Uncategorized

Kritik Logika Aristotelian

Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. II, Edisi 18 Tanggal 25 Februari 2008
Oleh: Giyanto

“Semua orang ingin hidup di atas biaya negara.
Mereka lupa: negara ingin hidup di atas biaya semua orang.”
– Claude Frederic Bastiat

Sebelum terbentuk masyarakat, individu terlahir lebih dulu. Dia hidup dalam sebuah keluarga. Ketergantungan pada orang tua menjadi sesuatu yang tak terhindarkan bagi si anak. Dia menyusui dan berbicara seperti yang disimbolkan keluarga oleh orang tuanya.

Sistem kekeluargaan dalam komunitas lalu semakin kompleks. Keluarga-keluarga membentuk desa, yang kemudian menjadi kota.  Lalu munculah pemerintahan. Di sini awal mula terjadi relasi antara si pemerintah (pelayan dalam arti idealnya) dan yang diperintah: yaitu rakyat (atau yang dilayani dalam arti ideal).

Sering kali dalam melihat politik, para ahli mengacu pada sistem yang ada pada masyarakat Yunani kuno. Karena di Yunani memiliki sistem pemerintahan yang “unik”. Ada beberapa ratus kota di Yunani, dan di setiap kota berpenduduk ratusan ribu—orang Yunani menyebutnya “polis”. Dan polis terbesar ialah Athena, dengan sekitar tiga ratus ribu penduduknya. Setiap kota memiliki corak pemerintahannya masing-masing.

Masa itulah cikal bakal istilah demokrasi. Para filsuf membuat konsep ideal mengenai relasi pemerintah dan yang diperintah. Atau dalam arti ideal, antara yang melayani dengan yang dilayani. Dalam konsepnya, karena individu bagian dari masyarakat maka dia tidak bisa lepas dari hukum masyarakat—yang diwakili oleh para legislator serta eksekutif plus yudikatif: ketiganya sebagai sistem ideal pemerintahan. Dalam keputusan bersama itulah peran politik berjalan. Pendekatan tersebut menjadi cikal bakal konsep politik di masa sekarang. Melalui berbagai tambahan-tambahan oleh filsuf sesudahnya.

Politik Sebagai Ilmu Tentang Manusia

Kata politik setidaknya mengacu pada komunitas ideal pada jaman Yunani kuno. Sedangkan sistem idealnya ialah demokrasi: suatu pemerintahan oleh rakyat. Sebagai bidang ilmu sendiri, kajian politik berkembang, melebihi bidang-bidang kajian ilmu yang lainnya. Sampai-sampai proporsinya menjadi kurang seimbang dengan kajian ilmu lainya (semisal: sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, geografi, dsb.). Menurut bahasa saya pribadi: semua ini terlalu dibesar-besarkan.

Padahal, sebagai bagian dari kajian ilmu manusia, ilmu politik hanya sebagian kecil dari kajian ilmu tentang masyarakat (sosial). Politik mengkaji hubungan antara individu dengan komunitasnya dari sudut pandang sistem pengaturan kekuasaan. Sosiologi mengkaji individu dengan individu lain dari sudut pandang interaksi yang membentuknya sehingga menciptakan organisasi; antropologi mengkaji individu karena gagasan kolektifnya yang membentuk sistem budaya; psikologi mengkaji manusia sebagai makhluk otonom yang memilik jiwa (pikiran, perasaan dan tubuhnya); sejarah mengkaji manusia berdasarkan tindakannya berdasarkan waktu; geografi mengkaji manusia berdasarkan di mana dia bertempat tinggal dan bagaimana pola-pola itu terjadi di muka bumi; dan sebagai makhluk ekonomi manusia harus mengonsumsi, berproduksi serta berdistribusi; serta yang terakhir manusia sebagai makhluk pembelajar dalam kajian ilmu Pendidikan. Saya sendiri kurang memahami mengapa dalam mengkaji manusia, kita menjadi terpecah-belah seperti ini?

Manusia sebagai Makhluk Yang Berpikir

Dari berbagai penjabaran mengenai posisi ilmu yang mengkaji manusia diatas, saya sengaja mengingatkan, bahwa manusia itu “unik” bila dilihat dari berbagai sudut pandang. Dan saat ini kita melihat peradaban manusia sedikit-demi sedikit memperlihatkan paradoks-paradoks yang menegangkan–sekaligus menggelikan. Para intelektual “berkoar-koar” tentang konsep serta gagasan yang mencoba menggerakan sejarah dunia. Anehnya, semua orang, termasuk intelektual, ikut-ikutan tanpa menelaah gagasan tersebut secara kritis: Dengan bahasa saya: kita mengalami sindrom “kebaruan”; artinya apa yang baru, itulah yang baik. Menurut saya, ini pemikiran yang paling bodoh yang sering kita lakukan!

Aristoteles memang bukan yang pertama membicarakan tentang negara. Sebelumnya, Plato lebih dulu membahas tetapi masih dalam tataran konsep ideal. Kedua filsuf, baik Plato maupun Aristoles, merupakan generasi “pemikir” terbaik pasca-kematian Socrates yang menyedihkan: karena dituduh memprovokasi anak muda untuk memberontak. Padahal, saat itu Socrates sedang mengajak anak muda untuk “menggunakan pikirannya”.

Manusia sebagai Warga Negara dalam Pengertian Aristoteles

Aristoteles mengembangkan dengan konkret mengenai gagasan negaranya Plato; selain itu juga sedang mengembangkan kemampuan dalam hal ilmu logika. Aristoteles mejabarkan dengan rinci pemikiran-pemikiran politiknya. Ringkasnya: Aristoteles memberikan panduan pemikiran bagaimana individu harus menjadi warga negara yang baik dan bagaimana seharusnya negara memperlakukan individu.

Dengan demikian, apa yang “dilakukan” individu dan “dimiliki” individu berada di bawah wewenang “negara”. Termasuk hak milik pribadi yang dikumpulkan manusia selama hidupnya. Dalam sudut pandang inilah, Aristoles terlalu menyederhanakan relasi yang dikembangkannya! Dia hanya melihat manusia sebagai “bagian” dan “milik” komunitas ataupun “negara”.

Kecenderungan-Kecenderungan

Sekarang, konsep relasi individu dan negara menjadi perdebatan yang sangat sengit. Sebagai bagian komunitas, individu harus tunduk pada komunitas yang mengaturnya (sekarang disebut negara—dan barangkali di masa depan kita akan meneliti istilah “negara” seperti saat ini ketika kita meneliti kerajaan ataupun peradaban kuno seperti yang kita lakukan sekarang). Dan perdebatan ini akan kita lihat lebih seru dengan kendaraan globalisasi yang melaju kencang. Relasi dunia yang terdiri dari hubungan “negara-negara bentukan pasca-kolonial” dengan “akumulasi modal internasional melalui perusahaan multinasional, serta pemerintahan global, institusi global, ideologi transnasional sampai dengan “desa global” (global village) hingga dalam bahasa global akan muncul dua jenis orang: “pemenang” dan “pecundang”. Begitu banyak jargon-jargon hingga kita lupa bahwa yang kita bicarakan itu: manusia.

Kerumitan tersebut ibarat benang yang sudah sengaja kita kusutkan, tapi anehnya kita marah karenanya. Barangkali Tuhan sekarang sedang tertawa melihat kita…. [ ]

(Versi lain juga terbit di Komunitas Embun Pagi, Semarang. Hak cipta ada pada penulis.)

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

4 comments for “Kritik Logika Aristotelian”

  1. tlg dunk krm ksh gw ttg arti demokrasi menurut para ahli..

    pleze..gw perlu bgt neh..

    tq a..

    Posted by trinzgirl | 6 October 2008, 12:15 am
  2. @trinzgirl:

    Imam Semar: Democracy is a government by the people, of the people, to fool the people.

    Posted by imam semar | 6 October 2008, 3:15 pm
  3. logika dengan politik sangat saling membutuhkan..

    Posted by aang | 11 December 2008, 7:56 am
  4. ya, logika untuk meraih kekuasaan, dan telah diulas di sini.

    Posted by Giyanto | 11 December 2008, 7:37 pm

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory