Uncategorized

Musuh utama liberalisme adalah ….

Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Volume II Edisi 53, Tanggal 27 Oktober 2008
Oleh: Sukasah Syahdan

All intelligent thoughts have already been thought; what is necessary is only to try to think them again.

Which government is the best? The one that teaches us to govern ourselves.

(Goethe)

alt text Johann Wolfgang von Goethe

Untuk pertama kalinya saya berada di sini.  Dari Jl. Sam Ratulangi sore itu, Goethe Institute tampak sebagaimana gedung-gedung lain di sekitarnya. Sederhana, tidak menuntut perhatian, tapi bersih dan malah anggun apalagi di saat gerimis.  Memasuki koridor, disambut oleh atmosfir yang ramah, saya langsung kerasan, senang dan kagum.  Bagian interior gedung ini ternyata cukup istimewa!  Aula di kiri, perpustakaan di ujung koridor, dan taman kecil yang asri di sebelah kanan menjanjikan keteduhan bagi siapa saja yang dahaga–baik raga, jiwa ataupun intelek. Jika multitalenta terbaik yang pernah dimiliki Jerman ini masih hidup, saya kira ia tidak keberatan jika tempat ini menyandang namanya.

Lokakarya tersebut digagas para alumni Jerman. Saya datang atas undangan teman baik, M.H. Thamrin sang penjaga Kedai Kebebasan.  Alasan lain, mau mendengar presentasi “Landasan Filosofis, Sejarah lahirnya Ekonomi Pasar Sosial – Demokrasi, Kebebasan, Penegakan Hukum” oleh Franz Magnis Suseno, salah seorang putra terbaik Jerman yang telah menetap di Indonesia.  Juga seseorang ethicist moral yang bukunya, Etika Dasar, pernah saya jadikan saat ABG “kitab suci” . (Yang terutama saya ingat, ulasannya tentang dosa).

Dua ekonom, Faisal Basri dan Tony Prasetyantono, juga hadir sebagai panelis. Tapi menjelang berakhirnya paparan krisis finansial global oleh ekonom pertama, saya memutuskan pergi. Apakah ada dialog seru di bagian akhir acara, saya tidak tahu.  Yang saya tahu, Romo meninggalkan aula tidak lama setelah presentasi.  Thamrin masih duduk di sebelah kanan, sebaris di depan saya. Di sampingnya seorang perempuan yang namanya kebetulan saya ingat: Adinda (dari daftar teman2 Thamrin di halaman depan Facebook-nya), dan Luthfie Assyaukani, yang dengannya saya harap bisa berkenalan suatu hari.   O ya, melalui penjaga Kedai Kebebasan sempat saya berkenalan dengan Rainer Heufers, pimpinan Friedrich Naumann Stiftung (FNS), salah satu penyeponsor acara.

*

Dari sisi teknis lokakarya ini sukses.  Aula penuh dengan pengunjung yang antusias.  Tidak jadi masalah walau Agung Laksono gagal membuka program lantaran kantornya sedang didemo para pemrotes UU Pornoaksi.  Dari sisi moderasi, presentasi (oleh 2 panelis yang saya ikuti), kelihatannya pengunjung cukup menikmatinya.

Saya pribadi menyimpan sejumlah kekecewaan dan keprihatinan.

Pertama, ternyata Romo Franz Magnis Suseno tidak membahas landasan filosofis sejarah kelahiran ekonomi pasar sosial. Alih-alih, ia lebih banyak menceritakan pengalaman pribadinya di Jerman pasca PD II, ketika Jerman berusaha keluar dari kemelut ekonomi. Mengakui dengan santun dirinya bukan ekonom, Romo tidak berpretensi memberi tilikan ekonomis terhadap apa yang terjadi saat itu. Saya cukup terhibur waktu Romo mengingatkan perlunya redefinisi apa yang dimaksud dengan ekonomi pasar sosial itu.  Menurut saya, hal ini sangat penting dan mendesak. Sebab seperti akan saya singgung di bawah, dalam beberapa hal doktrin-doktrin intervensi negara terhadap perekonomian nyaris mustahil dibedakan dari doktrin-doktrin antitesisnya.   Ini berpotensi membingungkan.  Atau, ini berpotensi dipuntir untuk membingungkan.

Kedua, di penghujung presentasinya, Romo mengatakan bahwa dalam konteks Indoneisa, persoalan mendesak yang harus diatasi adalah penguatan solidaritas nasional.  Apa maknanya, tidak dijelaskannya. Saya tangkap maksudnya adalah solidaritas nasional terhadap para penduduk miskin dan mereka yang malang. Tentunya akan baik jika sang profesor menjelaskan lebih jauh–mengapa misalnya solidaritas nasional perlu menjadi satu tujuan nasional; apa landasan teoritis/filosofis/moralnya; dan bagaimana pemerintah mengejawantahkannya ke dalam program. Mengingat posisinya yang kunci, saya kira Romo ‘berutang’ menjelaskannya kepada hadirin.

Konsep ekonomi pasar sosial dan solidaritas nasional, keduanya dan masing-masing mempra-asumsikan penerimaan premis bahwa ekonomi pasar alias mekanisme pasar atau kapitalisme itu–oleh sebab berbagai hal dan dalam tingkat yang melebihi ambang toleransi–dianggap tidak mampu, gagal, atau impoten dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial di dalam masyarakat.

Faisal Basri dalam giliran presentasinya dengan lugas mengatakan klaim sbb.: pasar bebas tidak memiliki mekanisme untuk mengatasi persoalan tersebut, apalagi dalam financially based capitalism (apapun artinya itu).  Seluruh presentasinya terkait benang merah yang jelas dan tidak saru dengan gagasan presenter sebelumnya tentang pentingnya solidaritas nasional.

Menurutnya, entah sebagai kelakar atau hal serius, akar persoalan perekonomian global adalah ulah sebagian orang yang menguasai sistem moneter dewasa ini. Ketika Faisal mengatakan bahwa The Fed (bank sentral AS) sebenarnya dimiliki oleh swasta, banyak hadirin mendecak terhenyak, Aah … pantas saja karut-marut! Akan lebih baik jika Faisal juga mengatakan bahwa prakarsa pendirian institusi ini/pengelolaannya adalah murni berasal dari/oleh pemerintah. Tapi ia tidak menyampaikan separuh kebenaran terakhir.

Alih-alih, Faisal Basri menambahkan bahwa swasta pemberi modal tersebut semuanya Yahudi.  Meski ini benar, harus saya katakan ujaran ini terdengar menggelikan.  Simpulan logisnya adalah bahwa kekacauan global saat ini adalah akibat ulah mereka. To do justice, Faisal juga perlu mengatakan separuh kebernaran lainnya, bahwa kebanyakan pemikir terpenting yang sejak lama memperingatkan bahaya sistem moneter yang berlaku saat ini, yang mengadvokasikan agar The Fed dibubarkan, dan yang menganjurkan agar permoneteran pun harus dikembalikan ke pasar bebas dari mana uang berasal, adalah juga orang-orang Yahudi.

Mengingat ekonomi pasar sosial mengklaim mampu mengatasi berbagai persoalan tersebut, maka dengan seketika dia menjadi konsep yang menarik dan berpotensi menjadi kunci emas bagi persoalan yang mendera kemanusiaan dan peradaban.  Elemen-elemen romantik yang terkandung dalam klaim ini seketika menjadi tantangan tugas bagi pihak-pihak yang mengadvokasikannya.

Tugas/tantangan serupa itu kiranya ‘relatif mudah’ untuk dijustifikasikan oleh pihak-pihak yang menganut paham sosialis/komunis.  Terlepas dari viabilitas dan hasil akhirnya yang sudah diketahui banyak orang, hal-hal yang romantik tersebut (mis. seperti peniadaan perbedaan antara manusia, penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah)  memang sudah menjadi platform bagi program-program mereka, melalui cara pandang tertentu terhadap masyarakat ideal dalam pengertian pengelolaan secara politik, bukan sebagai individu.

Sebaliknya, justifikasi teoritis jadi semakin penting dari mereka yang mengaku beraliran liberal (apalagi liberalisme klasik) yang menekankan kebebasan individu dan penghargaan terhadap hak milik pribadi.

Terutama penting adalah memberi batasan yang jelas sejauh mana dan sedalam apa intervensi pemerintah dihalalkan; seberapa konsistennya pembolehan tersebut dengan perlindungan hak milik; bagaimana penghayatan para pendukungnya terhadap, misalnya, knowledge problem dalam central planning dan bagaimana mereka menjustifikasikan solusinya? Pengejawantahan program ekonomi pasar sosial mengondisikan posisi superior pemerintah terhadap individu dan hak miliknya. Penerapan prgoram-program semacam itu menuntut kompromi yang besar.  Dan bukankah dalam banyak hal, kompromi tersebut serta program-program yang diturunkan dari doktrin semacam itu sudah terjadi di negeri ini?

Hal-hal di atas penting untuk dijawab, antara terkait dengan peringatan di bawah ini:

“Dewasa ini terdapat front-front antikomunis gadungan. Apa yang dituju mereka yang menyebut diri sebagai “liberal antikomunis” ini – sementara orang-orang lain yang lebih waras menyebut mereka sebagai “anti-komunis”- adalah komunisme meski tanpa ciri-ciri melekat dan penting yang masih dirasakan kurang sedap ….  Mereka membuat perbedaan halus antara komunisme dan sosialisme; tetapi, dengan cukup paradoksial, mereka masih meminta dukungan agar rekomendasi mereka terhadap sosialisme non-komunis ini diterima, pada dokumen yang oleh para pengarangnya disebut The Communist Manifesto.

Dengan menggunakan sebutan-sebutan lain bagi sosialisme sebagai “perencanaan” atau “negara kesejahteraan”, mereka ingin membuktikan bahwa mereka berbeda. Mereka berpura-pura menolak aspirasi revolusioner dan diktatorial kelompok “Merah” dan di saat yang sama memuji-muji (lewat buku-buku dan majalah-majalah, di sekolah-sekolah dan kampus-kampus) Karl Marx, tokoh revolusi komunis dan kediktatoran kaum proletar, sebagai seorang ekonom, filsuf dan sosiolog terbesar dan sebagai seorang pembela dan pembebas kemanusiaan kenamaan.

Mereka menginginkan agar kita percaya bahwa totalitarianisme yang non-totalitarian, walau sebenarnya hanyalah ibarat bujur-sangkar bersegi tiga, adalah obat mujarab bagi segala penyakit.  Sambil melemparkan keberatan-keberatan kecil mereka terhadap komunisme, mereka jauh lebih bersemangat dalam menghujat  kapitalisme dengan istilah-istilah yang mereka ambil dari kosa kata penyerca dari Marx dan Lenin. Mereka menekankan kebencian mereka yang jauh lebih besar terhadap kapitalisme ketimbang komunisme dan menjustifikasikan tindakan-tindakan yang menjijikkan dengan mengacu kepada “horor-horor yang tak terperikan” yang diakibatkan oleh kapitalisme. Singkatnya: mereka pura-pura menentang komunisme dalam upaya mengubah pandangan masyarakat agar menerima gagasan-gagasan dalam The Communist Manifesto.” (Ludwig von Mises, Mentalitas Anti-Kapitalistik, 2008)

Dunia tengah meluncur kepada totalitarianisme; kegentingan jaman perlu digarisbawahi secara ekstra tebal.   Hal ini bukannya tidak tercegahkan;  namun, jika kita nanti benar-benar terpuruk total ke dalamnya, kemungkinan besar itu bukan akibat ulah diktator dengan darah di tangan; bukan pula lantaran keniscayaan determinasi sejarah melalui “material productive forces” yang diyakini secara mistis sebagai sesuatu yang independen dari gagasan manusia,  melainkan atas peneguhan-peneguhan dari para intelektual liberal yang gagal memahami apa yang seharusnya diperjuangan.

Beberapa resep ramuan Karl Marx, sebagai ilustrasi, kini telah benar-benar diwujudkan oleh sejumlah pemerintahan yang menolak menyebut diri sebagai pemerintah sosialis atau komunis.  Pun, ditempuhnya kebijakan ini bukanlah hasil egotisme para diktator, melainkan buah rekomendasi para “king’s philosophers” yang menganggap diri liberal.

“Pemusatan kredit di tangan Negara, dengan perantaraan sebuah bank nasional dengan kapital Negara dan monopoli penuh.”  (Karl Marx, Manifesto  Partai Komunis, 1848, Bab II: Kaum Proletar dan Kaum Komunis ).

Sangat boleh jadi: musuh utama gerakan liberalisme adalah kaum liberal itu sendiri.

* Catatan Lokakarya: Ekonomi pasar Sosial dan Krisis Finansial Global; 23/10/08.

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

10 comments for “Musuh utama liberalisme adalah ….”

  1. Wah beruntung saya tidak ikut lokakarya—bisa-bisa saya tambah mual mendengar ekonom-ekonom ngoceh tanpa logika ekonomi yang jelas. Anehnya, masyarakat kita hobi mendengar ekonom-ekonom yang begituan. Bisa-bisa blog pribadi saya penuh dengan maki-makian menghujat para ekonom gadungan.

    Posted by Giyanto | 27 October 2008, 10:24 pm
  2. Ya nggak apa-apa juga dateng Mas Giyanto…untuk tambah butek otak kita mendengarkan Faisal Basri.

    Bung Kasah, saya nggak yakin Faisal berbicara dari posisi Liberal, meskipun ia mengakui keberhasilan ekonomi pasar. Yang dimaksud ia dengan social market economy seprtinya lebih dekat dengan posisi social democrat.

    Konsep social market economy, seperti yang saya komentari di ujung-ujung acara (sayang anda sudah pulang) adalah konsep yang sangat “Jerman.” Dpat diinterprestasikan berbeda dari kedua kutub atau bahkan kutub konservatif sekalipun. Bagi kaum liberal Jerman, prinsipnya tetap berlandaskan ekonomi pasar. Tak ada yang namanya solidaritas seperti kata Romo dan Faisal. Yang ada adalah responsibility, yang hanya untuk kaum jompo/invalid/cacat perang/atau kala ada bencana. Ingat konsep ini muncul sesudah Jerman keluar dari pd II. Nggak ada hubungannya dengan subsidi atau equal distribusi seperti yang dimaksud oleh Faisal.

    Soal negara, hanya dibutuhkan agar soal hak kepemilikan misalnya diakui secara hukum/legal atau perlu ada aturan yang mengawasi soal monopoli, kartel dan sebagainya. Selebihnya pasar yang berfungsi.

    Namun terima kasih suda datang…jangan bosen dong…ha..ha…

    Posted by Husni Thamrin | 30 October 2008, 9:24 am
  3. Selamat Datang Pak Thamrin, terima kasih atas kiriman buku FNS kemarin.
    Sekali lagi, menarik mengutip kata-kata ini:

    Soal negara, hanya dibutuhkan agar soal hak kepemilikan misalnya diakui secara hukum/legal atau perlu ada aturan yang mengawasi soal monopoli, kartel dan sebagainya. Selebihnya pasar yang berfungsi”

    Menurut saya, pernyataan di atas seharusnya belum merupakan kesimpulan final. Dan bagi kita seharusnya hal itulah yang menjadi fokus pembahasan untuk jangka panjang. Masalahnya, di jaman sekarang kelihatannya sangat tabu sekali mendiskusikan hal-hal tersebut…Padahal, menurut saya, sumber permasalahannya ada pada hal-hal yang sudah saya cetak tebal tsb.

    Salam

    Posted by Giyanto | 30 October 2008, 10:53 am
  4. Saat FNF mendukung gagasan pmebentukan KPPU atau UU anti monopoli pada tahun 1995 sesungguhnya berangkat dari ide agar berfungsinya sebuah kompetisi pasar, dengan menghapus monopoli atau kartel. Dan juga menunjukkan bahwa persaingan dalam ekonomi pasar pda ujungnya akan menguntungkan masyarakat sebagai konsumen. Namun sepertinya belum sesuai dengan yang diharapkan.

    Posted by Husni Thamrin | 30 October 2008, 6:24 pm
  5. Selain itu menurut saya ada dua bidang di mana pemerintah harus koersif, yakni pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut, individu sebagai konsumen posisinya sangat lemah.

    Posted by fade2blac | 30 October 2008, 8:12 pm
  6. @ Giy: Saya senang tilikan jenengan.  Jantung permasalahannya tepat di situ: peran pemerintah.

    @ Mone:  Trims atas undangannya; saya tidak bosan sama sekali. Tentang Faisal dan Romo, saya cuma menyoroti gagasannya tanpa melabel.  Tentang Jerman, kita bisa dapat gambaran lewat pemetaan tentang seberapa bebas perekonomiannya.  Seluruh Eropa bagi saya lagi sekarat; nyaris tanpa harapan.  Solusi krisis yang diambil negara-negara Eropa saat ini bisa dijadikan acuan tentang persepsi terhadap pemerintah sebagai penyelamat perekonomian sementara justru di sanalah letak persoalannya, dan hal ini saya singgung di artikel ttg krisis sebagai suatu tekanan psikologis+intelektual tersendiri bagi negara-negara berkembang.

    @fade2black: kata koersi sedang jadi pusat perhatian saya, terutama terkait dengan pergeseran konsep “security” dalam hidup manusia modern. pandangan saya justru bertolak belakang: koersi dan monopoli pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan sudah amat besar dan berdampak sangat buruk. posisi lemah konsumen di kedua sektor ini, spt juga di sektor2 lain, tidak akan terangkat bahkan tanpa koersi tambahan sekalipun, apalagi kalau ditambah.

    Posted by Nad | 31 October 2008, 12:14 am
  7. @fade2black:
    “Selain itu menurut saya ada dua bidang di mana pemerintah harus koersif, yakni pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut, individu sebagai konsumen posisinya sangat lemah”

    Giy:
    Selama sejarah pendirian negara ini, kita telah menyaksikan dari awal rentetan nasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan. Kalau sekarang ada wacana/kebijakan BHMN/BHP pendidikan, sebenarnya itu adalah sebuah tuntutan zaman—yang masih setengah-setengah pelaksanaannya, yang juga membuat shock teman2 aktivis. Yang tidak kita lihat dan kaji adalah sejarah munculnya sekolah-sekolah lokal yang kemudian dinasionalisasi. Kasus sekarang ini yang masih bisa kita lihat bentuk-bentuk pendidikan privat adalah adanya pesantren-pesantren di kampung2. Dan ke depan kita akan juga melihat pesantren kemudian dinasionalisasi—atau barangkali memang telah/sudah dinasionalisasi.
    Jadi mengenai anggapan bahwa pendidikan perlu mendapat perlindungan dari negara sebenarnya hanyalah mitos. Sebenarnya pemerintahlah yang membuat kesenjangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Teman2 sekelas saya, yg telah lulus, kebanyakan mengajar di sekolah swasta. Tau ndk anda gaji mereka? Rp 150.000,-/bln—bandingkan dengan guru PNS sekolah negeri. Saya sebenarnya mendapat PR dari salah satu teman untuk menulis ini. Tapi karena berbagai hal, saya belum menulis mengenai “dampak nasionalisasi pendidikan terhadap penurunan kualitas dan juga pencipta jurang kesenjangan yang sangat lebar bagi kesejahteraan guru. Dan karena tuntutan wacana intelektual, hampir semua sistem pendidikan telah dinasionalisasi, semisal Ujian ‘Nasional’, sertifikasi, nasionalisasi/subsidi buku2 ajar. Semua itu hanya simtom2 masalah yang timbul dari asumsi bahwa pendidikan harus mendapat ‘perlindungan’ dari negara. Dengan demikian, masihkah Bung fade2black meyakini hal tersebut.

    Saya tunggu jawaban anda.

    Salam

    Posted by Giyanto | 31 October 2008, 5:58 am
  8. @Pak Thamrin
    “Saat FNF mendukung gagasan pmebentukan KPPU atau UU anti monopoli pada tahun 1995 sesungguhnya berangkat dari ide agar berfungsinya sebuah kompetisi pasar, dengan menghapus monopoli atau kartel. Dan juga menunjukkan bahwa persaingan dalam ekonomi pasar pda ujungnya akan menguntungkan masyarakat sebagai konsumen. Namun sepertinya belum sesuai dengan yang diharapkan”

    Giy:
    Mengusulkan solusi dengan cara membentuk lembaga baru sejenis birokrat saya kira bukan solusi, tapi lebih tepatnya membuat peluang bagi peternakan koruptor2 baru. Menurut saya solusinya perlu radikal, yaitu menentang bentuk-bentuk ‘nasionalisasi’…Bukan dengan cara pembentukan institusi baru, tapi ke arah peningkatan pemahaman masyarakat akan arti penting pasar bebas, sistem moneter bebas, dsb….Alasannya, seperti yang pernah saya komentarkan di blog anda.

    Posted by Giyanto | 31 October 2008, 4:21 pm
  9. Sebetulnya saya lebih ke arah karakter dari kedua bisnis tersebut. Koersif mungkin terlalu luas, yang saya tuju adalah perlindungan konsumen akhir. Misalnya untuk membeli buku teks, judul dan pengarangnya ditentukan guru.

    Dan hal ini diketahui persis oleh para penerbit. Juga dalam kesehatan, pasien tidak bisa memilih obat sendiri. Mereka, yang mungkin disebut para maven (istilah malcom galdwell), adalah penentu utama dalam keputusan pembelian.

    Sehingga, kolusi guru dengan penerbit, sebagaimana kolusi dokter dengan perusahaan farmasi, adalah hal yang patut diatur secara ketat.

    Posted by fade2blac | 8 November 2008, 5:28 am
  10. “Sehingga, kolusi guru dengan penerbit, sebagaimana kolusi dokter dengan perusahaan farmasi, adalah hal yang patut diatur secara ketat.”

    Saya merasa beruntung sejak SD sampai SMA tidak pernah memiliki buku pelajaran. Juga memiliki kenangan manis ketika saya harus diusir guru bahasa Inggris karena tidak mengerjakan LKS. Hikmah dari semua itu adalah saya tidak pernah menduduki tiga besar di kelas selama tahun2 sekolah. Juga tidak terlalu mengenal dengan pelajaran matematika yang mengajarkan bahwa 1 ons = 100 gr…? (barusan saya cek)
    …atau kebingungan saya ketika kelas 3 SD, ada soal yang menanyakan, duluan mana hak dan kewajiban? ketika saya bertanya kepada kakak saya, jawabnya adalah “hak itu perlu didahulukan” jawabnya. Besoknya, setelah dikoreksi guru, jawaban tersebut ternyata salah….

    Terlepas kejadian2 kasuistik tersebut yang sangat sulit dijadikan argumen dasar. Disini yang perlu dipertanyakan adalah, ketika aparatus negara sudah begitu jauh masuk ke relung-relung kehidupan—termasuk pendidikan dan kesehatan—apa dampaknya terhadap kebebasan individu?

    Jawaban sementara saya, adalah: munculnya manusia-manusia yang hidup bukan berdasarkan penilaiannya sendiri, tapi manusia yang hidup atas dasar belenggu atas penilaian orang lain.

    Saya sekarang mendukung penuh teman2 sekerja yang berbondong2 untuk mendaftar PNS, walaupun dalam hati terasa menyedihkan. Saya menyadari bahwa saya hidup di zaman ketika semua orang dihadapkan untuk memilih mencari ‘kenyamanan’ atau ‘kebebasan’. Semua itu adalah pilihan.

    Terlepas argumen curhat tersebut…, Pernyataan anda mengasumsikan secara mendalam bahwa konsumen adalah orang yang bodoh yang tidak dapat menuntut haknya. Sehingga memerlukan pihak ketiga untuk ikut campur. Apa yang akan terjadi adalah, adanya pemaksaaan di satu pihak, dan meniadakan kemungkinan “pembelajaran” bagi konsumen untuk “kritis” terhadap apa yang mereka beli/pilih…(toh nyatanya negara sudah dapat menentukan mana yang ‘baik’ dan mana yang ‘buruk’?)

    Posted by Giyanto | 8 November 2008, 1:49 pm

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory