan. Anomali kedua terjadi ketika justru para konsumenlah yang harus lebih banyak dituntut untuk melakukan penyesuaian permintaannya. Dalam perilaku ekonomi yang wajar di kondisi pasar yang normal, seorang penjual peralatan komputer tidak akan menyarankan pembelinya agar berhemat dan membatasi pencetakan dokumen agar tidak terlalu sering membeli tinta komputer. Namun, tanpa harus menjadi sinis dalam menjelaskannya, kita perlu mengakui bahwa persis seperti inilah kejadian yang menimpa dunia kelistrikan dan energi lain di negeri ini.

Di bidang-bidang yang sangat menyentuh hajat hidup orang banyak, modus produksi dan perilaku ekonomi yang terjadi di negeri kita persis berlangsung di sisi ini. Dan kita dapat berpegang pada kenyataan-kenyataan yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa ini dalam membentuk opini kita. Analisis-analisis teoritis terhadap universalisme hukum ekonomi, serta analisis-analisis deskriptif terhadap anomali-anomali semacam di atas akan tetap sama-sama tidak terbantahkan sepanjang jaman.

Tentang Transfer Payments

Program-program transfer payments atau program-program subsidi baik sebagai program utama maupun kebijakan sampingan perlu dikritisi secara proporsional.

Harus diakui bahwa program-program sosial ini lahir dari niat baik pemerintah dan tidak cuma berisi kegagalan. Terutama jika pembahasan tentang mereka kita batasi dengan melihat dampak jangka pendeknya, akan cukup jelas bagi kita bahwa tidak semuanya berakhir buruk. Memang benar, BLT, BOS dan BKM dan sebagainya tidak membuat parit-parit di lingkungan kita menjadi lebih bersih atau terbebas sepenuhnya dari sampah; namun, bagi sebagian golongan, terutama para penerima BLT dan BKM, atau pebisnis terkait, keputusan-keputusan tersebut dapat menjadi sumber rejeki yang dapat menjadi jawaban bagi persoalan kehidupan, meski sesaat.

Seberapa jauh kita harus menganalisis efek program sosial seperti ini? Haruskah kita menghentikan analisis dampak program-program tersebut hingga sejauh jangka pendek saja tanpa memperhitungkan efek-efek jangka menengah dan panjangnya? Good will semata ternyata tidak memadai sebagai strategi pembangunan ekonomi. Analisisnya telah kita lakukan sebelumnya, dengan hasil bahwa dalam jangka menengah dan panjang tujuan-tujuan pemerintahan yang ingin dicapai melalui modus tersebut tidak tercapai, malah akan memperburuk keadaan dan memperuncing kegentingan situasi. Dalam analisis terakhir, gagasan-gagasan tersebut terpaksa harus dikatakan sebagai ide-ide yang buruk, dalam arti bahwa mereka tidak akan membawa kita kepada tujuan yang kita harapkan. Ada baiknya gagasan seperti ini kita tinjau kembali, karena kita tidak ingin meremehkan kekuatan dan bahayanya. Oleh karena itu, untuk analisis yang lebih memadai, sidang pembaca diimbau untuk membaca kembali analisis logis mengenai dampak pengambilan kebijakan pemerintah untuk melindungi rakyatnya. [Misalnya dalam artikel ini.]

Kita cukupkan analisis tersebut dengan tambahan kecil yang menyoroti satu aspek lain dari program-program tersebut, yaitu dari aspek pendanaannya.

Darimana sumberdaya subsidi itu berasal? Pemerintah, sebagaimana diketahui, pada dasarnya tidak memiliki sumberdaya yang cukup untuk mendanai program-program tersebut. Ini terutama benar dalam konteks pemerintahan kontemporer di Indonesia saat ini. Yang dapat dilakukan pemerintah untuk tujuan ini, baik secara langsung maupun tidak, adalah cara-cara atau kombinasi berbagai hal sebagai berikut: 1) mencetak uang; 2) menarik pinjaman; dan 3) menarik pajak yang lebih besar dari sebagian warganya, atau mengalokasikan pajak yang ada.

Ketiga cara tersebut memiliki satu kesamaan yang amat kentara. Tidak memerlukan otak yang terlatih dengan teori ekonomi untuk mengenali bahwa semua cara tersebut bukanlah cara-cara produktif, melainkan semata cara distributif atas sumber daya yang ada.

Efek-efek dari penerapan satu atau semua modus di atas dalam jangka menengah dan panjang tidak terletak dalam cakupan otoritas atau kapasitas para pembuat kebijakan. Hukum ekonomi yang universal akan mendiktenya; tidak bisa lain, tidak bisa tidak.

Pencetakan uang akan berakhir pada pendilusian atau pencemaran/pelemahan nilai uang itu sendiri. Pencetakan uang akan membuat jumlah uang beredar lebih besar daripada daripada jumlah komoditas ekonomi yang tersedia. Dengan jumlah uang yang lebih banyak tiba-tiba “mengejar” komoditas yang tidak berubah; dalam waktu yang tidak terlalu lama, harga-harga akan bergerak naik untuk menyesuaikan dengan pertambahan jumlah uang yang ada. Dengan kata lain, daya beli uang akan berkurang; kita akan memerlukan uang yang lebih banyak untuk membeli satu barang, sekalipun secara riil nilai komoditas tersebut belum ikut bergerak naik. Inflasi akan semakin memengaruhi seluruh proses kalkulasi ekonomi dan membebankan kehidupan.

Penarikan pinjaman terutama untuk konsumsi adalah proses deplesi aset di masa depan yang akan memengaruhi proses alokasi modal dan dengan sendirinya proses produksi dan konsumsi masa depan plus beban untuk membayar biaya pinjaman.

Demikian pula dengan cara ketiga. Cara ini akan memengaruhi alokasi hasil pajak di masa sekarang dan masa depan untuk tujuan konsumsi masing-masing penerima bantuan. Selain itu, penggunaan bantuan tunai/barang tersebut mustahil dapat dipastikan; namun, semua ini tentu akan berpeluang besar untuk dipakai guna menyiasati kehidupan hari per hari yang akan semakin sulit. Diperlukan pemerintahan yang totalitarian untuk mengontrol dan memantau bagaimana uang-uang hasil bantuan tersebut dipergunakan. Pemantauan semacam ini akan membuat tindakan yang tidak produktif menjadi semakin tidak produktif, dan jika dilakukan tindakan ini sendiri akan menuntut biaya tambahannya sendiri.

Analitis di atas belum lagi mencakupi evaluasi etis, yang tidak menjadi fokus penulisan ini. Bagi sebagian dari kita semua ini memang tidak dianggap sebagai isu moral; namun, bagaimana halnya dengan sebagian pihak yang mempermasalahkannya? Jika analisis etis tidak diberikan secara memadai di sini, tidak berarti bahwa nilai pentingnya lebih inferior daripada analisis obyektif ekonomis, melainkan karena keterbatasan ruang dalam tulisan ini, di samping keterbatasan kemampuan penulis.

*

Untuk menelisik posisi dasar yang dapat memengaruhi sikap etis kita masing-masing terhadap isu-isu tersebut, kita dapat mengambil pendekatan top-down dan mengandaikan diri berada dalam posisi para pembuat peraturan (sisi suplai). Anggap saja ini semacam role playing atau simulasi, yang amat mewah tentunya, sebab dalam real-politik tidak ada simulasi dan hidup jelas sebagai perhelatan tidak pernah menawarkan gladi kotor maupun resik.

Jika sebagian kita tertarik dan meyakini diri mampu menjadi salah seorang pemimpin bangsa, atau menjadi pakar intelektual pemberi nasehat kepada pemimpin bangsa yang, apakah sebenarnya tujuan akhir semua ini? Kepentingan siapa yang harus diutamakan? Kepentingan manakah yang harus didahulukan-yang seketika atau yang jangka panjang?

Ketika kita disuguhkan bahwa tujuan akhirnya adalah membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera, maka kita harus berhasil mendefinisikan keadilan dan kesejahteraan, sebagai pepesan-pepesan yang harus diyakini benar-benar berisi kandungan tertentu.

Jika kita mengetahui bahwa kepentingan yang harus kita bela adalah kepentingan nasional, maka kita harus memastikan siapakah pembentuk nasion itu. Jika akal membimbing kita untuk meyakini bahwa pembentuk nasion itu adalah rakyat atau masyarakat, kita masih harus mendefiniskan lagi rakyat atau masyarakat yang mana.

Umpamanya kita tidak memiliki jawaban-jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar di atas, apakah Republik ini harus diteruskan? Apakah sebuah negara harus berdiri lantaran negara tersebut harus berdiri bagi dirinya sendiri? Jika negara terlalu abstrak, pertanyaan tersebut bisa diubah: apakah sebuah rejim harus bertahan bagi dirinya sendiri?

Melalui proses intro- dan retrospeksi, kita akan tiba pada suatu pemikiran yang dapat diterima oleh mayoritas bahwa sebuah negara didirikan dan dipertahankan untuk memajukan kesejahteraan seluruh golongan tanpa favoritisme terhadap satu golongan tertentu, dan bukan demi saat ini saja melainkan serentang masa depan keberadaan bangsa tersebut going concerned ke arah infiniti, sebagaimana kita mendirikan warung kecil, meski dengan dengan trial-error, tetap tidak dengan harapan untuk gulung tikar di kemudian hari. Pertanyaan dasar selanjutnya adalah: bagaimana tujuan tersebut dapat diejawantahkan bagi tujuan dan seluruh pemangku kepentingan tersebut?

Jika seseorang mempertanyakan kembali nomenklatur dan hal-hal rudimenter tentang kenegaraan, apakah ia harus diinterpretasikan anti-negara, anti-pemerintahan? Apakah seseorang lantas dianggap pembenci pemerintah saat mengatakan hal-hal logis yang menurutnya tidak boleh dilakukan pemerintah? Jawabannya adalah tidak.

Apakah orang harus dianggap sebagai pembenci bensin atau minyak tanah, yang kebetulan baru saja melonjak harganya, saat mengatakan bahwa kita tidak boleh meminumnya karena bahan bakar tersebut tidak cocok untuk dijadikan makanan? Sekali lagi, jawabannya tidak; dan dalam semangat inilah diskusi ini kita lanjutkan.

Kontribusi Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi yang sering dianggap sebagai instrumen paling-ampuh pemecah banyak persoalan sosial pada dasarnya memiliki kemampuan yang amat terbatas. Pada hakikatnya dia bukan ilmu tentang uang atau benda-benda sejenisnya. Ilmu ini berfokus pada tindakan manusia; secara lebih spesifik, tentang cara alokasi terbaik suatu means yang akan mendasari tindakan kita atas suatu tujuan (ends) tertentu. Ekonomi menggantungkan diri pada asumsi adanya tujuan dan para ekonom akan berangkat dari sana untuk mendeduksi teori-teorinya yang sahih dan relevan, untuk kemudian menentukan bagaimanakah cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan.

Jika suatu cara bagi suatu tujuan dianggap sudah diperoleh, ekonomi dapat membantu memastikan apakah cara tersebut akan membawa kita pada tujuan tersebut. Secara per se ilmu ini tidak berurusan dengan kandungan tujuan itu sendiri, atau dengan apa yang terjadi di benak para penggagas kebangsaan kita saat menggagas tujuan bernegara, dan dalam pengertian ketat demikian ilmu ini disebut bebas-nilai.

Jadi ekonomi tidak mempermasalahkan tujuan kita bernegara; kita hanya dapat menarik dalil-dalilnya yang relevan dalam menganalisis cara terbaik guna mencapai tujuan tersebut. Sains ini menganggap given tujuan negara kita, yang untuk tujuan pembahasan di sini cukup aman untuk direduksi menjadi: memaksimalkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.

(Namun, kita masih harus menelaah peran keterlibatan ekonom, yang kerap tergelincir pada suatu proses moralizing yang implisit. Ketika seorang ekonom menghadapi kebijakan konkret, misalnya dia diminta untuk menganalisis cara terbaik untuk mewujudkan program penggelontoran bantuan langsung secara tunai, maka tidak dapat diasumsikan bahwa ekonom tersebut telah bersikap netral dan bebas nilai ketika ia menyetujui atau menolak pengaplikasian program tersebut. Implicit moralizing sudah terjadi; ia tidak lagi bersikap netral saat mendukung atau menolak program tersebut. Ia hanya dapat bersikap netral sejauh ia mencoba menganalisis apakah program BLT akan mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapainya, sebagai bagian dari tujuan bersama kita dalam bernegara.)

Oleh karena ekonomi berbicara tentang pemaksimalan utilitas, tentang maksmimasi kebahagiaan atau kesejahteraan kita, maka persoalan seputar tujuan bernegara perlu diterjemahkan dulu ke dalam pertanyaan-pertanyaan ekonomis yang lebih pragmatis semacam berikut ini:

Kapankah kita dapat mengatakan, berdasarkan standar ekonomi, bahwa kondisi masyarakat telah menjadi “lebih baik”? Atau kapankah kita bisa mengatakan bahwa manfaat bagi masyarakat yang diberikan program-program sosial melalui pemerintah telah meningkat atau dimaksimalkan?

Dalam pandangan saya yang saya usahakan akurat meski amat terbatas, teori utilitas (utility theory) dan teori kesejahteraan (welfare theory) sangat relevan untuk membahas inti permasalahan kita. Berikut saya mencoba menjabarkannya, meski dengan risiko melakukan oversimplifikasi terhadap proses panjang perkembangan pemikiran ekonomi dalam kaitannya dengan teori-teori utility dan welfare.

Prinsip Keseragaman

Saya akan memulainya dari satu pandangan ekonomi yang kebenarannya sudah umum, bahwa utilitas marjinal suatu barang semakin berkurang ketika unit utilitas barang yang homogen tersebut meningkat. Ketika Anda memiliki uang satu juta, maka pertambahan unit uang tersebut, katakanlah secara satu rupiah, akan menurun. Demikian juga jika misalnya Anda memiliki uang miliaran rupiah di posisi awal.

Namun, bagaimana teori utilitas tersebut ditafsirkan oleh para ekonom? Menurut salah satu interpretasi yang dominan oleh sejumlah ekonom neoklasik, maka dapat disimpulkan dengan “aman” bahwa nilai utilitas marjinal orang yang kaya berbeda dari yang miskin. Pemikiran semacam ini dijadikan justifikasi bagi penerapan pajak penghasilan secara progresif di mana, ceteris paribus, penghasilan orang yang kaya dibolehkan untuk dikutip lebih besar agar didistribusikan kepada yang miskin. Pemikiran semacam ini pula yang kiranya dipakai untuk menjustifikasikan program-program “pemerahan” orang-orang yang kaya demi keuntungan orang-orang yang dianggap miskin.

Terlepas dari segala kontroversinya, selama beberapa waktu ekonom mengikuti jalan pemikiran ulititarian seperti ini. Adalah Lionnel Robbins yang kemudian menunjukkan bahwa pandangan di atas hanya dapat diterima jika konsep utilitas dapat diperbandingkan dari satu orang ke yang lain. Menurutnya, oleh sebab ulititas adalah perkara ordinal yang tidak dapat dikuantifikasi, maka pertimbangan neoklasik tersebut tidak dapat ditarik dari dalil ekonomi, kecuali hasil penilaian etis yang kontroversial.

Dalam sanggahannya ini ia memperkenalkan kembali apa yang disebut sebagai Prinsip Keseragaman. Konsep unanimity rule ini, berasal dari ekonom Vilfredo Pareto, berbunyi kurang-lebih sebagai berikut:

“Kita hanya dapat mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan sosial (utilitas sosial) telah terjadi sebagai akibat suatu perubahan jika tidak ada satu pun individu yang kondisinya menjadi lebih buruk akibat perubahan tersebut, sementara paling sedikit satu individu telah menjadi lebih sejahtera.”

Dalam perkembangan teori ekonomi kesejahteraan kemudian, selama beberapa dasawarsa konsep ini mendominasi pemikiran ekonomi. Jika kita kembali berpedoman pada konsep dasar bahwa utilitas interpersonal tidak dapat dijumlahkan atau dikurangi, maka harus ditekankan kembali bahwa ilmu ekonomi tidak dapat memberikan persetujuannya yang wertfrei terhadap modus tersebut.

Meski Robbins pun menekankan bahwa ekonom masih dan hanya memerlukan satu proposisi etis saja agar ekonom dapat membuat perbandingan ulititas secara interpersonal, yaitu: bahwa setiap orang memiliki “kemampuan setara dalam hal pemenuhan kepuasan”, kondisi tersebut tetap musykil dari sudut pandang ekonomi. Utilitas manusia tetap bukan sebagai sesuatu yang kardinal dan dapat diukur dan dijumlahkan oleh dunia ini tidak mengenal satuan unit apapun untuk mengukurnya. (Ini mengukuhkan pernyataan bijak nenek moyang kita bahwa kemakmuran bukan hanya soal uang dan rupiah.) Utilitas selalu perkara subyektif dan tidak dapat dijumlahkan menjadi suatu totalitas. Dengan demikian tingkat kesejahteraan secara total tidak bisa diterima karena hanya bersifat marjinal dan juga mengingat bahkan sistem preferensi satu orang individu yang sama pada satu titik waktu tidak bersifat tetap (fixed) di titik waktu yang lain; utilitas, nilai, preferensi adalah merupakan hal-hal personal bukan hal yang time-invariant (dapat beroperasi mandiri kapan pun).

Prinsip Kompensasi Kaldor-Hicks

Upaya khusus untuk menarik simpulan kebijakan yang masih terkait dengan prinsip keseragaman Robbinsian di atas dilakukan oleh Kaldor-Hicks melalui prinsip kompenasinya. Menurut mereka, utilitas sosial dapat secara ilmiah dikatakan meningkat jika para pemenangnya dapat memberi kompensasi kerugian kepada para pecundang dan masih tetap menjadi pemenang. Dan pandangan ini melandasi teori ekonomi modern tentang kesejahteraan.

Murray Newton Rothbard adalah salah seorang tokoh yang mengkritik keras pandangan ini. Dalam satu karya seminalnya*) yang dijadikan kerangka bagi tulisan ini, ia mengatakan bahwa kita dalam hal ini sedang berurusan dengan sesuatu yang aktual, bukan yang potensial terjadi. Ketika perubahan menyebabkan sebagian orang tertentu memeroleh manfaat sementara yang lain harus mengenyam kerugian, maka yang kita bicarakan bukanlah apakah para pemenangnya dapat, atau bersedia, memberikan kompensasi atas kerugian yang menimpa korban, melainkan apakah proses yang dilibatkan perubahan tersebut benar-benar terjadi memberikan kompensasi tersebut. Rothbard mengatakan, kalaupun program kompensasi harus ditempuh, kompensasi yang tidak memberikan pilihan kepada korbannya tidak dapat diterima sebagai suatu konklusi ilmu ekonomi.

Untuk kembali ke bumi pertiwi, di sini kita mulai dapat menanyakan: apakah BLT kompensasi yang sepadan? Apakah BKM sebuah kompensasi? Jika individu yang dapat menentukan sendiri cara terbaik membelanjakan Rp. 500 ribu miliknya ketimbang dirampas sebagai pajak untuk “diserahkan kembali” kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya, bagaimana mengompensasi hal tersebut?

Jika kompensasi memang dapat dilakukan, prosesnya tetap akan harus melibatkan adanya pembandingan utilitas interpersonal, di mana skala preferensi dan sistem nilai satu individu harus diteliti dan diperbandingkan. Hingga saat ini, ini masih merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan tanpa keterpaksaan di satu sisi atau pemaksaan di sisi lain. Dan keterpaksaan/pemaksaan ini adalah proses yang akan mencederai kondisi psikis korban; dan hal ini harus dihitung juga sebagai kerugian.

Penutup

Apakah Anda setuju dengan kebijakan pemerintah yang telah menaikkan BBM per tanggal 24 lalu? Ternyata, ini bukan pertanyaan yang tepat. Penaikan atau penurunan harga BBM dan keputusan besar menyangkut hajat hidup orang banyak tidak dapat direduksi menjadi pertanyaan ya atau tidak, sebab hal mendasar ini terkait sangat erat dengan berbagai keputusan lain dan bermuara pada cara pandang kita terhadap perekonomian secara keseluruhan. Anomali-anomali besar yang terjadi dalam dua sektor strategis di atas lebih dari sekadar hasil kebijakan pragmatis pemerintahan. Persoalannya berawal dari persoalan ideologis, yang dapat dirunut kembali hingga ke Konstitusi 1945. Konstitusi dan segenap produk legislasi pada hakikatnya adalah seperangkat instrumen yang kita gagas bagi kemaslahatan bersama. Apabila perangkat tersebut ternyata tidak membawa kita kepada hasil yang kita dambakan, apabila ternyata perangkat tersebut membutuhkan elaborasi untuk meniadakan ketaksaan, dan kebingungan dalam pengimplimentasiannya, adalah tanggungjawab bersama untuk memperbaikinya—bahkan menggantikannya dengan instrumen lain yang lebih cocok.

Selain itu, sekalipun tanpa pertimbangan moral, melainkan berdasarkan paparan dan analisis teoritis ekonomis sebagaimana di atas, disimpulkan bahwa program-program sosial berupa transfer payment (subsidi) yang didasari atas niat baik sekalipun tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, dan dalam jangka pendek dan panjang bahkan merugikan pihak-pihak penerimanya. Oleh karena cara-cara tersebut secara logis tidak membawa kita kepada perbaikan kesejahteraan sebagai satu tujuan ultimat bernegara, maka penghentian program-program tersebut secara saksama dan dalam tempo yang secepat-cepatnya adalah satu-satunya kesimpulan logis yang harus diterima. Para ekonom yang mendukung kebijakan-kebijakan tersebut perlu memeriksa kembali asumsi-asumsi dasarnya, menggugurkan asumsi-asumsi yang disinggung dalam tulisan ini, atau paling tidak perlu menyuguhkan asumsi-asumsi ilmiah lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara memuaskan. [ ]

Rujukan:

*) Murray Newton Rothbard, “Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics”, 1956. Artikel ini diterbitkan pertama kali dalam On Freedom and Free Enterprise: The Economics of Free Enterprise, May Sennholz, peny. (Princeton, N.J: D. Van Nostrand, 1956). Dicetak ulang dalam The Logic of Action One: Method, Money, and the Austrian School, Murray N. Rothbard (London: Edward Elgar, 1997, hal. 211-255.

[Artikel ini dimutakhirkan: 3 Juni 2008; 8:40]

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

No comments for “Tinjauan Singkat Terhadap Kontribusi Ilmu Ekonomi dalam Kebijakan-Kebijakan Kontemporer”

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory
%d bloggers like this: