Uncategorized

Tentang Mal-Mal Besar di Kampung Besar

Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Volume II, Edisi No. 68, Tanggal 9 Februari 2009
(Diterbitkan tanggal 22 Februari 2009)
Oleh: Sukasah Syahdan

Tulisan ini melengkapi sekaligus memperbaiki masukan dari tulisan saya beberapa tahun lalu, tentang pembangunan mal-mal di Jakarta.

Kalau dalam tulisan sebelumnya saya terkesan agak “sinis” terhadap pembangunan mal-mal di ibukota-dan dengan skeptis memperkirakan bahwa mal yang waktu itu baru berdiri, sudah dirundung kegagalan sejak awal, saya dalam artikel singkat ini sikap saya amat positif terhadap mal.

Sudut pandang saya, meski sangat sederhana, terus terang agak baru.  Saya sendiri merasa agak aneh mengapa selama ini berpandangan agak negatif terhadap pusat-pusat perbelanjaan yang “mewah” atau  “baru”.  Selama bertahun-tahun saya tidak pernah “happy” membawa keluarga saya ke PI Mall; saya jarang mau mengajak atau mengantar istri dan anak saya ke tempat semacam itu. Berhubung dalam beberapa tahun terakhir kami tinggal di Ciputat, selama ini saya cukupkan mengajak anak dan istri ke Bintaro Plaza saja, yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah (lewat jalan tikus).  Konsekuensi ini juga saya sesalkan; dan saya cukup sadar, perlu waktu untuk “meralatnya.”

Terus terang dengan pandangan baru ini saya merasa sedikit tercerahkan.  “Pencerahan” pribadi ini baru saya alami setelah mendalami sedikit banyak tentang konsep property dan property rights (dalam beberapa artikel terakhir saya pernah mengulas tentang hal-hal ini).

Singkatnya, pandangan-baru terhadap mal-mal di Jakarta ini terkait mesra dengan perkembangan dan pembangunan kota Jakarta, juga dinamika dan mobilitas para penduduknya.  Ibukota yang disebut metropolitan dan diimpikan sebagian orang untuk menjadi megapolitan, dalam banyak hal yang sangat mendasar, pada hakikatnya tidak lain adalah sebuah kampung besar.

Ya, Jakarta adalah sebuah dusun mahabesar!  Dusun mahabesar ini adalah hasil evolusi tragedy of the commons akibat keterjebakan hampir semua pihak pada kondisi atau sistem pengaturan properti yang tidak pernah jelas dan andal, serta inkompetensi segelintir orang yang konon disebut pengelola kota dan penegak aturan.  Kondisi ini seperti telah menjebak kita semua sehingga berperilaku “kampungan” meski tinggal di kota paling besar, paling ramai di negeri ini.

Sebagian besar kita cenderung masih tergoda untuk mengangkangi aturan; sebagian besar penduduk Jakarta cenderung berperilaku ugal-ugalan di ruang publik.   Bis-bis berhenti semaunya; mobil dan motor salip sana, salip sini, lalu berhenti atau parkir seenaknya; kita buang sampah atau meludah di mana-mana; kita menyeberang jalan seenaknya; kita berebutan ruang dengan para pejalan di trotoar; dan lain sebagainya, yang hanya akan menguatkan status kita sebagai kampungan.

Saya tidak akan menjustifikasikan lebih lanjut mengapa Jakarta adalah sebuah kampung besar.  Mungkin saja benar, ini fenomena biasa di sebuah negara berkembang. Saya tidak bermaksud berkomentar lebih jauh.  Saya hanya ingin mengontraskan kondisi ini dengan eksistensi mal dalam konteks kesemrawutan urban, dan dengan demikian memperlihatkan kinerja ataupun aplikasi private property rightsdalam permasalahan sosial.

Ketika sebuah mal baru berdiri, tentunya setelah melalui lika-liku perijinan dan berbagai persoalan teknis dan non-teknis, dia biasanya akan eksis dengan pengaturan hak-kwajiban atas properti (property arrangement) tertentu yang jelas.  Mal adalah lebensraum, sebuah ruang hidup bagi publik, dengan pengaturan hak dan tanggungjawab yang tidak rancu antara pemilik, penyewa, pengelola, dan pengunjung. Mal tumbuh dan harus mampu tumbuh hanya dengan cara beradaptasi terhadap kebutuhan pengunjung dalam semangat kompetisi yang terbuka antarpengelola mal.

Dalam ketiadaan taman kota yang mampu menawarkan kenyamanan dan keamanan yang mendasar, kehadiran mal-mal menawarkan keduanya.  Dengan berbagai fasilitas yang mereka tawarkan, termasuk label-label dan simbol-simbol sederhana namun sesungguhnya amat sentral dalam mendefinisikan dan menuntut perilaku tertentu bagi siapa saya yang hadir di sana, mal-mal menyuguhkan banyak kebutuhan dasar yang luput dari perhatian “pemimpin” atau “perencana”. Kebutuhan belanja hanyalah satu dari banyak hal yang ditawarkannya.

Kekacauan pengaturan infrastruktur dasar di ibukota membuat hidup yang bagi sebagian besar penduduk sudah sulit menjadi menjadi semakin sulit. Dengan daya tariknya masing-masing, mal-mal menjadikan kota ini menjadi lebih dapat ditolerir. Mal adalah sebuah tempat rendezvous, melting pot juga escape (pelarian).

Sebagai tempat publik, mal sebenarnya amat individualistis. Dia perwujudan atau embodiment dari berbagai inisiatif dan kreativitas individual dalam semangat sukarela untuk menarik, memikat individu-individu lainnya.  Tanpa paksaan! Tanpa aturan dari pihak penguasa,  kecuali dari pemilik mal dan penyewa stan-stan di sana.

Setiap mal mencoba menawarkan produk, informasi dan solusi terbaik bagi penduduk di sekitarnya, dan tidak semuanya harus berbayar.   Mal-mal di kampung besar semacam Jakarta bukan cuma tempat berbelanja. Anda mungkin tidak perlu diberitahu lebih jauh tentang apa saja yang dapat orang lakukan di sana.  Lagi pula, keputusan berbelanja tidak berasal dari sana dan tidak pula pernah tercerabut dari diri kita.

Anda yang cenderung melarang anak-anak untuk mengunjungi mal-mal (atas alasan konsumerisme, misalnya), perlu menelisik kembali alasannya. Puji Tuhan mal-mal berdiri di kampung besar Jakarta. Semoga mal-mal lama tetap bertahan dan mal-mal baru dapat terus bebas didirikan.  [ ]

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

8 comments for “Tentang Mal-Mal Besar di Kampung Besar”

  1. Tulisan ini saya jadikan sebagai contrarian indicator yang menunjukkan akan munculnya kredit macet di sektor commercial properties.

    NAD yang selama ini negatif terhadap mall, sekarang berubah pandangan, kemungkinan ada perubahan struktur di dalam bisnis mall (commercial properties). Bubble yang akan pecah?

    Kita tunggu……. saatnya.

    Posted by imam semar | 26 February 2009, 8:44 am
  2. Sebagai penikmat setia buah keyboard Anda, saya tunggu artikel terbaru Bung IS!  Kalau perlu akan saya cross-posting di sini.

    Posted by Nad | 26 February 2009, 4:46 pm
  3. masalahnya selalu saja tidak pernah tersentuh : mall hanyalah salahsatu tujuan akhir dari penguasa supply uang : monopoli dan penghapusan kompetisi. Ingat kompetisi bagi penguasa uang dengan agama illuminati adalah dosa besar, kompetisi harus dihindari dan monopoli harus ditegakkan. Dengan mall matilah toko2 kecil dan para pegawai, para pemasok menjadi hamba yang diatur oleh pemilik mall, “kebebasan” tanpa aturan dari pemerintah di dalam mall hanyalah “ilusi” karena sekarang aturan ada di pemilik mall yaitu tak boleh ada kompetisi yang ada hanya Carrfoue, Giant dan Hypermart dst, pedagang kecil menyingkir saja jadi pegawai.

    Posted by jossep | 2 March 2009, 9:01 am
  4. Bung Jossep, artikel ini memang tidak membahas "masalahnya", tapi dia dilandasi hasil usaha saya menyentuhnya selama ini. Silakan gali  tulisan-tulisan dan komentar2 pengunjung terkait tentang supply uang, monopoli dan kompetisi, dll. di Jurnal ini.  Saya pun dulu punya kecenderungan berpandangan seperti Anda, tapi saya berhasil melihat dari sudut pandang lain–yang lebih utuh.  Jangan lupa, pasar-pasar kecil semacam pasar senen atau pasar ciputat masih dan akan terus ada; kalau mau, Anda tetap masih bisa menjadi patron mereka, tidak perlu ke mal.  Salam.

    Posted by Nad | 3 March 2009, 5:37 pm
  5. Isu konflik antar pasar tradisional dengan pasar modern memang sering dipakai untuk pembenaran bagi intervensi pemerintah. Yang dilupakan bagi penyebar isu tersebut ialah bahwa dalam 'bertradisi' orang berhak memilih. Bagi orang yang merasa 'modern' maka dia akan memilih belanja di mal, tapi bagi orang yang bener-bener modern maka dia akan memilih ke pasar tradisional. Karena bahan-bahan makanan yang lebih segar dan asli-lah yang sebenarnya disediakan di pasar tradisional, bukannya di mal. Dan ini terkait sesuatu yang lebih besar: KEBUTUHAN MANUSIA AKAN TRADISI! bukankah semua bebas memilih?

    Posted by Giyanto | 4 March 2009, 3:40 am
  6. jika kita melihat dari sudut pandang penulis, memang benar mall telah menjadi salah satu ruang publik bagi masyarakat yang memang selama ini ruang publik bagi mereka semakin menyempit, sampai2 pemerintah jakarta harus mereklamasi kawasan pantainya demi kebutuhan ruangnya, tetapi apakah itu dibenarkan jika selama ini banyaknya mall2 berdiri tanpa dikendalikan bisa memberikan nilai ekonomi yg besar, sedangkan daya dukung lingkungan terbatas. sedangkan para stakeholer hanya melihat keuntungan jangka pendek. bagaimana dengan kondisi sosial-ekonominya dimasa mendatang ?

    Posted by kesatriabertopeng | 9 March 2009, 3:35 am
  7. Like this writng of yours. Sbagai orang awam dan homemaker, gue kasian pasar-pasar tradisional yg makin tersingkir. Mrk semakin merasa imbas langsung hadirnya mall-mall. Knapa pemerintah ga mengelola pasar dgn bener aja? Dibuat regulasi pembatasan mal jadi ga membludak kayak gini.

    Eh, skrg gawe di mana?

    cheers

    tanty

    Posted by tanty | 16 July 2009, 11:28 pm
  8. […] Tentang Mal-Mal Besar di Kampung Besar […]

    Posted by INVESTASI PROPERTY « Elfiraworotitjan's Blog | 19 September 2010, 10:58 am

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory