Uncategorized

Tentang Properti dan Kepemilikan (Bag. 4 – Tamat)

Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Volume III, Edisi No. 65, Tanggal  19 Januari 2009
Oleh: Sukasah Syahdan

(Kembali ke Bagian 1)

Tragedy of the Commons dan Aji Mumpung

Tragedi of the Commons adalah tragedi khas yang muncul akibat sikap aji mumpung manusia, ketika kondisi kepemilikan properti tidak terdefinisikan dengan jelas, atau gagal ditegakkan dengan baik, sehingga orang cenderung termotivasi untuk memuaskan keinginannya dalam jangka pendek dan mengabaikan sama sekali kepuasannya di masa mendatang.  Tragedi ini muncul ketika sistem penyelenggaraan properti yang berlaku di masyarakat sedemikian rupa sehingga pihak-pihak yang terlibat mendapat insentif untuk bertindak, meski tetap  rasional, seolah tidak ada hari esok.

Istilah “tragedy of the commons” mulai populer menyusul terbitnya sebuah makalah berjudul sama yang oleh Garret Hardin; namun demikian, prosesnya telah digambarkan secara lengkap oleh Ludwig von Mises lebih kurang tiga puluh tahun sebelumnya dalam karyanya “Die Grenzen des Sondereigentums und das Problem der external costs und external economies,” bagian 6 di bab  10, bagian 4 dari bukunya Nationalökonomie: Theorie des Handelns und Wirtschaftens (Geneva: Editions Union, 1940; Munich: Philosophia Verlag, 1980), hal. 599-605, atau di Human Actions (HA), halaman 635-6.

Dalam HA, Mises mencontohkan, ketika di satu sisi tanah sebagai contoh properti, tidak dimiliki oleh satu orang individu pun, sementara di sisi lain semua orang, atau pihak-pihak tertentu yang mendapat hak istimewa bebas memanfaatkannya untuk sementara waktu bagi kepentingan mereka sendiri, maka masa depan cenderung akan diabaikan.

Norberg dalam In Defense of Global Capitalism (bab 5) melaporkan bahwa beberapa tahun silam, sebuah citra satelit diambil memperlihatkan hamparan tanah kering yang menguning, setelah dieksploitasi secara berlebihan oleh para nomaden. Tepat di tengah pemandangan gurun ini terdapat noktah kecil berwarna hijau, yang ternyata adalah wilayah yang dimiliki secara pribadi. Para pemilik wilayah tersebut membangun peternakan sapi di sana, demi keuntungan yang bersifat jangka panjang.

Sejarah penebangan hutan, pembalakan, perburuan hewan, dan penangkapan ikan besar-besaran adalah contoh-contoh klasik tragedi aji mumpung serupa, meski banyak contoh lain juga dapat ditemukan dalam berbagai isu non real estate (seperti di bidang perbankan).

Hak atas Properti sebagai solusi

Tersirat dalam uraian seputara tragedi aji mumpung di atas  bagaimana ketiadaan atau fragmentasi hak kepemilikan atas properti dapat menimbulkan persoalan besar kemanusiaan, terutama berupa kerusakan dan pengrusakan lingkungan. Dalam kerangka pemikiran serupa, implikasinya adalah bahwa hak kepemilikan atas properti dapat menjadi solusi permasalahan itu sendiri.

Pada hakikatnya dua macam persoalan fundamental dapat dipecahkan oleh  hak kepemilikan atas properti.  Yang pertama adalah soal bagaimana barang/jasa dapat dipertukarkan melalui proses perdagangan itu sendiri; dan kedua adalah persoalan menyangkut properti yang bersifat commons (yang tidak ada pemiliknya).

Di jaman kita hidup sekarang, persoalan pertama kelihatannya remeh atau barangkali tidak terpikir lagi.  Tetapi coba bayangkan kalau barang atau jasa, sebagai properti, dapat dimiliki secara bebas oleh siapa saja, maka tidak ada alasan kuat bagi kita untuk melakukan pertukaran. Seorang Giyanto cukup menunggu Holmes tidur untuk mengambil komputernya; atau Holmes bisa menyikat emas-emas batangan yang disimpan Imam Semar ketika ia sedang lengah.

Andre Morris mengatakan, bahwa mengakui hak milik dan menegakkan sistem yang mengakui hal tersebut baru satu langkah.  Hak atas properti memiliki satu fitur yang amat penting: dia memungkinkan terjadinya pertukaran dan penciptaan kekayaan. Selain itu, banyak hal yang belum sepenuhnya tergali terkait sistem pengakuan dan penegakkan hak kepemilikan atas properti.

Sebagai contoh, ekonom Peru, Hernando de Soto, mengadvokasikan penegakan hak atas properti sebagai jawaban untuk perlindungan lingkungan dan pengentasan orang miskin. Menurut de Soto, karakteristik yang penting dari perekonomian pasar adalah berfungsinya perlingundan hak atas kepemilikan properti secara formal, di mana kepemilikan dan transaksi tercatat secara jelas.  Keseluruhan hak dan system formal tersebut menumbuhkan kemandirian para individu dalam melindungi asset-asset yang mereka miliki; kemantapan kepemilikan; kolateralisasi untuk proyek-proyek baru, dan lain-lain.

Penegakan hak atas properti menyangkut properti commons (atau properti yang tidak dimiliki atau dianggap sebagai milik bersama) akan menjadi solusi baginya sebab cara ini memberi kita means atau cara untuk mengecualikan pihak-pihak tertentu dari penguasaan terhadap suatu sumber daya. Tanpa adanya kekuatan atau ekslusivitas ini, maka penguasaan atau kepemilikan terhadap properti itu akan terus menerus dalam situasi konflik.

Apa artinya memiliki properti?

Secara tradisional, memiliki hak kepemilikan terhadap properti mencakup hak atau kekuasaan untuk mengontrol pemanfaatan properti tersebut, hak untuk mendapat keuntaungan darinya (misalnya hak ekstrasi atau hak penyewaan); hak untuk mentransfer atau menjualnya; dan hak untuk mengecualikan pihak lain dari properti tersebut.

Memiliki properti berarti terikat dengan segala bentuk tanggungjawab yang mungkin muncul atas kepemilikan atasnya.  Ketika saya sebagai pemilik tubuh saya sendiri tanpa sengaja menabrak hingga mencederai orang lainseseorang, maka saya bertanggungjawab atas kecelakaan tersebut.  Ketika saya memiliki seekor anjing dan anjing saya merusak mainan anak tetangga, sayalah yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut.  Demikian pula misalnya kalau saya menyetir mobil dalam keadaan mengantuk dan ternyata menabrak kendaraan orang lain; saya harus bersedia menanggung akibatnya.  Kendaraan di sini dapat dilihat sebagai perpanjangan atas tubuh saya sendiri.  Jadi, secara singkat, memiliki properti berarti memiliki hak serta kewajiban terhadapnya.

Ketika hak dan tanggungjawab ini tercerai atau terfragmentasi, baik akibat disengaja maupun tidak, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan barang publik, maka persoalan-persoalan semacam tragedi aji mumpung niscaya akan terjadi.  Dari sinilah akar permasalahan menyangkut tragedi aji mumpung (tragedy of the commons).

Penutup

Sebagaimana dinyatakan di bagian pertama tulisan ini, properti adalah hal yang amat mendasar bagi keberlangsungan hidup setiap makhluk hidup dan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengenal sistem pertukaran secara sukarela.

Betapa gentingnya urusan properti ini tersirat dalam perkataan Frédéric Bastiat,  dalam bukunya, The Law: Hidup, kebebasan dan properti tidaklah eksis karena kita selaku manusia telah menciptakan hukum.  Justru sebaliknya, hal-hal tersebut sudah ada duluan, dan mengharuskan kita menciptakan perangkat hukum.

Di awal tulisan ini dikatakan bahwa persoalan terpenting bagi kemanusiaan, yang menentukan kemajuan atau kehancuran peradaban adalah menyangkut sistem penyelenggaraan properti: siapa yang harus menguasai apa dalam jumlah seperti apa.

Sebenarnya tidaklah sulit dan tidak pula taksa untuk menjawab, sistem politik-ekonomi manakah yang lebih menjamin perlindungan terhadap properti, sebagai pemicu produktivitas dan kunci penciptaan kemakmuran. Soal yang tinggal sekarang adalah seberapa jauh kita bersedia menerapkannya; seberapa jauh kita benar-benar ingin membuat perubahan. [ ]

(Kembali ke Bagian 1)

Dari berbagai sumber:

Andre P. Morris, Ideas on Liberty 16;
Frédéric Bastiat, 1850. Economic Harmonies dan The Law;
Garret Hardin. “Tragedy of the Commons”, Science, 1968;
Johan Norberg, Membela Kapitalisme Global, FNS, 2009;
Ludwig von Mises, Human Action;
Robert Le Feivre Speeches on Property;
Wikipedia entries ttg. Property dan The Tragedy of the Commons.

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

3 comments for “Tentang Properti dan Kepemilikan (Bag. 4 – Tamat)”

  1. tulisan yang sangat bagus sekali mas
    sangat menambah pengetahuan saya yang cekak ini

    kalau boleh berkomentar, pendapat saya mengenai pertanyaan
    siapa yang harus menguasai apa dalam jumlah seperti apa

    siapa yang berhak menguasai adalah mereka yang paling dapat menjaga keberadaan properti itu bagi masa depan dan sekaligus memberikan nilai tambah terbesar bagi ekonomi dan kemanusiaan dalam aktivitasnya yang berkaitan dengan properti itu
    hukum ini dipakai untuk mengatasi properti yang berada dalam sengketa seperti kisah aborigin atau juga orang papua dan juga properti yang belum ada pemiliknya
    untuk properti tidak dalam sengketa maka ketentuan seperti yang diatur oleh peraturan yang disepakati

    untuk masalah jumlah, tergantung dari kemampuan untuk menjaga dan mengusahakan itu
    siapa yang lebih rajin dan pandai, maka tentu saja mereka berhak untuk dapat memperoleh lebih banyak

    juga kalau bisa saya urung pendapat mengenai satu lagi jenis kepemilikan properti yaitu properti yang disia-siakan.
    ini adalah jenis properti yang sebenarnya sudah ada pemiliknya, tapi pemiliknya tidak mendayagunakan properti dengan baik dan cenderung menyiakannya

    berdasarkan pemahaman agama, seluruh alam adalah milik Tuhan dan manusia hanya dititipi
    nah masalah kepemilikan properti dalam kondisi normal dapat dikatakan sama dengan manusia yang diberi titipan properti tersebut oleh Tuhan
    apabila dalam suatu kondisi titipan ini tidak dijaga maka tentu saja titipan ini seharusnya diberikan kepada orang lain yang akan lebih menjaganya
    dasar ini tentu saja adalah sifat Tuhan yang lebih cenderung kepada orang2 yang berbuat kebaikan dan bukan berbuat kerusakan
    sebagai misal adalah anak yang dizalimi ortunya, ortu dititipi anak oleh Tuhan, apabila tidak dijaga, maka seharusnya hak pengasuhan tentu saja diberikan kepada orang tua lain
    hal yang sama dengan tanah yang disia-siakan, apabila kemudian ada orang lain yang mampu menjaga tanah itu dan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi di atasnya, maka ia berhak untuk menjadi pemilik baru tanah itu menggantikan pemilik lama yang menyiakannya
    masalah dari semua hal itu adalah penetapan mengenai batas penyia-nyiakan suatu properti yang dapat dipindahtangankan secara paksa dan tentu saja jenis properti itu
    hal ini memang akan menambah pekerjaan baru, tapi ia memang harus dilakukan sebab ia merupakan salah satu mekanisme pemerataan kesejahteraan antar manusia seperti zakat atau sedekah

    oh ya, saya juga mau tahu pendapat admin mengenai hukum ketimpangan sosial (buatan saya sendiri, maaf kalau sudah ada yang menyatakan hal ini sebelumnya)
    jadi maksud dari hukum ini adalah apapun aktivitas ekonomi manusia (baik secara kapitalis atau sosialis dsb) maka itu akan selalu mendorong kepada terjadinya ketimpangan kesejahteraan yang semakin membesar
    maksudnya adalah alokasi kesejahteraan setiap kegiatan ekonomi selalu akan menciptakan satu pihak lebih diuntungkan dari pihak lainnya, tidak ada keadaan dimana semua pihak sama2 diuntungkan secara sama kuat
    satu pihak akan lebih diuntungkan dan pihak lainnya akan lebih dirugikan meskipun sebenarnya kerugian ini tetap masih dapat menguntungkan manusia itu
    oh ya harap dibedakan ini dengan konsep bahwa pertukaran itu dapat saling menguntungkan, maksud konsep ini adalah meskipun pertukaran saling sama2 menguntungkan, tapi satu pihak pasti akan lebih diuntungkan dari pihak lainnya
    dari sinilah sebab mengapa dunia ini makin lama makin timpang, orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin
    orang kaya semakin kaya karena setiap pertukaran mereka selalu lebih menguntungkan mereka dan orang miskin semakin miskin karena pertukaran mereka selalu lebih merugikan
    jadi meskipun si orang miskin itu diuntungkan secara nilai tambah dari kerjanya, tapi berdasarkan kerja total tenaga dirinya tiap jamnya, ia dirugikan, ini bisa diakibatkan kurangnya ilmu, peraturan dsb
    apalagi kalau ditambah dengan aktivitas penjarahan yang ditutupi dengan berbagai hukum yang tidak adil
    dari sini apabila tidak ada mekanisme luar seperti zakat atau sedekah atau bantuan sukarela maka akan tercipta keadaan dimana orang miskin akan semakin melarat dan orang kaya akan semakin boros
    semakin boros karena mereka terus mengkonsumsi untuk menghabiskan mereka kekayaan itu padahal ada batas untuk kebutuhan yang benar2 penting bagi diri mereka

    oleh sebab inilah harus selalu ada mekanisme non ekonomi untuk menjaga agar pada akhirnya setiap manusia bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak apabila dibandingkan dengan kesejahteraan manusia lainnya
    nah mekanisme itu adalah seperti zakat, sedekah, bantuan sukarela dan juga pemindahtanganan terhadap aset yang disia-siakan

    Posted by Holmes / Lukita | 30 January 2009, 12:11 am
  2. Halo, Holmes!  Trims atas tanggapannya.  Maaf baru bisa balas sekarang.  Lagi terkendala secara teknis.

    Re hukum ketimpangan sosial,  ini menarik.  Saya sependapat dengan penulis muda Norberg dalam bukunya yang kebetulan saya bantuterjemahkan dan sunting, dan yang baru aja diterbitkan FNS.  Saya harap Anda bersedia kontak via email/tlp Pak Mone atau Ibu Anung dan minta aja satu-dua eksemplar buku tsb..  (Klik di sini)

    Posted by Nad | 31 January 2009, 4:24 pm
  3. artikel ini, juga barangkali dapat membantu. Ini adalah salah satu artikel favorit saya di jurnal ini….

    Posted by Giyanto | 1 February 2009, 8:18 pm

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory