Asides

Ketika selembar surat edaran menganulir ketentuan UU

Ini sambungan cerita sebelumnya, tentang delik hukum antara sebuah UU dan nota sirkuler seorang menteri.

Seperti sudah saya duga, kebijakan yang diambil kantor berakhir merugikan.  Kantor saya telah menyewa konsultan HRD, dan firma ini menyarankan kantor saya agar mendasarkan kebijakannya pada selembar surat Fahmi Idris tersebut, yang pada efeknya meniadakan sebagian besar ketentuan terpenting di Pasal 156, terutama tentang perhitungan pesangon dan uang penghargaan.

Kantor saya sekilas terlihat diuntungkan secara moneter.  Pesangon yang harus dibayarkannya kepada saya jadi lebih kecil–kurang lebih 30% lebih kecil.  Tapi kalau ongkos jasa konsultan di atas diperhitungkan (sayangnya, saya tidak tahu berapa), bisa jadi kantor saya harus membayar lebih mahal ketimbang tanpa menyewa jasa firma konsultasi tersebut.

Beberapa rekan sekantor meminta saya untuk bertahan dan menolak keputusan kantor; satu alasannya jelas, keputusan ini dapat menjadi preseden buruk buat mereka.

Tapi ada hal yang lebih penting daripada sekadar pesangon yang lebih besar.  Riset kecil via Internet menyimpulkan, efektuasi surat sirkular Fahmi Idris tersebut terbukti telah menyulut amat banyak konflik dan penentangannya. Dari berbagai blogs juga saya ketahui adanya beberapa karyawan yang menuntut mantan kantor mereka karena isu ini.  Selain itu, ada pula sebagian firma konsultasi juga tetap menggunakan UU 13/2003 sebagai basis masukannya.

Pemahaman ekonomi saya menyimpulkan bahwa pengaturan pemerintah terhadap hubungan ketenagakerjaan antara majikan-karyawan hanya akan berdampak buruk.

Saya meletakkan kepercayaan yang besar kepada kebebasan dan rasionalitas masing-masing pihak dalam perikatan.  Jika Anda karyawan, Anda akan merasa UU tersebut menguntungkan.  Tapi kalau Anda pengusaha, akan tampak buruknya UU tersebut terhadap operasi perusahaan.

Sebagai poin yang lebih penting, sejelek apapun UU tersebut, sejauh dia belum dianulir, UU tersebut harus dijadikan sumber keputusan legal. Jika UU ini merugikan, dia harus dibatalkan melalui prosedur yang baku.  Pejabat HRD di kantor saya berpendapat, saya memahami hukum secara terlalu sempit; sebab, katanya, hukum itu bukan cuma UU; ada Kepmen, Permen, dll.  Satu hal yang mungkin gagal dia pahami, turunan apapun dari UU apapun, dan dalam bentuk apapun, tidak boleh melanggar, mengontradiksi, apalagi membatalkan UU yang ingin dijabarkannya agar dapat dioperasikan. Tapi inilah yang terjadi dengan UU 13/2003 keluaran Jacob Nuwa Mea dan nota sirkuler Fahmi Idris.

Konflik ini hanya dapat diatasi dengan 3 cara: pertama, membatalkan sama sekali dan meniadakan UU tersebut; kedua, merevisi UU pasal-pasal yang bermasalah tersebu dengan mencantumkan klausul tentang peluang kesepakatan sukarela antara majikan-karyawan di awal masa kerja, yang dapat diberi ruang untuk meng-overide ketentuan Pasal 156 tsb.

Selama ini saya kerja di perusahaan asing.  Dua hari yang lalu, sebagai presentasi terakhir saya di depan rekan-rekan asing dan lokal, saya memaparkan temuan dari Heritage.org ttg situasi kebebasan dan keterbukaan ekonomi di Indonesia.   Berdasarkan survei tahun 2008, skor negara ini cuma sedikit lebih dari 50 persen bebas secara ekonomi dan politik. Salah satu problem yang saya soroti di hadapan mereka adalah kekacauan penyelenggaraan hukum di Indonesia.

Pagi tadi saya menghadap kepala bagian personalia, salah seorang asing yang kebetulan ikut menghadiri presentasi saya.  Saat akhirnya saya tandatangani Kontrak Pemutusan Hubungan Kerja, saya ingin bilang kepadanya: inilah satu contoh kekacauan penyelenggaraan hukum di negeri ini, Bung!

Tapi itu tidak saya katakan.  Sebab untuk apa?  Secara moneter, baik kantor maupun saya pribadi mungkin telah sama-sama jadi abu jadi arang; tapi kalau kebenaran dan moralitas jadi ukuran, saya kira jelas duduk persoalannya.  [ ]

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

No comments for “Ketika selembar surat edaran menganulir ketentuan UU”

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory