Uncategorized

Stiglitzism and Its Discontents

Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Volume II Edisi 38, Tanggal 14 Juli 2008
Oleh: Sukasah Syahdan

Dalam artikel Op-Ed yang berjudul Global Market Fundamentalism: The End of Neoliberalism di sebuah harian minggu lalu, Stiglitz menguraikan sebagian isu yang sebenarnya telah disebutnya secara panjang lebar dalam bukunya,  Globalization and Its Discontents.

Di artikel tersebut ia memproklamirkan ketidakpercayaannya yang mendalam kepada pasar.  Bahwa pasar itu bersifat self-correcting, mampu mengalokasikan sumberdaya secara efisien dan mampu melayani kepentingan masyarakat disebutnya sebagai omong kosong. Orang-orang yang percaya dengan pandangan tersebut disebutnya para fundamentalis pasar. *)

Agak mencengangkan, jika seorang ekonom sekaliber dirinya menyangkal “kebenaran” free market economics. Saya mendaftarkan dua kemungkinan untuk ini. Pertama, oleh sebab spesialisasi ilmu ekonomi, ia begitu ignorant atas sejarah perkembangan pemikiran ekonomi, terutama literatur-literatur karya “raksasa-raksasa” terdahulu seperti Bastiat, Smith, Hume, Mills, Ricardo, Mises, Hayek, Rothbard, Kirzner, dan lain sebagainya. Kemungkinan kedua, ia semata-mata menolak pandangan-pandangan mereka.  Dalam hemat saya, kemungkinan kedua lebih masuk akal mengingat stature-nya sebagai peraih Nobel ekonomi.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Stiglitz dianggap memiliki alternatif teori atau pandangan yang lebih superior daripada teorisasi pasar bebas.  Dan teorinya ini harus lebih kuat daripada sekadar asimetri pasar, yang memenangkannya Nobel ekonomi, meski temuannya ini sesungguhnya yang telah jauh lebih dulu dikonfirmasi oleh para pemikir dalam tradisi pasar bebas.  (Bukan cuma menyadari asimetri informasi, para “benak raksasa” masa-lampau bahkan telah lama menemukan bahwa manusia sebagai aktor di ekonomi pasar bahkan rentan terhadap kesalahan dalam mengambil keputusan.)

Memang, tidak mudah menangkap benang merah pandangan Stiglitz.  Antara lain karena harus diakui banyak hal diutarakannya secara fasih dan menawan.  Stiglitz juga tidak malas membuat imbauan-imbauan emotif yang romantik dan subtil tentang ketidaksetaraan, tentang kemiskinan, dan tentang ketidakadilan.  Daya gugahnya tinggi, dan demikian juga empatinya yang sering melenakan. **)

Namun, berdasarkan penelusuran saya atas gagasan-gagasan Stiglitz dalam beberapa buku dan tulisan-tulisannya, dapat saya simpulkan sbb.: Stiglitz cenderung menyapuratakan free-market economics dengan paham politik neoliberalisme, atau paham konstruktivisme neo-klasik.  Ia tidak jarang mencampur-adukkan teori-teori ekonomi pasar bebas dengan intervensi koersif negara dan badan internasional.  Gagasan-gagasan yang ditawarkannya sebagai panacea global saat inipun jauh dari teori asimetri informasi, melainkan berupa pandangan Keynesian yang mengasumsikan adanya para perencana sentral alias pejabat pemerintahan yang superior (dalam hal knowledge), enlightened serta benevolent.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Hayek di satu tulisan terpentingnya, The Use of Information for Society (yang sudah diterjemahkan di Jurnal), asumsi-asumsi yang ekstra mewah ini tidak terpenuhi.  Kecuali mungkin bagi segelintir anggota masyarakat, asumsi ini mahal lagi berbahaya.

Tapi keberatan semacam ini telah diantisipasi Stiglitz.  Baginya, artikel semacam yang sedang Anda baca ini termasuk yang hendak memindahkan kegagalan pasar sebagai kegagalan negara.

“Defenders of market fundamentalism want to shift the blame from market failure to government failure,” katanya di artikel Op-Ed tersebut.

Stiglitz adalah penganut Jalan Tengah yang unik, dalam arti ia sendiri kerap menghujat Jalan Tengah yang ditempuh banyak pemerintahan dewasa ini–mungkin karena petanya tidak sesuai dengan yang diidamkannya.  Dalam Do As We Did, Not as We Say, ia berpendapat bahwa jika negara-negara berkembang menuruti “instruksi-instruksi”  lembaga Washington, mereka hanya akan berakhir celaka jika tidak melakukan retaliasi melalui proteksionisme tarif dan subsidi.

Jika perekonomian global sebagaimana yang kita dapati sekarang ini, maka tarif dan subsidi adalah fenomena kebijakan sehari-hari yang sudah “normal” dilakukan oleh negara-negara di dunia.  Melakukan privatisasi atau membuka pasar semata, tanpa mengurangi sepak terjang pemerintah dalam skala yang lebih mendasar atau luas adalah jelas kesia-siaan, dan tidak ada ekonom pasar bebas yang merekomendasikan hal tersebut.  Dalam artikelnya tersebut, Stiglitz mengasumsikan bahwa privatisasi dan pembukaan pasar yang dilakukan di beberapa negara berkembang semacam Indonesia dengan sendirinya sudah berarti pengurangan sepak terjang pemerintahan.

Stiglitz adalah seorang perencana-sentral dengan disposisi yang kuat terhadap persoalan-persoalan masif berskala  internasional, semacam globalisasi misalnya.  Namun, tentang globalisasi itu sendiri, yang membuatnya dikenal di seluruh dunia lewat bukunya tersebut,  Stiglitz bahkan tidak mendefinisikan apa yang ia maksud dengannya.  Ini satu hal yang menimbulkan kesulitan bagi sebagian besar pembacanya.

Sementara dalam pengertian free market economics, globalisasi adalah kebebasan untuk memilih di antara berbagai peluang yang tersedia dalam skala global, di mana para pembeli bebas memaksimalkan daya belinya dan penjual bebas berkompetisi untuk memuaskan konsumen, Stiglitz memandang globalisasi sebagai fenomena yang berbeda.

Dalam perekonomian pasar bebas globalisasi adalah dunia peluang yang semakin terbuka bagi pembeli dan mengakhiri hak-hak khusus para penjual-dengan demikian esensi globalisasi adalah debirokratisasi, deregulasi dan penurunan friksi pertukaran akibat ketidakbijakan koersif semacam lewat pajak dan tarif.

Di sisi lain, berdasarkan siratan dan suratan Stiglitz dari bukunya maupun dari artikel-artikel yang mencerminkan ketidakpuasannya terhadap kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah Amerika dan institusi-institusi global, Stiglitz cenderung menyinonimkan globalisasi sebagai kebijakan-kebijakan buruk yang selama ini disaksikannya, yang lalu ia simpulkan sebagai kondisi yang memerlukan penataan ulang terutama melalui aturan-aturan yang direkomendasikannya-lewat apa yang saya namakan Stiglitzisme.

Apa Stiglitizme itu?  Stiglitizme singkatnya tidak lain kembali ke paradigma Keynesian.   Untuk memahami pandangan Stiglitz, kita perlu mengkritisi gagasan-gagasannya yang tercecer di bukunya yang tersohor di atas, dan juga dalam sejumlah artikel yang ditulisnya di Project Syndicate, antara lain: How to Fix the Global Economy, The Tricks of Trade Treaties, Do What We Did, Not What We Say, Is Keynesian Economics Dead?, Scarciy in an Age of Plenty, yang dapat diunduh di situs Syndicate tersebut [http://www.project-syndicate. org].

Dari sana akan terlihat bahwa solusi stiglitizsian adalah solusi patenalistik.  Jalan keluar dari kebuntuan kebijakan dan prahara ekonomi global dewasa ini menurutnya adalah penyerahan perencanaan perekonomian yang lebih besar kepada pemerintahan.

Stiglitzisme memprogresifkan intervensi pemerintah lewat manuver distributif fiskal, antara lain lewat perpajakan,

… expenditure cuts combined with an increase in taxes on upper-income  … and a reduction in taxes on lower-income ….  The expenditure cuts would, of course, by themselves reduce spending, but because poor individuals consume a larger fracin of their income than the rich, the “switch” in taxes would, by itself, increase spending.  If appropriately designed, such a combination could simultaneously sustain the … economy and reduce the deficit…. ” [Cetak tebal saya],

dan manuver moneter berupa penuntasan rencana Keynes dalam penciptaan sebuah mata uang internasional:

…Underlying the current imbalances are fundamental structural problems with the global reserve system.  John Maynard Keynes called attention to these problems three-quarters of a century ago.  His ideas on how to reform the global monetary system, including creating a new reserve system based on a new international currency, can, with a little work, be adapted to today’s economy.” [Cetak tebal saya.]

Maka, membingungkan jika dalam Op-Ed tersebut ia mengatakan bahwa,

“…campuran retorika pasar bebas dan intervensi pemerintah telah berakibat buruk, terutama di negara-negara berkembang.”

Oleh karena itu harus diterima jika, atas ketidaktahuan atau ketidakmautauannya dalam mengkaji literatur pasar bebas, Stiglitz menafikan fakta penting tentang uang yang berdasarkan sejarahnya adalah sebuah produk pasar bebas, bukan produk ciptaan pemerintah.  Terciptanya uang dalam sejarah peradaban manusia adalah bukti mendasar tentang karakter-karakter pasar bebas yang ditolak Stiglitz (sebagaimana paragraf di atas).

Murray Rothbard dalam bukunya, Apa Yang Telah Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita? telah mengingatkan, penciptaan mata uang internasional hanya akan memuluskan jalan pemerintahan dunia internasional untuk mengendalikan inflasi secara berbarengan dan menyempurnakan pemusnahan sistem-sistem alamiah untuk mendeteksi terjadinya inflasi.

” … tujuan akhir hampir semua pemimpin Amerika dan dunia adalah berupa visi lama Keynesian tentang sebuah mata uang kertas fiat standar, sebuah unit mata uang baru yang dikeluarkan oleh semacam Bank Cadangan Dunia (BCD). Apakah mata uang baru ini akan dinamakan “bancor” (seperti ditawarkan Keynes), atau “unita” (oleh bendahara AS pada PD II, Harry Dexter White), atau “phoenix(tawaran The Economist) …”. (Rothbard, 2007; cetak tebal saya)

“Yang vital adalah: mata uang kertas internasional yang demikian, meski tentu akan terbebaskan dari krisis neraca pembayaran (karena BCD dapat menerbitkan bancor sebanyak apapun yang diinginkan dan menyuplainya ke negara-negara yang dikehendakinya, akan membuka kanal bagi inflasi global tanpa batas maupun kendali—baik melalui krisis neraca pembayaran ataupun penurunan nilai tukar. BCD tentunya akan berfungsi sebagai penentu yang maha-kuasa atas persediaan uang dan distribusi nasional uang. BCD akan dapat dan akan mengendalikan dunia terhadap apa yang dianggapnya sebagai inflasi yang terkendali dengan bijaksana. Sayangnya, tidak akan ada satupun yang dapat menghalangi terciptanya holocaust perekonomian berupa inflasi global yang tak terbayangkan, kecuali kapasitas BCD yang amat diragukan dalam menyelaraskan perekonomian dunia.”  (ibid; cetak tebal saya)

Begitulah solusi-solusi Stiglitzisme. Ketika sejumlah ekonom penting dewasa ini semakin mempromosikan agar pemerintahan semakin membuka diri terhadap mekanisme pasar, peraih Nobel ekonomi ini mengajak kita bergerak menjauhinya.  Tulisan-tulisannya akan tercatat oleh sejarah sebagai legacy yang justru bertanggungjawab atas sejumlah miskonsepsi tentang sound economics pada umumnya, dan tentang globalisasi pada khususnya. [ ]

*) Tudingan ini satu contoh serangan yang diarahkan kepada Austrian economics.  Bryan Caplan dalam bukunya The Myth of the Rational Voter, juga menyerang Mises dan Rothbard dan termasuk Mises Institute atas dasar market fundamentalisme ini. Kekeliruan pandangan sebagian ekonom (termasuk Stiglitz) perihal fundamentalisme pasar, dan pembelaan terhadap posisi Austrian economics, dapat dibaca dalam tulisan Walter Block, The Trouble with Democracy, 2007, di LewRockwell.com. [Update: 1 Agustus, 2008]

**) Sebagai satu contoh betapa ”membingungkannya” posisi Stiglitz bahkan di mata para sejawat ekonom, Caplan di buku yang sama menyebut Stiglitz sebagai salah seorang ”exemplars of free enterprise.”

Referensi:

  • Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, NY: W.W. Norton, 2002;
  • ____, Global Market Fundamentalism: The end of Neoliberalis, Jakarta Post, 9 Juli 2008;
  • ____, How To Fix the Global Economy, http://nytimes.com/2006/10/03/opinion;
  • ____,The Tricks of Trade Treaties, http://project-syndicate.org;
  • ____, Do What We Did, Not What We Say, ibid.;
  • ____, Assymentries of Information and Economic Policy, ibid.;
  • ____, Is Keynesian Economics Dead?, ibid.;
  • ____, Scarcity in an Age of Plenty, ibid.;
  • ____, The Three Trillion Dollar War, ibid.;
  • ____, The Asian Crisis Ten Years After, ibid.;
  • J. Bradford DeLong, The Keynesian Cure, ibid;
  • F. A. Hayek, Pemanfaatan Pengetahuan Dalam Masyarakat, Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak,  2007;
  • Murray N. Rothbard, Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?, Penerbit Granit, 2007.

[Pemutakhiran: 15/07/08; 08:16]

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

13 comments for “Stiglitzism and Its Discontents

  1. I must say this is a great article i enjoyed reading it keep the good work 🙂

    Posted by Mike Harmon | 14 July 2008, 11:38 pm
  2. Saya menganalogikan Keynes dan Stiglitz seperti Microsoft sekarang. Microsoft ketika mengeluarkan Window Vista (yang sangat menyebalkan)menganggap mereka LEBIH TAHU apa yang dibutuhkan pengguna. Level scurity, pengaturannya bertingkat-tingkat…., sampai ada yang pengguna tidak punya control access. Akibatnya pengguna menjadi jengkel. Kalau anda melakukan google search "hate Vista" anda akan dapat 7,840,000 hit.

    Saya pikir usulan panacea ekonomi mereka harus pakai disclaimer: "this opinion is just an article for a leasure entertainment and not experimentally proven to be right"……

    Posted by imam semar | 15 July 2008, 10:11 pm
  3. Stiglitz bilang: “Defenders of market fundamentalism want to shift the blame from market failure to government failure,”. Menurut saya, peran government terletak pada kebijakan ekonomi. Kegagalan pemerintah pasti disebabkan oleh kegagalan kebijakan, tapi bisa juga karena respon pasar yang salah terhadap kebijakan itu, karena, seperti anda kemukakan, “manusia sebagai aktor di ekonomi pasar bahkan rentan terhadap kesalahan dalam mengambil keputusan”. Saya belum menemukan kasus yang bisa menjelaskan ttg ini. Terimakasih jika ada yg bisa memberikan contohnya. Tapi, kalau itu terjadi, apakah itu government failure atau market failure, atau ke-dua2nya?

    Posted by F | 18 July 2008, 10:38 am
  4. Bahwa manusia itu fallible, dan bahwa tidak seorangpun memiliki cukup pengetahuan, adalah justifikasi ekonomis sekaligus etis-moral yang kuat dari para proponen pasar bebas untuk tidak meng-endorse siapapun untuk melakukan intervensi, terutama melalui perencanaan sentral.

    Selain itu, pasar bebas punya keunggulan berupa adanya mekanisme carrot-stick yang ampuh terhadap keputusan para pelaku ekonomi. Sementara, mekanisme semacam itu yang melekat pada pemerintahan adalah koersi.
    Intervensi pemerintah jelas memengaruhi, bahkan mengacaukan, kalkulasi para pelaku pasar.

    Isu sentral di sini adalah penyangkalan terhadap economic laws!

    Tidak susah untuk cari contoh-contohnya. Lihat saja apa yang terjadi di sektor-sektor di mana pemerintah bermain: dari beras, pupuk, kedele, minyak goreng, BBM hingga listrik.

    Semakin dalam intervensi, semakin kacau hasilnya. Problema BBM dan listrik di negeri ini, di mana pemerintah adalah pemonopolinya, adalah kegamblangan yang luar biasa.

    Posted by nad | 18 July 2008, 12:11 pm
  5. Thanks!! Saya tetap percaya bahwa intervensi oleh pemerintah dengan kewenangan coercive-nya mutlak perlu, tentu saja dalam porsi yang “tepat”, misalnya bukan melalui perencanaan sentralistik. Dalam sejarahnya, tidak ada bukti empiris yg cukup kuat bahwa “invisible hand” mampu melakukan koreksi terhadap kegagalan pasar. Mungkin bisa, tapi untuk skala perekonomian relatif kecil, bukan skala negara, apalagi global. Kalau yg menjadi contoh adalah beras, kedele, dan minyak goreng, bukankah ketika keran impor beras dibuka (liberalisasi pasar) yg terjadi adalah harga beras makin murah tapi petani makin miskin? Ketika keran impor kedele dibuka, harga kedele makin murah tapi petani tidak dapat insentif dari pasar untuk menanam kedele? Ketika harga beras dan kedele melonjak, mengapa “pasar” (konsumen lokal) meminta intervensi pemerintah untuk stabilisasi harga? Jika harga minyak goreng dibiarkan sesuai mekanisme pasar bebas (tanpa dipajaki), siapa yg diuntungkan? Pasti produsen, tapi konsumen bagaimana? Apakah itu berarti carrot bagi produsen, tapi stick bagi konsumen?

    Posted by F | 18 July 2008, 2:06 pm
  6. @IS: disclaimer para ekonom tentu saja ada walau tidak selalu dieksplisitkan. dalam kromo inggil namanya: ceteris paribus 🙂

    Posted by nad | 18 July 2008, 8:29 pm
  7. Terima kasih juga atas tanggapan Anda yang jujur, F. Keyakinan bahwa pasar bebas tidak dapat dipercaya dan “invisible hand” tidak dapat bekerja tanpa bogem koersif pemerintah di belakangnya memang sudah mengakar kuat. Pandangan serupa juga diyakini oleh para merkantilis–atau di jaman sekarang, neo-merkantilis.

    Sebagaimana telah diturunkan dalam beberapa artikel ttg praksiologi di Jurnal ini, hukum-hukum ekonomi tidak perlu pembuktian empiris; sebab empirisme kurang memadai sbg epistemologi ilmu sosial ttg tindakan manusia. Tapi kalau bukti “empiris” atau historis masih diperlukan, maka Revolusi Industri abad 19 adalah contohnya, meski harus diakui memang tidak 100% ideal.

    Seputar poin Anda mengenai korban2 pasar bebas, saya pernah singgung dalam diskusi terdahulu. Bisa dibaca di sini. Salam!

    Posted by Nad | 18 July 2008, 11:47 pm
  8. Seperti saran anda, saya sudah baca diskusi terdahulu, menarik sekali. Seharusnya isu2 fundamental seperti ini yg lebih banyak menjadi debat publik, supaya arah sistem ekonomi di negeri ini lebih jelas, termasuk kemungkinan modifikasi pasal 33 UUD 45. Sayangnya, bangsa ini cenderung terjebak pada isu2 jangka pendek , spt kenaikan harga BBM, krisis listrik, impor beras, dll, yg selalu saja tidak jelas kesimpulan dan kesepakatannya… Apa blog ini sudah pernah ada diskusi ttg Mahkamah Konstitusi kaitannya dg legislasi ekonomi?? Thanks

    Posted by F | 21 July 2008, 7:26 pm
  9. @ F: Trims. Setuju; memang menarik dan penting. Sampai saat ini tidak ada niat untuk diskusi dengan MK; diskusi dgn para pembaca seperti Anda, sudah lebih dari cukup.

    @ fade2blac:

    “Bagaimana jika diambil daftar 5 negara yang paling makmur (terlepas dari polemik definisi makmur), dan dilihat bagaimana mereka mengatur ekonomi mereka?”

    Makasih! Ini ide bagus, terutama bagi sebagian pihak yang senang empirisme/statistik. Index economic freedom dapat dipakai sebagai indikasi. Saya kebetulan tahu link ini: http://www.heritage.org/research/features/index/index.cfm.

    “Justru tantangannya adalah menentukan, kapan ikut campur dan kapan tidak” telah menjadi silver bullet itu sendiri bagi sebagian besar dari kita selama ini.

    Bagi orang yang merasa mampu mengatur hidup orang lain, apalagi yang merasa berhak, tentu ini bukan masalah.

    Posted by Nad | 22 July 2008, 2:55 pm
  10. Bagaimana jika diambil daftar 5 negara yang paling makmur (terlepas dari polemik definisi makmur), dan dilihat bagaimana mereka mengatur ekonomi mereka? Apakah pemerintah ikut campur atau membiarkan pasar bergerak sendiri? Mungkin ada beberapa bagian di mana ikut campur, dan berapa bagian dibebaskan. Apakah faktor budaya, dan geografis berpengaruh terhadap implementasi with/without invisble hand? Menurut saya tidak ada satu silver bullet/panacea untuk menghadapi kompleksitas ekonomi yang cukup makro selevel negara. Justru tantangannya adalah menentukan, kapan ikut campur dan kapan tidak.

    Posted by fade2blac | 22 July 2008, 4:58 pm
  11. @nad, menggunakan data empiris bukan masalah senang atau tidak senang, tapi masih merupakan satu-satunya metode keilmuan yang dianggap ilmiah (baca: benar, dengan mempertimbangkan definisi benar adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan).

    Trims untuk link heritage-nya. Menarik.

    Posted by fade2blac | 22 July 2008, 11:52 pm
  12. sama sama, fade2blac. saya senang dengan komentar anda tentang empirisme. saya tidak anti dgnnya, cuma punya pilihan lain. kalau ada waktu, mohon tanggapan anda untuk artikel yang saya anggap cukup penting ini (linknya: http://akaldankehendak.com/?p=291). saya punya feeling anda termasuk pembaca yg tepat saya tuju dg tulisan tsb. jadi, jangan sungkan untuk mengkritiknya. salam!

    Posted by Nad | 23 July 2008, 6:55 pm
  13. amazing !!!

    ekonom2 muda yang cerdas…,

    tulisan yang sangat berbobot…,

    ulasan yang sungguh menarik…,

    bravo intellectual debaters…!!!!

    Posted by khalidfrederick | 29 October 2008, 11:27 pm

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory