lingkungan hidup

Tentang Lingkungan Hidup dan Hak Kepemilikan

Oleh: Sukasah Syahdan
Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. I, Edisi 13, Tanggal 05 Desember 2007

alt text

[Update 24/12): versi mutakhir (bhs. Ingg.), yang sedikit memperluas dan memperjelas artikel ini, dapat dibaca di sini.]

Bahwa bumi bukan warisan kakek-nenek moyang melainkan titipan dari anak cucu kita, akhir-akhir ini seringkali diucapkan. Mungkin ini salah sepotong justifikasi kita untuk menyongsong tanggung jawab ke depan demi keberlangsungan kehidupan. Namun, jika kita menuju pada satu tujuan (end) yang mulia, apakah cara (means) yang kita gagas dan canangkan otomatis juga demikian?

Persoalan hidup cuma digeluti oleh yang hidup. Dan seperti dalam banyak hal terpenting lainnya, soal utamanya seringkali bukan terletak pada ends, tapi means. Dan means, mau tidak mau, tidak lepas dari cakrawala ideologis seseorang atau se-negara. Mengatakan sebaliknya adalah ibarat menyerukan bahwa payung adalah penyebab turunnya hujan.

Kembali ke kutipan di atas: seputar orang-orang yang wafat dan mereka yang belum dilahirkan, faktanya adalah bahwa mereka semua tidak ada. Golongan pertama sudah tiada; yang kedua belum lagi ada.

Dan fakta jugalah jika seseorang yang telah tiada ternyata masih dapat memiliki kekuatan yang mengikat orang lain. Wasiat dari yang mangkat kepada sang penerus dapat berwujud kewajiban atau tanggungjawab. Semuah amanat dapat benar-benar berupa “utang” yang memiliki kekuatan hukum yang mendikte keputusan bagi keturunan langsung sang pewasiat, sebagaimana juga warisan dapat benar-benar memberi hak atas harta.

Lain halnya dengan orang yang belum ada. Jika si A berkata kepada sang B, ”Tanah seluas 100 hektar ini adalah harta milik C”. Anda sambil berdecak kagum terlebih dulu barangkali akan bertanya, ”Luar biasa! Siapa sih C?” B menjawab, ”Anu…, C adalah orang yang tidak ada”.

Orang yang belum ada tidak memiliki kekuatan legal/etis/moral yang sifatnya mengikat. Orang yang belum ada tidak memiliki hak. Juga tidak juga berhak untuk memberi yang hidup, hak.

Demikian pemahaman penulis atas pandangan Beckermanian terhadap isu lingkungan hidup. Bukunya, A Poverty of Reason (2003), berlandas pada skeptisme ilmiahnya terhadap kapasitas sains dalam mengkaji dan memilah secara ilmiah mana persoalan alam yang disebabkan manusia, dan mana yang merupakan perangai siklikal alam.

Oleh karena isu lingkungan hidup memiliki ”ancamannya” tersendiri (terkait stagnasi atau retardasi bagi potensi kesejahteraan hidup bagi yang orang-orang yang nyata, yaitu penduduk yang sedang hidup), maka isu ini dengan lompatan kuantumnya–yang mencoba merengkuh generasi masa depan–mencapai titik ironisnya di saat sejumlah besar generasi masa kini masih bersimpuh dalam kemiskinan dan kepapaan. Dan Ironi Besar ini jadi makin getir ketika solusi-solusi dominan yang ditawarkan melulu bermuara kepada cengkraman etatisme.

Penelusuran deduktif atas pandangan ekonom Beckerman tadi akan membawa pada fakta apriori yang menyentak. Singkat kata, isu lingkungan hidup bermuasal pada isu yang genting ini: kepemilikan. Maka, penyelenggaraan sebuah konferensi tentang lingkungan hidup tanpa membahas sistem kepemilikan (property rights) paling jauh akan berakhir kepada penghujatan secara lantang ataupun diam-diam kepada para pemilik modal atas kerusakan alam, dan berujung pada peningkatan pengebirian terhadap kebebasan berekonomi.

Illegal logging, pengrusakan terumbu karang, pencemaran sungai, dan berbagai kerusakan lainnya niscaya terjadi ketika institusi negara mengklaim sebagai penguasa air, udara, dan tanah berikut segala isinya demi ”kesejahteraan sosial”.

Dalam sistem ini, para ”oknum” dan ”institusi oknum” kenegaraan niscaya bertindak sebagai pemilik ad hoc rental sumber daya. Kesimpulan-kesimpulan ini logis, aprioris dan manusiawi. Celakanya, inilah end yang justru tidak diinginkan, bahkan oleh pihak-pihak yang mengklaim diri “menguasai” setiap jengkal bumi, air, tanah, udara serta seisinya.

Di dalam sebuah sistem yang sepenuhnya menjamin kepemilikan, hanya pengusaha yang amat sangat dungu saja yang akan membiarkan asset dan sumber utama mata pencahariannya hancur tanpa kesinambungan. []

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

5 comments for “Tentang Lingkungan Hidup dan Hak Kepemilikan”

  1. tentang property rights: tapi kan nggak semua objek bisa dijadikan property rights. hutan mungkin bisa di privatisasi. tapi air dan atmosfer kan tidak bisa, karenanya harus di regulasi, dan disitu negara berperan sebagai pemegang mandat. gimana? salam.

    Posted by mova | 19 December 2007, 7:36 am
  2. Betul memang wilayah samudra, kelautan, perairan, dan perudaraan belum dijelajahi secara memadai dan belum banyak dimainkan private property rights.

    Terlepas dari isu-isu teknis/legal yang menentukan rendahnya kadar insentif dewasa ini, dasar-dasar pemikiran yang mengarah pada oposisi terhadap pemrivatisasiannya hal-hal semacam air dan atmosfir secara teoritis dapat ditelusuri: a.l. belum adanya preseden, belum terjelajah, pertimbangan sifat-sifat alamiahnya mis. yang menyulitkan divisibilitas, juga persepsi akibat konsep-konsep ekonomis/legal/etis yang problematik—seperti ”kesetaraan”, ”keadilan sosial,””monopoli,” dll.

    Tidak ada alasan mengapa private property rights hanya dapat menjadi solusi terbaik di tanah, tapi tidak di air maupun udara. Penelusuran historis dan logis akan membawa kita pada kesimpulan, bahwa property *mendahului* government, dan bukan sebaliknya.

    Salam.

    Posted by Editor | 19 December 2007, 11:02 am
  3. wah kapan ya, pengusaha kita semuanya tidak dungu?

    Posted by Giyanto | 14 February 2008, 10:04 am
  4. Dan orang-orang yang ada juga belum merasa menjadi warga bumi…. Mungkin masih merasa numpang, sehingga belum ada rasa memiliki

    Posted by noonathome | 31 March 2008, 3:37 pm
  5. Kebebasan berekonomi tidak akan dikebiri apabila para pengusaha (termasuk negara) juga melihat efek means yang mana adalah demi(end) anak cucu mereka juga…

    Tidak sedikit hasil penelitian ilmiah yang menunjukkan efek negatif pelbagai produk dan proyek ekonomi, dikebiri karena kepentingan sepihak. Kepemilikkan yang tidak semena-mena tidak akan berkembang menjadi oligarki, oleh karena itu betul sekali means yang diusung harus melibatkan sistem kepemilikan, but bukan penghujatan!

    Posted by john lone | 27 May 2010, 6:08 pm

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory
%d bloggers like this: