Uncategorized

Sosialisme, Sistem Yang Gagal

Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. II, Edisi 46, Tanggal 8 September 2008
Oleh: Imam Semar

Pengantar

Teori tidak dibuktikan kebenarannya, melainkan digugurkan validitasnya. Misalnya teori tata surya helio-centris bersaing dengan geo-centris. Teori geo-centris yang mengatakan bahwa semua benda langit mengitari bumi. Teori geo-centris digugurkan karena bintang utara, antara lain, tidak mengitari bumi. Posisi bintang utara relatif tetap terhadap bumi.

Anda tidak perlu 2,  3, 4 atau banyak kasus untuk membuktikan ketidak-berlakuan suatu teori. Satu saja cukup.  Demikian juga halnya teori yang mengatakan bahwa sosialisme akan membawa masyarakat kepada kemakmuran.  Teori ini akan tidak sahih jika ada 1 kasus saja yang tidak sesuai dengan yang dipostulatkannya.

Di masa depan kita akan melihat gerakan sosialisme mendapat angin. Gerakan sosialisme biasanya (tetapi tidak harus) bersemai dan tumbuh ketika terjadi krisis ekonomi. Bagi yang percaya pada Kondratieff Cycle – siklus ekonomi 50 – 60 tahunan, saat ini ekonomi tengah memasuki periode winter-K, di mana terjadi krisis deflasionari. Kredit akan terkontraksi, harga-harga akan turun, dan depresi ekonomi akan menekan kehidupan. Konsekuensinya, sosialisme nasionalisme akan tumbuh subur. Dan ini sudah mulai tampak di Amerika Latin.

alt text(Gelombang Kondratieff)

Untuk lebih lengkapnya tentang Kondratieff Cycle silahkan baca di situs ini [link: http://www.kwaves.com/kond_overview.htm]. Sekadar catatan: Siklus Kondratieff (siklus K) ini, sebenarnya tidak mutlak siklus 50-60 tahunan, melainkan bisa lebih pendek dan bisa lebih panjang. Penganut Siklus K yang paling fanatik adalah Robert Pretcher Jr., pengarang Conquer the Crash. Dia gagal meramalkan kapan terjadinya Winter K. Dia memasang posisi bearish terhadap emas sejak emas di level $450/oz. EOWI [situs yang dikelola penulis–red] tidak akan berdebat mengenai siklus K, karena kami percaya bahwa mood ekonomi dan sosial selalu naik turun karena manusia tidak bisa belajar dari pengalaman. Mereka melakukan kesalahan yang sama di masa yang berbeda.

Keadilan Sosial, Prinsip yang Paradoksial

Pertengahan Agustus 2008 lalu, pada final pemilihan Putri Indonesia, pemandu acara mengajukan sebuah pertanyaan kurang lebih seperti ini: “Kenapa mukadimah UUD 45 tidak diubah pada saat amandemen UUD 45 tahun 2002?”

Tiga finalis menjawab kurang lebih sama yaitu bahwa mukadimah UUD 45 sudah sempurna dan mengandung Pancasila yang merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Jawaban mereka seperti beo yang diajari menghapal buku sejarah kebangsaan atau kewarganegaraan (dulu disebut civic). Mereka tidak tahu bahwa pada Pancasila banyak terdapat ketidak jelasan. Misalnya sila ketuhanan yang maha esa. Apa maksud maha esa, apakah tuhan itu 1,000000 dan bukan 1,00598? Esa merujuk pada angka 1 (satu). Kalau maha esa berarti paling satu, tentu saja salah. Kata satu tidak mempunyai pengertian gradasi (yang bertingkat-tingkat). Tidak ada kata paling satu atau tidak terlalu satu. Kalau esa artinya 0,999997 artinya bukan satu dan kalau 1,0000923 juga bukan satu. Kalau Moh. Yamin atau Sukarno masih hidup, bisa ditanyakan apa maksud maha esa itu.

Keadilan sosial secara logika adalah paradoks. Adil tidak bisa disatukan dengan sosialisme. Mari kita buktikan. Adil artinya: “ada korelasi antara usaha dan hasil“. Kalau anda menanam padi, memelihara dengan baik, kalau tidak ada hama dan force majure, maka anda akan memanen padi anda, dan bukan jeruk. Pada sistem sosialis tidak demikian. Antara usaha dan hasil tidak ada kaitannya. Misalnya, salah satu prinsip sosialime adalah pemerataan kesejahteraan, pemerataan kekayaan, persamaan kesempatan, sama sekali berlawanan dengan keadilan. Orang yang rajin dan cerdas berusaha maka dia akan memperoleh kesempatan yang lebih besar dari pada yang malas dan bodoh. Orang yang berkerja dengan giat dan cerdas akan memperoleh jenjang karier dan kenaikan pangkat yang lebih cepat, uang yang lebih banyak, dsb. Itu akan ditekan di sistem sosialisme. Pemerintah akan merampas sebagian hasil keringat orang yang giat, rajin dan cerdas bekerja dengan alasan pemerataan dan kemanusian, melalui pajak progresif atau lebih ekstrim lagi penyitaan.

Alam ini adil. Demikian fitrahnya. Kalau anda menanak beras, jadinya nasi atau bubur dan tidak mungkin….. kadang berlian, kadang emas atau kadang tahi kucing. Ini adalah hukum alam. Usaha-usaha yang dasarnya menyimpang dari hukum alam ini, pasti gagal. Tujuannya tidak tercapai. Jika tujuan sosialisme adalah untuk memakmuran bersama, maka niscaya akan gagal. Kalau penguasa menghukum orang yang produktif dengan merampas hasil keringatnya, ini merupakan disinsentif untuk bekerja lebih produktif. Kalau dengan bermalas-malasan bisa hidup enak, kenapa mesti capek? Bila kultur ini tumbuh, maka masyarakat secara kolektif tidak produktif dan melarat.

Jadi apakah mukadimah UUD 45 sempurna? Paling tidak ada 2 hal yang harus diperbaiki. Ganti kata maha esa menjadi esa dan kata keadilan sosial menjadi keadilan.
Zimbabwe: Kasus Terbaru

Sosialisme kadarnya bermacam-macam. Ada yang ringan seperti penerapan pajak progresif dan ada yang ekstrim sampai pada menyitaan harta orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin dan nasionalisasi. Zimbabwe adalah kasus yang terakhir yang menerapkan sosialisme secara ekstrim. Dan hasilnya malah menambah kemelaratan.

Sebelum menjadi Zimbabwe yang sekarang Zimbabwe dikenal sebagai Rhodesia Selatan sebuah negara yang menerapkan apartheid. Perdana mentri kulit putih terakhir adalah Ian Smith yang turun tahun 1979. Pada jaman-jaman itu, Rhodesia adalah lumbung pangan Afrika bagian selatan yang makmur. Tanah pertaniannya dikelola oleh petani-petani atau dengan bahasa yang sinisnya tuan-tuan tanah adalah orang kulit putih. Orang kulit hitam banyak yang menjadi buruh tani.

Sejalan dengan pergantian nama Rhodesia menjadi Zimbabwe tahun 1979, peran orang kulit putih berkurang. Tahun 1980 Mugabe naik memimpin Zimbabwe.

Kecemburuan sosial antara kaum putih dan hitam yang mungkin sudah ada sebelumnya, mungkin juga diciptakan, pada masa pergolakan menjadi terbuka bagi penjarahan kekayaan. Isu tanah muncul kembali. Zanu, partai yang berkuasa menyebutkan bahwa 70% dari tanah yang diusahakan secara komersial dikuasai oleh kaum putih yang jumlahnya hanya 1% dari populasi. Dan pada tahun 2000 Robert Mugabe mulai menjarahi tanah-tanah pertanian milik orang putih yang produktif dan terampil untuk dibagikan kepada orang hitam yang tidak mampu mengolah tanah alias tidak cakap. Akibatnya produksi pangan jatuh. Mugabe dan gengnya yang berwawasan sosialisme berpikir bahwa bertani dengan baik bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi nyatanya tidak. Zimbabwe yang dulunya terkenal sebagai eksportir bahan pangan untuk negara-negara sekitarnya mengalami krisis pangan sampai sekarang. Singkatnya, bagi Zimbabwe sosialisme adalah jalan dari eksportir pangan ke krisis pangan dan kelaparan dalam masa kurang dari 5 tahun.

Walaupun hanya 4000 petani kulit putih yang dizalimi karena tanahnya dibagi-bagikan kepada kaum kulit hitam, tetapi dampaknya adalah peningkatan tingkat pengangguran sampai 80%. Mayoritas yang kena dampaknya adalah orang kulit hitam yang katanya mau dimakmurkan. Untuk membiayai pemerintahannya Mugabe mencetak uang seakan tidak ada hari esok. Hiperinflasi memanggang Zimbabwe. Tahun 2008 mencapai 11.2 juta % atau 11,200,000%. Denominasi uang kertas yang beredar makin banyak nolnya. Yang terakhir adalah pecahan Z$100,000,000,000 (100 milyar dollar Zimbabwe). Sangking parahnya inflasi, sampai-sampai pemerintah tidak mengumumkan lagi tingkat inflasi ini dan pecahan uang Z$100 milyar ditarik dari peredaran. Krisis demi krisis berlangsung. Pemerintahannya menjadi sangat represif. Banyak warga Zimbabwe mengungsi ke negara-negara tetangganya.

Krisis pangan di Zimbabwe termasuk yang paling parah dalam peradaban manusia. Life expectancy, harapan hidup rakyat Zimbabwe turun dari 60 tahun menjadi 37 tahun saja. Angka yang paling rendah di dunia. Ini terjadi di negara yang dulunya eksportir pangan. Jaman apartheid lebih baik dari pada jaman kesetaraan warna kulit!

Ringkasnya: Diawali dengan rasa iri yang terpendam dan bisa dieksploitasi terhadap sukses kaum produktif berkulit putih. Ini dianggap sebagai isu atau problem yang harus diselesaikan. Politikus kemudian memanas-manasi dengan isu ketimpangan kemakmuran dan memberi impian pemerataan kemakmuran melalui landreform paksa. Ketidak-bijaksanaan (campur tangan di bidang ekonomi) dilakukan. Asset berpindah secara paksa dari kaum produktif ke kaum kurang terampil baik dari kalangan kroni birokrat atau rakyat biasa. Akibatnya banyak tanah menjadi tidak produktif dan akhirnya terjadi krisis pangan. Ini merupakan problem baru sedangkan problem lama – yaitu membuat kaum kulit hitam lebih makmur, belum selesai, bahkan semakin parah.

Pemerintah kemudian melakukan ketidak-bijaksanaan lagi, mencetak uang untuk membiayai proyek-proyek pengentasan kemiskinan. Akibatnya terjadi inflasi 2.2 juta% sampai 11.2 juta% per tahunnya di tahun 2008 (tidak tahu berapa angka pastinya, pokoknya tinggi sekali). Ini problem baru lagi bagi rakyat Zimbabwe (tetapi bukan bagi politikus yang hidup enak). Dan problem lama belum selesai, bahkan bertambah parah. Jaman apartheid lebih makmur dari pada jaman kesetaraan warna kulit!

Renungan

Sosialisme biasanya bersemai tidak hanya karena ketimpangan ekonomi, lebih utama karena krisis ekonomi. Selanjutnya krisis ini membuat jurang dan tekanan penderitaan ekonomi yang kemudian melahirkan gerakan sosialisme. Kambing hitam harus diciptakan. Tetapi gerakan sosialisme tidak akan memperbaiki keadaan. Birokrasi dan politikus, akan berlagak sebegai dewa penyelamat dalam suatu krisis dan problem. Tetapi campur tangan birokrasi dan politikus akan melahirkan krisis yang lain.

Bagi yang percaya pada siklus Kondratieff, saat ini ekonomi sedang memasuki periode winter – musim dingin. Pada periode winter K sebelumnya ditandai dengan munculnya Nazi (Nasionalis Sosialis) di Jerman dan fasisme. Di US, pemerintah menjadi tangan besi dengan memberlakukan larangan kepemilikan emas.

Rasa ingin tahu saya terusik untuk mengetahui bagaimana kondisi winter K dua siklus sebelumnya yang dimulai tahun 1870an. Ini yang saya peroleh dari Wikipedia tentang partai populis di US:

The Populist Party grew out of the agrarian revolt that rose to the collapse of agriculture prices following the Panic of 1873. The Farmers’ Alliance, formed in Lampasas, TX in 1876, promoted collective economic action by farmers and achieved widespread popularity in the South and Great Plains. The Farmers’ Alliance was ultimately unable to achieve its wider economic goals of collective economic action against brokers, railroads, and merchants, and many in the movement agitated for changes in national policy. By the late 1880s, the Alliance had developed a political agenda that called for regulation and reform in national politics, most notably an opposition to the gold standard to counter the deflation in agricultural prices.

Kalau memang ekonomi sudah memasuki winter K, maka tidak lama lagi kita akan menyaksikan gerakan sosialisme dalam skala yang lebih besar dari Zimbabwe. Pemerintah US melakukan penyelamatan terhadap penghutang yang tidak mampu bayar. Nasionalisasi Freddie Mac dan Fannie Mae, nasionalisasi bank-bank yang kolaps. Tetapi ini adalah perampokan para penabung untuk dihadiahkan kepada para penghutang yang sebenarnya tidak layak menikmati apa yang mereka nikmati. Mungkin tidak hanya US, tetapi juga Inggris, Spanyol, Indonesia, dan lainnya.

Akhir kata, sangat ironis bahwa di Zimbabwe, jaman apartheid, kaum kelas bawah yang berkulit hitam lebih makmur dari jaman persamaan derajat, walaupun setelah kekayaan para kapitalis kulit putih dibagi-bagikan kepada kaum kelas bawah ini. Ironis juga kalau Cina mengalami pertumbuhan yang pesat setelah sosialisme dilonggarkan menjadi kapitalis. Ironis juga Russia lebih makmur dan menelorkan banyak milyuner (US dollar, bukan rupiah dan juga bukan Zimbabwe dollar) setiap tahunnya setelah Uni Soviet yang sangat sosialis runtuh. Mungkin UUD45 pasal 33 ayat 2 harus dihapus supaya ada insentif bagi pelaku ekonomi untuk berkiprah di domain yang vital bagi hajat hidup orang banyak sehingga supply nya lebih banyak. Mungkin UU ketenaga-kerjaan dihapuskan saja, supaya lebih banyak orang berani berinvestasi dan memberi lapangan kerja sehingga terjadi kompetisi diantara majikan untuk memperoleh buruh (ini menguntungkan buruh).

Itulah alam. Ada ungkapan bahasa Inggris yang teman saya sering katakan: “Don’t let the prosperous wicked deceive you” – Jangan biarkan jalan kemakmuran yang jahat mengecohmu. Orang boleh bercerita banyak bagaimana mulianya sosialisme, tetapi perbuatan mengambil-paksa hasil keringat orang untuk diberikan pada siapa pun sama sekali tidak ada nilai mulianya. Oleh sebab itu, sistem itu selalu gagal mencapai tujuannya.

(Jakarta 5 September 2008)

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

26 comments for “Sosialisme, Sistem Yang Gagal”

  1. […] Original Admin […]

    Posted by ezineaerticles » Blog Archive » Sosialisme, Sistem Yang Gagal | 8 September 2008, 9:22 am
  2. Kudos buat bung IS atas kelugasannya dalam menelanjangi “kemuliaan” sosialisme! 

    Saya ingin sedikit mengomentari teori Nikolai Kondratieff, sebab mungkin sebagian orang masih ada yang percaya.  Teori ini bagi saya, teori “mistis” hasil rekayasa data.  Dasarnya adalah data ekonomi AS yang dipotret secara tidak akurat–terutama di abad 19 ketika data sangat terbatas. Kedua, potret ini–kalaupun misalnya kita anggap akurat–jelas tidak dapat digeneralisasi untuk perekonomian dunia.  

    Sebab market adalah jaringan fenomena yang saling terkait tanpa tepi/sambungan. Fenomena siklus bisnis riil tidak pernah bersifat periodik; dia memang selalu berlanjut semacam gelombang, tapi akan selalu beda dalam hal panjang, amplitudo, dan intensitasnya. 

    Kalau perang diasosiasikan ke dalam kuadran2 Kondratieff, maka perang Napoleon 1812 misalnya, justru mendahului peak I.  Perang dunia II bahkan terjadi di trough abad 20.  Contoh-contoh ini gamblang memperlihatkan ketidaksahihan teori yang gandrung menyamakan perilaku siklikal alam dengan perilaku hasil tindakan manusia.

    Posted by Nad | 8 September 2008, 11:28 pm
  3. Probabilitas dalam teori—tindakan manusia—memang sulit dicari landasan kebenarannya. Tapi saya melihatnya dalam konteks Pak IS, sebagai praktisi pasar saham, akan membantu sebagai legitimasi dalam mengambil keputusan enterpreneurship.

    Jadi seharusnya kontraditieff Cycle tidak dapat dijadikan sebagai landasan “teori” ala akademik. Dia hanya “teori” pemandu dalam keputusan praktis.

    Tapi ngomong2, dari tahun 1940-1980 kok grafiknya naik melampau masa-masa sebelumnya. Apakah jatuhnya nanti akan lebih ‘dasyat’ dibanding dengan masa 1930-an?

    Tapi, secara praksiologis, ‘teori’ kontraditieff Cycle memang sulit diterima. Dan menurut pendapat saya, ‘teori’ tersebut bukan disebabkan oleh kondisi musiman seperti kalau kita belajar ilmu klimatologi. Tapi pemicunya adalah faktor  eksternal pasar. Yaitu usaha penenakanan terhadap pasar akan semakin memperparah ‘siklus kontraditieff’.

    Posted by Giy | 8 September 2008, 11:54 pm
  4. Pak IS, saya mau nanya sedikit, dalam islam ada perintah membayar zakat.  Zakat ini di zaman awal islam dikumpulkan di baitul mal dan digunakan untuk menyantuni masyarakat miskin (sebagian juga untuk membayar gaji). Apakah ini mengindikasikan bahwa islam dekat atau memang berpafam sosialis?

    Mohon pencerahannya.

    Posted by Noer | 10 September 2008, 7:06 am
  5. Pak Noer,

    Islam tidak berpaham sosialis. Betul bahwa di Islam ada zakat. Kalau kita lihat lagi di beberapa ayat Quran, zakat adalah “perdagangan antara Allah dengan manusia”. Saya tidak melihat pada jaman rasullulah adanya pemaksaan zakat. Orang tidak dihukum badan karena tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat tidak dikriminilisasi. Abu Bakar membayar zakat 90% dari penghasilannya. Umar 70%. Tsaklabah tidak mau bayar. – wawlahu alam

    Pada jaman Umar, agak berbeda sedikit. Zakat setengahnya mejadi “pajak keamanan”. Kalau dilihat di – “piagam Umar” (atau piagam Jerusalem dan piagam Alexanderia) disitu disebutkan bahwa mengenai jaziah bagi non-muslim. Muslim tidak dikenakan jaziah karena sudah ada zakat. Dan di daerah-daerah yang tidak aman, pajak keamanan ini tidak ada.

    Zakat ini juga dikaitkan dengan “service” dari pemerintah, atau pembayaran atas jasa yang diberikan pemerintah. Zakat/pajak pertanian yang ada pengairannya kalau tidak salah 10%, sedang yang tidak hanya 5%.

    Satu hal yang menyolok antara Islam dan sosialisme ialah Islam menganjurkan orang untuk bekerja dengan rajin, kreatif, inovatif dan berhasil-guna (effektif). Kata saleh artinya effektif. Sedang sosialisme, terjadi disinsentif terhadap orang-orang seperti ini.

    Catatan sejarah Islam yang lengkap/banyak adalah mengenai Umar. Kalau ada waktu saya akan menulis mengenai pemerintahan Umar b Khattab-Amru b As. Bagaimana kekhalifahan Umar bisa ekspansi semula hanya jazirah Arab kemudian membentang sampai ke Asia Tengah – Afrika Utara dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ekspansi Umar, bukan seperti ekspansi Alexander the Great yang hanya ekspansi militer. Umar membentuk pemerintahan di wilayah barunya.

    Posted by imam semar | 10 September 2008, 7:09 am
  6. Makasih bung IS tulisan lengkapnya tentang zimbabwe menarik sekali, sosialisme memang terlalu sulit untuk diterapkan. Tapi komentar sedikit tentang keadilan sosia dan islam, keadilan sosial saya kira tidak bisa direduksi ke dalam sosialisme per se.

    Ada kesetaraan gender didalamnya, ada keadilan pranata sosial, bukan hanya keadilan ekonomi, kalo memang mau direduksi ke ekonomi, ya jadikan saja keadilan ekonomi.

    Islam jelas bukan sosialis, islam lebih dekat dengan perdagangan bebas, zakat adalah self-interest benevolence. keindahannya menurut saya islam menangkap kegelisahan Adam smith, seorang benevol, yang cemas karena keduniawian tidak memberi tempat bagi seorang benevol. Oleh karenanya islam menawarkan insentif lain, yang menunjang seseorang menjadi benevol.

    Posted by rajawalimuda | 10 September 2008, 11:38 am
  7. @Giy
    “Publik, dengan komitmen mereka terhadap gagasan-gagasan sosialis, menginginkan novel-novel dan drama-drama yang bersifat sosialis (”sosial”). Para penulis, yang juga terilhami gagasan-gagasan sosialis, siap menyajikan apa yang dibutuhkan. Mereka menggambarkan kondisi-kondisi yang tidak memuaskan, lalu mereka selundupkan sebagai konsekuensi-kapitalisme yang tak terhindarkan. Mereka menggambarkan kemiskinan, kepapaan, kebodohan, kekotoran serta aneka penyakit yang dialami oleh kelas-kelas yang tertindas di dalam masyarakat, sambil mencerca kemewahan, kebodohan dan korupsi moral dari kelas-kelas penindas. Di mata mereka, segala yang buruk dan konyol adalah borjuis; segala yang baik dan sublim, itu proletarian.” (Mises, Mentalitas Anti-Kapitalistik, Bag. 7.)

    “Seorang proponen-kapitalisme kontemporer Australia, Peter Saunders, baru-baru ini menulis sebuah artikel, Why Capitalism is Good for the Soul. Argumennya cukup menarik: kapitalisme, meski memiliki justifikasi yang kuat atas keberhasilannya, tidak memiliki daya tarik bagi imajinasi. Sementara sosialisme, yang meski telah berkali-kali terbukti sebagai kegagalan, masih terus menerus menarik karena lebih romantis.” (Nad, “Kapitalisme, Ideal Yang Tidak Kita Kenal”)

    “Lebih daripada sekadar kekurangan elemen romantiknya, kapitalisme sebagai sistem sosial cenderung ditolak dan dijadikan kambing hitam oleh karena penerapannya secara murni akan mengebiri, atau bahkan menjadi akhir bagi politik.” (Nad, ibid.)

    Posted by SS | 10 September 2008, 1:50 pm
  8. Sosialisme adalah sebuah impian. Dan setiap orang sah-sah saja dalam bermimpi. Tapi ketika mimpinya tersebut 'diwujudkan' bukan melalui jerih payahnya sendiri, tapi melalui jerih payah orang lain. Saya kira itu bukan sekedar mimpi lagi. tapi dekat dengan perampokan.

    Yang sekarang masih membuat saya bingung, adalah mengapa yg berpaham 'sosialis' adalah para penulis-penulis? apakah ini ada hubungannya mereka salah dalam membaca buku ya?

    Apakah ada seseorang yg dapat menjawab pertanyaan saya tersebut. Terserah deh siapa yg mau menjawab.

    Posted by Giy | 10 September 2008, 7:46 pm
  9. kepada para Sosialis…..dikajiulang dulu….apa itu sosial dan bagaimana dengan sosial…apa hanyak cukup dengan teriakan…lalu anda terkenal…lalu anda akan di elukan sebagai pahlawan..

    Posted by zul_acut | 13 September 2008, 3:55 am
  10. Pak Imam Segar yang baik,

    saya menikmati tulisan Bapak. Tulisan yang menarik. Saya membaca tentang sosialisme, tentang kapitalisme. Tetapi saya cuma amatiran, membacanya cuma sepintas lalu. Saya belum pernah kelar membaca Das Kapital. Meski begitu, kalau berkenan, saya ingin mengajukan catatan kecil atas tulisan Bapak.

    Pertama, belum jelas, apa yang Bapak maksudkan dengan sosialisme (ini sering pula ditemukan pada mereka yang berbicara tentang kapitalisme). Bapak belum memberikan definisinya, cuma menyodorkan kesimpulan, bahwa ia sistem yang gagal. Sepengetahuan saya, tolong koreksi bila saya tidak benar, ada banyak ragam sosialisme berikut definisinya. Saya kesulitan, Bapak sedang mempercakapkan sosialisme yang mana.

    Mohon jangan keliru maksud saya. Tersangkut tulisan Bapak, saya tidak tertarik membahas apakah dia gagal atau tidak (toh sejarah manusia baru sejumput sejarah bumi – kita tidak tahu apa yang bakal terjadi atas sosialisme, atas kapitalisme, sebaik kita tahu tentang kepunahan dinosaurus). Itu, mungkin, tahap selanjutnya, setelah kita kelar dengan definisi sosialisme. Saya sungguh tertarik, dari tulisan Bapak adalah, bagaimana Bapak bisa sejurus sampai pada kesimpulan gagal (atau berhasil) itu.

    Tentang siklus Kondratiev, sepertinya ada perdebatan yang kaya tentang ini. Pada tingkat tertentu, yang pernah saya baca selintas, Kondratiev malah dijadikan semacam perolokan oleh sebagian intelektual Marxis ketika membicarakan krisis kapitalisme, sebab Kondratiev melucuti inti pendekatan Hegelian yang mendasar: dialektika, kesatuan organik hal-hal yang berjalin kelindan, saat ia memperlakukan statistik dan melakukan investigasi dinamika siklus. Posisi Bapak yang menolak taksiran Kondratiev mirip dengan para intelektual Marxis itu.

    Setelah menyebut hal ini, yang ingin saya kemukakan, adalah sama sekali bukan soal benar tidaknya si Kondratiev dan siklusnya tersebut. Melainkan, tentang bagaimana kita mendekati perihal Kondratiev (atau termodinamika, atau episentrum gempa, atau banjir Jakarta, atau apa saja). Apakah kita, setelah memerhatikan kekayaan perdebatan, punya postur yang cukup kokoh untuk sampai pada sebuah kesimpulan?

    Di tengah keterbatasan pengetahuan saya, saya punya dugaan, terdapat alasan yang cukup serius, mengapa Albert Einstein jatuh hati pada sosialisme dan mengapa Friedrich von Hayek menolak sosialisme. Kedua orang luar biasa ini memulai dari definisi, dan terbuka atas kemungkinan keterbatasan pendapat mereka; hal-hal yang tidak saya temukan dalam karya Hitler, <i>Mein Kampf</i>.

    Posted by PO | 12 October 2008, 7:34 am
  11. Bapak Nad yang baik,

    terima kasih untuk tanggapan yang lekas. Bapak Imam Semar dan Bapak Nad kompak sekali.

    Saya keliru, tidak membaca tulisan-tulisan yang lain, sehingga tidak tahu bahwa sosialisme rupanya (atau barangkali) sudah didefinisikan di sana. Saya senang ada internet, karena saya bisa download buku Mises tentang sosialisme (tapi belum sempat baca tuntas). Kalau tanpa investasi negara yang kencang, pada masa dini perkembangan internet, barangkali saya tidak akan bisa menggunakan fasilitas internet dan berkesempatan membaca buku itu.

    Saya menyebut negara (dan diam-diam berterima kasih). Tapi, lagi-lagi karena keterbatasan pengetahuan saya, saya takut secara terbuka berterima kasih. Takut salah, alih-alih tampak bebal. Terutama, didepan para penulis jurnal Akal dan Kehendak yang terobsesi dengan kapitalisme laissez fairez.

    Kalau masih berkenan, sebagai bagian pertukaran kita yang sehat, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut, untuk memahami sekalian agar lebih mampu melakukan apresiasi atas komunitas pengikut Mises di Melayu.

    – Dengan menggunakan analisa Mises, menurut Bapak, kira-kira bagaimana Suharto (dulu) sebaiknya atau sepantasnya bisa dibuat turun dari (atau tetap dipertahankan pada) kekuasaannya?

    – Bila Mises bisa menganalisa fasisme, bagaimana pendapat Bapak, dengan menggunakan kacamata Mises, melihat Front Pembela Islam? Bagaimana solusi (bila ada) Bapak atas perihal ini?

    – Dengan menggunakan Mises, siapa kira-kira yang semestinya menanggung pembangunan mercusuar di kepulauan Seribu?

    – Di dalam kapitalisme laissez fairez, bagaimana Mises memberikan solusi bagi pengemis (yang diasumsikan ada, dan mungkin sedang mengetuk pagar Bapak saat Bapak mengetik tanggapan atas komentar saya ini)?

    – Katakanlah, laptop yang digunakan Bapak untuk mengetik ini, dicuri orang. Bagaimana bapak, yang terobsesi dengan kapitalisme laissez fairez, mencari laptop itu, menangkap, menghukum pencurinya (andai tertangkap) dalam setting kapitalisme kapitalisme laissez fairez? (sekali lagi, asumsinya ada pencuri dan tidak ada negara dalam setting tersebut)

    Maaf saya banyak bertanya. Pertanyaan saya turut dipicu komentar Bapak yang menolak semua (dan apa saja yang terkesan dekat dengan) jenis sosialisme, pada khususnya struktur di luar individu seperti negara. Selain, karena alternatif dari penolakan semacam itu adalah kapitalisme laissez fairez.

    Saya punya catatan satu lagi. Ini juga setelah saya melihat-lihat tulisan Hoppe, yang menjadi “nabi” para penulis Akal dan Kehendak. Tulisan tentang Imam Semar di atas mengesankan pendekatan empirisisme saat ia mendekati siklus Kondratiev. Sementara, pembacaan singkat dan tergesa-gesa saya atas Hoppe, menunjukan bahwa empirisme problematis. Bagaimana Imam Semar berdamai dengan ini?

    Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.

    Tabik, PO.

    Posted by PO | 13 October 2008, 5:41 pm
  12. Waduh, saya cepat-cepat sampai jadi tidak akurat dan lupa.

    Saya tulis:
    – Dengan menggunakan Mises, siapa kira-kira yang semestinya menanggung pembangunan mercusuar di kepulauan Seribu?

    Semestinya:
    – Dengan menggunakan Mises, siapa kira-kira yang semestinya menanggung biaya pembangunan mercusuar di kepulauan Seribu?

    Lalu yang ini:

    – Katakanlah, laptop yang digunakan Bapak untuk mengetik ini, dicuri orang. Bagaimana bapak, yang terobsesi dengan kapitalisme laissez fairez, mencari laptop itu, menangkap, menghukum pencurinya (andai tertangkap) dalam setting kapitalisme kapitalisme laissez fairez? (sekali lagi, asumsinya ada pencuri dan tidak ada negara dalam setting tersebut)

    Semestinya: kalimat di atas, plus tambahan dari saya,

    – Bagaimana Bapak melihat penjara? Siapa yang harus mengelola dan membiayai penjara?

    Sekalian tambah satu pertanyaan, deh.

    – Dengan pendekatan kapitalisme laissez fairez, bagaimana dan siapa yang semestinya menyelesaikan konflik sampai saling potong kepala macam di Ambon atau Sampit?

    Terima kasih.
    PO

    Posted by PO | 13 October 2008, 5:55 pm
  13. Dalam Jurnal ini pengertian sosialisme mencakup semua warnanya–konsisten dengan uraian (bukan cuma definisi) Mises dalam Socialism, Hayek dalam Road to Serfdom, termasuk  versi-versi Jerman, CCCP dan mixed economy di mana birokrasi dan politikus melakukan perencanaan sentral (yang menurut anggapan sebagian orang tidak tergolong sosialisme).  Kapitalisme di sini, yang laissez fairez. Semua penulis Jurnal memang terobsesi dengan dan mencoba tiba pada kebenaran dan kesimpulan yang kokoh, meski tidak selalu berhasil menguraikannya dengan memadai.

    Posted by Nad | 13 October 2008, 10:11 pm
  14. Selamat menyukuri nikmat yang Anda terima dari negara. Anda tentunya bisa lebih menghargai jutaan produk lain hasil inovasi enterpreneurs yg tumbuh subur di alam kapitalisme, meski terecoki berbagai intervensi.

    Sayangnya yang telah/akan saya lakukan kepada orang-orang yang secara materi kurang beruntung drpd saya, bukan konsumsi publik. Tuhan pun, kalau mungkin, tidak perlu tahu, karena kebaikan/kebajikan yang saya buat, sekecil apapun, saya tujukan untuk kebahagian saya dan mereka, bukan pahala dariNya. Sila baca artikel ttg pengentasan orang miskin di sini.

    Re mercusuar, telaah sejarah menggugurkan dugaan ekonom Samuelson dalam justifikasinya bahwa barang “publik” semacam itu cuma bisa disediakan pemerintah. Bahkan public goods itu sendiri, mitos tersendiri. Semua barang yang diproduksi pemerintah, bisa diproduksi oleh pasar secara jauh lebih efisien dan berkualitas. Sebabnya, selain pertimbangan moral, individu cenderung dapat mengexercise inovasinya di alam kebebasan.

    Yang akan dilakukan pertama kali saat individu-individu yang menghargai kebebasan dan hak milik berkumpul untuk mengelola lebensraum adalah bagaimana mengatur tata pemerintahan. Laissez fairez tidak harus menafikan pemerintah, tetapi lebih menekankan pada pemerintahan kayak apa. Minarki dan anarkokapitalisme tetap memerlukan pemerintahan; bukan dan tidak dalam pengertian yang penuh ‘takhayul’—mis. yang menjamin hal-hal yang mustahil dipenuhinya. 

    Order termasuk perihal pertama yang harus dijaga dan dijamin. Kata Prodhoun, kebebasan adalah ibu kandung, bukan anak perempuan, dari keteraturan. Polisi atau yang serupa tugasnya, diperlukan pembantu tugas pemerintah; tugas pemerintah adalah menjamin hak milik pribadi dan terselenggaranya kebebasan individu, tok. Re pencuri, hutang gigi dibayar gigi; atau malah hutang 1 gigi dibayar 2 gigi.

    Re kekerasan front2 tertentu atau ethnic cleansings yg terjadi di luar dan di dalam negeri, hemat saya itu buah kekacauan tatanan property rights dan sistem order, hasil selama ini.

    Demikian, Bung PO.  Saya tdk yakin dapat menjawab pertanyaan2 Anda lebih baik lagi drpd di atas.

    Posted by Nad | 14 October 2008, 12:02 am
  15. Oom PO,

    Perkenalkan diri kamia. Kami ini secara formal bukan seorang ekonom (scientist) atau sejenisnya seperti Oom Nad dan tidak pernah baca buku-buku Mises dan buku ekonomi Austrian. Jadi maafkan kalau kami tidak bisa menjawab pertanyaan yang menyangkut tentang opini dedengkot mazhab ini. Bacaan kami lebih banyak yang bersifat praktis dan ringan.

    Akhir-akhir ini Bill Bonner dan Addison Wiggin menerbitkan beberapa buku: Empire of Debt; Mobs Missiah and Market; Demise of the Dollar (?); Financial Reckoning Day…
    Juga Robert Pretcher – Conquer the Crash
    Richard Duncan – Dollar Collapse (lupa judulnya)
    Marc Faber – Tomorrow’s Gold

    Mereka ini sering meng-quote karya Keynes, Mises, dsb. Dari situlah pengetahuan kami. Jadi kami ini lebih dekat sebagai seorang praktisi dari pada scientist. Jadi kalau anda lihat pendekatan kami sering ke arah pendekatan praktis.

    Kami sendiri lebih berpegang pada prinsip keadilan sebagai aksioma dasar dari pada prinsip-prinsip ekonomi yang ada lainnya. Pemerintah punya peran sebagai salah satu service provider (penyedia jasa) keamanan dan pengadilan. Andaikata pemerintah mau terjun ke bidang lain seperti infrastruktur, maka sifatnya juga sebagai penyedia jasa. Pajak harus dikaitkan dengan jasa yang diberikan. Artinya pajak kendaraan – road tax – harus digunakan untuk pembangunan jalan dan penunjangnya dan perawatannya. Bukan lainnya. Tidak ada bea impor (pajak/tarif penggunaan pelabuhan ada jika pelabuhan dikelola pemerintah). Pajak nilai tambah, pajak penjualan tidak ada karena pemerintah tidak memberikan jasa apa-apa disini. Pajak bumi & bangunan harus dilihat sebagai poll tax, pemerintah harus menyediakan pembuangan sampah, pemeliharaan lingkungan dan saluran limbah. Pajak penghasilan tidak ada. Yang ada adalah pajak keamananan yang dibayarkan untuk penegak keamanan dan hukum.

    Itu namanya adil. Kami tidak tahu opini Mises dan tetua mazhab Austria.

    Posted by imam semar | 14 October 2008, 8:31 am
  16. Saya hampir lupa…, kalau pemerintah terjun sebagai penyedia jasa, maka pemerintah harus bersedia bersaing dengan swasta. Kami tidak ingin seperti kasus telpon sebelum tahun 1990an. Pelayanan telpon sebelum tahun 1993 sangat buruk karena adanya monopoli pemerintah (memesan sambungan telpon bisa harus tunggu selama 2-5 tahun!!). Setelah persaingan dibuka, dengan munculnya mobile phone….., nyaman bukan?

    Posted by imam semar | 14 October 2008, 3:42 pm
  17. Bapak Imam Semar dan Bapak Nad,

    terima kasih untuk tanggapannya yang informatif. Saya ingin berkomentar untuk beberapa hal saja, yang saya paham.

    Saya sendiri sering mendua setiap kali melihat negara dan pasar. (Menjadi tiga, kalau kita tambahkan komunitas, seperti komunitas suku anak dalam di Kalimantan, atau para pembangun LaTex dan Linux.) Kalo pasar lebih untung, seperti telpon murah itu, saya pilih pasar. Kalo negara lebih untung, ya saya ikut negara. Dua-duanya, barangkali bisa sama-sama tampil cantik, bisa pula jorok minta ampun.

    Tapi saya agak kaget, sebab para penulis Akal dan Kehendak ikut-ikutan mendua seperti saya. Saya curiga, jangan-jangan, meski membaca Mises dan Hayek, kita semua ini anggota PDIP-Perjuangan.

    Tentang pajak, yang dijelaskan Bapak Imam Semar, saya akur. Pajak semestinya fungsi dari jasa. Tapi, saya bingung, saya bayar retribusi pemadam kebakaran sama dengan Bapak Nad. Tapi, kalau rumah saya dan rumah Bapak Nad terbakar bersamaan, mobil Damkar duluan sampai ke rumah Bapak Nad, pasalnya rumah dia berada dua rumah disamping rumah saya, ke arah Dinas Pemadam Kebakaran. Saya dirugikan sepersekian menit. Dunia ini memang tidak adil.

    Tentang “public goods”. Saya percaya, seperti Bapak Nad, itu cuma mitos. Tapi, ada banyak macam mitos disitu. Mitos yang satu, telah ditunjuk Bapak Nad. Mitos yang lain, seperti ditunjukan Science, Nature, atau American Economic Review, mewanti-wanti: rasionalitas individu mengarah pada i-rasionalitas kolektif. Dan, rasionalitas ala Mises atau Hayek dan kerabatnya tampak begitu terbatas (Adam Smith, dalam The Theory of Moral Sentiments, lebih akurat barangkali). Dan, diperlukan struktur di luar individu untuk mitigasi irasionalitas keroyokan macam itu.

    Salam, PO

    Posted by PO | 16 October 2008, 2:32 am
  18. @Oom PO
    “Saya sendiri sering mendua setiap kali melihat negara dan pasar”…..
    ….”Tapi saya agak kaget, sebab para penulis Akal dan Kehendak ikut-ikutan mendua seperti saya. Saya curiga, jangan-jangan, meski membaca Mises dan Hayek, kita semua ini anggota PDIP-Perjuangan”

    Giyanto:
    Dalam masalah ini saya kira masalahnya bukan pada mendua atau bukan. Atau mengenai masalah ‘cantik’ ataupun ‘jorok’. Tapi ini terkait seberapa besar kepentingan orang tersebut berdiri diatas dua dimensi lembaga sosial—entah itu negara ataupun pasar.
    Misalkan saya sebagai petani. Disini, negara tidak pernah dapat berkontrubusi apa-apa selain dalam hal penjaminan hak milik dan ‘keamanan’. Tapi ketika negara sudah masuk dalam ‘intervensi harga’ ataupun sok mensubsidi, yang terjadi adalah negara menjadi lembaga pemaksa, bukannya pelayan seperti yang oom PO harapkan.
    – Jadi problematika bagi keberadaan negara adalah, apakah dia lembaga pelayanan atau lembaga pemaksa?

    @Oom PO
    “Tentang pajak, yang dijelaskan Bapak Imam Semar, saya akur. Pajak semestinya fungsi dari jasa. Tapi, saya bingung, saya bayar retribusi pemadam kebakaran sama dengan Bapak Nad. Tapi, kalau rumah saya dan rumah Bapak Nad terbakar bersamaan, mobil Damkar duluan sampai ke rumah Bapak Nad, pasalnya rumah dia berada dua rumah disamping rumah saya, ke arah Dinas Pemadam Kebakaran. Saya dirugikan sepersekian menit. Dunia ini memang tidak adil.”

    Giyanto:
    Ya keadilan memang seperti cakrawala. Dia ada tapi akan selalu berada nan jauh di sana. Pajak, bila kita selidiki, maka manfaat sosialnya sebenarnya nol besar!
    Alasannya, ketika kita berfikir bahwa uang pajak yang kita bayarkan dengan harapan akan kembali dalam bentuk pelayanan bagi kita. Namun yang terjadi adalah, peredistribusiannya seringkali untuk motif-motif politik yang tidak kongkrit. Misal: BLT, anggaran Pendidikan, Subsidi harga dsb…
    Jadi, ketika anda membayar pajak berharap mobil Damkar akan segera memadamkan rumah anda segera daripada rumah Bung Nad. Saya jamin anda akan ‘mplongo’ karena rumah anda dipadamkan belakangan. Itu karena Bung Nad adalah ‘pejabat’ yang sering bagi-bagi uang pada pekerja pemadam kebakaran.
    Ya wajarlah. Wong mereka berdua saling kenal dekat. Atau karena bung Nad adalah “pengusaha” yang jadi menterinya Pak Presiden. Tu liat aja, perusahaan2 “Nad Tbk” yang sembunyi di ketiak Pak Presiden. Sahamnya turun, suspend aja ah, entar nunggu dirasionalisasi biar ‘pasar’ melihatnya positif!

    Posted by Giyanto | 16 October 2008, 4:43 am
  19. @ Oom PO:

    PO:Saya sendiri sering mendua setiap kali melihat negara dan pasar. (Menjadi tiga, kalau kita tambahkan komunitas, seperti komunitas suku anak dalam di Kalimantan, atau para pembangun LaTex dan Linux.) Kalo pasar lebih untung, seperti telpon murah itu, saya pilih pasar. Kalo negara lebih untung, ya saya ikut negara. Dua-duanya, barangkali bisa sama-sama tampil cantik, bisa pula jorok minta ampun.

    IS: Adil tidak mendua (mana enaknya untuk diri sendiri dalam jangka waktu pendek). Apa lagi men-tiga. Perbuatan baik bagi komunitas seperti pembangun Linux, Albert Schweitzer, mdm Theresia, Jesus, Nabi Muhammad, NAD mengelola blog ini adalah “berdagang dengan Tuhan”. Mereka tidak mengharapkan keuntungan dari masyarakat. Tetapi lebih banyak mencari keuntungan (berkat & rahmat – apapun artinya) dari Nya. Disitu juga ada pasar bebas. Tuhan tidak punya institusi pemaksaan dalam arti pemasungan “free-will” . Harus diakui ada pemaksaan dari Tuhan. Pemaksaan ini dalam bentuk “natural-law” yang sifatnya adil.

    Harus diingat bahwa apa yang surat dan diucapkan belum tentu sama dengan perbuatan. LSM boleh ngomong sebagai pembela masyarakat, Megawati boleh mengaku sebagai ketua partainya wong cilik. Tetapi perbuatan lebih penting. Megawati menandatangani Rp 20 milyar untuk gratuity sebagai pemangku posisi presiden selama 3+ tahun. (Apakah itu selaras dengan gelarnya sebagai ketua partai wong cilik?).

    Sekedar komentar

    Posted by imam semar | 16 October 2008, 7:54 am
  20. Bapak-Bapak di Jurnal Akal dan Kehendak yang baik,

    terima kasih. Tanggapannya ramai sekali.

    Ketika mengungkit peran negara dan pasar, saya sedari awal berharap akan menerima jawaban yang teguh dan percaya diri atas keunggulan pasar dan kebebasan individu dari para penulis dan pengelola jurnal ini.  Ekspektasi saya ketinggian, kali. (Setelah membaca wawancara Akal dan Kehendak dengan Hoppe, yang teguh menolak negara itu.) Yang muncul, kemudian, ternyata posisi “mendua”. Mirip dengan posisi saya. Mirip juga dengan posisi politik PDI-Perjuangan yang menggandeng negara dan pasar sekaligus, seperti aktivis PKS yang gemar poligami.

    Jawaban Bapak Giyanto menarik, tentang ada negara yang “baik” (penjaga keamanan) dan negara yang “buruk” (pemberi subsidi, pelaku intervensi). Meski menarik, saya agak bingung, soalnya, dalam komentar sebelumnya, Bapak Nad menjelaskan pada saya tentang kebebasan seraya menenteng-nenteng Proudhon yang anarkis tulen. Bukannya bagi Bapak Proudhon semua struktur negara (bahkan struktur itu sendiri) adalah menindas kebebasan?

    Tentang pajak yang secara sosial berkontribusi nol, seperti diyakini iman Giyanto, saya kok agak enggan mengiyakan. Soalnya, saya ini dari kampung, ndeso, dan bisa tahu aksara karena jasa guru-guru saya, dan keberadaan SD Inpres di desa saya. Kalau kontribusi pajak adalah nol, saya tentu tidak sedang mengetik kata “Mises” di sini. Pun tidak sedang mengapreasiasi kecanggihan argumentasi para penulis jurnal ini.

    Di luar itu, pajak punya fungsi (yang saya comot dari para pakar keuangan publik) redistribusi. Saya tahu, kata terakhir ini bikin alergi Bapak-Bapak di Akal dan Kehendak. Alasan (prematur) saya begini: kapitalisme butuh legitimasi (kalau kita terima, bahwa kapitalisme bikin sebagian orang miskin), dus pajak mesti dipakai jadi elemen pemerataan, biar orang miskin tidak marah. Soalnya, kalau si miskin marah dan bakar-bakar, mereka menggugat kepemilikan/property (baca: Ordnung) yang menurut Bapak Nad dan Bapak Imam Semar perlu dijaga (oleh negara!) atas nama kebebasan.  Pendapat saya ini jangan diambil serius. Ini lebih mirip film Hollywood yang penuh bumbu action. Tapi, kalo cerita itu betul, kayaknya mereka yang punya kepemilikan (property) lebih banyak, sepertinya perlu bayar pajak lebih tinggi, bukan begitu, Pak Giyanto? Kalau tidak ada orang miskin marah-marah, kita mungkin tidak perlu konsepsi redistribusi. Saya curiga, jangan-jangan  hal itu yang ada di kepala IMF saat “memaksa” SBY memberikan BLT kalau cabut subsidi BBM.

    Saya jadi pengen tanya. Menurut Bapak-Bapak di Akal dan Kehendak, kebijakan pajak, subsidi, itu hanya kegilaan orang-orang tertentu saja (katakanlah mereka yang tidak baca Mises), atau memang karena realitas politik menuntut bahwa instrumen macam itu mesti ada? Dengan lebih lugas: dalam demokrasi, jangan-jangan meminta ditiadakannya pajak dan subsidi hanyalah sebuah utopia? Kira-kira, di mana di dunia (baca: di kolong langit) ada negara tanpa subsidi dan pajak?

    Perihal rumah terbakar itu, Bapak Giyanto, ini bukan teori siapa-siapa. Ini murni logika. Jarak. Kalau rumah bapak lebih dekat dengan pemadam kebakaran dibanding rumah saya (dan kita membayar pajak atau retribusi pemadam kebakaran yang sama) maka saya dirugikan: rumah Bapak Giyanto punya probabilitas lebih tinggi untuk dilayani dan selamat dibanding rumah saya. (Bahkan, tanpa Bapak Giyanto  perlu jadi anaknya Sukarno, anaknya Suharto atau dekat dengan Kyiai NU, pajak itu tidak mencerminkan jasa, seperti yang dikemukakan Bapak Imam Semar sebelumnya.) Dengan logika jarak, dunia itu tidak adil.

    Tentang pemaksaan negara, saya punya pendapat berbeda dengan teman-teman “liberal” di sini. Ada saatnya saya rela dan iklas dipaksa negara. Saya tidak bermasalah, misalnya ketika saya dipaksa untuk imunisasi agar saya tidak kena kolera yang mungkin menjangkiti tetangga saya, misalnya.

    Salam, PO.

    Posted by PO | 16 October 2008, 9:50 pm
  21. Ketika A mengucapkan selamat Idul Fitri kepada B, tidak harus berarti si A muslim.  Demikian ketika ia mengucapkan: “Selamat Menyukuri Nikmat Yang Anda Terima Dari Negara.”

    Re internet, pembacaan sejarahnya secara saksama akan justru menegaskan supremasi pasar bebas dalam mengembangkannya ketimbang bgmn dolar dipampas utk suatu rancangan sempit yg lalu meluas keluar dari jalur awalnya.

    Sebagaimana broken windows fallacy, org memang tidak pernah tahu apa yg bakal terjadi seandainya dolar2 tsb berada tidak dijarah; tapi kalau seseorang menatap saat ini atau masa depan, bisa dibayangkan apa jadinya kondisi internet jika dibesarkan sang Institusi.

    Pemikiran logis yang konsisten dg prinsip kebebasan individu dan kebebasan berekonomi membawa kepada kesimpulan bahwa subsidi dan pajak tidak dapat dijustifikasikan baik secara ekonomis maupun moral.  Praksiologi, kajian ttg tindakan manusia, telah membuktikan ini. 

    Jika orang terlahir miskin, itu bukan kesalahan orang lain; penarikan pajak dan subsidi secara paksa dgn dalih pemerataan dan pengentasan org miskin adalah argumen politisi yg pd hakikatnya melecehkan kapasitas individu manusia bagi sesamanya. 

    Contoh kebakaran adalah ilustrasi standar teori eksternalitas. Satu tanggapan orisinil di atas memperlihatkan kemusykilan teori tsb: bahwa bahkan keberadaan pemerintah pun tetap tidak mampu meniadakannya. Eksternalitas tidak bisa terus dipertahankan sbg justifikasi peran pemerintah.

    Jika seseorang berargumen bahwa masyarakat harus dipaksa, apalagi utk sekadar imunisasi, maka org tersebut harus melupakan terbentuknya individu yang moral.  Ini konsekuensi logis, sebab kebebasan adalah kondisi sine quanon bagi moralitas seorang dewasa.

    Tanpa moralitas, kecil peluangnya ia akan mampu menyikapi: apa harus bersyukur kepada tangan pencoleng-pencoleng, atau bersimpati atas nasib & ketidakberdayaan para korban mereka.

    Posted by Nad | 17 October 2008, 1:38 am
  22. PO: Tentang pajak yang secara sosial berkontribusi nol, seperti diyakini iman Giyanto, saya kok agak enggan mengiyakan. Soalnya, saya ini dari kampung, ndeso, dan bisa tahu aksara karena jasa guru-guru saya, dan keberadaan SD Inpres di desa saya. Kalau kontribusi pajak adalah nol, saya tentu tidak sedang mengetik kata “Mises” di sini. Pun tidak sedang mengapreasiasi kecanggihan argumentasi para penulis jurnal ini.

    IS: Pajak adalah negative-sum-game. Tidak berarti: tidak ada yang diuntungkan. Ada yang diuntungkan tetapi secara keseluruhan adalah negatif. Anda memperoleh yang positifnya. Sayangnya apa yang anda (dan orang lain) peroleh tidak sebanyak apa yang dibayarkan pembayar pajak.

    Ayah saya dokter lulusan mualimin (madrasah – swasta – kampungan lagi). Ijazah SMAnya nembak di Taman Siswa (cuma sekolah 3 bulan di situ). Saya juga lulusan Muhammadiyah -SMP. Dan sebagian dari pendidikan saya di swasta. Kenapa pajak saya sebut permainan negative-sum-game, karena uang yang ditarik di dapam pajak digunakan untuk membiayai system sekolah dan juga birokrasi. Sedangkan pada sistem tanpa campur tangan pemerintah, faktor menyunatan oleh birokrasi dihilangkan.

    PO:Kira-kira, di mana di dunia (baca: di kolong langit) ada negara tanpa subsidi dan pajak?

    IS: Sepanjang sejarah yang kami ketahui, pada jaman Uman b. Khattab untuk daerah Mesir dan Afrika Utara yang gubernurnya Amru b As, punya kecondongan seperti ini. Amru menurunkan pajak sampai 80% dari yang pernah ditarik oleh orang Romawi. Dan membebaskan tata niaga pangan (gandum). Sistem irigasi dikelola pemerintah (karena swasta belum ada yang mau) dan sistem perpajakannya, bahwa pengguna irigasi dikenakan 10% dari panen sedang tanpa irigasi 5% saja. Pajak selalu ada, pajak dasar adalah untuk jasa keamanan dan pelayanan hukum yang diberikan pemerintah.

    PO:Alasan (prematur) saya begini: kapitalisme butuh legitimasi (kalau kita terima, bahwa kapitalisme bikin sebagian orang miskin), dus pajak mesti dipakai jadi elemen pemerataan, biar orang miskin tidak marah.

    IS: Hidup ini tidak seharusnya ada pemerataan. Itu hukum alam.

    Posted by imam semar | 17 October 2008, 5:26 am
  23. Saya tertarik pada statement bapak mengenai kegagalan sistem soialisme, dalam kontek timor-Leste saat ada beberapa pihak yang berusaha keras untuk menerapkan sistem ini. pertanyaan saya apakah mereka bisa menjadikan timor-leste sebagai negara dengan sistem sosialisme seperti hal di negara-negara jajahan portugis lain di afrika dan latin amerika. apakah sistem ini mampu berdikari di tengah kekuatan kapitalisme moderen? . Kalau andaikan sistem berhasil apa keuntungan dan kerugian bagi rakyat Timor-Leste yang secara umum masih awam tentang persoalan ini.

    Dari Dili Timor-Leste

    Salam sejahtera.

    Posted by NUR HUDA DACOSTA GOM | 14 December 2008, 7:37 pm
  24. @ Nur Huda Dacosta Gomes,
    Dari nama anda saya berasumsi anda muslim, oleh sebab itu akan saya jawab dengan jawaban yang bernuansa islam tetapi berlaku universal.

    “Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubahnya sendiri”. Sistem sosialisme menempatkan pemerintah sebagai dewa penyelamat. Pemerintah akan melindungi, mememelihara, memberi pekerjaan (dst) rakyatnya. Peran pemerintah sangat besar. Kelihatannya enak bukan? Semua tanggung jawab pemerintah. Tetapi pemerintah bukan badan usaha yang produktif. Maka rakyat (atau investor yang juga rakyat) harus bekerja untuk pemerintah. Pada situasi semacam ini akan memberi insentif kepada kelompok masyarakat yang malas dan tidak produktif. Oleh sebab itu secara perlahan akan muncul masyarakat yang tidak produktif.

    Biasanya dalam masyarakat sosialis, kader partai atau sejenisnya akan memperoleh bagian yang lebih besar. Maka kemudian orang cenderung menjadi bagian dari pemerintahan/partai.

    Sistem sosialisme tidak ada manfaatnya bagi siapapun dalam jangka panjang. Mungkin dalam jangka pendek, selama Bayu-Udan masih menghasilkan sesuatu, sistem sosialismen di Timor Leste bisa bertahan. Setelah tidak ada bahan tambang yang bisa dijadikan sumber income pemerintah, maka semuanya runtuh. Kecuali rakyat Timor Leste mampu mengembangkan kemampuannya, maka kekayaan itu bisa langgeng.

    Minggu ini saya memposting di mengenai Nauru di http://ekonomiorangwarasdaninvestasi.blogspot.com

    Mungkin menarik bagi anda untuk dibaca.

    Salaam,

    Posted by imam semar | 15 December 2008, 7:46 pm
  25. Mengapa paham sosialisme uni soviet mengalami kegagalan?

    Posted by Kholidin | 6 June 2010, 2:35 am
  26. saya membaca argumen penulis diatas menjadi ketawa sendiri ,kadang orang tidak paham tetapi memberi pengertian dan salah lagi , aneh nya merasa benar terus menyalahkan Ketuhanan Yang Maha Esa , Ketuhanan itu adalah kata sifat , maka arti Ketuhanan itu walau mempunyai banyak sifat Tuhan tetapi tetap esa (satu )
    Allah dalam agama Islam jelas mempunyai 99 sifat , maka jika Allah itu Maha Adil maka semua agama akan menerima bawah Tuhan itu Maha Adil , Mha kasih Sayang, Maha berkehendak dan lain-lain. Kira nya yang membuat tulisan di blok ini harus hati-hati dengan ilmu yang sejengkal sudah ngomong masalah Preambul UUD 45 .dari pada diketawain orang.

    Posted by Prihandoyo Kuswanto | 23 June 2010, 8:48 pm

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory
%d bloggers like this: