Featured

Solidarisme dan Laissez Faire

Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Volume II Edisi No. 53 Tanggal 27 Oktober 2008
Oleh: Sukasah Syahdan

Pada mulanya solidaritas atau solidarisme* (S) sebagai doktrin politik berangkat dari visi yang mirip dengan ideal pasar bebas laissez faire (L). Semua individu anggota masyarakat sama berkepentingan dan punya memiliki kepentingan sama dalam berekonomi, dalam berumah-tangga sehari-hari. Rona egalitarian di kedua wajah masing-masing menyiratkan keyakinan bahwa penyelenggaran sistem ekonomi masyarakat paling baik adalah yang tidak memandang bulu, tidak memfavoritkan satu golongan di atas kelompok lain.

Romantisme idaman S diletakkannya di atas pengakuan bahwa produktivitas ditentukan oleh faktor-faktor produksi. Keyakinan S semakin mendalam dengan diperlihatkannya bukti-bukti nyata “kegagalan” doktrin induk yang lebih keras pada suatu masa yang belum terlalu jauh dari jaman kita, yang pernah ingin melenyapkan sepenuhnya individualitas ke dalam konstruk sosial masyarakat tanpa kelas.  Dengan keyakinan barunya, kepemilikan terhadap faktor produksi tidak boleh diseragamkan secara komunal, sebab hal tersebut akan membuahkan petaka kemanusiaan dan kehancuran peradaban.

Sementara itu, dalam hal kinerja ekonomi, kelugasan L yang sering dikatakan “kasar” pula  kurang romantik, adalah keandalan yang nyaris niscaya selalu dapat diulangnya; dia berpegang pada bukti, bukan janji, dan sejarah terbukti berpihak kepadanya sebagaimana teori yang solid dapat “mendahului” pengalaman di masa depan. Konsistensi L mengatakan kepada benak-benak yang mampu memahami keindahan pasar dalam “spontanitasnya”: tidak perlu ada seorang Ani untuk memerintah si Anu.

Kalaupun mereka yang meyakini L sering terkesan berbeda pandangan, itu cerminan konsekuensi logis dan ekspresi kemandirian akal dan kehendak bebas di dalam sistem di mana kebebasan dan supremasi individu tumbuh subur tanpa mengenal kultus kenabian individu atau kultus institusional manapun. Terlepas dari perbedaan dalam ekspresi-ekspresi tersebut, pada hakekatnya semua setuju akan satu hal: perlunya meminimasi struktur pemerintahan.  Sebagian memandang perlu minarkisme, sebagian menampik sepenuhnya pemerintahan untukmemeluk anarkisme. Tugas pemerintahan terbatas untuk melindungi hak milik pribadi dan kebebasan berekonomi si Ani, si Anu dan jutaan individu lain seperti mereka.

Hingga pada suatu ketika S berkata, “Maaf L, tatanan sosial berdasarkan kepemilikan pribadi semata sebagaimana kamu yakini, kuragukan mampu merealiasikan mimpi-mimpiku.”  Di persimpangan jalan itu mereka bertatapan.

Sejumlah “pandito” gadungan pendukung S di tepi jalan bersorak sambil meneriaki bahwa L tidak punya mekanisme built ini untuk mengatasi kesenjangan dalam berproduksi.  L tidak bisa mendistribusi hasil produksi secara adil, kata mereka, entah dari mana datangnya kesimpulan ini sebab ilmu kepanditaan sejati justru menyimpulkan sebaliknya.  Namun, S pun seperti mendapat justifikasinya.  Terus berjalan bersama adalah kemustahilan, demikian simpulnya, yang langsung diamini para pandito.

Sebagai varian doktrin egalitarian yang menekankan equality, S mengibaratkan kehidupan dengan perlombaan di mana atas nama prinsip keadilan  atau fairness setiap peserta harus berbekal sepadan dan memulai dari titik awal yang sama.  Doktrin perlindungan terhadap hak milik pribadi semata dianggap tidak mampu memenuhi prinsip ini.  Karenanya, diperlukan aturan-aturan khusus dari institusi yang khusus pula.

Kata sebagian pendukung S, visi ini adalah pengejaran yang moral. Perlu jalur legal berupa ayoman pemerintah. Pemerintah adalah hukum, maka salah atau benar, sepak terjangnya senantiasa legal. Agar konstitusi lebih dari sekadar alat, dia butuh sakralisasi lewat mitos, sanksi atau koersi. Banyak pula yang menambahkan, sebaiknya S dipermantap dengan dalil-dalil teologis. Mewajibkan orang lain untuk menyerahkan sedikit banyak hak milik untuk menolong sesama itu patut didukung lewat metode apapun.  Demikian S merangkul eklektisme untuk perjuangan sebuah moral cause bersama.

*

Mungkin berlebihan dan agak mengejutkan jika sekonyong-konyong disimpulkan di sini bahwa implementasi doktrin egalitarian S oleh negara akan berakhir sebagai proyek-proyek yang mengerdilkan individu manusia, sebagai satu-satunya makluk yang mengenal moralitas, dalam mengexercise kemanusiaannya.  Namun, begitulah kesimpulan praksiologisnya.  Tinjauan lebih jauh dan contoh blunder legislasi terhadap hal ini telah dibahas (di sini dan di sini) dalam Jurnal ini.

Akhirnya, pertanyaan-pertanyaan seputar pengejaran S oleh negara harus dikembalikan kepada pendukungnya, termasuk para pandito yang mengklaim bahwa perekonomian laissez faire hampa moralitas dan tidak mengenal mekanisme keadilan.  Apakah yang moral dari tindakan yang berasal dari ketiadaan pilihan? Apakah yang etis dalam suatu keharusan di bawah ancaman? Di mana letak keadilannya?

Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Frédéric Bastiat, seorang ekonom yang berasal dari sebuah negeri di mana S berupa Fraternity pernah nyaring digaungkan:[1]

“Jika setiap orang berhak mempertahankan-bahkan dengan menggunakan kekerasan-dirinya sendiri, kebebasan dan hak miliknya, maka dapat disimpulkan bahwa sekelompok orang juga berhak berorganisasi dan menggalang kekuatan bersama untuk melindungi hak-hak tersebut secara konstan.  Maka prinsip hak kolektif-sebagai alasan bagi keberadaan dan legalitasnya sendiri-didasari pada hak individu.  Dan himpunan kekuatan bersama yang bertujuan melindungi hak kolektif tersebut secara logis tidak memiliki alasan ataupun misi lain apapun kecuali untuk kepentingan yang disubstitusikannya. Dengan demikian, oleh karena seorang individu tidak dapat secara legal mengambil secara paksa diri, kebebasan atau hak milik seorang individu lainnya, maka himpunan kekuatan bersama-atas alasan yang sama-juga tidak dapat secara legal digunakan untuk menghancurkan diri, kebebasan dan hak milik individu atau kelompok lain.”


[1] Frédéric Bastiat, The Law, terjemahan Dean Russell (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1998 [1850]), www.econlib.org/library/Bastiat/basEss2a.html.

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

6 comments for “Solidarisme dan Laissez Faire

  1. Barusan saya membaca teori-teori klasik yang cukup mencengangkan. Dalam pelajaran geografi maka saya tidak lepas selama bertahun-tahun diberi doktrin Malthus dalam kajian-kajian demografi. Dan saya baru tahu bahwa teori Malthus telah dipatahkan oleh salah satu tokoh klasik hampir 200 tahun yang lalu. Intinya, bahwa hubungan antara pertumbuhan manusia dengan sumber daya alam bukan seperti perhitungan rumus Aritmatik, tapi sebenarnya lebih tepat apabila dipandang dari sudut perhitungan geometris.
    Menurut saya aneh, mengapa teori-teori yang tepatbenar bukannya sampai ke telinga siswa-siswa bodoh seperti saya—yang di jaman dahulu mudah saja percaya—tapi disembunyikan di rak-rak selokan yang tidak terjamah orang awam. Begitu juga doktrin-doktrin sosiologi, mengapa kok menjadi pelajaran utama ilmu sosial, bukannya pelajaran Praksiologi. kelihatannya Ini alasannya jelas dikarenakan sistem pendidikan kita telah nyaris dipegang dan dikendalikan oleh Negara.
    Di saat saya menjalani studi saat ini dengan setengah hati, hampir sangat berat rasanya harus menjalani ataupun melakukan sesuatu yang makin lama bukan merupakan sesuatu yang saya yakini. Ya, dan saya pun berjanji dalam hati: bahwa dalam kehidupan realitas, kita memang harus melakukan sedikit kompromi—walaupun terkesan munafik—tapi dalam tulisan, saya tidak akan membiarkan akal dan pikiranku diinjak-injak….!

    salam

    Posted by Giyanto | 28 October 2008, 5:32 am
  2. Trims. Jadi teringat kutipan ini:

    All intelligent thoughts have already been thought; what is necessary is only to try to think them again.  (Goethe)

    The worst economic questions have been questioned, and the worst possible answers have been given. (Nad)

    Posted by Nad | 28 October 2008, 6:00 pm
  3. @Giy,
    Tentang Teori Robert Maltus, saya tidak yakin bahwa pertumbuhan dalam segala hal bisa arithmatik atau geometrik. Saya meragukan teori itu. Setiap pertumbuhan ada batasnya. Apa lagi yang geometrik. Suatu saat akan mencapai titik puncaknya dan kemudian (bisa datar, lalu) kolaps. Apa itu nantinya digantikan dengan yang lain atau tidak…., itu urusan lain. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan resources.

    Eksperiment (mono) kultur bakteri di cawan petri menunjukkan pola yang demikian. Pertumbuhan bakteri melalui beberapa tahap, tahapan pertumbuhan geometri, keseimbangan dan kolaps. Pertumbuhan berhanti ketika stress dari produk metabolisme baktri meningkat. Dan akhirnya produk metabolisme ini justru mematikan bakteri itu sendiri.  

    Di dalam masyarakat, kita lihat stress juga terjadi pada limbah budaya masyarakat. Dari mulai sampah, pembabatan DAS, pollusi udara, air, keterbatasan lahan, dsb.

    Saya tidak tahu bagaimana hasil eksperimen kalau dilakukan multi-kultur bakteri. Sebab produk metabolisme dari satu mikroba bisa dimanfaatkan oleh mikroba lain. Contohnya kalau kultur gula di beri saccharomycetes cerevicea (ragi) maka kehidupan putus ketika level alkohol mencapai titik tertentu (misalnya A). Tetapi jika diintroduksikan aceto bacter (bakteri cuka) yang memakan alkohol, maka kehidupan bisa berlangsung terus, karena stress dari alkohol bisa dibersihkan. Sampai akhirnya stress dari asam acetat (yang dihasilkan aceto bacter) memberikan stress kepada kultur ini.

    Sampai seberapa jauh/lama kehidupan dunia ini? Saya tidak tahu.

    Posted by imam semar | 30 October 2008, 7:21 am
  4. Ya, saya memang belum mengecek teori-teori ttg mengenai pertumbuhan penduduk. Tapi sekilas menurut akal sehat, yang belum berdasarkan eksperimen, setidaknya menurut saya bahwa hubungan manusia dengan resource tidak berkaitan dengan deret Aritmatik, tapi lebih pada geometris. Alasannya, manusia telah dibekali dengan kemampuan kreativitas. Seandainya apabila lahan semakin sempit, bahan tambang terkuras dsb….dengan kemampuan akal, manusia setidaknya mempunyai kemungkinan untuk menciptakan resources2 baru. Sehingga kaitan pertumbuhan penduduk dengan resources bukan seperti perhitungan aritmatik, tapi ‘lebih dekat’ dengan geometri.

    Tapi entahlah, kita tidak tahu apabila hal ini dieksperimenkan?
    dan saya kira, inilah perbedaan ilmu alam dengan ilmu sosial. Bahwa ilmu sosial tidak dapat direduksi melalui penelitian ekperimental.

    Posted by Giyanto | 30 October 2008, 7:47 am
  5. IMHO, manusia memang memilik karakter dasar yang paradoksal. Sebagai mahluk sosial dan individu. Dalam konteks sosial, manusia pasti mencari persamaan (homogenitas) karena sama dapat memberikan rasa aman. Dan rasa aman adalah insting dasar manusia untuk bertahan hidup. Tapi disisi lain, manusia juga berbeda satu sama lain. Tidak ada 100 persen sama. Ketidak samaan ini membuat masing-masing pribadi ingin menonjolkan dirinya. Ini juga salah satu insting bertahan hidup.

    Jadi persinggungan antara dua karakter itu yang menurut saya salah satu bagian kecilnya, menjadi persinggungan antara L dan F. Sebagaimana ungkapan NAD di tulisan atau komentar lain, masalahnya adalah degree. Area mana institusi sosial harus koersif dan area mana individu harus liberal. Question of the century.

    Posted by fade2blac | 30 October 2008, 12:58 pm
  6. @fade2blac:
    “Area mana institusi sosial harus koersif dan area mana individu harus liberal”.

    Giy:
    pendikotmian bahwa ada pembagian antara area liberal dan sosial sebenarnya, menurut saya, merupakan sebuah salah satu bentuk dari kebimbangan intelektual. Kalau menurut saya pribadi, tidak ada pembagian tersebut, yang ada hanya bagaimana selayaknya seseorang memutuskan sesuatu berdasarkan kemampuan kodrat tingkat pertumbuhannya. Semisal, ketika anak kecil memang selayaknya membutuhkan waktu bermain, maka selayaklah dia itu bermain. Atau kalau seseorang telah dapat dianggap dewasa untuk mengambil tanggungjawab, maka selayaknyalah dia mengambil tanggungjawab.  Tapi pembatas bagi dia apakah harus memutuskan sebuah ‘peranan sosial’  yang jelas bagi masyarakatnya seharusnya merupakan pilihan bebas si L atay F, yang secara ketat dibatasi oleh tingkat pertumbuhan psikologisnya, intelektualnya, fisiologisnya dsb.
    Jadi tanggungjawab adalah hasil dari adanya pemenuhan kebebasan individu, bukan sebaliknya.

    Salam

    Posted by Giyanto | 31 October 2008, 6:26 am

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory
%d bloggers like this: