Uncategorized

Tentang Kebebasan, Negara, Pembangunan

Oleh: Sukasah Syahdan
Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. I, Edisi 10, Tanggal 17 September 2007

Prolog

Dalam konteks penyelenggaraan negara-negara di dunia, pada dasarnya ada dua jalan bagi pengelolaan sistem perekonomian.

Jalan pertama adalah sistem perekonomian di mana faktor-faktor produksi, baik dalam pengertian tradisional—tanah, tenaga kerja, dan modal, maupun dalam berbagai varian modernnya dewasa ini—berada dalam penguasaan bebas setiap individu.

Jalan kedua adalah sistem perekonomian di mana faktor-faktor tersebut berada dalam penguasaan otoritas negara, atau birokrat perencana sentral. Jalan pertama adalah sistem ekonomi pasar, yang oleh Karl Marx dengan tepat dinamakan kapitalisme. Jalan kedua adalah sosialisme, atau komunisme.

Dikotomi klasik ini muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan termuda yang bernama political economy di abad 18-19, yang terus berkembang dan kini dikenal sebagai disiplin otonom yang bernama ilmu ekonomi. Sejalan dengan persinggungannya dengan perkembangan teori politik, khususnya menyangkut teori dan peran negara, dikenal pula apa yang disebut sebagai Jalan Tengah (Middle of the Road) atau Jalan Ketiga (Third Way). Sebutan populer untuk jalan ini diambil dari bahasa Prancis, Intervensionisme. Dengan demikian, lengkaplah kini tiga isme besar dunia: sosialisme-intervensionisme-kapitalisme.

(Sedikit tambahan kiranya diperlukan untuk menajamkan pemahaman terhadap Jalan Tengah ini. Sistem perekonomian negara yang menganut paham intervensionisme masih bernuansa ekonomi pasar atau kapitalisme, hanya saja unsur-unsur tertentu dari ”perekonomian pasar” tidak berada dalam penguasaan individu, melainkan pada otoritas negara. Dalam pengertian ini, intervensionisme tidak dikacaukan dengan kapitalisme (terutama yang laissez faire), maupun dengan sosialisme/komunisme.)

Trikotomi sederhana ini dapat memberi kita seperangkat peranti analitis untuk mengurai karut-marut pemahaman, pemaknaan dan pengatribusiannya terhadap berbagai peristiwa lokal-global, historis atau kontemporer seputar semesta dimensi kehidupan berkewarganegaraan, berkenegaraan, dan berkebangsaan.

Persoalan Sosial-Ekonomi-Politik Indonesia

alt text

Dengan peranti yang sama tulisan ini akan mencoba mengkaji pemikiran Arief Budiman dalam buku terbarunya yang berjudul Kebebasan, Negara, Pembangunan. Kumpulan tulisannya yang mencakup sebuah periode panjang 1965-2005 ini diterbitkan oleh Freedom Institute pada tahun 2006. Fokus tulisan ini terbatas pada pandangan-pandangan Arief pada persoalan sosial-ekonomi-politik yang berkisar pada hubungan negara dan masyarakat; jadi hanya beberapa esei yang relevan saja yang akan disoroti.

Bertumpu pada antipatinya yang mendalam terhadap kapitalisme dan, sebaliknya, pengagungannya yang berlimpah terhadap sosialisme, Arief Budiman dengan ’kuas’ tebalnya menyapukan pandangan monokromatis terhadap berbagai konsep dan fenomena pembangunan di negeri ini. Kesan segera yang dapat ditangkap adalah bahwa ia mencampuradukkan kapitalisme dengan intervensionisme. Dengan demikian dinamisme positif kapitalisme tidak dibedakannya dari kekuatan destruktif intenvensionisme birokrat negara yang menunggangi ekonomi pasar.

Arief meyakini bahwa ”pembangunan” pada hakekatnya adalah upaya menempatkan kelas mana yang harus dikedepankan, sekalipun dengan kemungkinan terjadinya benturan dengan kelompok kepentingan lain.

Baginya, kebebasan individu bukanlah suatu pilihan dan tidak perlu diagungkan, sebab ”Ideologi yang mengatakan bahwa kebebasan individu lebih penting daripada keadilan sosial (dalam kebebasan individu termasuk juga kebebasan untuk menumpuk kekayaan meskipun masyarakat tersebut hidup dalam keadaan yang serba kurang) tentu saja sangat menguntungkan kaum elite….” (Hal. 44; cetak miring saya.)

Bagi Arief, Indonesia adalah negara berkembang yang melakukan transformasi modernisasinya dengan jalur kapitalisme. Ia menyimpulkan (Hal. 46): ”[J]elas, sistem demokrasi tidak bisa hidup lebih lama lagi kalau kapitalisme mau dipertahankan.”

Dalam artikelnya, “Negara-Negara Dunia Ketiga dan Sistem Kapitalisme”, Arief mengutip Albert Hirchman (Hal. 45), dan bergabung menjadi ilmuwan yang membuat setiap individu harus merasa bersalah karena menjadi kaya, sebab ”sistem ekonomi kapitalis ini bekerja dengan cepat sehingga segolongan orang jadi kaya dengan cepat, segolongan lainnya jadi miskin. … Tapi setelah beberapa saat ternyata bahwa orang-orang miskin ini tidak kebagian maju, sementara orang-orang kaya terus maju, maka mulailah timbul ketidaksabaran….” (Ibid)

Mengambil jalur pekonomian pasar adalah sebuah kesalahan, menurut Arief, sebab ”Sayangnya, kompetisi bebas ini tidaklah dimulai dari awal, di mana tiap orang mulai dengan modal yang sama. Dalam keadaan seperti ini, sudah jelas bahwa mereka yang memiliki alat-alat produksi akan jadi semakin kaya, karena dari produksi yang dihasilkan , sebagian besar keuntungan akan pergi ke kantong pemilik modal….” (Ibid)

Dengan demikian, asumsi dan konsekuensinya menjelas: bagi Arief, sosialisme Marxis merupakan jalan keluar yang mutlak. Menurutnya,

”Kal Marx telah meramalkan bahwa pada suatu hari nanti, akibat persaingan antara kaum pemilik kapital sendiri yang saling memakan sesama rekannya, kaum miskin yang semakin banyak jumlahnya bakal sadar akan kepincangan yang terjadi di masyarakat tersebut dan akan bersatu untuk menghancurkan kaum kapitalis. […] Tetapi revolusi ini tidak kunjung terjadi. Yang dilupakan Marx adalah bahwa salah satu kekuatan sistem kapitalis adalah satu kesanggupannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bukan memperbaiki secara total, melainkan secara parsial….” (Hal. 42-43)

Yang mungkin juga dilupakan Marx (dan Arief), pengusaha, di manapun adanya, adalah satu-satunya agen produktif secara ekonomi. Setiap pengusaha mencoba menangkap peluang dan bergerak dengan mempertaruhkan modal sendiri dengan risiko untung atau rugi. Pengusaha manapun tidak akan tumbuh besar jika ia tidak mampu memuaskan keinginan pelanggan. Dalam sistem ekonomi pasar yang bebas, satu pengusaha selalu bersaing dengan pengusaha lain. Siapa saja yang pernah mencoba berbisnis akan menyadari betapa sungguh riskan dan tidak stabilnya posisi sebagai pengusaha.

Tidak dimungkiri, banyak pihak yang menutup mata terhadap kenyataan sederhana, bahwa sistem perekonomian pasar bukanlah sistem apologis yang memihak kelas pengusaha. Di dalam sistem perekonomian pasar yang tidak terkendala, siapa saja yang tidak dapat memuaskan konsumennya akan ditendang keluar arena pasar.

Seandainya fakta telanjang di atas disadari, konsep keadilan atau pandangan tentang perlunya egaliterianisme modal tidak perlu dijadikan sebagai suatu titik awal. Sebab, suka atau tidak, di dalam pasar yang bebas, seorang pengusaha yang kaya hari ini dapat bangkrut dan jatuh miskin esok hari. Seorang miskin yang mampu mewujudkan visinya dapat menjadi triliuner esok hari.

Niat Baik Tidak Cukup

Jika ada inti nasehat ilmu ekonomi dalam satu pelajaran, maka hal tersebut telah disampaikan Hazlitt (1952) dalam Economics in One Lesson. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak menguntungkan satu kelompok di atas penderitaan kelompok lain; ia tidak hanya melihat dampak jangka pendeknya, melainkan memperhitungkan masak-masak segala dampaknya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Persoalan terbesar bagi pengambil keputusan, seperti telah diingatkan Bastiat dalam Economic Harmonies dan Economic Sophisms, efek jangka panjang dari kebijakan seringkali luput dari perhatian.

Maka menarik untuk menapak-tilas sepak terjang Arief Budiman muda sebagai aktivis muda yang lantang memperjuangkan kepentingan segolongan rakyat agar ongkos bus tidak naik (Hal. 62-69). Aktivisme yang menunjukkan keterlibatan intelektual dalam memahami keadaan dan merancang perubahan masa depan, tentu, dapat digolongkan sebagai niat baik. Namun, seringkali operasi kaidah-kaidah ekonomi yang apodiktik sebagaimana hukum alam tidak dapat diubah oleh niat baik siapapun, betapapun mulianya niat tersebut.

Kita semua sama-sama menginginkan kemajuan bangsa demi kemaslahatan seluruh unsur-unsur pembentuknya, bukan untuk kepentingan segelintir kalangan saja. Kini, dengan bergulirnya waktu, sedikit demi sedikit pemerintah dan masyarakat Indonesia telah dibawa kepada kesadaran getir, bahwa transfer kekayaan melalui subsidi negara bukanlah jalan (yang harus dipertahankan). Dalam contoh bahan bakar, menyubsidi BBM kini disadari sebagai sebuah distorsi pasar yang berakibat merugikan, dan jauh dari tujuan asali kebijakan tersebut.

Di satu pihak, distorsi tersebut pada gilirannya ikut menggiring masyarakat kepada suatu kesimpulan subtil yang fatal: bahwa setiap orang di kota ini sebaiknya memiliki kendaraan bermotornya sendiri–sebab toh bensin murah. Di lain pihak, distorsi ini adalah kebijakan “pre-emptif” bagi pengalokasian dana pemerintah untuk menata transportasi publik yang lebih baik.

Kemacetan Jakarta sekarang ini adalah salah satu efek jangka panjang pemberian subsidi bensin berkepanjangan yang mendistorsi pengalokasian unit-unit katalaktik dalam masyarakat. Siapa pun yang berkunjung dari Melbourne ke Jakarta akan menyaksikan betapa melumpuhkannya efek kebijakan yang keliru yang dicoba dibela segelintir orang secara keliru—semua atas dasar niat baik.

Lebih jauh, menafikan pentingnya individualisme dan mengagungkan kolektivisme adalah kekeliruan besar. Sama kelirunya, meyakini bahwa ideologi hanya semata urusan kolektif yang bernama negara. Sebab realisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan gamblang memperlihatkan bahwa setiap tindakan hanya dilakukan oleh makhluk bernama manusia—individu, secara pribadi maupun sebagai unit pelaku sebuah kolektif. Jika seluruh dari kita merupakan perwujudan konkret dari bangsa, maka pengelola negara hanyalah bagian dari kita. Ideologi negara pada hakikatnya hanya beroperasi di tatanan individu.

Sosialisme sebagai konsep ekonomi, konsep sosial dan tatanan moral yang sering dianggap ilmiah berlandaskan kesetaraan, komunalisme, perencanaan sentralistik oleh otoritas; dengan pemahaman bahwa sejarah digerakkan oleh materi dan bukan oleh gagasan; dan bahwa sejarah peradaban manusia adalah sejarah pertarungan kelas sosial a la sosialisme Darwinian; sesungguh dan sebenar-benarnya telah terbukti secara logis, historis, dan empiris sebagai gagasan buruk yang mengerikan. Apa pula yang bernama ”kelas” itu? Hingga Engels menerbitkan buku ketiga Das Kapital setelah meninggalnya Marx, kata kunci dalam dua suku-kata tersebut tetap tidak mampu didefinisikan.

Kesulitannya dapat kita bayangkan: setiap individu anggota suatu satu kelas adalah juga anggota kelas yang lain. Setiap individu memiliki atribut identitas yang heterogen. Setiap pengusaha pada akhirnya juga seorang konsumen, dan sebaliknya. Mengatribusikan anggota masyarakat ke dalam singularisme monolitik yang saling mengecualikan adalah kemustahilan.

Sebaliknya, kapitalisme yang berlandaskan kebebasan individu dan penghargaan terhadap hak milik, dan bukan komunisme/sosialisme, yang telah meruntuhkan sistem feodalisme di Eropa. Ini tentunya versi berbeda dari kesan Dickensian yang digambarkan Arief tentang sejarah Eropa dalam revolusi industri. Kapitalismelah yang menyelamatkan Amerika dan menghapuskan sistem perbudakan (DiLorenzo, How Capitalism Saved America, 2004). Sistem yang mampu mengatasi persoalan kelaparan, ancaman ledakan populasi, serta pengentasan kemiskinan di Eropa jaman dulu, bukanlah sosialisme. Mustahilkah bagi kita untuk membayangkan bahwa adanya kemiskinan dan kelaparan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia barangkali adalah contoh kurang diterapkannya kapitalisme, dan bukan sebaliknya? Sebab, bukankah hukum ekonomi menggariskan tentang pentingnya akumulasi modal untuk peningkatan produktivitas ekonomi–atau yang oleh mayoritas ekonom disebut sebagai ‘pertumbuhan’ ekonomi?

Terlepas dari stigma buruk yang disandangnya, kapitalisme sebagai sistem sosial yang berdasarkan pada pengakuan hak kepemilikan dan relasi kontraktual antara para pemilik hak kepemilikan, sangat gamblang merupakan satu-satunya sistem yang berkesinambungan bagi kemajuan peradaban manusia.

Dan bagi kita di Indonesia, blunder strategis terbesar yang dibuat rejim statis Orde Baru adalah melestarikan intervensionisme sambil membungkam wacana Marxisme. Harga mahal yang harus dibayar atas pemilihan pendekatan pragmatis yang berkepanjangan hingga detik ini adalah berupa pengekalan mitos-mitos sosialisme yang mendasari pemikiran-pemikiran politik-ekonomi sosialistis yang hingga kini masih terus mewarnai alam bawah sadar publik Indonesia, sambil mengekalkan stigma negatif kapitalisme yang telah ditunggangi semua rejim pemerintah sejak kali pertama Republik ini berdiri.

Epilog

Kata pertama dalam judul buku ini, Kebebasan, ironisnya tidak menjadi landasan pemikiran dalam pemaknaan dan pencarian solusi terhadap berbagai problematika besar yang dicoba diusung. Padahal kebebasan adalah kebajikan yang menggerakkan kemanusiaan menuju pencapaian tujuan-tujuan luhur. Kebebasan sekaligus juga merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai dari jerih manusia.

Akan percumalah makna segala pencapaian—baik yang sekular maupun yang moral, jika upaya tersebut berlandaskan pada pemaksaan atau keterpaksaan–bukan pada kebebasan.

Pun jika kebebasan harus berakhir sebagai utopia, apakah yang lebih baik daripadanya?

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

Comments are disallowed for this post.

  1. buku yang cukup menarik, menggambarkan bagaimana begitu merdeka dan bebasnya cara berfikir seorang arif budiman, dari mudanya sampai tua….soal sejauh mana kritik itu berdampak itu soal lain…,
    thanks

    Posted by Tony | 20 September 2007, 12:21 am
  2. Inti tulisan ini bukan pada persona, melainkan mencoba menimbang gagasan atau buah pikiran yang cukup dominan diyakini sebagian orang dari sudut pandang yang berbeda. Sejauh mana dampaknya, ini juga tentu soal lain.

    Posted by Editor | 29 October 2007, 5:51 pm
  3. […] cukup punya dasar untuk menduga demikian. Sebagaimana pernah saya tulis sebelumnya, sejak Republik ini masih dalam tahap gagasan hingga akhirnya terwujud, para Bapak Bangsa kita pun […]

    Posted by Kapitalisme, Ideal Yang Tidak Kita Kenal « Akal & Kehendak | 7 April 2008, 2:54 pm

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory
%d bloggers like this: