nasionalisme

Asal (Kata) Pemerintah

Oleh: Sukasah Syahdan
Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. I, Edisi 15, Tanggal 30 Desember 2007

Esei singkat di penghujung tahun 2007 ini mengangkat satu pertanyaan: Kapan, di mana dan bagaimana kata ’pemerintah’ muncul pertama kali?

Sejak bertemu Onghokham pertama kali di akhir musim dingin bertahun-tahun lalu hingga beliau wafat, jawaban pertanyaan tersebut masih menggantung; dan hal ini cukup mengecewakan.

(Sebagai sejarawan, Onghokham unik dalam hal ia memfokuskan pusat penelitiannya pada manusia. Setiap kali saya mendapati bukunya di perpustakaan atau di toko buku, sedapat mungkin saya sisihkan waktu untuk mencari jawabannya. Pada ‘ritual’ terakhir, saya cuma menemukan dalam Wahyu Yang Hilang, satu bab yang menarik tentang korupsi yang sejak dulu selalu mendampingi evolusi kekuasaan dan pemerintahan; juga bab tentang pergerakan modal di tangan para pengusaha Cina.)

Maka, maklum, tanpa hasil ‘penggalian’ sejarawan tersebut, artikel ini cuma dapat berhipotesis: bahwa kata ‘Pemerintah’ dipakai pertama kali di masa pra-Indonesia; dia muncul perdana di masa awal bangkitnya semangat kebangsaan, jauh sebelum revolusi fisik menjelang kemerdekaan.

Tentang kapan persisnya, di pamflet atau di koran mana, oleh siapa, dalam aksara apa—Arab gundulkah?—serta untuk mengacu ke pemerintahan yang mana, semuanya masih harus dicari melalui penelitian filologis, sosiologis, atau sejarah yang mendalam.

Sesuai definisinya, pemerintah berarti ’pemberi perintah, komando atau instruksi’. Nuansanya yang militeristik dan/atau paternalistik mencerminkan asimetri antara yang memerintah dan yang diperintah.

Istilah ini menegaskan relasi antara majikan dan hamba sahaya. Terminologi ini tentunya cukup cocok untuk mengacu pada hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dan subyek jajahannya. Atau hubungan antara orangtua dan anak—sebelum sang anak beranjak dewasa dan menjadi manusia otonom.

Apakah istilah tersebut pantas diterapkan oleh/pada individu-individu yang konon memiliki kesamaan derajat dan hak? Besar kemungkinan pembaca dapat setuju jawaban ini: tidak.

Jika demikian, apa tidak sebaiknya diganti dengan istilah lain yang lebih sesuai? Bukankah pada dasarnya, negara adalah kita?

Yang jauh lebih penting adalah mempertanyakan keberadaan pemerintah itu sendiri. Mempertanyakan muasal kata tersebut hanyalah awal bagi napak tilas yang krusial untuk menelaah secara kritis idiosinkrasi kita dalam memandang fenomena pemerintahan dan konsekuensinya bagi fenomena sehari-hari.

Sama halnya dengan konsep-konsep raya seperti negara, kebangsaan, nasionalisme atau lainnya, konsep pemerintah selalu penting dan relevan ditanyakan dan harus terus dipertanyakan oleh setiap generasi.

Satu klaim yang mendasari introspeksi ini adalah bahwa di dalam kata “pemerintah” terekam jejak yang relatif jelas bagi evolusi sebuah institusi negara, yang kita jadikan means untuk suatu end.

Indonesia modern sebagai sebuah tujuan memang digagas dan dibayangkan oleh segelintir intelektual. Ia diwujudkan bersama dalam berbagai cara, termasuk lewat jalur keras revolusi fisik. Satu hal dapat dipastikan: sebelum negara ini terbentuk, kita sudah ada. (Terlepas dari pandangan Nozick yang cukup menarik tentang negara yang minimalis, tesisnya tentang asal negara berdasarkan sebuah immaculate conception, sangat sulit diterima akal.)

Upaya menuju sebuah Indonesia bermula dari gagasan. Lebih tepatnya, ia lahir dari pertarungan berbagai gagasan yang acapkali berlawanan, meski seringkali tampak saling komplementer.

Lebih lanjut, pemaknaan introspektif tentang keindonesian kita tidaklah memadai jika kita mengecualikan zeitgeist (semangat jaman) yang berlaku saat itu, khususnya yang terjadi pada tahun 30-an dan 40-an—dekade-dekade kritis ketika isme-isme besar tengah menggelora dalam konteks Perang Dingin.

Pada periode ini jargon-jargon komunisme-sosialisme sedang berada dalam puncaknya. Propaganda demokrasi dan demokratisasi pun sedang mendapatkan momentum terbesarnya. Keduanya sarat dengan daya pikat dan fallacy-nya masing-masing. Para intelektual muda Indonesia di dalam dan luar negeri menggagas keindonesian kita dalam kompleksitas tersebut.

Periode ini, sebagaimana terbukti, sangat menentukan konstelasi politik ekonomi negara-negara di dunia sebagaimana kita kenal dewasa ini. Peperangan antarbangsa dalam skala terbesar termasuk dalam hal korban kemanusiaan mulai berkecamuk, dan tinta sejarah dua kali menamainya sebagai Perang Dunia.

Kurun yang limbung dan berkepanjangan ini tidak hanya dialami oleh negara-negara baru, tapi juga oleh yang telah mapan di benua tua. Ini pula awal kejatuhan dominasi Inggris Raya dan, sebaliknya, awal hegemoni Amerika—tepatnya, awal hegemoni Pemerintah AS terhadap para warga negaranya sendiri dan warga dunia.

Ini juga masa ketika pemerintahan di negara-negara tua tengah mendambakan justifikasi untuk mengatasi kekacauan ekonomi akibat perang yang berkelanjutan.

Pada titik ini, perkembangan ilmu ekonomi sebagai ilmu termuda, pada tahun 30-an ‘berbelok” (atau ‘dibelokkan’) secara curam di sebuah ‘tikungan’ peradaban dan tidak pernah kembali lagi–hingga kini. Ia menjadi (dijadikan) alat justifikasi-kekuasaan paling subtil paling dahsyat hingga ke titik yang belum pernah ada presedennya hingga saat itu.

Dalam pengertian sempit maupun luas, manusia adalah makhluk ekonomi. Dan pemerintahan pada hakikatnya adalah fenomena ekonomi. Berdasarkan ‘pembenaran’ yang kadang diselundupkan dari sains muda ini, terlestarikanlah fungsi setiap pemerintah negara sebagai ‘perencana perekonomian’. Ini satu kenyataan penting terpahit dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ironis, sebab hal tersebut justru berada di luar kepentingan sains yang bebas-nilai ini.

Bahwa kepastian ilmiah dalam ranah sosial lebih sering tidak tercapai, hal ini sepertinya tidak menjadi soal di jaman kita, sebab politik sepertinya lebih mengandalkan pada convenience. Dalam terlalu banyak hal, politik tak lain merupakan perwujudan dari economic violence.

Singkatnya, periode genting tersebut telah mengubah wajah dunia. Sejumlah negara lama mengalami perpecahan, bahkan hilang dari peta bumi. Austro-Hungaria terbelah dua, dan secara signifikan kehilangan pengaruhnya di Eropa. Ceko dan Slavia digabung paksa; Yugoslavia terbentuk (sekarang keduanya terpecah lagi). Sejumlah negara baru bermunculan–termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, India dan lainnya.

Dari fakta-fakta yang ada dapat ditarik kesimpulan yang meyakinkan: kelirulah kita jika beranggapan bahwa sejarah, termasuk keindonesian kita, berjalan linear, atau bahwa masa lalu adalah perkara yang final.

Pergantian tahun tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan, baik yang besar atau yang kecil. Adalah kenaifan jika kita mengira bahwa harga atas semua kekisruhan yang melahirkan Indonesia sudah terbayar tunai. Berbagai konsekuensinya masih harus dicicil hingga kini.

Pelajaran sejarah lintas-era lintas-negara, baik di negara-negara baru maupun lama, mengonfirmasikan bahwa dominasi negara terhadap individu-individu senantiasa terjadi dan berkulminasi di saat-saat rawan semacam perang. Dominasi pemerintah terhadap individu jauh dari selesai kendati meriam terakhir sudah lama disimpan dan genderang perang tak lagi ditabuhkan. Konsekuensi jangka-panjang yang termahal dari perang adalah berbentuk cengkeraman kuat institusi negara terhadap warganya sendiri.

Inilah bahaya terbesar dan terlanggeng yang sesungguhnya dari setiap peperangan. Ia tak selesai dengan melayangnya ratusan ribu nyawa manusia di ujung bayonet, tetapi terus menjalar hingga mengguritanya omnipotensi matriks pemerintahan hingga mencengkeram aspek-aspek kehidupan pribadi bagi jutaan yang hidup, serta musnahnya peta jalan-pulang ke titik 0 kebebasan.[]

Kirim artikel ini:
Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisShare on RedditPin on PinterestShare on StumbleUponShare on Tumblr

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

6 comments for “Asal (Kata) Pemerintah”

  1. Tulisan yang bagus. Saya akan resapi ketika kelak saya berada di salah satu tampuk pemerintahan. Kini, tinggal menunggu bintang…

    Posted by Kolonel Inf. Sukamu | 11 January 2008, 5:47 pm
  2. yang perlu dicermati, kita tidak perlu untuk "meniadakan" pemerintah, tapi yang lebih penting ialah mengembalikan posisinya semula, sebagai "agen jasa modern": Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Keamanan". Dan pemerintahan kita telah menghancurkan semuanya…

    Posted by Giyanto | 12 February 2008, 8:10 pm
  3. Menarik dan penting mendiskusikan "posisinya semula", yang saya artikan di sini sebagai: peran pemerintah–isu yang sejak lama menjadi tabu, terutatam di kalangan akademisi, yang salah satu sebabnya adalah karena sistem pendidikan sudah disterilkan.

    Pelayanan pendidikan, kesehatan dan keamanan oleh swasta dapat diserahkan dan, sulit dipungkiri, selama ini di hampir seluruh dunia terbukti paling baik dilakukan oleh pihak swasta.

    Menyerahkan urusan bisnis pada pemerintah yang bukan agen produktif, seperti kata Anda, adalah membiarkannya menghancurkan semuanya;-)

    Posted by Editor A&K | 13 February 2008, 5:29 am
  4. kata "pemerintah" yang barangkali dipersepsikan ialah pemerintah kita. Memang benar, dulu saya punya temen-temen cerdas dan sederhana, tapi ketika mereka menduduki pemerintahan. Kecerdasan mereka lenyap. barangkali menurut saya, mendingan orang itu lebih baik berada dalam ketidakpastian, agar selalu bekerja keras….

    Posted by Giyanto | 13 February 2008, 6:50 am
  5. Cukup terkesan dengan ulasannya, meski hanya hipotesis. Sejak dulu saya tidak habis pikir dan mengalami kebuntuan, berakhir dengan 'kejengkelan' saja terhadap kata Pemerintah. Mereka hakikatnya adalah melayani masyarakat, tapi kenapa disebut dengan Pemerintah (suka memerintah). Saya lahir dan dibesarkan dari orang tua yang bekerja di pemerintahan. Tapi sepak terjang oknum pemerintahan membuat saya muak.

    Posted by Pemerintah adalah Pe | 19 January 2009, 5:11 am
  6. Ada yang menarik tentang pemerintahan USA.

    Undang-undang dasar mereka melarang pemerintah untuk berkecimpung di bidang perbankan, di bidang otomotif, di bidang kredit perumahan, di bidang asuransi, menyerang negara lain tanpa menyatakan perang (dan harus dapat ijin parlemen), menangkap warga negara asing (dan warganya sendiri dan menyiksanya.

    Mungkin Obama harus mencari CEO untuk 300 bank yang dinasionalisasi, CEO untuk perusahaan otomotif yang dinasionalisasi, mortgage companies yang dinasionalisasi….., sebelumnya Bush sudah mencarikan presiden dan perdana mentri untuk Irak dan Afganistan…..

    Posted by imam semar | 20 January 2009, 8:17 am

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory