Uncategorized

Ilusi Stabilisasi (2-Tamat)

Oleh: Sukasah Syahdan
Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. II, Edisi 20, Tanggal 10 Maret 2008

(Lanjutan dari Bag. 1)

Stabilisasi Harga, Awal Bencana

Harga tidak peduli dengan keberadaannya. Konstruk imajiner dan benda nir-nyawa ini sama sekali tidak peduli berapapun nilainya. Yang berkepentingan dengannya cuma manusia–selaku pedagang dan/atau pembeli. Setiap kontrol harga, dengan demikian, pada dasarnya tidak lain merupakan kontrol terhadap manusia.

Pengendalian harga seringkali dilandasi pada itikad baik pelakunya. Ini tidak diingkari, tetapi yang akan dibahas adalah dampaknya. Kita harus memahami betul apa yang akan terjadi ketika sebuah pemerintah yang menginginkan agar harga komoditas penting—umpamanya beras—dapat dijangkau oleh seluruh warganya, mengontrol harga komoditas tersebut?

Ketika harga beras sengaja dikendalikan agar, misalnya, tidak melampaui nilai jual potensial yang mungkin terjadi seandainya pasar tidak terdistorsi, maka keseimbangan akan mengalami distorsi. Efek seketikanya, permintaan akan melonjak. Pembeli yang tadinya tidak kompeten membeli beras, menjadi mampu. Yang tadinya cuma mampu membeli seliter sehari, mungkin akan mampu membeli 11/2 atau 2 liter. Di sisi ini, sepertinya awalnya baik-baik saja.

Dalam jangka pendek, tindakan intervensi semacam ini memang dapat langsung menguntungkan sejumlah pihak.

Namun, di sisi lain, para petani tradisional, atau para produsen yang kurang efisien, tidak akan mampu memenuhi ambang harga tersebut tanpa menderita kerugian. Ini menyangkut sesuatu yang krusial tentang mekanisme kalkulasi pengusaha.

Setiap pengusaha, termasuk petani, tidak bisa menderita rugi berkelamaan. Dalam contoh di atas, sedapat mungkin ia akan menekan kerugian—boleh jadi dengan membatasi produksi, menanam tanaman alternatif, atau menjual alat-alat produksinya sekalian.

Dalam jangka menengah dan panjang, hasil akhirnya adalah bahwa baik masyarakat, petani maupun pemerintah sama-sama akan menghadapi kenyataan getir: stok beras di negeri itu menjadi lebih rendah daripada sebelum intervensi. Di saat yang sama telah terjadi pula peningkatan permintaan.

Pemerintah tersebut akan kecewa. Tapi apa pilihannya? Ia mungkin akan membuka kran impor. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan dengan asumsi bahwa ongkos transportasi dan pajak impor dan ongkos produksi di luar negeri masih dapat memenuhi tuntutan harga artifisial tersebut. Jika kontrol harga dipertahankan, hal tersebut tetap tidak mengatasi persoalan yang dialami para petani domestik. Mereka tetap tidak dapat memproduksi.

Alternatif lain mungkin berupa kebijakan penjatahan. Rakyat pun harus antre beras. Tapi penjatahan berarti memberkahi hak istimewa kepada sebagian orang sementara mengecualikan, dan membebani, yang lain. Alhasil, apapun yang dilakukan, stok beras tetap kurang atau langka. Kelangkaan di kala permintaan meningkat akan memicu kenaikan harga. Dan mengingat definisi di atas, harga merupakan relasi antara nilai utilitas setiap barang dengan semua barang ekonomi lain, kenaikan satu harga secara langsung atau tidak langsung akan memicu kenaikan harga-harga lain.

Dalam contoh di atas mungkin seorang pejabat pemerintah akan menginterogasi para petani: Wahai kamu-kamu, apa sih masalah kalian? Kok tidak mampu memproduksi? Dijawab: Anu, Tuan, pupuknya mahal. Lalu ditanggapi: Ooh, begitu….

Maka langkah pun ditempuh untuk mengontrol harga pupuk. Dan hasilnya, cerita serupa akan berulang. Kelangkaan tidak akan berkurang, dan persoalan kelangkaan akan terjadi pula pada pupuk.

Jika pemerintah tersebut memonopoli produksi pupuk, dagelan tanya jawab di atas tidak perlu berulang. Ia dapat melakukan intervensi darurat dengan jalan menyubsidi harga pupuk–di atas kerugian tentunya.

Di sini kita terpapar pada satu hal krusial lainnya. Berbeda dari pebisnis sejati, pemerintah tidak memiliki kemampuan kalkulasi ekonomi secara alamiah; ia mampu menahan rugi secara ”berkesinambungan” tanpa harus gulung tikar, sebab selalu ada uang hasil pampasan pajak rakyat, atau uang kertas yang tinggal dicetak. Sustainabilitas ini dibatasi dengan kolapsnya kehidupan bermasyarakat dan/atau inflasi yang membubung—mana saja yang terjadi lebih dulu.

Pada titik ini, pemahaman menyeluruh menuntut penjelasan dari teori uang. Uang, sebagaimana telah disebutkan, tidak lain sebuah komoditas. Celakanya, proposisi yang sederhana ini ternyata juga sering luput dari pemahaman.

Sebagai komoditas, uang tidak terkecuali dari hukum ekonomi yang mengatur penawaran-permintaan. Saat jumlahnya meningkat, daya belinya pun menurun secara proporsional.

Dalam pengertian asalinya, uang adalah nilai (value) yang dihasilkan oleh setiap individu yang produktif. Uang dapat berupa komoditas jasadi atau non-jasadi yang dapat dipertukarkan dengan komoditas ekonomi lainnya. Uang dapat kita bayar dengan jasa kerja harian, mingguan atau sebulan, atau kita beli dengan jalan mengirim artikel ke sebuah harian (pending beberapa minggu pembayarannya ;p).

Dalam pengertian sebenarnya, uang berawal dan tercipta di pasar melalui proses pertukaran, bukan dari keputusan pemerintah lewat UU Alat Bayar Yang Sah apapun, yang tidak menciptakan uang, kecuali menciptakan representasi berupa uang-pseudo (uang “aspal”), yang cuma mencederai relasi tukar antar-barang ekonomi, yang berujung pada pencemaran nilai uang secara keseluruhan di batas wilayah yuridiksi.

Kembali ke soal pangan, intervensi “sederhana” berupa kontrol harga beras nyata-nyata akan berakibat petaka. Campur tangan semacam ini adalah ilusi yang lebih mematikan daripada paceklik musiman. “Paceklik” artifisial ciptaan segelintir orang, dengan niat baik sekalipun, adalah awal bencana “kekeringan” yang berkepanjangan tanpa kenal musim, yang akan menimbulkan spiral destruktif penyebab berbagai macam kerusakan, mulai di sektor pertanian hingga ke sektor-sektor lain di dalam perekonomian. Sebabnya, intervensi harga akan merusak relasi harga, dan merusakan mekanisme kalkulasi semua orang.

Stabilisasi yang dilakukan oleh sejumlah orang yang tidak lebih diberkahi daripada individu lainnya dan yang mengatasnamakan semua kepentingan individu di dalam wilayah jurisdiksi dengan dalih kemaslahatan semua, adalah ilusi yang menggandakan dirinya berkali-kali lipat.

Dia hanya mungkin tercapai dengan terpenuhinya tiga asumsi fundamental, yakni bahwa: 1) “sesuatu” yang ingin distabilkan, dapat distabilkan; 2) pihak tersebut mengetahui dengan baik cara melakukan stabilisasi; dan 3) pihak tersebut memiliki omnipotensi dalam hal mengetahui apa yang terbaik bagi orang-orang lain.

Akar sejumlah besar petaka perekonomian berawal ketika perencanaan dan stabilisasi dijadikan ketidakbijaksanaan riil yang mengangkangi asumsi-asumsi kondisionalnya.

Dan di atas tragedi ini, tragedi lain akan terjadi ketika stabilisasi umum diam-diam bertransformasi menjadi justifikasi bagi keberadaan pihak perencana dengan aneka mega-proyek stabilisasinya. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika sebagian besar warga yang tidak memahami apa yang terjadi, bahkan yang mengaku diri sebagai cendekia, akan berpaling kepada Sang Perencana sehingga memberi justifikasi tambahan untuk semakin menambah intervensinya.

Analisis logis atas intevensi di atas hanya soal beras, namun sejauh modus intervensinya sama, amanlah untuk dianalogikan kepada ratusan bahkan ribuan intervensi yang bermodus serupa.

Stabilisasi harga ternyata ilusi yang amat mahal dan sangat fatal. Siapa yang masih mau melakukannya? [ ]

Kirim artikel ini:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on RedditShare on StumbleUpon

Tulisan lain yang mungkin terkait:

Discussion

9 comments for “Ilusi Stabilisasi (2-Tamat)”

  1. […] (Bersambung ke Bag. 2) […]

    Posted by Ilusi Stabilisasi (1) « Akal & Kehendak | 10 March 2008, 11:30 am
  2. Bung Nad, kalau Stabilisasi itu ilusi, terus peran Bulog bagi petani itu apa?

    Posted by Giyanto | 10 March 2008, 3:05 pm
  3. Kata “Subsidi Pemerintah” sebenarnya tidak ada. Pemerintah bukan profit generating entity yang menghasilkan produk, thus kemakmuran. Dana yang digunakan oleh pemerintah berasal dari pajak (atau mencetak duit yang artinya pajak tabungan), nota bene dana dari rakyat. Jika pemerintah menyalurkan dana hasil pajak ke subsidi, maka sektor lain harus dikorbankan. Jadi secara keseluruhan, agregat ekonomi malah akan mengalami dampak negatif. Yang paling jelas adalah subsidi minyak. Pemerintah harus mengeluarkan biaya lagi untuk pengawasan agar subsidi ini tidak disalah gunakan. Minyak tanah tidak diselundupkan keluar. Kegiatan pengawasan ini tidak menambah kemakmuran.

    Kalau harga beras disubsidi Rp 1000 per kg saya yakin banyak penyelundupan beras subsidi keluar. Jadi perlu kegiatan pengawasan yang non produktif. Lebih baik usaha ini difokuskan ke usaha yang menghasilkan kemakmuran.

    MHO

    Posted by imam semar | 10 March 2008, 4:35 pm
  4. Usaha yang menghasilkan kemakmuran itu contohnya apa Pak Imam?

    Posted by Giyanto | 11 March 2008, 6:26 pm
  5. Giyanto: Usaha yang menghasilkan kemakmuran itu contohnya apa Pak Imam?

    IS: Tadi pagi saya baca di koran headline “DPR minta lifting minyak ditingkatkan”. Maksudnya penghasilan minyak ditingkatkan.

    Mungkin maksudnya, untuk mempertahankan subsidi minyak, pemerintah (atau siapa saja) harus meningkatkan produksi minyak, karena kalau minyaknya import maka budgetnya akan terserap banyak ke minyak karena harganya naik. Dengan menaikkan produksi minyak maka import bisa dikurangi.

    Pertama, yang memproduksi minyak (kerja nyata yang menghasilkan kemakmuran) bukan DPR, Pemerintah, tetapi perusahaan-perusahaan minyak (termasuk pertamina).

    Dari pada DPR sidang berlama-lama, membuat peraturan ini itu, bikin perintah ini itu, anggota-anggotanya bisa kerja nyata mencari minyak.Ini baru pekerjaan yang menghasilkan kemakmuran. Bikin peraturan ini dan itu tentang minyak tidak membantu, malah mengganggu. Soal mengganggu, gara-gara DPR bilang bahwa “Biaya cost recovery meningkat. Banyak dicurigai sebagai penyimpangan ” tahun lalu. BP Migas seperti kebakaran jenggot, check diperketat. Problem check & balance, kalau kebanyakan checknya maka kerja jadi mandeg.

    Yang menarik ialah yang mengambil konsesi minyak (menandatangani PSC) akhir-akhir ini adalah perusahaan spekulan, seperti Randhill (persh. Real Estate Malaysia), Genting Oil (persh. Judi Malaysia), Pearl Oil (small exploration),….., yang big player, seperti BP, Conoco, Exxonmobil, hampir tidak ada.

    Kenapa? Terlalu banyak pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan) yang semuanya punya otonomi/kekuasaan.

    Kenapa sih orang2 yang ada di pemerintahan tidak mencari minyak sendiri dan kalau mau berbuat baik dan produktif…., berikan subsidi dari situ. Bukan ambil dari perusahaan minyak.

    Posted by Imam Semar | 11 March 2008, 10:14 pm
  6. Saya lupa menerangkan kenapa perusahaan minyak yang masuk ke Indonesia saya sebut spekulan. Kebanyakan mereka tidak melakukan kewajibannya (atau menunda-nunda) dan yang mereka pikirkan adalah menjual blok-blok yang sudah dipegangnya ke perusahaan lain. Jadi penemuan cadangan baru menurun.

    Posted by Imam Semar | 12 March 2008, 5:26 am
  7. Lha wong sejak muda mereka sering gitu kok Pak, latihan bikin Undang-Undang, Kayak temen-temen aktivis saya. Saya juga heran kok mereka itu hoby sidang siang malam. Ya, kalau mereka (DPR) bisa cari minyak sendiri, mereka tidak jadi anggota DPR to Pak. Barangkali malah menjadi pengusaha minyak…

    Posted by Giyanto | 12 March 2008, 5:53 am
  8. Giyanto:

    … peran Bulog bagi petani itu apa?

    Ngg… mestinya melayani keinginan Palog, yakni "Menjadi lembaga pangan yang handal untuk memantapkan ketahanan pangan nasional."

    Posted by Editor A&K | 12 March 2008, 10:18 am
  9. Thx bgt setelah melihat informasi dari Pak Imam saya lebih mengerti mengenai harga, tapi saya mau bertanya sebenarnya stabilisasi harga itu apa ya ????????

    Posted by STANIA HAMIROS | 2 May 2009, 11:07 pm

Komentari

Arsip Bulanan

Rekomendasi

buku_rothbard.jpg
Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?; Oleh: Murray Newton Rothbard; PT. Granit, Yayasan Obor Indonesia; ISBN : 97897916217 -4-8; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Intip cuplikannya).
alt text
Membela Kapitalisme Global; Oleh: Johan Norberg; FNS Jakarta; tersedia di toko-toko buku terdekat. (Baca resensinya di sini).
Economic  Activism Blogs - Blog Catalog Blog Directory