Uncategorized

Proteksionisme Kita

Oleh: Sukasah Syahdan
Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. II, Edisi 17, Tanggal 06 Februari 2008

Untuk mempersiapkan acara talkshow radio yang diselenggarakan oleh Freedom Institute dan Radio 68RH di akhir tahun lalu (24/9/07), saya mendapat kesempatan diwawancarai sebagai narasumber. Topik-topik yang dibahas waktu itu, dengan panduan wawancara oleh Bung Hamid Basyaif, antara lain sistem perekonomian, privatisasi, nasionalisme ekonomi, proteksionisme, dan lain-lain yang terkait hal-hal tersebut. Hingga hari ini, transkripnya belum tersedia. Tapi saya masih ingat, di akhir sesi kedua Bung Hamid sempat bertanya: ”Aliran ekonomi apa sih yang mendasari pandangan Anda? Kalau cuma ada satu macam ilmu ekonomi, kenapa kesimpulan dan rekomendasinya bisa begitu berbeda? Saya belum pernah mendengar pandangan orang lain seperti Anda?”

barb wire pic

Pertanyaan-pertanyaan di atas cukup layak dijadikan bahan kajian tersendiri tentang persoalan-persoalan metodologis dan epistemologis di dalam tubuh disiplin ilmu ekonomi. Tapi hal tersebut bukan inti pembahasan kita kali ini.

Sebab fokus sekarang adalah proteksionisme dan hal-hal yang bermesraan dengan paham tersebut. Definisi beberapa istilah kunci tersedia di bawah*). Tulisan ini mengembangkan jawaban saya terhadap sejumlah pertanyaan yang diarahkan pewawancara di hari pertama di bulan Ramadan tahun lalu itu, yaitu sbb:

”Apa pendapat Saudara tentang ”Perdagangan Bebas” semacam yang digagas WTO? Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi serbuan-serbuan produk dari negara lain—katakanlah Cina—untuk membela kepentingan bangsa?” Satu pertanyaan baru yang relevan untuk saat ini: bagaimana mungkin negeri agraris seperti Indonesia sampai mengalami krisis semacam kedelai dan gula pasir?

Perdagangan bebas adalah proses pertukaran satu komoditas dengan komoditas lain yang dilakukan secara sukarela, tanpa adanya koersi (paksaan) terhadap pelaku transaksi. Perdagangan antarnegara sebagaimana dipraktikkan oleh kebanyakan negara dewasa ini, umumnya sulit untuk disebut bebas. Namun, berbeda dari ucapan populer Gus Dur, Gitu aja, kadang ternyata repot; sebab konsep yang sebenarnya sederhana ini sudah dipuntir atau terpuntir lewat berbagai macam bentuk propaganda yang sangat canggih.

Setiap perdagangan yang terkendala rintangan berupa tarif/non-tarif oleh pihak-pihak yang tidak terkait dengan proses transaksi itu sendiri, tidaklah menjadi bebas melalui semacam trik semantik yang dilakukan dengan menyandingkan kata ”Perdagangan” dengan kata ”Bebas.” Pelaku ekspor-impor yang ingin menepis adanya unsur paksaan di sini dipersilakan menolak rintangan-rintangan yang dilegalisir dan merasakan akibatnya.

Sulit disangkal betapa mengelabuinya istilah ”Free Trade” selama ini. Istilah tersebut dipakai persis untuk menyatakan sesuatu yang tidak dimaksudkannya. Istilah ”Foul Trade” barangkali lebih pas, tapi mungkin terkesan terlalu vulgar untuk konteks diplomasi kenegaraan. Jika tata-tertib EYD dipatuhi, frasa tersebut perlu selalu ditulis seperti ini: Perdagangan ”Bebas”. (Atau dalam pengucapan kata “bebas” secara lisan, Anda dapat menggerakkan jari tengah dan telunjuk tangan kiri dan kanan secara berbarengan, dengan gerakan seperti menggaruk di udara.)

Pemahaman terhadap praktik perdagangan bebas memerlukan serangkaian pemikiran deduktif beberapa jenjang yang memprasyaratkan pemahaman tentang hakikat pertukaran, hakikat uang, teori nilai, teori asosiasi Ricardo (comparative advantage) dan seperangkat kaidah ekonomi lainnya (mis. kaidah supply/demand) yang berlaku pasti sebagaimana hukum sebab-akibat.

Jika prasyarat tersebut sepertinya terlalu menuntut bagi mereka yang berlatar belakang non-ekonomi, itu sangat dapat dipahami. Sejumlah besar ekonom terbaik di dunia dewasa ini pun sering tergelincir dalam kekeliruan berpikir yang fatal dalam isu proteksionisme ini; boleh juga disinyalir, sebagian mereka sengaja menggelincirkan diri.

Di sini kita berbicara tentang risiko yang agak mengerikan, sebab pada akhirnya pandangan-pandangan mereka menjadi ekstra destruktif oleh karena daya hancurnya yang tinggi dan daya persuasinya yang besar dalam memengaruhi pandangan kaum intelektual (yang oleh Hayek—mungkin pernah Anda baca di jurnal ini–disebutnya sebagai para ’penyalur pengetahuan’); pemahaman para juru tinta yang dengan kenaifan atau ketergopohannya saat mengejar tenggat, harus mengabadikan pernyataan-pernyataan semacam itu lewat penerbitan media; dan pragmatisme para pengambil keputusan di sela-sela siklus politik ajang perebutan dan eksibisi kekuasaan.

Dari sekian sedikit ucapan Keynes yang layak diingat, salah satunya adalah ketika ia mengatakan bahwa pada akhirnya gagasan jauh lebih berbahaya daripada kepentingan yang terselubung (vested interest). Dan waktu ia menuliskan tentang kedahsyatan efek pandangan para ekonom, baik ketika mereka benar maupun keliru.

Sebelum kita menarik sikap atau posisi logis terhadap isu proteksionisme ataupun nasionalisme ekonomi, akan memudahkan jika kita mereformulasi retorika para penggiat proteksionisme menjadi seperti ini:

Apakah warga negara selaku konsumen, yang memiliki kemampuan penilaiannya sendiri dan uang hasil jerih payahnya sendiri, perlu ”diproteksi” agar tidak membeli barang-barang yang lebih murah atau lebih berkualitas yang berasal dari negeri lain daripada yang tersedia di pasar domestik?

Mengapa batas ”proteksi” hanya sebatas negara saja? Jika ”proteksi” memang benar-benar menguntungkan, mengapa setiap kabupaten di Indonesia tidak memproteksi diri masing-masing dari serbuan produk ”luar” agar segala kebaikan proteksi ini—maksud saya, ”proteksi”–dapat terjadi secara masif dan aduhai?

Tanpa ”proteksi”, transaksi bebas telah sejak dulu berlangsung sebagaimana ketika seseorang di Jakarta berbisnis dengan mitranya di Bali, atau dari Sabang hingga ke Merauke.

Di sini terlihat betapa analogi yang dengan keliru menyamakan proses pasar dengan perang atau permainan—yang sifatnya zero-sum—berdaya besar dalam menyimpangkan pemahaman.

Peristiwa pasar adalah perkara win-win. Ini tidak berarti bahwa dalam proses pasar, kekeliruan tidak akan terjadi. Manusia tentu tidak luput dari kesalahan; tapi kita tidak sedang bicara kodrat ilahi di sini. Kita sedang membicarakan tindakan manusia rasional yang dicoba diatur oleh pihak lain atas alasan ”proteksi” yang absurd, dan yang ke-absurdad-nya sudah sedemikian mengakar sehingga masyarakat umum tidak (mampu) lagi mencernanya demikian.

Sesuai teori pertukaran, transaksi yang bebas dari paksaan akan menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah nilai, atau kondisi psikis dan subyektif yang terjadi di benak, dan dialami oleh, masing-masing pelaku transaksi.

Ketika transaksi melibatkan komoditas uang, nilai uang pun bersifat subyektif. Rp 5,000 dapat bernilai subyektif yang berbeda dari satu orang ke orang yang lain, maupun bagi seseorang yang sama pada kesempatan yang berbeda—sehabis Anda gajian dan ketika sedang bokek, misalnya. Subyektivitas nilai ini pula yang dapat menjelaskan mengapa seseorang suami berbangga hati saat berhasil membeli satu pot tumbuhan anthurium senilai jutaan rupiah dan sang istri cuma bisa menggerutu. Kekayaan (wealth) juga subyektif, tidak dapat diukur secara obyektif, dan kalaupun dianggap bisa diukur, biasanya tidak dinilai dari besaran uang.

Teori asosiasi dari ekonom klasik kebanggaan Inggris David Ricardo adalah penjelasan ampuh yang dapat menepis seketika justifikasi proteksionisme. Teori tersebut, singkatnya, memastikan bahwa ketika dua pihak (A dan B) yang memiliki perbedaan keunggulan yang menyolok—di mana A unggul dari B di semua bidang, maka proses perniagaan antara A dan B akan lebih menguntungkan kedua belah pihak ketimbang jika keduanya menutup diri dari satu sama lain. Teori ini dengan kontribusinya sendiri sedikit banyak ikut menyurutkan semangat merkantilisme di masa lampau. (Akal & Kehendak dalam kesempatan lain dapatlah menerbitkan satu dua artikel yang memuat teori ini secara lengkap; untuk sementara, sidang pembaca terpaksa hanya dapat menerima suguhan konklusi teori tersebut di atas, yang kebenarannya telah teruji secara teoritis maupun secara praktis.)  [UPDATE 31/5/8: Baca: Kaidah Kerja Sama …]

Seminggu lalu di sebuah stasiun TV seorang ekonom terkenal mengulas krisis kedelai dan beras dalam konteks komparatif swasembada pangan (meskipun cuma 2 atau 3 tahun saja—jadi mitos kelanggengannya perlu diperbaiki) di jaman Orde Baru. Pembawa acaranya bertanya, ”Jadi apa, Bang, yang harus pemerintah lakukan kepada para petani? Sang ekonom menyarankan, ”Pemerintah harus menetapkan batasan income tertentu untuk mereka, agar mereka mendapat penghasilan yang pantas.” Nada bicaranya tidak menyiratkan keraguan sedikitpun.

Bahkan sebelum artikel ini ditulis pun, stasiun TVRI menyiarkan wawancara dengan salah seorang gubernur di Sulawesi. Sang pejabat dengan bangga menyampaikan bahwa ia telah menerapkan kebijakan yang sayangnya, katanya, belum berani dilakukan secara nasional. Ia memberi harga floor terhadap komoditas jagung. Ketika harga jagung jatuh, pemerintah setempat menggunakan dana APBD untuk memborong komoditas tersebut sesuai harga dasar yang telah ditetapkan.

Gagasan semacam ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak dulu di negeri ini untuk berbagai macam komoditas. Beras misalnya, lewat Bulog. Kalau cara ini memang manjur, tentunya Indonesia sudah dari dulu memiliki industri-industri besar. Jika cara ini ampuh, mengapa tidak sekalian saja memberi harga floor ke semua barang lain bagi semua produsen? Sungguh amat mudah menjadi “dermawan”, apalagi jika orang tidak perlu merogoh koceknya sendiri. Betapapun absurdnya, pola seperti inil dikembangkan dan dipertahankan di negeri ini dalam upaya ”membesarkan” industri-industri nasional.

Setiap industri yang besar bermula dari yang usaha kecil. Adalah wajar dan alamiah bahwa setiap usaha mengalami proses jatuh-bangun; ia bisa tumbuh bisa mati. Seandainya saya memiliki dua orang teman di kampung–yang kebetulan berprofesi sebagai petani kedelai dan petani tebu—dan jika mereka kesusahan, maka saya akan berusaha membantu sedapat mungkin. Saya berkeyakinan penuh bahwa mereka (sebagai pengusaha) memahami: menganggur kadang lebih baik daripada berbisnis yang terus merugi. Barangkali usulan agar mereka berubah haluan akan saya lontarkan.

Teman-teman tersebut, sebagaimana semua orang, memang berhak atas penghidupan yang baik. Tapi ini tidak berarti mereka, termasuk kita semua, berhak mendapatkannya tanpa kepatutan upaya. Jika dalam meng-exercise hak ini mereka menuntut adanya pihak ketiga untuk memastikan keberlangsungan usaha yang mereka geluti di atas tanggungan beban pihak lain, kita perlu mempertanyakan kembali dasar haknya, mungkin juga pijakan moralnya.

Satu pelajaran utama dari sudut pandang ilmu ekonomi, kebijakan ekonomi yang baik bukan cuma untuk segolongan. Kebijakan yang baik tidak menciptakan ”kasta” favorit di antara kelas-kelas lain dalam strata masyarakat dan tidak hanya impulsif dalam melihat kondisi sesaat. Pertanyaan terpenting di sini, yang hampir tidak dipertanyakan, adalah siapa yang berhak mengambil keputusan penting atas kehidupan seseorang? (Beberapa artikel di Jurnal ini telah membahasnya [terutama ini dan di sini].

Dengan uraian di atas kita tidak sedang menutup mata akan fakta bahwa sebagian besar dari kita telah menjadi sedemikian tergantungnya kepada para pengambil keputusan. Meski terkait, sebenarnya ini permasalahan yang berbeda. Argumen populer bahwa pemerintah harus turun gunung untuk menyelesaikan persoalan dengan memberi ”proteksi” dilontarkan harus dimaknai dengan kesadaran akan asal muasal akar munculnya persoalan tersebut. Ketergantungan dan kehilangan inisiatif pribadi adalah dampak yang berkepanjangan dari pengerdilan individu-individu di bawah ilusi kemahabesaran negara. Petaka ini adalah konsekuensi logis dari pemberhalaan konsep negara, yang terlanjur dianggap sebagai entitas mitis yang memiliki ruhnya sendiri, yang keberadaannya melampaui jumlah total individu-invidu pembentuknya. Baik atau buruknya kebijakan tetap diputuskan oleh individu-individu, dengan atau tanpa menyandang titel pejabat.

Proteksionisme dan nasionalisme ekonomi adalah pilihan modus-modus (means) yang tak terhindarkan bagi negara yang memilih membiarkan institusi nir-nyawa berupa negara menjadi entitas bernyawa yang lebih utama daripada individu-individu yang merupakan unsur-unsur pembentuknya. Proteksionisme, lewat tarif atau subsidi, adalah modus operandi yang bengis–walau tampak ramah–dari statisme, yang hanya akan mengarah kepada fasisme dan totalitarianisme.

Adalah kenyataan pahit bahwa kebanyakan negara-negara maju di dunia, dengan berbagai paket proteksionisme berjargon nasionalisme ekonomi, sedang menukik ke arah statisme dan fasisme. Sedangkan kita? Keindonesiaan kita bahkan dimulai tepat dari sana.**) []

==================

*

Proteksionisme. kb. Advokasi, sistem atau teori untuk melindungi para produsen domestik dengan menerapkan berbagai kendala atau pembatasan, misalnya melalui tarif atau kiota, importasi komoditas barang dan jasa dari luar negeri

Statisme. kb. Praktik atau doktrin di mana pemerintah pusat mengendalikan perencanaan dan kebijakan ekonomi.

Fasisme. kb. 1. Sistem pemerintahan yang ditandai dengan sentralisasi kekuasaan di bawah seorang diktator, pengendalian sosioekonomis secara ketat, penindasan terhadap oposisi melalui teror dan penyensoran, dan biasanya juga sebuah kebijakan yang nasionalisme dan rasialisme yang agresif. 2. Filsafat atau gerakan politis yang didasari pada atau menganjurkan sistem pemerintahan yang demikian.

Totalitarianisme. kb. sistem pemerintahan terpusat yang bersifat diktator dan menuntut kepatuhan kepada negara.

(Sumber: Political Dictionary, Oxford University Press, melalui Answer.com.)

** Dan sudah mengandung satu isme lain: militerisme!

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

2 comments for “Proteksionisme Kita”

  1. "individu" dan "negara" itu siapa?, lebih lanjut, dalam pergulatan internasional, kita berteman dengan siapa? dan telinga kita sudah terlalu sering "mendengar" program-program propaganda dari siapa?…ah!!! mending sekarang saya bekerja sambil berfikir….

    Posted by Giyanto | 13 February 2008, 9:31 am
  2. […] tulisan tentang proteksionisme, saya telah menunjukkan dari sudut pandang ekonomi betapa tidak feasible-nya kebijakan […]

    Posted by Apakah Kapitalisme Satu-Satunya Jalan Menuju Kemakmuran? « Akal & Kehendak | 15 April 2008, 8:27 am

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory