Uncategorized

Tentang Properti dan Kepemilikan (Bag. 3)

Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Volume II Edisi no. 64 Tanggal 12 Januari 2009
Diposting tgl: 15 Januari 2009
Oleh: Sukasah Syahdan

(Kembali ke Bagian 1)

Cuma ada dua cara kita dapat menjadi pemilik properti: cara sukarela melalui proses produksi termasuk invensi (penemuan) dan pewarisan, dan cara-cara koersif semacam predasi, termasuk pencurian dan penjarahan, dan upaya-upaya predasi terselubung.  Perlu ditambahkan di sini bahwa cara-cara produktif terkait kepemilikan properti tidak dapat dipisahkan dari proses sukarela berupa transaksi pertukaran (exchange).

Pertukaran adalah cara utama.  Cara ini menjamin keberlangsungan perkembangan peradaban. Cara utama ini juga ciri yang membedakan manusia sebagai makhluk hidup dari makhluk hidup lainnya.  Binatang atau tumbuhan tidak mengenal konsep transaksi sukarela. Kalaupun ada, seperti pada hubungan simbiosis mutualisme antara ikan hiu dan ikan remora, hubungan tersebut bukan hasil rancangan hasil pemikiran yang disengaja melainkan insting hewani belaka.

Sebagai konsep, pertukaran sukarela amatlah penting.  Meskipun tampak remeh, pemahaman terhadap konsep ini termasuk kontribusi terpenting ilmu ekonomi; hal ini merupakan hasil pencapaian revolusi bisu yang dahsyat dalam perkembangan ilmu tersebut, yakni tentang teori subyektivitas nilai.

Selama ribuan tahun lamanya manusia terperangkap pada konsep  bahwa pertukaran sukarela adalah perkara zero-sum, atau aktivitas yang niscaya menguntungkan satu pihak di atas kerugian pihak lain. Pandangan merkantilistik, yang pernah populer di abad-abad imperialisme dan kembali menyeruak dalam bentuk lain di jaman kita hidup sekarang ini, persis berlandas pada pemahaman yang keliru terhadap pertukaran sukarela.

Selama ribuan tahun manusia mencoba mencari dan memahami konsep pertukaran yang adil dan obyektif.  Menurut filsuf besar Aristoteles, agar pertukaran adil dapat terjadi, dua buah barang/jasa yang dipertukarkan dalam pertukaran harus bernilai setara. Pandangan teologis pun memengaruhi dan mengukuhkan konseptuasi seperti ini.  Namun bagaimanakah dan siapakah sebenarnya yang berhak menentukan nilai intrinsik dari setiap barang atau jasa?  Bagaimana membubuhkan nilai barang/jasa, terutama barang/jasa yang tidak dapat dibagi (indivisible) secara mudah?  Bagaimana membagi secara adil, apalagi jika tidak terdapat unit moneter pembantu kalkulasi manusia?

Karl Marx, misalnya, berpendapat bahwa nilai sebuah barang/jasa berbanding lurus dengan banyaknya man hour atau waktu yang dibutuhkan seorang pekerja dalam memproduksi barang/jasanya. Pandangannya tentang nilai yang melandasi penolakannya terhadap kapitalisme dan gagasannya tentang komunisme secara sentral berpijak pada teori ini.  Teori ini bukan sesuatu yang digagasnya sendiri, melainkan dipinjamnya dari ekonom-ekonom klasik sebelumnya, termasuk Adam Smith dan David Ricardo.  Teori nilai berdasarkan tenaga kerja dan pandangan Aristotelian tidak memadai untuk dijadikan dasar bagi pemahaman proses transaksi. Hemat saya, setiap ilmuwan sosial perlu meneliti lebih jauh pergeseran makna subtil dalam konsepsi terhadap nilai dalam proses pertukaran (transaksi).

Untuk menyanggah kesahihan teori nilai Marxian, kita hanya perlu membayangkan seseorang yang menghabiskan waktu berjam-jam membuat kue dari lumpur.  Kenyataan bahwa kecil peluang baginya untuk mendapatkan seseorang lain pun yang bersedia membayarnya menunjukkan bahwa nilai bukan berasal dari sana.  Nilai, persisnya, berangkat dari valuasi subyektif masing-masing manusia.  Nilai sebuah barang dapat berbeda bagi orang yang sama dalam konteks waktu dan atau tempat yang berbeda.  Dengan kata lain, konsepsi nilai dan hakikat pertukaran yang adil atau fair tidak tertangkap secara memuaskan oleh masing-masing eksponen pemikiran di atas.

Keberatan terhadap pasar bebas

Sebagian orang menyangkal pertukaran atau pasar bebas sebab mereka menyangkal kenyataan bahwa transaksi bebas dapat terjadi.  Mereka menganggap bahwa pertukaran bebas, atau pasar yang bebas, adalah sebuah istilah yang kontradiktif dalam dirinya sendiri.  Pandangan demikian umumnya didasari pada kenyataan bahwa tidak ada seorang pun sepenuhnya bebas.

Keberatan terhadap transaksi bebas juga didasari pada kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melepaskan diri dari “koersi” akibat  kondisi kemanusiaannya dan kondisi alam yang penuh dengan kelangkaan (scarcity).  Kelangkaan dan keterbatasan pilihan adalah prakondisi bagi manusia untuk bertindak.  Kalau ada orang yang memiliki segala-galanya, maka orang tersebut tidak akan bertindak karena ia tidak lagi perlu bertindak.  Kelangkaan dan keterbatasan juga prakondisi bagi umat manusia untuk melakukan pertukaran.  Kelangkaan ini perlu dibedakan dari koersi, atau paksaan pihak lain, sebab keduanya sama sekali konsep yang berbeda.

Keberatan terhadap pertukaran bebas juga terutama terjadi ketika kita mencampur-adukkan konsep kebebasan individu dengan kemampuan (power) manusia dalam melakukan sesuatu. Misalnya, manusia bebas saja berkeinginan untuk terbang, tetapi tetap saja ia tidak akan mampu melakukannya. Kebebasan dalam pengertian ini bukanlah suatu kemampuan, melainkan suatu prakondisi sekaligus keadaan yang ingin dituju. Dia juga sebuah virtue, dalam pengertiannya sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kemanusiaan untuk berjaya (thriving).

Yang mungkin perlu dipahami adalah bahwa konsep kebebasan dalam pertukaran adalah konsep khas yang manusiawi, yang muncul antarindividu. Maksudnya, dalam menempuh pilihan-pilihan yang dimilikinya secara terbatas, seseorang bebas memutuskan mana yang terbaik baginya, tanpa ada paksaan dari pihak lain.  Keberlangsungan kemanusiaan dan kemajuan peradaban dimungkinkan justru karena adanya konsep kebebasan dan kerjasama antarindividu, yang tidak ditemukan dalam makhluk hidup lainnya.

Penting disadari, setiap pertukaran yang terjadi tanpa paksaan selalu bersifat fair dan bahkan menguntungkan bagi kedua belah pihak pelaku pertukaran, paling tidak secara ex ante, maksudnya sebelum transaksi terjadi.  Seseorang penjual rumah tidak akan menjual rumahnya senilai x rupiah kalau harga tersebut kurang atau tidak menguntungkannya; sebaliknya, seorang calon pembeli tidak akan tergerak untuk membelinya jika x rupiah dinilainya terlalu tinggi bagi nilai rumah tersebut.

Demikian juga, menulis dan membaca artikel di jurnal ini pun termasuk peristiwa transaksi bebas tanpa paksaan siapapun.  Ketika Anda tanpa dipaksa meluangkan waktu untuk membaca artikel ini hingga detik ini, Anda digerakkan oleh keyakinan bahwa artikel ini mungkin bermanfaat bagi Anda. Demikian pula bagi saya; yang mungkin mengharapkan keuntungan psikis jika pembaca artikel ini mendapat keuntungan sesuati dengan harapan saya.  Secara eks-ante, titik awalnya adalah peristiwa win-win; tak seorangpun terpaksa melakukan pertukaran.  Secara ex-post, mungkin saja ada Anda akan kecewa; karena ternyata isi artikel ini di luar harapan saya.

Pada titik ini kita sudah dapat mengaitkan konsep kerjasama berupa pertukaran sukarela dengan kebutuhan manusia dalam berproduksi.  Manusia dapat memilih cara koersif ketimbang cara sukarela dalam memproduksi.  Namun, tidaklah sulit bagi kita untuk tiba pada kesimpulan bahwa cara koersif ternyata tidak kondusif bagi produktivitas. Sebab, siapa yang mau terus-terusan berproduksi jika hasilnya kelak dapat dijarah atau dinikmati oleh orang lain?

Dapat disimpulkan, dan ini cukup penting dihayati, bahwa cara-cara predatif dan koersif tidak dapat dianjurkan kepada semua orang oleh karena dalam jangka menengah ataupun jangka panjang, cara tersebut bukan produktif, melainkan destruktif; oleh sebab cara-cara semacam itu tidak membawa kemanusiaan kepada sustainabilitas kehidupannya. Di sini sekaligus terlihat signifikansi transaksi bebas dan pentingnya pengakuan terhadap properti.

The Labor Theory of Property

Kalau seisi bagian bumi di Timika dianggap sebagai hak milik bangsa yang lahir di sana, apakah landasannya pemikirannya? Landasan moralkah, atau landasan hukum? Siapa pula yang berhak menentukan keputusan ini? Bagaimana dengan hak para pendatang yang sudah menetap di sana selama bertahun-tahun?  Bagaimana dengan para pemilik yang telah membeli lahan mereka secara sukarela dari para penduduk setempat?

Telah dikatakan sebelumnya bahwa setiap orang berhak atas sebuah properti-baru dengan cara mempertukarkannya dengan properti yang telah dimilikinya sebelumnya.  Di jaman baheula, ketika kebanyakan dan sebagian besar properti masih belum dimiliki manusia, kepemilikan seseorang terhadapnya dianggap berlaku ketika orang tersebut mengerahkan tenaga kerjanya terhadap barang alam tersebut.

Pandangan ini dikenal pula sebagai teori properti atas dasar tenaga kerja (labor theory of property), sebagaimana digagas oleh John Locke dalam risalahnya tentang pemerintahan.

Menurut Locke, seseorang berhak atas properti yang awalnya masih berada dalam kondisi alamiah, setelah terbukti bahwa orang tersebut telah mengerahkan tenaganya terhadap properti tersebut.  Ketika seorang pendatang membuka lahan perawan dan kemudian menggarap dan memagarinya, dia dapat dianggap sebagai pemilik lahan tersebut.

Sekilas, teori ini cukup memberi dasar yang cukup kuat bagi kita untuk menerima dasar-dasar kepemilikan; tetapi, apakah pandangan ini cukup memadai?  Tidak jelas, sejauh mana atau sebesar apa labor harus dilibatkan.    Apakah, jika Anda membawa sesendok gula dan menaburi laut Jawa di atas permukaannya, apakah lautan tersebut otomatis menjadi milik Anda?

Jadi, kita dapat melihat kelemahan teori ini ataupun membayangkan kontroversi yang dapat timbul darinya.  Meski demikian, teori ini masih dipakai sebagai justifikasi yang cukup memadai bagi kepemilikan barang-barang yang divisible, dan yang belum pernah dimiliki (atau dianggap demikian) oleh orang lain.  Kalau suatu hari nanti Anda berhasil mencapai bulan dan memagari sebagian permukaannya, Anda mungkin dapat melandasi klaim kepemilikan lahan Anda di sana atas usaha tersebut.

Claim Theory of Property

Dalam hal landasan kepemilikan properti, sebagian pemikir berpegang pada pertimbangan dasar lain yang lebih kuat daripada berdasarkan tenaga kerja.  Salah satu landasannya adalah klaim.  Ketika seseorang menyatakan klaim-nya terhadap sebuah properti dan dapat membuktikan kesahihan klaimnya, maka itu dianggap sebagai bukti kepemilikan yang lebih kuat daripada klaim berdasarkan tenaga kerja. Oleh karena itu pengklaiman ini membutuhkan adanya semacam bukti atau saksi.

Sesungguhnya penegasan kepemilikan berdasarkan klaim bukanlah hasil temuan eksklusif bangsa modern, karena penegasan semacam ini sudah dilakukan bangsa-bangsa besar bahkan sebelum bangsa Romawi melakukannya.  Mereka memberi batasan lahan dan meneguhkan bukti kepemilikan dengan membangun patung-patung keramat di sekitar properti mereka.

Kepemilikan berdasarkan klaim inilah yang umumnya berlaku saat ini. Hanya saja, dalam literatur modern, pernyataan eksplisitnya tidak sesederhana artikel ini.  Seperti dikatakan oleh seorang pakar dalam sebuah seminar, properti didefinisikan sebagai “a bundle of rights”, apapun itu artinya.

Dua teori tentang dasar kepemilikan properti di atas kiranya cukup untuk sekadar mengayakan dasar-dasar pemahaman kita terhadap properti.  Meski teori-teori ini klasik, jangan disangka dia tidak lagi memiliki relevansinya saat ini, di era pasca modern.

Jika Anda kebetulan tinggal di Australia, misalnya, Anda akan segera merasakan betapa konflik yang tak berkesudahan terkait properti ini ibarat onak dalam daging.

Perseteruan antara pemerintah Federal/regional dengan perwakilan suku Aborijin adalah ibarat isu abadi di negeri ini.  Untuk pertama kalinya seorang Perdana Menteri Australia menyampaikan permohonan maaf terhadap apa yang dilakukan bangsa pendatang kulit putih terhadap bangsa asli benua ini.  Setelah Sorry Day pada 2008 lalu, hingga hari ini Perdana Menteri Kevin Rudd masih mendapati tenda-tenda Kedutaan Aborijin tepat di taman di luar gedung parlemen di Canberra.

Meminta maaf atas perampasan tanah dan bahkan atas hidup ribuan orang yang terjadi ratusan tahun lalu tentu bukanlah perkara mudah.  Tetapi yang jauh lebih sulit adalah memenuhi segala konsekuensinya apabila rekonsiliasi benar-benar ingin diwujudkan secara legal,  moral dan penuh ketulusan.  Dan setiap pemerintah atau penduduk suatu Negara yang mendapatkan teritorinya melalui jalur perampasan atau pemaksaan mau tidak mau harus selalu meninjau kembali teori-teori dasar terhadap properti di atas.

Minggu depan kita akan melanjutkan pembicaraan ini dengan membahas aspek kepemilikan dan konflik dalam pemilikan bersama, atau yang sering populer disebut the tragedy of the commons.

(Bersambung Senin depan)

Kembali ke Bagian 1

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

2 comments for “Tentang Properti dan Kepemilikan (Bag. 3)”

  1. Sudah menulis dari kota yang baru Sah? Saya tidak sabar menunggu tulisan yang keempat..ha…ha…. Insya Allah tahun 2009 ini ada beberapa program yang akan FNS jalankan berkaitan dgn property rights.

    Salam

    Posted by Husni Thamrin | 16 January 2009, 5:19 pm
  2. Mone, thanks! Ya, sudah mulai nulis dari habitat baru nih, meski lagi panas minta ampun dan saya belum dapat rumah dan internet. Kasih kabar ttg  program-program FNS jo! Sukses selalu ya!

    Posted by Nad | 19 January 2009, 3:58 am

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory
%d bloggers like this: