Praksiologi

Hukum Praksiologi Dalam Menjawab Permasalahan Keadilan Bagi Petani

Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. II, Edisi 36, Tanggal 30 Juni 2008
Oleh: Giyanto

alt text

Dalam artikel di Akal dan Kehendak edisi terdahulu, Pak Imam Semar dalam kolom komentar menanyakan mengapa saya sangat benci sekali kepada BULOG. Bukannya saya pernah dipukuli oleh orang BULOG ataupun gabah Bapak saya dirampok; ini terkait dengan usaha penyampaian kebenaran dan  penegakan keadilan.

Hukum praksiologi mengatakan: “ketika pertukaran tidak terjadi secara sukarela melainkan karena paksaan, maka salah satu pihak akan mendapat keuntungan di atas kerugian pihak lain“.

Di sini saya menggunakan istilah hukum praksiologi, untuk sedikit mengontraskan bidang ekonomi dengan praksiologi. Praksiologi sebagai sebuah metode a priori meletakkan dasar pada logika tindakan. Jadi dari sudut pandang praksiologi, ilmu ekonomi sebenarnya adalah berkenaan dengan cara berpikir dan bukan sebuah ilmu yang dapat diobservasi secara empiris.

Pengabaian cara berpikir yang mengacu pada logika tindakan, atau praksiologi, telah menyebabkan beberapa kebijakan pemerintah menjadi sangat tidak adil. Seperti yang pernah saya singgung dalam artikel Pertanian dan Paradoks Program Beras Miskin, bahwa segala bentuk intervensi pemerintah, baik dalam hal intervensi harga ataupun penyaluran beras miskin, sebenarnya adalah tindakan yang berbahaya dan merugikan petani.

Coba bayangkan ketika Anda menjadi seorang petani yang mau menjual beras ke pasar. Tiba-tiba ada “penjual” lain yang menjual tidak dengan harga pasar, melainkan dengan harga yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau bahkan “gratis/murah” yaitu melalui program Raskin. Maka, sebagai penjual, harga beras Anda tidak akan seperti yang Anda harapkan.

Ambillah contoh harga beras terendah di pasar berdasarkan standar internasional saat ini, yaitu Rp. 7.000,-/kg. Harga tersebut adalah cerminan kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli, entah itu petani dengan tengkulak ataupun petani dengan konsumen secara langsung. Tapi di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui BULOG menetapkan Harga Patokan Pemerintah (HPP) sebesar Rp. 4.000/kg–dengan alasan bahwa harga saat ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Undang-Undang. Untuk “menjaga daya beli konsumen”, maka pemerintah memutuskan untuk mengendalikan harga beras. Ada dua cara yang biasa dilakukan pemerintah: pertama adalah melakukan operasi pasar dan yang kedua adalah pengimpor beras untuk meningkatkan pasokan. Cara pertama dengan gamblang melawan hukum praksiologi, yaitu dengan melakukan pemaksaan agar pertukaran terjadi seperti yang dikehendaki oleh pemerintah. Asumsi dari kebijakan ini adalah: pasar itu buruk dan tidak dapat dipercaya.

Cara kedua tidak kalah arogannya. Untuk mengendalikan harga, pemerintah melakukan kebijakan untuk meningkatkan pasokan beras­­—biasanya melalui impor. Dengan meningkatnya suplay beras, diharapkan harga beras akan dapat mengalami penurunan. Dengan demikian, maka pemerintah akan nampak seperti pahlawan yang dapat menyulap harga beras menjadi “terjangkau” oleh konsumen. Sehingga tugas pemerintah untuk mengendalikan harga beras telah dapat dikatakan berhasil.

Untuk itu, dalam upaya melanggengkan agar “harga beras tetap stabil”, pemerintah mendirikan Bulog. Dalam sebuah artikel di situs bulog.co.id yang berjudul “Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional,  Agus Saifullah dengan tegas mengatakan:

“Bulog adalah lembaga pemerintah yang dibentuk pada tahun 1967 yang ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok, terutama pada tingkat konsumen. Peran Bulog tersebut dikembangkan lagi dengan ditambah mengendalikan harga produsen melalui instrumen harga dasar untuk melindungi petani padi.”

Singkatnya, Bulog adalah lembaga yang mewakili pemerintah dalam upaya pengendalian harga. Apa basis modus BULOG mengendalikan harga? Jelas melalui paksaan.

Dalam sejarah peradaban, upaya pengontrolan harga memang telah terjadi lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Dari peradaban Mesir,  Babilonia, Yunani, Roma hingga masa perang dunia kedua sampai dengan kontrol harga minyak yang menyebabkan “krisis energi” di tahun 1970-an. Semuanya telah menyebabkan keruntuhan peradaban atau setidaknya menyebabkan gejolak sosial maupun politik pada tiap-tiap peradaban tersebut.

Ini tidak bermaksud menakut-nakuti. Kalau saat ini kebijakan pemerintah masih berdasar pada asumsi bahwa harga dapat dikontrol atau pemerintah dapat mengatur segala bentuk interaksi pertukaran, bukan tidak mungkin sejarah tersebut akan kembali berulang.

Sejarah tersebut bukanlah sejarah omong kosong. Hal ini terkait ketidakmengertian penguasa dalam memahami proses terbentuknya harga. Kalaupun mereka mengerti—karena sekarang presiden syaratnya harus sarjana yang setidaknya pernah mendapatkan dasar ilmu ekonomi—maka andasan bagi pengendalian harga tidak disebabkan oleh ketidakmengertian pemerintah mengenai proses terbentuknya harga, tetapi lebih pada menjaga popularitas dirinya sendiri. Hal ini patut dipahami secara politis.

Tetapi, apakah kepentingan politis lebih penting daripada upaya penyejahteraan? Hanya nurani masing-masing yang mampu menjawabnya.  Jangan heran apabila sejak lama para praksiolog menjadi “seteru” bagi para demagog. Dan barangkali “perang”  ini tidak akan pernah berakhir.

Kembali ke preposisi awal yang mengatakan bahwa Ketika pertukaran tidak terjadi secara sukarela melainkan karena paksaan, maka salah satu pihak akan mendapat keuntungan di atas kerugian pihak lain. Proposisi kedua, dari saya, ialah bahwa sebenarnya Pembentukan harga beras yang terjadi saat ini sesungguhnya tidak ditentukan oleh petani sendiri, tetapi atas paksaan pemerintah.  Maka jika dideduksikan, kesimpulannya adalah bahwa: Sekarang ini, melalui pengendalian harga, sebenarnya petani telah dirugikan oleh pemerintah. Dengan demikian sangat kontradiktif jika ada argumen yang mengatakan bahwa lembaga BULOG didirikan oleh pemerintah untuk menyejahterakan petani.

Justru sebaliknya, tidak adanya BULOG akan berkorelasi positif dengan kesejahteraan petani. Sehingga sangat dianjurkan jika rekomendasi lanjutannya ialah, terkait masalah beras, semuanya harus dikembalikan ke mekanisme pasar; harga harus diserahkan kembali kepada proses interaksi bebas antara petani dengan konsumen tanpa intervensi kekuasaan apapun. Atau dengan kata lain, lembaga BULOG itu sebenarnya tidak diperlukan; jadi agenda yang paling mendesak dan diperlukan bagi upaya penyejahteraan petani sesungguhnya adalah pembubarannya! [ ]

Rekomendasi Bacaan:

Giyanto. 2008. Pertanian dan Paradoks Beras Miskin. Akaldankehendak.com;

Hans Hermann Hoppe. 2008. Ilmu Ekonomi dan Metode Austria. (Terjemahan Sukasah Syahdan: Akaldankehendak.com);

Jeffrey A. Tucker. 2008. What Are Just Prices? Mises. org;

Sukasah Syahdan. 2008. Ilusi Stabilasi (1 dan 2). Jurnal Akal dan Kehendak;

Thomas J. DiLorenzo. 2005. Four Thousand Years of Price Control. Mises.org.

* Penulis adalah penggiat di Komunitas Embun Pagi, Semarang, Jawa Tengah. Hak cipta ada pada penulisnya.

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

21 comments for “Hukum Praksiologi Dalam Menjawab Permasalahan Keadilan Bagi Petani”

  1. Dua misi BULOG saling bertentangan:

    1. mengendalikan (gejolak sosial lewat) "stabilitas" harga pangan ke konsumen.

    2. melindungi petani di harga produsen

    Akhirnya yang ke 2 dikalahkan. Tetapi target ke 1 juga tidak langgeng karena terjadinya distorsi ekonomi dan misallokasi resources dan capital.

    Too bad.

    Anda belum melihat di sektor minyak dan pertambangan….., berat.

    Posted by imam semar | 1 July 2008, 8:56 pm
  2. Saya baru saja membaca di koran mengenai ide nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia. Idenya dikemas indah dengan ide perlindungan rakyat kecil (sosialisme). Terus setelah dinasionalisasi mau diserahkan ke BUMN (yang kinerjanya sontoloyo?).

    Yang mengherankan, kenapa BUMN seperti Pertamina tidak yang cari minyak dan tidak perlu menasionalisasikan perusahaan swasta.

    Posted by imam semar | 2 July 2008, 6:23 pm
  3. Oom IS,

    (yang kinerjanya sontoloyo?) saya ubah sedikit menjadi … "yang kinerjanya sontoloyo!!!!!!!!!!!!!" he, he.

    Boleh tahu politikus/pejabat/akademisi mana yang ngomong nasionalisasi begitu?

    (Mereka sibuk merecoki kartelisasi bisnis oleh pebisnis, padahal di mana-mana sektor energi sejak lama kacau atau hancur akibat kartelisasi negara.)

    Posted by Nad | 2 July 2008, 7:55 pm
  4. Jadi politikus kan gampang…

    * Kalau yg punya modal tinggal pasang iklan

    * Kalau akademisi tinggal menggulirkan wacana ilmiah untuk nasionalisasi(padahal sebenarnya provokasi)

    * Kalau yg pejabat tinggal manfaatin relasinya di birokrasi..

    selesai kan?

    Emang kerjaan politikus ngapain lagi kalo tidak gituan?

    seharusnya semua polikus itu dibuang ke sungai…dan saya yakin, masalah bangsa pasti akan selesai…titik.

    Posted by Giyanto | 2 July 2008, 10:08 pm
  5. Oh ya, saya lupa…

    yang dari artis tinggal menyanyi…cuit-cuit…

    Posted by Giyanto | 2 July 2008, 10:10 pm
  6. ortuku sbg petani & saya tahu bgmn saat penen tiba. kalo menurut pengamatan saya, posisi tawar petani Indonesia sangat lemah terhadap tengkulak atau pedagang, apalagi saat panen bersama. Ingatkah kita saat petani bawang merah di Brebes membuang bawangnya ke jalan2, jg petani cabe merah. Semua krn harga tdk menutup biaya panen, blm biaya produksi.
    Jadi siapa yg bisa membantu petani shg bisa berdiri sama tinggi dg para pedagang dlm menegosiasikan harga?
    Di Indonesia yg punya duit adl yg kuat. Ini terjadi di pasar2 di mana petani menjual panenannya. Jadi jangan hanya menyalahkan pemerintah tanpa melihat kenyataan di pasar.
    Saya lihat teorinya Ok, tp contohnya ga pas.

    Posted by Santosa Jk | 3 July 2008, 1:17 pm
  7. Terima kasih atas tanggapannya…
    saya memang tidak tahu-menahu mengenai permasalahan petani bawang di Brebes. (ini dugaan saya, barangkali jumlah barang/bawang terlalu banyak, sehingga tidak sesuai dengan permintaan, jadi harganya jatuh)

    menarik mengutip pertanyaan ini:
    “Jadi siapa yg bisa membantu petani shg bisa berdiri sama tinggi dg para pedagang dlm menegosiasikan harga?”

    Pertanyaannya, apakah negosiasi harga perlu bantuan pihak ketiga?
    kalo memang ya, apakah harus dengan paksaan?

    Maaf, saya juga anak petani. Dan hampir 1/2 perjalanan hidup saya tidur di sawah. Saya tau betul perkembangan nasib petani di daerah saya (Pati). Jadi uraian di atas bukan hanya teori.

    Di atas adalah analisis mengenai kasus beras. Dan karakteristik beras memang berbeda dengan bawang.

    Gabah itu lebih tahan lama. Sedangkan bawang, termasuk produk pertanian yg harus cepat terserap ke pasar. Kalau busuk, maka nilainya pasti turun dan bahkan tidak akan dinilai.

    ini pendapat saya:
    Teori ada karena refleksi realitas. Sedangkan problem realitas hanya dapat diselesaikan dengan akal.

    Ini sanggahan saya terhadap asumsi anda bahwa pedagang tidak sama tinggi dengan petani:
    Seandainya anda menganggap tengkulak selalu untung, barangkali anda perlu melihat tengkulak yg bangkrut dan rugi, dan bahkan tidak sanggup membayar hutang. Dan saya pernah mempunyai kasus mau membakar rumah tengkulak yg tidak mau membayar pembelian gabah yang dibeli dari bapak saya. Karena dia mengalami kerugian besar(alias salah tidak sesuai perhitungan dia). Jadi, asumsi yang mengatakan bahwa tengkulak selalu untung, secara empiris sudah terbantah. Dan itu adalah kasus yg saya hadapi. Sampai sekarang pembayaran gabah itu belum dibayar. Dan orangnya lari ke luar kota. (sebenarnya dia mau saya bunuh,he2)

    jadi, Masalalah sebenarnya sekarang adalah monopoli. Dan tidak ada kaitan permusuhan antara pedagang dan petani. Mereka itu saling membutuhkan. Kalu anda mau menjual bawang tanpa pedagang, terus ama siapa? apakah anda berharap sama pemerintah. Lha, sebenarnya disitulah masalahnya. coba di cek lagi. Barangkali pendapat saya ada yang salah.

    Terima kasih ya…minimal anda sudah memikirkan nasib petani. Itu lebih baik, daripada tidak sama sekali.

    salam
    Giy

    Posted by Giyanto | 3 July 2008, 5:11 pm
  8. Kalau petani bawang sampai membuang bawangnya (atau hasil panen lainnya) ke jalan-jalan, artinya disana tidak ada tengkulak atau kurang tengkulak. Kalau ada tengkulak dan banyak, tentu bawang itu sudah ditampung, – permintaan masih ada – sehingga harga tidak sejatuh itu.

    Teman saya termasuk yang jadi tengkulak/spekulan bawang dulu ketika masih mahasiswa. Dia beli di waktu setelah panen, disimpan di gudang (ada biaya sewa gudang). Dan dijual 3 bulan setelah panen.

    Dulu tidak banyak saingan – kata teman saya. Sekarang susah karena banyak yang mencontoh dia. Tengkulak makin banyak. Jadi semakin banyak tengkulak, mekanisme pasar semakin baik. Dan fungsi tengkulak menjadi penyangga harga. Tetapi kalau satu tengkulak – didukung dengan undang-undang….. tidak bisa tercipta kemakmuran. Dalam kasus bawang (juga yang lain), sayangnya, untuk bisa memperoleh sistem yang bertengkulak banyak membutuhkan waktu yang cukup lama.

    Nabi Yusuf juga spekulan. Dia mendirikan gudang-gudang penyimpanan makanan atas dasar mimpi Firaun (apa bukan spekulan?). Kalau ternyata mimpi Firaun tidak terjadi….., investasinya sia-sia.

    Monopoli dengan undang-undang tidak akan menghasilkan kemakmuran. Masih ingat BPPC (Cengkeh) dan tata niaga jeruk?

    Posted by imam semar | 4 July 2008, 1:31 am
  9. Saya lupa menambahi, tadi saya mengatakan:

    "Teori ada karena refleksi realitas. Sedangkan problem realitas hanya dapat diselesaikan dengan akal. Dan kebanyakan cara politik itu tidak berakal"

    :membela parasit (pemerintah) untuk menyelesaikan masalah, sama dengan menyuruh perampok untuk merampok diri kita sendiri. Apakah itu solusi?

    Posted by Giyanto | 4 July 2008, 4:17 am
  10. Itulah yg sering saya bayangkan, adanya siklus keseimbangan peran (antara produsen/petani dengan distributor/tengkulak). Karena sifat manusia yg suka meniru2 cara (means) untuk mencapai tujuannya (ends) maka kalau tengkulak makmur akan ada banyak yg berpindah jadi tengkulak. Sehingga persaingan per-tengkulak-kan akan menjadi ketat. Lalu nilai tawar produsen/petani akan meningkat, karena hanya tengkulak yg menawarkan harga tertinggilah yang akan dipilih oleh petani. Maka akan terlihat harga riil dari nilai barang tersebut karena persaingan benar2 bebas. (Contoh paling riil sekarang adalah pasar seluler, karena persaingan benar2 bebas, barang menjadi murah, konsumen bisa memilih dan produsen juga masih untung)

    tapi sayangnya, sebelumnya kondisi itu terjadi. Pemerintah menghancurkannya!

    Posted by Giyanto | 4 July 2008, 7:06 am
  11. Saya setuju dan tercerahkan dengan tulisan ini.

    Posted by Brigjen TNI Hasudung | 9 July 2008, 4:40 pm
  12. malem…wah nice blog ni….salam kenal dari waroeng kopi…boleh tukeran link ga??

    Posted by kang boim | 10 July 2008, 7:02 am
  13. lagi lagi menarik giy!, tulisan dan komentar komentarnya memberi insights2 baru. terutama peran tengkulak sebagai "pelumas" dalam perekonomian. Hal yang sama terjadi di mikrokredit, para rentenir berperan besar dalam intermediasi. Saya tertarik juga dengan dinamisme occupational choice di sektor pertanian, apakah itu benar benar terjadi giy? kalo memang ada perubahan seperti itu, akan menjadi hipothesis yang sangat menarik!

    Posted by rajawalimuda | 10 July 2008, 10:56 am
  14. seminggu ga buka … ternyata banyak tanggapannya, thank a lot.
    Temanya jadi melebar…tp sy senang dg diskus ini.
    Perkembangan dunia adalah semakin banyak terbentuk aktifitas/profesi yg terspesifik, spt. petani, pengangkut, pengepak, pedagang, broker, investor, penyewa lapak, pengolah dlsbnya. Semuanya saling berhubungan dan saling membutuhkan.
    Sesuai dg tulisan Mas Giyanto sblmnya, bahwa tidak ada kebebasan yg bebas 100%. Kondisi idealnya adl semua pihak seimbang, mempunyai posisi tawar yg sama. Tapi dlm kenyatannya tdk akan pernah ada posisi seimbang, yg kuat pasti menang. Bisa saja suatu saat petani kuat & kesempatan lain malah broker yg kuat. Agar terjadi keseimbangan mk perlu suatu lembaga pengatur. Dlm hal ini pemerintah yg legitimate. Namun dlm kenyataannya pemerintah blm mampu menjadi lembaga yg dpt menciptakan keseimbangan.
    Tatanan Masyarakat yg teratur dpt terjadi bila ada aturan yg adil. Di Indonesia blm banyak org yg bisa dipercaya utk ikut mengatur Indonesia di atas kepentingan golongannya.
    Jika kondisinya adl yg mengatur blm ada yg baik bukan berarti tidak perlu aturan. Regulasi tetap perlu. Apalagi regulasi pertanian sangat diperlukan krn negara kita adl negara agraris.
    Seandainya subsidi BBM dialihkan 1/2 saja utk program pertanian [dg ctt regulator, pelaksana & pengawas bersih], sy yakin Indonesia akan bangkit.

    Posted by Santosa Jk | 10 July 2008, 11:14 am
  15. Tambahan …
    Kondisi pasar selular yg ideal memang bisa tercipta persaingan yg ideal, tp kondisi pertanian sangat berbeda. Krn dunia seluler didukung teknologi IT shg batasan wilayah & waktu tdk menjadi kendala, semua pemain mempunyai kesempatan mendapat informasi yg sama. Dan karakteristik produk dan kecepatan delivery bisa sangat cepat. Jadi yg cepat menangkap peluang bisa menang, tp jg dlm waktu singkat pesaing jg bisa masuk & menang.
    Dlm pertanian sangat berbeda kondisinya, sangat dibatasi oleh karakteristik produk dan wilayah. Ditambah lagi informasi sangat terbatas dan kemampuan delivery yg mahal. Nah inilah diperlukan ahli IT yg mgk bisa sedikit menolong dunia pertanian kita.

    Posted by Santosa Jk | 10 July 2008, 11:28 am
  16. Saya ingin coba menanggapi tanggapan-tanggapan yang masuk dengan sebaik-baiknya, selain untuk mempertajam diskusi, juga untuk mengantisipasi dan mengundang tanggapan/masukan terkait yang mungkin dapat didiskusikan selanjutnya. Tanggapan ini sejujurnya adalah ekstraksi hasil pergulatan pemikiran yang rada panjang dan meletihkan. Saya akan sajikan sebagai semacam short-cut bagi siapa saja yang tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Untuk tujuan ini, saya harus mengaitkan beberapa gagasan-gagasan penting yang terkait tapi tercecer di beberapa artikel.

    Saya mulai saja:

    Kebijakan ekonomi yang baik pada dasarnya tidak memberi pembelaan kepada satu pemain ekonomi di atas pemain lainnya. Teori ekonomi tidak berpretensi membela kepentingan satu golongan manapun–tidak juga kepentingan para pengusaha–melainkan mencoba memperlihatkan apakah suatu cara, dalam hal ini yang ditempuh pemerintah melalui Bulog, dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ini ikhtisar tilikan ilmu ekonomi yang bebas nilai.

    Artikel Giy telah menunjukkan bahwa cara distributif yang sama sekali tidak produktif melalui proteksionisme lewat bulog hanya mengakibatkan ketidakadilan–dan pada akhirnya akan merugikan semua pihak dalam jangka menengah dan panjang. Frederic Bastiat, Mises dan Hayek menghabiskan banyak energi dan menuliskan berbagai buku untuk menyampaikan kesimpulan tersebut. Sebagai teori ekonomi, simpulan tersebut telah terdokumentasikan dengan baik oleh para ekonom dari berbagai mazhab; namun, harus diingat juga bahwa simpulan ini terus-menerus dilanggar oleh politisi dan penguasa.

    Adalah kenyataan bahwa sebagian dari kita, dan bahkan disiratkan dalam beberapa buku teks ekonomi modern, memberi cap buruk kepada pengusaha, di mana bahkan tujuan ilmu ekonomi pun direduksi sebagai sekadar pemaksimalan profit.

    Pandangan parsial demikian ini melupakan banyak faktor penting bahwa ekonomi hanya bisa berkembang lewat cara produksi, dan bahwa perkembangan peradaban jadi amat bergantung pada kelas ini. Tapi deskripsi ini kurang lengkap. Ada baiknya diingat bahwa dalam pengertian ekonomi, setiap individu yang menempuh cara untuk suatu tujuan dengan menghadapi risiko ketidakpastian pada hakikatnya adalah enterpreneur. Kebanyakan kita adalah produsen sekaligus konsumen. Peran ini berubah-ubah sesuai konteks tempat, waktu dan kondisi.

    Maka, dalam konteks ini baik petani, tengkulak, pedagang, adalah juga sama-sama pengusaha. Kalau solusi ala (maaf) Sinterklas harus dipakai sebagai acuan kebijakan di mana petani harus mendapat pertolongan, siapa yang harus membantu para tengkulak jika dagangan mereka ternyata tidak laku? Siapa yang harus membantu para petani ketika mereka mengeruk keuntungan tinggi?

    Sebagian anggota masyarakat dan intelektual sering berangkat dari suatu bias bahwa pengusaha itu culas, rakus, dan berbagai atribut negatif lainnya. Dengan kekuatan modalnya, pengusaha akan mengeruk dan melucuti konsumen dan pekerja-pekerjanya. Padahal pengusaha adalah kita. Tabiat baik-buruk perlu dikembalikan ke asalnya: kodrat manusia, karena manusia mampu berbuat baik dan buruk. (Baca juga: Pasar Bebas dan Darwinisme Sosial).

    Jadi, modal yang besar tidak perlu dipersoalkan; dia dapat menjadi titik awal untuk mendapatkan keuntungan, dan cara ekonomi pada dasarnya bukan cara zero-sum, melainkan win-win atau positive-sum. Ini telah dibuktikan antara lain oleh Carl Menger, melalui teori marginal utility dan methodological individualism yang menandai revolusi ekonomi (meskipun harus melalui perkembangan pemikiran hingga 1.000 tahun lebih sejak Aristoteles!).

    Tentang contoh menyedihkan dari Sdr. Santosa ttg penjual cabe, saya kira banyak variabel yang bermain di sana. Contoh tersebut adalah satu snapshot atas episode dunia usaha yang terjadi di dalam kondisi proteksionisme ketika harga-harga bahan makanan pokok selama berdekade-dekade diadministrasi oleh pemerintah, ketika harga-harga dicoba “distabilkan”, ketika ongkos produksi menjadi mahal akibat proteksionisme melalui berbagai cara seperti subsidi, yang berakhir dengan kelangkaan barang; ketika sebagian besar pihak sudah kehilangan kemandirian persis akibat program-program subsidi; sehingga melupakan satu pelajaran abadi tentang kehidupan: bahwa semua makhluk hidup harus berjuang, meski tidak ada jaminan untuk keberhasilan. Ini perlu diingat; agar pemahaman kita tidak mengaburkan atau mengacaukan sebab dari akibat ataupun sebaliknya.

    Selain itu, kalau contoh tersebut kita teruskan secara ekstrim, misalnya, hingga ke titik di mana tidak ada lagi petani yang bersedia menanam cabe. Apa yang akan terjadi kemudian?

    Kalau cabe memang suatu kebutuhan, maka naluri wirausaha dan hukum ekonomi pasti akan mengarahkan sehingga para “tengkulak” yang cenderung kita marahi, atau pemodal berduit yang cederung dipelototi, pasti akan mendekati siapa saja yang bersedia menanam cabe untuk mereka?ini bukan demi pahala atau sebagai amal jariyah, melainkan untuk mencari keuntungan. Ini biasa; dalam motif mencari keuntungan pribadi, akan timbul kooperasi yang sama-sama menguntungkan. Ini prinsip perdagangan yang universal. Self-interest sering kita gelincirkan menjadi egoisme, yang lalu harus dihindari. Ini soal lain tapi memengaruhi cara pandang kita terhadap persoalan ini sejak awal.

    Di artikel tentang Rise and Fall of Society minggu lalu, tertulis tilikan saya tentang dampak yang nyata akibat permainan kekuasaan terhadap kaidah-kaidah, atau hukum-hukum dasar, ekonomi—kali ini di bidang perlistrikan. Kalau proteksionisme lewat kontrol harga itu sesungguhnya kontrol terselubung atas perilaku manusia, maka sebentar lagi kita akan mengalami kontrol langsung terhadap perilaku kita, dalam pola pemanfaatan listrik. Kenyataannya, Indonesia saat ini sedang menyongsong krisis listrik yang serius.

    Pertanyaan gentingnya: apakah inti persoalan ini kita pahami dengan tepat? Jika duduk perkaranya gagal didiagnosis, dapat dipastikan solusinya akan meleset. Apakah inti soalnya? Intinya adalah pasar bebas jauh lebih efisien daripada perencanaan siapapun. Sekali lagi, Mises dan Hayek sudah menyatakannya puluhan tahun yang lalu. Tapi memang, sejumlah ekonom tidak setuju. Contoh klasiknya adalah Lord Keynes, contoh modernnya adalah Stiglitz. Untuk memahami pemikiran mereka, kita harus memahami gagasan-gagasn Keynes. (Di jurnal ini diturunkan sebagai serial dan tersedia gratis.)

    Efek buruk proteksionisme adalah bahwa dia mendistorsi perhitungan ekonomi. Tanpa distorsi (kontrol harga, subsidi, atau tarif, dll), akan jauh lebih mudah bagi para petani untuk melakukan kalkulasi bisnis. Bahkan para petani secara an sich tidak memerlukan pertolongan, sebagaimana juga para tengkulak, penimbun barang, pengecer tidak memerlukan pertolongan, sebab yang mereka lakukan identik: sama-sama menempuh risiko usaha yang harus diatasi semua orang yang hidup secara riil.

    Kasus para petani miskin atau kaum miskin pada umumnya adalah kasus berbeda, sehingga harus dibedakan dari fenomena bisnis secara umum. Bagaimanakah kita seyogyanya memecahkan masalah ini? Satu-satunya cara efektif dan moral untuk menolong orang lain tanpa mengorbankan orang lain, dan tanpa menimbulkan persoalan lain, adalah dengan kembali kepada kebebasan dan pasar bebas. Ini satu-satunya cara yang memenuhi kriteria ‘keadilan’ dari Vilfredo Pareto (Lihat: Tentang Kebijakan Kontemporer).

    Re hal ini saya juga telah coba jabarkan di satu artikel ttg Program Kemiskinan a la pemerintah vs. ala pasar bebas (link-nya sila cari di Search). Di artikel tersebut saya singgung bahwa karitas, inovasi, teknologi, semua terdapat di domain pasar di alam kebebasan. Peraturan pemerintah hanya akan mengomplikasi keadaan, merealokasi asset milik individu-invididu secara paksa di luar kehendak mereka, sementara para individu ini sebenarnya justru lebih mampu melakukannya dengan cara yang jauh lebih sangkil, lebih mangkus.

    Dalam kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa, ketika unsur-unsur tersebut juga dicoba diambil-alih oleh negara(!), kita akan hidup dalam keterpaksaan yang sedikit demi sedikit akan mengarah ke sosialisme/totalitarianisme dan cepat atau lambat akan memengaruhi sikap mental dan cara pandang kita tentang duduk perkara persoalan dan, jangan-jangan, bahkan moral fiber kita….

    Sampai di sini dulu. (Nad)

    Posted by Nad | 10 July 2008, 2:55 pm
  17. wah ternyata discuss-nya rame banget….
    Terimakasih Rajawali muda dan Mas Santosa (saya akan menambahi jawaban dari Bung Nad):

    Terkait pertanyaan Rajawali Muda:
    Dinamisme occupational choice di sektor pertanian jelas ada dan sangat kentara. Buktinya, teman-teman saya yg sekarang tdk kuliah, banyak bekerja sbg pengering gabah pada para tengkulak, karena sektor pertanian langsung (atau kerja di sawah) sangat terbatas daya tampungnya dalam mengakomodasi tenaga kerja muda (ada banyak alasan, karena kurang terampil ataupun karena gaji yg lebih rendah—ngomong2 saya dulu juga pernah sempet ikut juga,he2). Karena dunia per-tengkulak-an sekarang pun tidak hanya dikuasai oleh org keturunan (Tiong Hoa). Tapi orang2 kampung sekarang banyak yg berani berspekulasi. Jadi memperluas keberagaman kesempatan kerja di sektor pertanian.

    Kalau dilakukan pendataan, barangkali selama 10 th terakhir ini, profesi penebas & tengkulak mengalami peningkatan drastis. Mereka biasanya membeli gabah dari wilayah2 yg lebih terpelosok. (Pertanyaannya, Apakah org2 BULOG mampu melakukan ini? sumpah samber gledeg kalo BULOG berani ngambil resiko yg gitu2-an).

    Jadi, kalo saya analisis dan refleksikan. Permasalahan penurunan tingkat kesejahteraan petani saat ini bukan disebabkan oleh dinamisme pasar ataupun “kebengisan” agen2 pasar. Justru sebaliknya, Penyebabnya adalah keputusan politik pemerintah, yg dilakukan melalui lembaga yg bernama BULOG (yg jelas melalui kontrol harga serta larangan ekspor).

    Terus menanggapi pernyataan Mas Santosa mengenai regulasi:
    Kalau mengenai regulasi, menarik mengutip ajaran kuno dari Cina, Lao Tzu mengatakan:

    “kalau rakyat kelaparan, itu akibat pejabat terlalu banyak menarik pajak.
    Kalau rakyat susah diatur, itu akibat pejabat terlalu banyak mereka-reka dan mengatur, sehingga mereka susah diatur.

    kalau rakyat tak takut mati, itu akibat mereka demikian cintanya pada kehidupan. Sehingga mereka malah menjadi berani mati demi bertahan hidup.” (catatan: Kasus banyaknya bunuh diri sekarang ini yg disebabkan masalah ekonomi dpt menjadi contoh pernyataan tsb)

    Terus ada kata2 lain yg menurut saya juga penting:
    “untuk mengatur negara pakailah keadilan…”
    makin banyak pembatasan dan larangan, makin miskinlah rakyat…
    makin banyak senjata tajam dimiliki rakyat, makin kacaulah negara…
    makin terampil dan pandai manusianya, makin aneh2-lah hasil karyanya…
    makin ketat hukum ditegakkan, makin banyak-lah rampok dan maling…

    : entah, kalau dipikir2, pernyataan Lao Tzu tersebut sangat logis….dan kelihatannya pemerintah melupakan ajaran kuno yg sederhana tersebut….

    Salam
    Giy

    Posted by Giyanto | 10 July 2008, 9:16 pm
  18. Setuju dg Santosa: artikel ini berkembang menjadi diskusi menarik dan penting. Minggu lalu saya coba beri tanggapan, tetapi begitu mau diposting, ternyata Giy dan IS sudah kasih tanggapan. Saya niat kalau berkembang jadi diskusi, tanggapan awal saya akan saya susulkan.

    Posted by Nad | 10 July 2008, 9:19 pm
  19. Maaf, tadi siang saya lupa menanggapi komentar Rajawali Muda ttg. occupational choice; untungnya sudah dijawab langsung o) Giy.

    Sedikit tambahan saya sbb: ilmu ekonomi beranjak dari pengakuan bahwa orang punya ends yang akan dicapai melalui means, dan tidak berpretensi menjawab mengapa orang memilih ends/means tertentu. Ini isu sosial menarik dan penting, tapi utk dapat mendalami hal pemilihan tsb, ilmu sosial lain akan lebih berdaya, semisal psikologi et al.

    Posted by Nad | 11 July 2008, 5:02 am
  20. @ Bung RM, terima kasih:

    ”… tidak berarti motif ekonomi tidak bisa menjelaskan sama sekali….”

    Saya setuju. Saya tidak boleh lupa bahwa dalam kehidupan riil, tidak selalu jelas kapan ends menjadi means atau sebaliknya, dan ini bisa jadi tugas applied economics . Sejauh pantauan saya, dalam 3-4 tahun terakhir pola pergeseran pola pekerjaan ini telah mulai jadi sorotan (lagi?). Terutama terkait proyek2 pengentasan orang miskin: urbanisasi dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Tesisnya k.l. menyatakan: pembangunan infrastruktur akan dapat mengakomodasi mobilisasi dan dinamika pergeseran/perubahan tersebut.

    Posted by Nad | 11 July 2008, 3:19 pm
  21. Trims bung nad dan bung giyanto, jadi catatan menarik buat saya. Saya setuju ilmu ekonomi tidak serta merta mampu menjelaskan semua secara langsung, tapi tidak berarti motif ekonomi tidak bisa menjelaskan sama sekali. Saya justru tertarik tentang motif ekonomi dari occupational choice ini apalagi ini dinamis, dan di sektor yang sering dipandang statis.

    Posted by rajawalimuda | 11 July 2008, 10:05 pm

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory
%d bloggers like this: